Universitas Muhammadiyah Ponorogo Scientific Journal
Not a member yet
2985 research outputs found
Sort by
Pola Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
No full textThe research on the personality development pattern of students through Pancasila and Citizenship Education learning aims to determine how the relationship between Pancasila and Citizenship Education with the development of students' personalities. The method used in this study is a qualitative method involving four informants. Data collection techniques from this study are by using interviews, document studies, and literature studies. The results of this study are PPKn Learning in the classroom as a pattern of personality development of students which contains around three activities, namely, 1) dialogue between teachers and students, 2) problem-based learning, 3) providing good examples of life phenomena. The second result of this study is PPKn Learning outside the classroom as an effort to develop students' personalities which contains three activities, namely, 1) big day ceremonies, 2) participating in cultural parades, 3) school outbound. The third result is National Defense Education as a pattern of personality development of students, aimed at forming students' love for the homeland which is realized by doing things that can maintain the continuity of the nation and state.Penelitian tentang pola pembentukan karakter peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan pembentukan karakter peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melibatkan empat informan. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Pembelajaran PPKn di dalam kelas sebagai pola pembentukan karakter peserta didik yang berisi sekitar tiga kegiatan yaitu: 1) dialog antara guru dan peserta didik, 2) pembelajaran berbasis masalah, 3) pemberian contoh baik dari fenomena kehidupan. Hasil kedua dari penelitian ini adalah Pembelajaran PPKn di luar kelas sebagai upaya pembentukan karakter peserta didik yang berisi tiga kegiatan yaitu: 1) upacara hari besar, 2) mengikuti pawai budaya, 3) outbond sekolah. Hasil ketiga yaitu Pendidikan Bela Negara sebagai pola pembentukan karakter peserta didik, bertujuan untuk membentuk kecintaan peserta didik terhadap tanah air yang diwujudkan dengan melakukan hal-hal yang dapat menjaga kelangsungan bangsa dan Negara
Strategi Peningkatan UMKM Melalui Branding dan Pemasaran Online
No full textPeningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat disebabkan oleh branding dan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang.Branding yang kuat dan pemasaran online yang tepat dapat membantu terhadap merek dan jangkauan pasar yang luas Namun masih terdapat pemilik UMKM yang belum mengenal pentingnya merek usaha dan pemanfaatan teknologi dalam dunia dagang. Sehingga hal ini menyebabkan sulitnya pengenalan identitas usaha kepada orang banyak sehingga kehilamgan kesempatan dalam pemanfaatan fitur iklan dan promosi yang dapat membantu dalam penjualan secara online. Kegiatan ini sebagai bentuk untuk mengetahui sejauh mana pemahaman UMKM terhadap konsep branding sebagai indentitas usaha dan mengetahui bagaimana strategi pemasaran online pada peningkatan UMKM Desa Sindangkasih Kabupaten Cirebon. Metode dalam penulisanartikel ini menggunakan pelatihan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah dengan bentuk pelaksanaan workshop, pemilihan responden melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih peserta yang paling sesuai dengan tujuan pelaksanaan berdasarkan kriteria tertentu. Responden yang dipilih adalah pelaku UMKM di Desa Sindangkasih yang memiliki usaha aktif serta menunjukkan minat dan motivasi tinggi dalam meningkatkan keterampilan branding dan pemasaran online. Hasil pelaksanaan workshop ini berhasil memperkenalkan branding kepada pelaku UMKM dengan membantu pembuatan merek dari gabungan komponen logo, symbol, nama, garis sebagai perancangan merek branding usaha mereka, juga membantu memperkenalkan marketplace dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, memberikan penjelasan fitur promosi, iklan hal ini dapat menarik perhatian konsumen terhadap produk yang dijual. Hingga mendaftarkan usaha mereka ke E-commerce yaitu sebagai bentuk untuk memperluas jangkauan usaha dagang yang dapat memberikan banyak keuntungan. Pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas UMKM dalam menghadapi tantangan di era digital
Kata kunci: UMKM, Branding, Pemasaran OnlinePeningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat disebabkan oleh branding dan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang.Branding yang kuat dan pemasaran online yang tepat dapat membantu terhadap merek dan jangkauan pasar yang luas Namun masih terdapat pemilik UMKM yang belum mengenal pentingnya merek usaha dan pemanfaatan teknologi dalam dunia dagang. Sehingga hal ini menyebabkan sulitnya pengenalan identitas usaha kepada orang banyak sehingga kehilamgan kesempatan dalam pemanfaatan fitur iklan dan promosi yang dapat membantu dalam penjualan secara online. Kegiatan ini sebagai bentuk untuk mengetahui sejauh mana pemahaman UMKM terhadap konsep branding sebagai indentitas usaha dan mengetahui bagaimana strategi pemasaran online pada peningkatan UMKM Desa Sindangkasih Kabupaten Cirebon. Metode dalam penulisanartikel ini menggunakan pelatihan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah dengan bentuk pelaksanaan workshop, pemilihan responden melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih peserta yang paling sesuai dengan tujuan pelaksanaan berdasarkan kriteria tertentu. Responden yang dipilih adalah pelaku UMKM di Desa Sindangkasih yang memiliki usaha aktif serta menunjukkan minat dan motivasi tinggi dalam meningkatkan keterampilan branding dan pemasaran online. Hasilpelaksanaan workshop ini berhasil memperkenalkan branding kepada pelaku UMKM dengan membantu pembuatan merek dari gabungan komponen logo, symbol, nama, garis sebagai perancangan merek branding usaha mereka, juga membantu memperkenalkan marketplace dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, memberikan penjelasan fitur promosi, iklan hal ini dapat menarik perhatian konsumen terhadap produk yang dijual. Hingga mendaftarkan usaha mereka ke E-commerce yaitu sebagai bentuk untuk memperluas jangkauan usaha dagang yang dapat memberikan banyak keuntungan. Pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas UMKM dalam menghadapi tantangan di era digital
Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Rumah Tinggal Ditengah Pembangunan Komoditas Investasi
No full textThis study highlights the importance of restricting residential land ownership and control in Indonesia because land is a capital asset. This study examines the social and economic impacts of this phenomenon, focusing on the Basic Agrarian Law, and provides policy recommendations to address the conflicts and inequalities that arise. This study uses a normative legal method. The results of the study show that the authorities of the Republic of Indonesia have attempted to restrict ownership and management of land rights for residential purposes, but these efforts have not been fully effective and clearly regulated in one law. The solution to restrict this is to create legal regulations that consider legal provisions and consider philosophical, legal, and sociological bases. The limitations of this study's findings lie in the lack of elaboration of the actual implementation of efforts to restrict residential land ownership and control in Indonesia, as well as the lack of analysis of the specific obstacles faced by the authorities in implementing them. In addition, recommendations for creating new legal regulations are still general in nature and do not include concrete mechanisms or steps to integrate philosophical, legal, and sociological aspects into regulations. However, the originality of this study lies in emphasizing the importance of a holistic approach in formulating policies, which considers not only the formal legal dimension, but also social values and the philosophy of justice in dealing with land as an investment commodity. This finding provides a significant contribution to the discourse on policy reform related to land ownership, especially in the context of facing pressure from the investment market
Problematika dan Tanggung Jawab Profesi Notaris kepada Masyarakat demi Tercapainya Kepastian Hukum
No full textIn order to realize the Republic of Indonesia as a State of Law based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in order to guarantee certainty, order and legal protection for those who need authentic written evidence which explains the circumstances, events or legal acts that require the Office of Notary, in 2004 the Republic of Indonesia Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary was issued as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary. Based on the Provisions of Article 1 number 1 of the Republic of Indonesia Law Number: 30 of 2004 concerning the Position of Notary as amended by the Republic of Indonesia Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, the definition of Notary is as follows: Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in this Law. Thus, because the Notarial Deed is an Authentic Deed, the Notarial Deed has perfect or complete evidentiary power, as stipulated in Article 165 HIR
Penerapan Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Korps Marinir Surabaya
No full textAs the largest archipelagic state, Indonesia possesses a vast maritime territory that is both strategically significant and rich in natural resources but also vulnerable to various global threats. The Indonesian National Armed Forces (TNI), including the Marine Corps under the Navy (TNI AL), play a crucial role in safeguarding national sovereignty and maintaining stability. Discipline among personnel is a key element in ensuring mission success, particularly at the Marine Base (Lanmar) Surabaya, which serves as a vital pillar of maritime defense. Military disciplinary law for TNI personnel is governed by various regulations, including the 1945 Constitution, Perkasal No. 13 of 2024 concerning Commanders Authorized to Impose Disciplinary Actions (Ankum) in the Navy, Perpang TNI No. 11 of 2018, and Perkasal No. 30 of 2018, which provide guidelines for imposing administrative and disciplinary sanctions on personnel. However, disciplinary violations persist, highlighting challenges in implementing these regulations in practice. This study focuses on the application of military disciplinary law at Lanmar Surabaya, analyzing its effectiveness in maintaining professionalism and performance among personnel, as well as identifying obstacles encountered in its implementation. Using a juridical-empirical approach, this research combines primary and secondary data to propose solutions aimed at improving compliance with military disciplinary regulations. The findings of this study are expected to offer strategic recommendations to enhance the operational success of Lanmar Surabaya in fulfilling its national defense mission
Nafkah Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Perundang-Undangan
No full textDivorce has various legal consequences, one of which is the obligation to provide iddah maintenance for the ex-wife. Iddah maintenance is the right of divorced women during the iddah period as a form of welfare guarantee after divorce. This study aims to examine the legal provisions related to iddah maintenance in Indonesian legislation, including the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and court decisions. This study is a qualitative study with a normative legal approach. Women's rights to obtain iddah maintenance after divorce are regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. The provisions for iddah maintenance are distinguished based on the type of divorce, namely talak raj’i and talak ba’in. In talak raj’i, women have the right to receive iddah maintenance because they are still in the waiting period to remarry. Meanwhile, in talak ba’in, both in the Compilation of Islamic Law and the Law, there are no provisions that clearly regulate iddah maintenance, so women who experience talak ba’in are not automatically entitled to receive it. However, several regulations such as PERMA No. 3 of 2017 provides an affirmation regarding this matter. This study uses a normative legal approach to look at the legal provisions related to iddah maintenance, which still require clarity in protecting women
Pertanggungjawaban Perusahaan Kelapa Sawit Atas Kerusakan Jalan Kabupaten Perspektif Maslahah Mursalah
No full textPT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Tinjowan is a palm oil company that has the responsibility to improve the welfare of the community around the plantation in various aspects. Research at PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Tinjowan focuses on priorities for the community around the palm oil plantation, because this company is engaged in the economy. However, there are obstacles in the implementation of some of the company's programs, especially in the infrastructure sector. The method used in this study was a direct field survey and structured interviews with village officials. The field survey was conducted to see the condition of road damage (traffic), while structured interviews were conducted with local village officials, namely parties in the community who are considered to have knowledge and know in detail about the programs that have not been running. The results of the study showed that the PTPN IV Tinjowan program had not been implemented properly in the field of road infrastructure (traffic). There were several programs that had not been evenly distributed throughout the community, so further socialization was needed
Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Hibah Akibat Penghibah Jatuh Miskin
No full textA grant is a form of legal agreement in Indonesian civil law, as regulated in the Civil Code (KUHPerdata). However, in practice, a grant can cause legal problems if there is a change in circumstances on the part of the grantor (grantor), especially if the person concerned experiences economic decline to the point of poverty. This study aims to examine whether the qualifications of the state of poverty experienced by the grantor in the Judicial Review Decision Number: 336/PK/Pdt/2016 are legally appropriate, and to analyze the legal consequences of the cancellation of a deed of gift through a court lawsuit. This study is a normative legal study with a statutory approach and a conceptual approach. The nature of this study is descriptive analysis, with the main data sources in the form of primary and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that Article 1688 paragraph (3) of the Civil Code does open up space for the cancellation of a grant if the grantor falls into poverty, but does not provide a definite measure regarding the limits of "falling into poverty". In the judge's considerations, this assessment is still subjective and is determined based on the judge's belief in the facts presented in court. The legal consequences of the cancellation of a deed of gift are basically a form of legal protection for the grantor who experiences losses or injustice due to the granting of the gift. This study contributes to the development of a normative understanding of legal protection for grantors and the importance of clearer regulations regarding the criteria for falling into poverty in the context of grant cancellation
Pembatasan Hak Ekslusif terhadap Penggunaan Kata Umum dalam Sebuah Merek
No full textTechnological advances drive the importance of brands as trade identities. Based on Law No. 20 of 2016, brands with generic words are prohibited, but the lack of clarity in the rules creates legal uncertainty. This study examines the legal issue and evaluates the regulations to support fair trademark law in Indonesia. This study applies a normative legal approach method with analytical descriptive research specifications. This approach aims to explain and describe the events that are the focus of the study, which are then analyzed by referring to primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study are the Restriction of exclusive rights to generic words in brands, as regulated in Article 16 letter f of the Permenkumham Merek 12/2021, preventing monopoly of widely known terms to protect the public interest and support business competition. However, the lack of a clear classification in Law No. 20 of 2016 creates the potential for legal conflicts. Distinctive power remains a key element, which can be obtained through fantasy words, generic words unrelated to the product, or secondary meanings. Clearer guidelines and evaluation of the mechanism of distinctive power are needed for fair and effective application of the law
Analysis of Supreme Court Decision Number 3507 K/PDT/2023
No full textThe aim of this study is to investigate the authority of the Land Deed Making Officer (PPAT) in issuing Sale and Purchase Deeds Number 134/2016 and 135/2016. All actions, including legal and other acts, performed within the territory of Indonesia must adhere to the prevailing regulations and laws in the country. This requirement applies to all individuals, whether Indonesian citizens or foreign nationals currently in Indonesia. Every landowner in Indonesia is obligated to register their land in accordance with the provisions of the Basic Agrarian Law and its associated regulations, ensuring that land ownership status is clear and legally recognized, which serves as a preventive measure against disputes over land rights. This study employs a descriptive qualitative approach to examine the authority of PPAT Roy Pudyo Hermawan in executing Sale and Purchase Deeds Number 134/2016 and 135/2016. The findings indicate that the deeds were declared legally defective by the Supreme Court, as they did not satisfy the substantive legal requirements and failed to adhere to the procedural standards prescribed for deed execution by a PPAT