Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Dwiprahasto, Iwan

Indonesian

PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DI PUSKESMAS MELALUI PELATIHAN BERJENJANG PADA DOKTER DAN PERAWAT

Hikmatin, Inni

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 3 September 2006 l 129
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
STUDI KASUS DESKRIPTIF EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
REGULASI PERIZINAN RUMAH SAKIT UMUM
DESCRIPTIVE STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF
HOSPITAL LICENSING REGULATION
Inni Hikmatin1, Hanevi Djasri2, Adi Utarini3
1 Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2
 Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan  FK UGM Yogyakarta
3
 Magister Manajemen Rumah Sakit UGM, Yogyakarta
ABSTRACT
Background: In the context of good governance, government
plays an important regulatory role to ensure patient safety. Hospital
licensing for public and private hospitals is one of the regulatory
activities, primarily delegated to the district level The shift of
responsibility, i.e. from mainly the central level to the district level,
was problematic, hence, requiring evaluation of its implementation
at the district level.
Objective:  This study aimed to describe effectiveness of hospital
licensing regulation in Yogyakarta Province.
Method: This is a descriptive study with embedded case
study design, employing observation and in-depth interview in
two district hospitals and four private hospitals, located in two
districts. Effectiveness was measured by hospital adherence
to licensing standard, evaluated using a check-list developed
from the 4 components in the licensing standard, i.e. governance
and management, patient rights and hospital ethics, services, and
physical facilities.
Result: Compliance toward hospital licensing at district and
private hospitals did not reach 100% as it should be. Out of four
components evaluated in the licensing standard, aspect that was
valued, only patient right and hospital ethics that reached optimum
level. The lowest score was governance and management
component, i.e. 64.0%.
Conclusion: Despite hospital non-compliance to the licensing
standard, two out of three private hospitals did have a license
and one hospital was still in operation even without a license.
Mechanisms for licensing of public hospitals have not yet been
developed. This study showed that implementation of hospital
licensing regulation was not effective.
Keywords: health service regulation, hospital licensing,
effectiveness, case study research
ABSTRAK
Latar belakang: Dalam konteks good governance, pemerintah
mempunyai peran penting dalam regulasi, yang bertujuan untuk
menjamin keselamatan pasien. Perizinan rumah sakit untuk
rumah sakit pemerintah dan swasta merupakan salah satu
aktivitas regulasi, terutama didelegasikan ke tingkat kabupaten.
Pendelegasian wewenang ini menimbulkan beberapa
permasalahan, sehingga memerlukan evaluasi implementasinya
di tingkat kabupaten.
Tujuan:  Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat
kepatuhan rumah sakit untuk memenuhi standar perizinan di
Provinsi DIY.
Metode: Dilakukan penelitian studi kasus deskriptif dengan
rancangan studi kasus terpancang, menggunakan observasi dan
wawancara mendalam dalam pengumpulan datanya. Enam
rumah sakit, terdiri dari dua rumah sakit kabupaten dan 4 rumah
sakit swasta telah dipilih dari 1 kotamadia dan 1 kabupaten di
DIY. Instrumen yang digunakan berupa cek-lis yang
dikembangkan dari standar perizinan rumah sakit, terdiri dari
empat komponen utama yaitu governance dan manajemen, hak
pasien dan etika rumah sakit, pelayanan dan fasilitas fisik.
Hasil: Kepatuhan terhadap perizinan rumah sakit di rumah sakit
pemerintah dan swasta tidak mencapai 100,0% seperti yang
seharusnya dipersyaratkan. Dari keempat komponen yang dinilai,
hanya komponen hak pasien dan etika rumah sakitlah yang
mencapai tingkat optimal. Proporsi terkecil adalah pada aspek
governance dan manajemen, yaitu 64,0%.
Kesimpulan: Meskipun rumah sakit belum memenuhi
persyaratan perizinan, dua dari tiga rumah sakit swasta yang diteliti
mempunyai izin dan satu diantaranya tidak mempunyai izin namun
tetap operasional. Perizinan untuk rumah sakit pemerintah belum
diatur, meskipun ketiganya belum memenuhi persyaratan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perizinan rumah
sakit belum efektif.
Kata Kunci: regulasi pelayanan kesehatan, perizinan rumah
sakit, efektivitas, studi kasus
PENGANTAR
Dalam reformasi kesehatan, public-private mix
menjadi komponen penting dalam setiap kebijakan
kesehatan pemerintah di berbagai tingkatan dan
dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen. Hal ini
tidaklah mudah dilakukan, terutama di negara-
negara sedang berkembang yang bukti-bukti
terkininya masih terbatas.1 Beragamnya jenis dan
kepemilikan fasilitas kesehatan mempunyai dua
implikasi utama. Pertama, peran pemerintah
sebagai regulator membutuhkan pengembangan
model, strategi implementasi serta instrumen
berbagai kegiatan regulasi pelayanan kesehatan.
Kedua, pemerintah sebagai pelaksana penyedia
pelayanan kesehatan juga perlu mengembangkan
model, strategi dan instrumen untuk membangun
kemitraan antara lembaga pelayanan pemerintah
(umumnya melalui puskesmas) dengan lembaga
pelayanan selain puskesmas (misal rumah sakit
pemerintah) dan pelayanan swasta khususnya
dalam menjalankan program-program pemerintah.2
JURNAL MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
VOLUME 09 No. 03 September l 2006 Halaman 129 - 133
Artikel Penelitian
130 l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 3 September 2006
Inni Hikmatin, dkk.: Studi Kasus Deskriptif Efektivitas Pelaksanaan
Perizinan merupakan salah satu mekanisme
regulasi mutu pelayanan untuk menjamin bahwa
lembaga pelayanan atau individu tenaga kesehatan
tersebut dapat memenuhi standar kompetensi mini-
mal untuk melindungi keselamatan publik. Dengan
desentralisasi kesehatan, maka fungsi dinas
kesehatan sebagai penetap kebijakan dan regulator
bidang kesehatan harus semakin dikembangkan.
Sebagai regulator, antara lain dinas kesehatan
berperan melakukan pengawasan dan regulasi
berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan
termasuk rumah sakit, baik milik pemerintah ataupun
milik swasta.
Kenyataannya, pelaksanaan kebijakan regulasi
pemerintah saat ini tentang perizinan pelayanan
kesehatan, termasuk perizinan rumah sakit, belum
mencerminkan mutu pelayanan yang diberikan
ataupun keamanan  bagi masyarakat. Aspek
regulasi belum berjalan secara optimal, regulasi
perizinan belum terfokus pada aspek profesionalisme
melainkan administratif, kerja sama lintas program,
lintas sektor dan organisasi profesi, lembaga
masyarakat masih sangat terbatas, serta belum ada
pembagian peran yang jelas antara dinas kesehatan
kabupaten-kota dan provinsi. Penelitian ini
mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan regulasi
perizinan rumah sakit umum dengan mengukur
kepatuhan rumah sakit terhadap standar perizinan
rumah sakit.
BAHAN DAN CARA PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus
deskriptif, dengan rancangan multikasus terpancang.
Alasan pemilihan studi kasus karena fokus
penelitiannya terletak pada fenomena-fenomena
kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan
nyata, peneliti tidak memiliki peluang untuk
mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti,
serta pokok pertanyaan penelitian ini berkenaan
dengan mengapa dan bagaimana.3
Unit analisis dalam penelitian ini adalah dinas
kesehatan kabupaten/ kota. Pemilihan dinas
kesehatan di tingkat kabupaten dilakukan secara
purposif, dengan kriteria kabupaten yang telah
memiliki Perda perizinan sarana pelayanan
kesehatan dan telah mengeluarkan izin sarana
(Kabupaten Bantul), serta kabupaten yang belum
memiliki Perda perizinan (kotamadia).  Data yang
disajikan pada makalah ini merupakan unit analisis
terpancang pada tingkat rumah sakit. Pemilihan
rumah sakit mempertimbangkan kepemilikan
(swasta atau pemerintah) dan kelas (C dan D).
Alat penelitian yang digunakan adalah check-
list/instrumen perizinan rumah sakit untuk menilai
kepatuhan rumah sakit terhadap pemenuhan
persyaratan dalam standar perizinan. Penilaian
instrumen ini dilakukan dengan cara observasi
langsung dan wawancara terhadap pihak rumah
sakit. Tim penilai terdiri dari tiga orang, dengan latar
belakang fisik bangunan/arsitektur, manajemen
rumah sakit, dan menangani regulasi pelayanan di
dinas kesehatan provinsi. Dokumentasi berbentuk
foto juga diambil untuk memperkuat data. Analisis
dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan
proporsi pemenuhan terhadap persyaratan dalam
standar perizinan rumah sakit.
Tabel 1. Data Karakteristik Enam Rumah Sakit yang Diteliti
* Terakreditasi 5 pelayanan; Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2005
RS Izin/Akreditasi* Kepemilikan Tipe 
RS 
Jumlah 
TT 
BOR LOS 
(hari) 
TOI GDR NDR 
1 -/- ABRI C 65 59,34 5,01 3,40 0,96 0,74 
2 +/- Swasta D 50 29,60 3,90 8,80 1.68 0,00 
3 -/+ Pemerintah C 124 56,00 4,90 3,00 40,70 18,10 
4 -/+ Pemerintah C 131 65,13 4,57 2,20 26,30 8,40 
5 +/+ Swasta D 111 63,23 3,49 2,90 2,62 0,02 
6 -/- Swasta D 16 56,21 4,05 3,28 2,63 0,00 
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 3 September 2006 l 131
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sejumlah enam rumah sakit diteliti, 3 berada di
wilayah kotamadia dan 3 berada di Kabupaten
Bantul. Rumah sakit tersebut berimbang dalam hal
kelas rumah sakit (C dan D), kepemilikan
(pemerintah dan swasta), namun bervariasi dalam
hal kapasitas tempat tidur. Terdapat rumah sakit yang
kapasitas tempat tidurnya tidak memenuhi
persyaratan minimal (yaitu hanya 16 tempat tidur).
aspek yang lain belum memenuhi, dengan
pencapaian terendah pada governance dan
manajemen.
PEMBAHASAN
Lisensi (perizinan) adalah suatu proses
pemberian izin oleh pemerintah kepada individu dan/
atau lembaga pelayanan kesehatan untuk
melaksanakan misinya. Regulasi lisensi
dikembangkan untuk menjamin bahwa individu dan/
Dari enam rumah sakit yang diteliti, tidak satu
pun rumah sakit yang 100% memenuhi persyaratan
perizinan rumah sakit, dengan variasi antara 78% -
90%, terendah di rumah sakit enam. Tampak bahwa
kesenjangan antarrumah sakit yang terbesar
terdapat pada aspek governance dan manajemen
(antara rumah sakit 4 dan 6), dan aspek pelayanan
dan klasifikasi rumah sakit (antara rumah sakit 3
dan 6). Di antara enam rumah sakit tersebut, rumah
sakit keenam hanya mencapai lebih kurang separoh
dari persyaratan pada aspek governance dan
manajemen serta pelayanan.
Apabila dilihat dari empat aspek dalam
komponen standar perizinan rumah sakit, maka
aspek sosial, hak pasien dan etika rumah sakit telah
memenuhi persyaratan perizinan, sedangkan ketiga
atau lembaga pelayanan kesehatan tersebut telah
memenuhi standar minimal untuk melindungi
keselamatan publik dan tenaga kesehatan.4
Perizinan rumah sakit merupakan regulasi eksternal
yang diterapkan bagi seluruh rumah sakit (pemerintah
ataupun swasta) yang bertujuan untuk melindungi
keselamatan masyarakat melalui penerapan standar
input minimal yang harus dipenuhi sejak pendirian,
penyelenggaraan hingga monitoring rumah sakit,
serta untuk menetapkan bahwa pihak yang
mengajukan izin pendirian rumah sakit mempunyai
kualifikasi, latar belakang dan sumber daya yang
memadai untuk memenuhi standar tersebut.5
Berdasarkan pemahaman di atas, seharusnya
seluruh lembaga pelayanan yang operasional
mempunyai izin, lembaga pelayanan yang berizin
mampu memenuhi persyaratan perizinan,
sedangkan bagi yang belum memenuhi persyaratan
tentunya belum memperoleh izin. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa tidak seluruh rumah sakit
yang telah operasional mempunyai izin dan rumah
sakit yang berizin pun belum dapat memenuhi 100%
persyaratan perizinan. Rerata kepatuhan tertinggi
justru terdapat pada rumah sakit umum milik
pemerintah (90,43%) dan terendah di rumah sakit
milik swasta (71,77%). Padahal selama ini kebijakan
atau peraturan perizinan rumah sakit adalah bagi
rumah sakit swasta. Perizinan bagi rumah sakit
pemerintah, justru belum diatur. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa implementasi regulasi
Gambar 1. Tingkat Pemenuhan (%) Dalam Setiap
Komponen Standar Perizinan Rumah Sakit
Tabel 2. Tingkat Pemenuhan (%) Rumah Sakit Terhadap Persyaratan Perizinan
Standar Rumah Sakit 
  RS 1 RS 2 RS 3 RS 4 RS 5 RS 6 
Aspek governance & manajemen 52,29 61,33 78,27 80,77 61,60 49,99 
Aspek sosial, hak pasien dan etika rumah 
sakit  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Aspek fisik dan bangunan rumah sakit 77,92 89,80 94,04 89,62 86,05 84,08 
Aspek pelayanan & klasifikasi rumah sakit 85,19 76,84 89,42 87,97 85,02 53,03 
Rata-rata tingkat kepatuhan rumah sakit 
terhadap persyaratan perizinan 78,85 81,99 90,43 89,59 83,17 71,78 
64.04
100
86.92
79.58
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Aspek
governance &
manajemen
Aspek sosial, hak
pasien dan etika
RS
Aspek fisik dan
bangunan RS
Aspek pelayanan
& klassifikasi RS
132 l Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 3 September 2006
Inni Hikmatin, dkk.: Studi Kasus Deskriptif Efektivitas Pelaksanaan
perizinan bagi rumah sakit umum swasta pun belum
efektif, baik secara administratif maupun dari aspek
pemenuhan standarnya.
Di antara enam rumah sakit tersebut, tiga rumah
sakit dengan tingkat kepatuhan tinggi (yaitu RS 3,
RS 4 dan RS 5) adalah rumah sakit yang telah
terakreditasi oleh KARS (dua RS pemerintah dan
satu rumah sakit swasta). Hal ini dapat menjelaskan
mengapa tingkat kepatuhannya relatif tinggi.
Meskipun demikian, menarik untuk dicermati bahwa
ketiga rumah sakit tersebut pun belum dapat
mencapai 100% persyaratan dalam standar perizinan
rumah sakit.
Izin suatu pelayanan kesehatan bisa
diterbitkan setelah dilakukan kunjungan inspeksi
dan ternyata memang sebuah pelayanan
kesehatan tersebut telah memenuhi persyaratan
ataupun standar perizinan maka izin untuk
melakukan pelayanan kesehatan bisa segera
diterbitkan. Tahap berikutnya setelah izin
diterbitkan adalah melihat proses pelayanan dan
menilai kinerja institusi pelayanan kesehatan
tersebut, sehingga diperlukan mekanisme evaluasi
dan monitoring yang harus selalu dilakukan secara
rutin dan berkala untuk mengetahui apakah proses
penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut
masih tetap memberikan pelayanan sesuai standar
atau ada perubahan dalam perjalanannya.
Walshe6 menyatakan bahwa peran regulasi
pelayanan kesehatan meliputi direction, detection,
dan regulatory enforcement. Direction bertujuan
untuk mengarahkan fungsi pelayanan kesehatan
melalui penyusunan, penetapan, dan diseminasi
standar. Detection adalah kegiatan penilaian atau
pengukuran kinerja pelayanan kesehatan dengan
cara inspeksi, monitoring laporan, dan investigasi,
sedangkan regulatory enforcement dilakukan
dengan penerapan sanksi, pembatasan layanan,
denda, maupun intervensi manajemen. Ketiga
unsur tersebut harus ada dalam suatu sistem
regulasi pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, perizinan tidak hanya
dilakukan pada awal mulainya suatu rumah sakit
(izin pendirian dan izin penyelenggaraan), akan
tetapi perlu dikembangkan pula mekanisme dan
persyaratan untuk monitoring perizinan. Monitoring
bermanfaat untuk mengetahui apakah setiap saat
rumah sakit tetap memenuhi persyaratan perizinan
serta apabila tidak lagi memenuhi persyaratan
tersebut, harus diantisipasi mekanisme khusus bagi
rumah sakit untuk melakukan tindakan koreksi
tersebut. Sebagai contoh, rumah sakit keenam
mempunyai kepatuhan yang terendah dalam
memenuhi persyaratan perizinan serta tidak lagi
memenuhi persyaratan kapasitas tempat tidur rumah
sakit, namun tetap diperbolehkan untuk operasional.
Dalam kondisi demikian, perlu dipertimbangkan
pemberian kembali izin operasional rumah sakit
dan kesempatan bagi rumah sakit untuk
memperbaikinya. Di beberapa negara, pelayanan-
pelayanan tertentu (seperti halnya rawat jalan)
dapat tetap dilaksanakan, akan tetapi rumah sakit
tidak dapat secara penuh memberikan
pelayanannya, sampai dengan persyaratan
perizinan dapat dipenuhi kembali. Berbagai
mekanisme ini perlu dikembangkan dengan tujuan
tetap menjaga keselamatan pasien dan memberi
kesempatan pada rumah sakit untuk perbaikan.
Agar peran regulasi pelayanan kesehatan
dapat dilaksanakan secara efektif, terdapat empat
faktor yang perlu dipertimbangkan dalam desain
dan implementasi regulasi.7,8 Faktor tersebut
adalah informasi, kapasitas, otoritas dan konteks.
Informasi terkait dengan pemahaman pihak regu-
lator, pihak yang diregulasi, serta masyarakat
terhadap standar dan prosedur, simetris tidaknya
informasi yang dimiliki setiap pihak, umpan balik
penilaian dan monitoring perizinan, serta transparansi
informasinya. Kapasitas menyangkut ketersediaan
sumber daya di pihak regulator, pemahaman dan
keterampilan sumber daya manusia terhadap
standar dan pelaksanaan penilaian, serta struktur
organisasinya. Otoritas meliputi kejelasan mengenai
otoritas pihak yang meregulasi dan diregulasi,
kejelasan antara peran pemerintah pusat dan daerah
(provinsi dan kabupaten), kredibilitas dan efektivitas
sistem sanksi, kekuatan lembaga konsumen, me-
dia dan asosiasi profesi dan sumber-sumber konflik,
sedangkan konteks dapat dikaitkan dengan konteks
politik, sosial ekonomi dan budaya. Untuk
melaksanakan Undang-Undang No. 32/20049
dalam konteks good governance di bidang
kesehatan10, pemahaman departemen kesehatan,
dinas kesehatan provinsi dan kabupaten terhadap
faktor-faktor di atas dapat digunakan untuk
meningkatkan efektivitas regulasi pelayanan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Melalui penilaian kepatuhan terhadap standar
perizinan rumah sakit, penelitian ini menyimpulkan
bahwa regulasi perizinan rumah sakit belum
dilaksanakan secara efektif, baik di daerah yang
telah memiliki Perda dan mengeluarkan izin sarana
ataupun yang belum memiliki Perda. Untuk
meningkatkan efektivitasnya, perlu diperhatikan
aspek desain regulasi perizinan rumah sakit,
informasi yang jelas tentang prosedur dan
mekanisme perizinan bagi di pihak dinas kesehatan
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 3 September 2006 l 133
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
sebagai regulator dan rumah sakit, kapasitas dinas
kesehatan kabupaten untuk melakukan survei dan
monitoring perizinan, serta otoritas perizinan rumah
sakit.
KEPUSTAKAAN
1. Gilson, L., & Thomas, S. Introduction:
Intervening in The Public/Private Mix. In:
Soderlund, Mendoza-Arana and Goudge (eds).
The new Public/Private Mix In Health: Exploring
The Changing Landscape. Geneva: Alliance For
Health Policy And Systems Research. 2003.
2. Utarini, A. Alternatif Strategi Pelaksanaan Peran
Regulasi Pascadesentralisasi Di Daerah. Jurnal
Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2004; 7(2):
61-8.
3. Yin, R.K. Case Study Research: Design and
Methods. Sage Publications. London. 1994.
4. Rooney, A.L., & Ostenberg, P.R. van. Licensing,
Accreditation and Certification: Approaches To
Health Services Quality. Quality Assurance
Methodology Refinement Series. Quality
Assurance Project, Bethesda MD, USA. 1999.
5. Departemen Kesehatan. Draft Standar Perizinan
Rumah Sakit Umum Klas B, C dan D.
Departemen Kesehatan. Jakarta. 2005.
6. Walshe, K. Regulating Healthcare. A
Prescription for Improvement. Open University.
Philadelphia. 2003.
7. Hongoro, C., Kumaranayake, L. Do they work?
Regulating For-Profit Providers in Zimbabwe.
Health Policy and Planning. 2000; 15 (4): 368-
377.
8. Soderlund, N., Tangcharoensathien, V. Health
Sector Regulation – Understanding the Range
of Responses from Government. Health Policy
and Planning. 2000; 15(4): 347-8.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2004.
10. Trisnantoro, L. Memahami Penggunaan Ilmu
Ekonomi Dalam Manajemen Rumah Sakit.
Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
2004.


STUDI KASUS DESKRIPTIF EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REGULASI PERIZINAN RUMAH SAKIT UMUM

Yessi C.O, Yessi C.O

VARIASI STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA KESEHATAN PEMERINTAH, STUDI KASUS PASCAKEBIJAKAN DESENTRALISASI DI BALI

Sulistyaningsih, Liliek

EVALUASI MANAJEMEN OBAT DI RSUD WANGAYA KOTAMADYA DATI II DENPASAR

Setyawati, Retno Handayani

HUBUNGAN KEPUASAN KERJA, KUALITAS DAN KECENDERUNGAN PERILAKU DOKTER SPESIALIS MERAWAT PASIEN DI INSTALASI RAWAT INAP UTAMA RSUP FATMAWATI

Afifudin, Afifudin

PERSIAPAN RSUD DR. M. HAULUSSY AMBON MENJADI RSUD SWADANA: KAJIAN BENCHMARKING KEUANGAN DENGAN RSUD TIDAR

Adriani, Rita Benya

ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RSUD DR. MUWARDI SURAKARTA

R, Erwandi

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA, STUDI KASUS DI KANTOR BKKBN KABUPATEN SERANG

Trisnantoro, Laksono

PERUBAHAN SISTEM KESEHATAN WILAYAH AKIBAT KEBIJAKAN DESENTRALISASI

Purwanta, Purwanta

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN USIA LANJUT DI PUSKESMAS SE-KABUPATEN SLEMAN

Not a member yet