Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
Not a member yet
438 research outputs found
Sort by
PEMANTAPAN MUTU DAN MUTU HASIL ANALISIS LABORATORIUM KIMIA KLINIK SWASTA DI KALIMANTAN SELATAN
No full textTERSEDIA DALAM FIL
Manajemen Program Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (P2TB) Di Puskesmas Kabupaten Manggarai
No full textTERSEDIA DALAM FIL
Pola Hubungan Kerja Sama Kolaboratif Antara Farmasis Dan Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan
No full textTERSEDIA DALAM FIL
Evaluasi Kegiatan Perawatan Kesehatan Keluarga Rawan Di Puskesmas Mergangsan Dan Mantrijeron Kota Yogyakarta
No full textTERSEDIA DALAM FIL
Hubungan Besaran Iur Biaya Dengan Kepuasan Peserta Askes Di Rumah Sakit Umum Wangaya
No full textTERSEDIA DALAM FIL
MEMPERBESAR PERAN AHLI KEBIJAKAN DAN AHLI MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
No full textTERSEDIA DALAM FIL
ANALISIS INTERNAL ORGANISASI BERBASIS KONSEP ALIANSI PADA MAJELIS SYURO UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA (MUKISI)
No full textTERSEDIA DALAM FIL
SIKAP MENGENAI KESELAMATAN PADA RESIDEN DAN PERAWAT DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
Get PDFBackground: Provider attitudes about issues pertinent topatient safety may be related to errors and adverse events.Residents as the main health provider in teaching hospitalsplay an important factors for assuring patient safety.Objective: To assess the attitudes of residents towards patientsafety and compare the attituted to other health providersnurse/midwive) in the Obstetrics Gynaecology Outpatient Clinic.Methods: This was a survey conducted in a teaching hospitalat Yogyakarta. Safety Attitude Questionnare (SAQ)-A questionnairewas adapted into Indonesian setting to assess attitudesamong residents and nurses at Obstetrics Gynaecologyoutpatient clinic. All residents and health providers were invitedto participate in this survey.Results: Total of 71 respondents involved in this survey (consistedof 79% of total residents and 82% of total nurses). TheSAQ-A questionnaire which was used here had comparableinternal consistency with the previous study. In general attitudestowards patient safety were higher among nurses/midwive than residents. Significant differences revealed relatedto perception to management and stress recognition.Perception to management score was the lowest compared toother scales (19,6% residents versus 33,3% nurses withpositive attitudes). There was no differences for other scalesbut still with low attitude scores. Aspects related to “informationtransfer between residents and consultant”, “clinic referralsystem” and “care in test results management” were perceivedas poor by residents and nurses.Conclusion: Residents have lower attitudes towards patientsafety compare to nurses/midwive. This study shows theimportance of providing orientation among residens beforetheir training program to improve patient safety attitude.Key Words: attitude towards patient safety, safety attitudesquestionnaire, teaching hospita
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan: Apakah Perlu Diperkuat dengan Aturan di Level Peraturan Pemerintah?
Get PDFSaat ini ada keluhan mengenai siapa yang layakmenjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Beberapakabupaten mengalami hal menarik bahwaKepala Dinas Kesehatan mempunyai pendidikansarjana dan pascasarjana yang bukan dari pendidikankesehatan. Sementara itu Peraturan MenteriKesehatan sudah jelas bahwa pendidikan KepalaDinas Kesehatan harus di bidang kesehatan masyarakat.Pertanyaannya apakah pendidikan KepalaDinas kesehatan yang bukan berasal dari bidangkesehatan akan merugikan status kesehatanmasyarakat?Salah satu argumen menarik di daerah mengenaihal ini adalah agar Dinas Kesehatan jangansampai menjadi “kerajaannya” para dokter dan tenagakesehatan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan perludibuka untuk dapat dipimpin oleh tenaga yangmempunyai pendidikan S1 dan S2 di luar kesehatan.Sebagai timbal-baliknya adalah tenaga kesehatandapat menjadi Kepala Unit yang lain misal KepalaBappeda, Asisten Sekretaris Daerah, bahkan SekretarisDaerah. Badan Pemerintah Daerah (Bappeda)yang secara tradisional dijabat oleh para insinyursipil, arsitektur, saat ini semakin banyak dijabat olehprofesional dari kesehatan. Dengan terbukanya jalurini maka karir seorang Kepala Dinas Kesehatandapat berkembang ke tempat lain, tidak hanya disektor kesehatan. Apakah hal ini tepat?Sistem kesehatan di dunia saat ini berkembangsemakin kompleks. Terdapat dinamika dalam hubunganantara peran pemerintah, pendanaan,kebijakan desentralisasi kesehatan, pengaruhsistem pasar dalam pelayanan kesehatan, berkembangnyateknologi kedokteran, meningkatnyapenyakit-penyakit tidak menular dalam situasipenyakit menular yang masih tinggi, tuntutan masyarakatyang semakin besar, pengaruh internasional,sampai ke reformasi kesehatan.Perkembangan-perkembangan tersebut, tanpapengelolaan yang baik dapat mempunyai dampaknegatif terhadap status kesehatan masyarakat. Padaera desentralisasi Dinas Kesehatan merupakanlembaga strategis di daerah untuk menetapkan berbagaikebijakan kesehatan dan pelayanan kesehatanserta manajemen kesehatan untuk meningkatkanstatus kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatanadalah pemimpin yang harus mengelolalembaganya yang dalam desentralisasi menjadi lebihterbuka dan sensitif terhadap perubahan politik didaerah. Kepala Dinas Kesehatan diharapkan mampumemahami dinamika perubahan di sektor kesehatandan berbagai kompetensi yang dibutuhkan danmemahami proses penyusunan kebijakan dan berbagaipilihan kebijakan termasuk adanya reformasikesehatan di dunia, Indonesia, dan daerahnyasendiri.Semakin rumitnya sektor kesehatan yang harusmendalami aspek teknis medik, sebaiknya KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Provinsi adalah tenagakesehatan yang mempunyai pendidikan S1 dan S2dalam ilmu-ilmu kesehatan. Tanpa ada dasarpendidikan ini, dikhawatirkan kompetensi KepalaDinas Kesehatan sulit tercapai.Untuk meningkatkan kompetensi kepala DinasKesehatan, Menteri kesehatan mengeluarkanPermenkes No. 791/2009. Celakanya desentralisasijuga melahirkan Gubernur/Bupati/walikota yang tidakmengindahkan aturan dari Kementerian Teknisseperti Kementerian Kesehatan. Akibatnya terjadipengangkatan Kepala Dinas Kesehatan yang tidaksesuai dengan Permenkes. Di berbagai tempatKepala Dinas Kesehatan dijabat oleh sarjana bukandari ilmu-ilmu kesehatan.Bagaimana ke depannya? Situasi ini tidakmungkin diteruskan karena akan mengganggu pembangunansektor kesehatan. Pengangkatan KepalaDinas Kesehatan harus sesuai dengan kompetensi.Diharapkan pula pengangkatan juga jauh dari pertimbanganpolitik ataupun hutang budi Bupati atauWalikota terpilih kepada seseorang yang telahmembantu dalam pilihan kepada daerah.Dalam suasana desentralisasi yang seperti ini,Permenkes seolah tidak dipandang oleh pemerintahdi daerah maka diharapkan ada peningkatankekuatan aturan tentang kompetensi dari Permenkesmenjadi Peraturan Pemerintah. Peningkatan initentunya membutuhkan usaha yang besar. LaksonoTrisnantoro ([email protected]
NURSE-PHYSICIAN COLLABORATIVE PRACTICE IN INTERDISCIPLINARY MODEL OF PATIENT CARE
Get PDFLatar belakang: Penelitian tentang kolaborasi antara dokterdan perawat dalam asuhan pasien pada model pelayananrawat inap terpadu (MPRIT) merupakan bagian dari actionresearch yang bertujuan untuk mengembangkan model asuhanpasien sebagai basis integrasi antar profesi dalam pelayanankesehatan di rumah sakit pendidikan Hasan Sadikin. Modelpelayanan rawat inap terpadu (MPRIT) dikembangkan untukmeningkatkan tata kelola pelayanan pasien di tatanan rawatinap guna mengatasi fragmentasi pelayanan karena tumpangtindihnya peran dan fungsi care provider dengan latar belakangprofesi yang berbeda. Diharapkan potensi kerawanan terhadapberbagai kesalahan dapat diantisipasi dan diminimalisasi, sertakeutuhan dan kesinambungan pelayanan pasien dapatdiwujudkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikerjasama dokter dan perawat secara kohesif dalam empatkomponen model yaitu alur proses pengelolaan pasien,pengelolaan pasien secara tim, dokumentasi asuhan pasiensecara terpadu dan pemecahan masalah secara interdisiplin.Metode: Penelitian ini menggunakan studi deskriptif untukmengidentifikasi perilaku afiliasi dan perilaku individu padakelompok dokter dan perawat yang menjalani proses kolaborasidalam pelayanan pasien di unit dengan MPRIT. Sejumlah 39dokter dan 32 perawat berpartisipasi dalam penelitian ini.Instrumen untuk mengukur perilaku afiliatif dan perilaku individudikembangkan berdasarkan konsep pelayanan interdisiplin dariSullivan. Kohesivitas dokter dan perawat dalam kolaborasiasuhan diukur dengan uji beda rerata skor perilaku afiliasi danperilaku individu pada keempat komponen model.Hasil: Rerata skor perilaku afiliatif secara signifikan lebih besardari perilaku individu pada tiga komponen model yaitu alur prosespengelolaan pasien, pengelolaan pasien secara tim, danpenyelesaian masalah secara interdisiplin. Temuan inimengindikasikan bahwa dalam proses kolaborasi, dokter danperawat cenderung menggunakan pendekatan share expertisedaripada personal autonomy. Hal ini merupakan ciri kohesivitaskelompok. Baik pada kelompok dokter maupun perawat, rerataskor perilaku afiliasi lebih besar dari perilaku individu. Pada ujibeda rerata skor perilaku individu antara dokter dan perawat,tidak ada perbedaan yang bermakna pada alur prosespengelolaan pasien dan dokumentasi asuhan terpadu. Adapunpada pengelolaan pasien secara tim dan penyelesaian masalahsecara interdisiplin, rerata skor perilaku individu dokter secarabermakna lebih besar dari perawat. Pada uji beda rerata skorperilaku afiliasi antara kelompok dokter dan perawat, tidak adaperbedaan yang signifikan di alur proses pengelolaan pasiendan pengelolaan pasien secara tim. Adapun untuk dokumentasiasuhan terpadu dan penyelesaian masalah secara interdisiplin,secara signifikan rerata skor perilaku afiliasi dokter lebih besardari perawat.Kesimpulan: Share expertise merupakan ciri penting perilakuafiliasi yang diperlukan untuk mewujudkan kerja sama yangkohesif antar pelaku pelayanan kesehatan. Penelitian inimenyimpulkan bahwa dokter dan perawat bekerjasama secarakohesif pada alur proses pengelolaan pasien dan pengelolaanpasien secara tim.Kata kunci: kolaborasi, dokter-perawat, interdisiplin, perilakuafiliasi, perilaku individ