DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
269 research outputs found
Sort by
KELEMAHAN YURIDIS FORMAL PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA MELALUI TELECONFERENCE SAAT PANDEMI COVID-19
Full text linkAbstractThe implementation of virtual trials through teleconference is seen as in line with social distancing and physical distancing policies, in order to reduce the pace of development of the Covid-19 Pandemic. As a quick response to the Supreme Court in ensuring the protection of judicial officials, justice seekers, court users including defendants who are dealing with the law, the Supreme Court has issued Supreme Court Circular (SEMA) Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Tasks During the Prevention Period of the Spread of Covid-19 in The environment of the Supreme Court and the Judiciary Bodies that are under it. Within the prosecutor's office, the trial using this teleconference facility refers to the Instruction of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning Policies for Implementing Tasks and Handling Cases During the Prevention Period for the Spread of COVID-19 in the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia on March 27, 2020. Referring to the judicial system criminal law in Indonesia, online court proceedings are a legal breakthrough (rules breaking) in a positive sense. However, in practice the implementation of online trials still encounters obstacles or obstacles.Keywords: online trial; teleconference criminal hearing; virtual courtAbstrakPelaksanaan persidangan virtual melalui sarana teleconference dipandang seiring dengan kebijakan social distancing dan phisyical distancing, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Sebagai respons cepat Mahkamah Agung dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana teleconference ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Merujuk kepada sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan sidang secara online merupakan terobosan hukum (rules breaking) dalam makna yang positif. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan persidangan online masih menemui kendala atau hambatan
EFEKTIVITAS DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PATUH HUKUM TENTANG HAK DARI ODGJ
Full text linkAbstractThe purpose of the study to see Indonesia as a legal state by article 1 verse (3) the constitution of 1945, each citizen has the right to legal protection, every citizen has the right to a decent job and livelihood, each citizen has the same position in the eyes of the law and in government. In reality, however, there are still obstructing freedom for others, as is the case with a mental person in the stocks, alien to the environment, and even for years. It is reasoned that the economy is minimal, the needs are large, and not only the mentally ill need the expense but there are other families to care for. So, the disturbed ones only felt the agony of being locked up in a room that had no residents, they threw people into a state of isolation. This sort of reasoning is often raised from related relatives: economic reasons, but some still try to cure them and hope that if treatment fails to cure crazy families, then most people reimprison them and supply them because the cost is depleted but have no healing effect on mentally ill families. Knowledge scarce in remote rural areas where government assistance for the poor makes it impossible for a person to ignore the rights of the mentally ill, when families release the mentally ill from the supply so that the family has satisfied the right of the mentally ill to live free but even if the right to live freely is granted, But the right to get food and other necessities is left unmet because disturbed people will wander away from the family's view, and if anything can endanger the safety of others then the family cannot go to charity because far from its stabilization, it can also affect the family's efforts to put the ODGJ in stock.Keywords: family factor; human rights: ODGJAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui terkait Indonesia sebagai negara hukum dilihat dari Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Namun, pada kenyataannya masih ada yang menghalangi kebebasan bagi orang lain seperti halnya seorang yang dalam gangguan jiwa di pasung, diasing kan dari lingkungan sekitar, dan bahkan hingga bertahun-tahun. Dengan alasan bahwa perekonomian yang minimal, kebutuhan banyak, dan bukan hanya orang dalam gangguan jiwa saja yang membutuhkan biaya tetapi, ada keluarga yang lain yang harus diperhatikan. Sehingga, yang mengalami gangguan jiwa hanya merasakan penderitaan di kurung dalam ruangan yang tanpa penghuni, mereka mengasingkan orang dalam gangguan jiwa. Alasan seperti ini yang sering terlontarkan dari kerabat keluarga yang terkait yaitu alasan perekonomian, namun masih ada yang berusaha mengobatinya dan menaruhkan harapan bahwa dengan pengobatan maka bisa sembuh, tetapi apabila pengobatan itu tidak memberikan kesembuhan bagi keluarga yang gila, maka kebanyakan seseorang mengurungnya kembali serta memasungnya dikarenakan biaya sudah habis tetapi tidak memberikan efek kesembuhan dari keluarga yang mengalami gangguan jiwa. pengetahuan yang minim di kawasan desa terpencil yang sulit mengetahui bantuan dari pemerintah untuk rakyat miskin membuat seseorang mengabaikan hak dari penderita gangguan jiwa, ketika keluarga membebaskan penderita gangguan jiwa dari pemasungan maka keluarga telah memenuhi hak penderita gangguan jiwa untuk hidup bebas tetapi meskipun hak untuk hidup dengan bebasnya sudah terlaksanakan, namun hak untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya tidak terpenuhi dikarena penderita gangguan jiwa akan berkeluyuran, sehingga jauh dari pantauan keluarga, dan apabila terjadi sesuatu hal yang dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain maka keluarga tidak bisa menghindari itu di karenakan jauh dari pemantauannya, hal itu yang menjadi alasan lain selain dalam segi biaya, dalam segi keselamatan juga dapat mempengaruhi iktikad keluarga untuk memasung ODGJ
PELINDUNGAN HUKUM ATAS VAKSIN COVID-19 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PEMENUHAN VAKSIN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN
Full text linkAbstract The Covid-19 pandemic that has plagued various fields of life, both in the economic, political, education, until the Covid-19 pandemic outbreak was declared as national disaster. Based on that, various efforts are continuously being pursued for strategies to tackle the spread of the virus which has claimed a relatively large number of lives. Among other things, these efforts are through the policy of Large-Scale Social Restrictions, social distancing, including efforts to find the vaccine. The purpose of this study is to analyze the legal aspects of the Covid-19 vaccine and the responsibility of the State in fulfilling the Covid-19 vaccine. This research typology is a doctrinal research using primary and secondary legal materials using analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it can be explained that the Covid-19 vaccine, besides having economic aspects, also has legal aspects that deserve attention. The economic aspect is that the Covid-19 vaccine is a necessity for everyone in the face of a pandemic, so that vaccines will become a sexy commodity that is definitely targeted and has high selling power. On the other hand, in supporting these commodities, it needs to be protected through a legal instrument known as protection of intellectual property rights, namely through a patent regime or trade secret. Choosing one of these has both advantages and disadvantages, so it needs to be considered carefully. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in IPR is not something that can be exploited indefinitely, but the State can exist as a form of its responsibility through the application of compulsory licenses or disclosure of confidential information. Keywords: legal aspects; covid-19 vaccine dutch cemetry; responsibility of the stateAbstrakPandemi Covid-19 yang telah mewabah telah memberikan dampak berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan, hingga kemudian wabah pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Berdasarkan hal tersebut berbagai upaya terus diupayakan strategi untuk menanggulangi penyebaran virus yang telah menelan korban jiwa relatif banyak. Antara lain upaya tersebut melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjaga jarak (social distancing), termasuk upaya menemukan vaksinnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan vaksin Covid-19. Tipologi riset ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa vaksin Covid-19 di samping memiliki aspek ekonomi juga memiliki aspek hukum yang sangat patut diperhatikan. Aspek ekonomi bahwa vaksin Covid-19 sebagai kebutuhan semua orang dalam menghadapi pandemi, sehingga vaksin akan menjadi komoditi seksi yang sudah pasti diincar dan memiliki daya jual tinggi. Di sisi lain dalam menunjang komoditi tersebut perlu dilindungi melalui instrumen hukum yang dikenal dengan pelindungan hak kekayaan intelektual yakni melalui rezim paten atau pun rahasia dagang. Pemilihan salah satu tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia
PEMENUHAN LUASAN HUTAN KOTA SEBAGAI PENCEGAH MASALAH LINGKUNGAN DI SURABAYA
Full text linkAbstractEnvironmental problems in urban areas are a problem that never stops. That every community needs a healthy life, but this seems difficult to become a reality for urban communities because the population continues to increase every year so that land conversion occurs which results in increased air and water pollution. Therefore, the central government hopes that each region or region can provide RTH 30% of the city area. The purpose of this study is to analyze the enforcement of the City Forest Regulations in Surabaya and to find out the efforts of local governments in fulfilling urban forest land in urban areas. This study uses a normative juridical method. As part of RTH, the development of urban forests in Surabaya is very much needed by the community, therefore cooperation between the government and the community is needed in the management and development of urban forests. Fulfillment of urban forest areas in Surabaya can be done by maximizing the form of urban forest that has been regulated based on the City Forest Regulation, either in the form of channels, groups or scattered.Keywords: city forest; green open space; urbanAbstrakMasalah lingkungan hidup diwilayah perkotaan merupakan masalah yang tak kunjung berakhir. Bahwa setiap masyarakat membutuhkan hidup sehat, namun hal tersebut seolah sulit menjadi kenyataan bagi masyarakat perkotaan yang disebabkan karena jumlah penduduk yang tiap tahun meningkat sehingga terjadi pengalihfungsian lahan yang berakibat pada semakin meningkatnya pencemaran udara maupun pencemaran air. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengharapkan bagi setiap wilayah atau daerah menyediakan RTH 30% dari luasan kota. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa pemberlakuan Perda Hutan Kota di Surabaya serta mengetahui upaya pemerintah daerah dalam memenuhi lahan hutan kota pada wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagai bagian dari RTH, pengembangan hutan kota di Surabaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat oleh karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan hutan kota. Pemenuhan luasan hutan kota di Surabaya dapat dilakukan dengan mamaksimalkan bentuk dari hutan kota yang telah diatur berdasarkan pada Perda Hutan Kota, yakni dapat dengan bentuk jelaur, mengelompok maupun menyebar
PENGGUNAAN HAK PENGEJARAN SEGERA TERHADAP KAPAL-KAPAL ASING YANG MELANGGAR WILAYAH LAUT INDONESIA
Full text linkAbstractThe research objective is to find out and understand the use of the right of immediate pursuit of foreign ships that violate the Indonesian sea territory; and know and understand the limits of Indonesia's authority in the use of the right of immediate pursuit in its territorial waters. The problem is how to use the right of immediate pursuit of foreign ships that violate Indonesia's maritime territory. And what about the limits of Indonesia's authority in the use of immediate pursuit rights in its territorial waters? The research method used is empirical legal research methods. The results of the research on the use of the right of immediate pursuit of foreign ships that violate the territorial sea of Indonesia include several things that must be considered, namely the chase must be carried out by the competent authority of the coastal State and have sufficient reasons and are convincing that the foreign ship has violated the law in waters of the jurisdiction of the coastal State. The pursuit must begin when a foreign ship or one of its partners is in inland waters, archipelagic waters, territorial seas, auxiliary routes or exclusive economic zones. The pursuit can only continue outside the territorial seas, outside the auxiliary routes or outside the exclusive economic zone if the pursuit is continuous and uninterrupted. The pursuit may only begin after giving a stop sign from a distance that the foreign ship can see or hear. The right of pursuit must be stopped as soon as the ship being chased has entered the sea of the territory of the third party. The limit of Indonesia's authority in the use of the right to immediate pursuit in its territorial waters, Indonesia can take actions, starting with a signal, for example with a sound sign or a flag signal or an optical light, not paying attention to the signal, then it may be followed by warning shots. the first shot with a blank bullet is also ignored, followed by the shot with a live bullet, provided that when shooting, the shot must be directed in front of the prow of the ship being chased. If you take a fight that endangers the patrol boat or the lives of people, balanced violence can be carried out, if possible avoiding casualties. The immediate chase is stopped if the foreign ship enters the territorial waters of another State.Key words: right of immediate pursuit; foreign ships; useAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia; dan mengetahui dan memahami batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya. Permasalahan yaitu bagaimana penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia. Dan bagaimana batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya. Metode penelitian yang dipergunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia, mencakup ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pengejaran harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Negara pantai dan mempunyai alasan yang cukup serta meyakinkan bahwa kapal asing tersebut telah melakukan pelanggaran hukum di perairan yurisdiksi Negara pantai. Pengejaran itu harus dimulai ketika kapal asing atau salah satu sekocinya ada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, jalur tambahan atau zona ekonomi eksklusif. Pengejaran itu hanya dapat dilanjutkan di luar laut wilayah, di luar jalur tambahan atau di luar zona ekonomi eksklusif bila pengejaran itu terus menerus dan tidak terputus. Pengejaran hanya boleh dimulai setelah memberi suatu tanda berhenti dari suatu jarak yang dapat dilihat atau didengar oleh kapal asing tersebut. Hak pengejaran itu harus dihentikan sesaat kapal yang dikejar itu telah memasuki laut wilayah Negara pihak ketiga. Batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya, Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan, diawali harus dilakukan dengan memberi tanda isyarat, misalnya dengan tanda suara atau isyarat bendera atau lampu optis, tidak diperhatikannya tanda isyarat, baru boleh dilanjutkan dengan tembakan peringatan, tembakan pertama dengan peluru hampa, juga tidak diindahkan dilanjutkan dengan tembakan dengan peluru tajam, dengan ketentuan bahwa waktu menembak, tembakan harus diarahkan di depan haluan kapal yang dikejar. Apabila melakukan perlawanan yang membahayakan kapal patroli atau jiwa orang, dapat dilakukan tindakan kekerasan yang seimbang, jika memungkinkan menghindari adanya korban jiwa. Pengejaran segera itu dihentikan apabila kapal asing tersebut memasuki wilayah perairan Negara lain
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE DALAM KASUS DI MADIUN
Full text linkAbstractChildren are agents of change where children must be nurtured and protected for their physical and mental growth and development in a harmonious and balanced social environment. This is the implementation of Law Number 1 of 2016 concerning Child Protection, this law is the second amendment of Law 23 of 2002. Online prostitution has often occurred, many victims are children and women. In the Child Protection Act, provisions concerning the protection of child victims of online prostitution have been regulated. However, in practice the regulations made have not been implemented effectively in the community. So it needs a lot of improvement in terms of implementation. After that, it can be seen from the legal consequences for child victims of child prostitution, namely in the form of special protection that is tried through supervision, protection, deterrence, treatment, and rehabilitation efforts. However, protection in the form of reintegration or the process of reintegration to parents and residents is also needed to help them through the recovery process properly.Keywords: children; protection and online prostitutionAbstrakAnak merupakan agent of change yang dimana anak harus dibina dan dilindungi tumbuh kembangnya secara fisik dan mental dalam lingkungan sosial yang selaras dan seimbang. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak undang-undang ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang 23 Tahun 2002. Prostitusi Online sudah sering terjadi, banyak sekali korban dari kalangan anak dan perempuan. Dalam Undang-Undang perlindungan Anak memang sudah diatur ketentuan yang menyangkut perlindungan kepada anak korban dari Prostitusi Online. Namum dalam prakteknya peraturan yang dibuat belum diterapkan secara efektif di dalam masyarakat. maka dibutuhkan banyak sekali perbaikan dalam segi pelaksanaanya. Setelah itu bisa dilihat dari akibat hukumnya untuk anak korban prostitusi anak yakni berbentuk proteksi spesial yang dicoba lewat upaya pengawasan, proteksi, penangkalan, perawatan, serta rehabilitasi. Tetapi, proteksi berbentuk reintegrasi ataupun proses penyatuan kembali kepada orang tua serta warga pula diperlukan guna membantunya lewat proses pemulihan dengan baik
FENOMENA PERJUDIAN BURUNG MERPATI DAERAH RUNGKUT TENGAH
Full text linkThis study aims to offer solutions related to the prevalence of pigeon gambling in the Rungkut Tengah area of Surabaya. Through an empirical approach which is sourced from existing data in the field such as interviews and observations. Through this research, researchers offer a way out of the existence of pigeon gambling which is expressly prohibited in statutory regulations. By holding counseling and providing a forum such as an official competition to be able to channel hobbies in raising and caring for pigeons without having to participate in gambling. Law enforcement related to the prevalence of gambling cases that develop in the community certainly makes it difficult for the authorities to eradicate various gambling so that the law appears in line with existing norms. Through the efforts of the government and law enforcement officials, the making of regulations regarding the sanctions imposed by the practice of gambling does not make the public afraid of these threats. This is what makes it necessary to do something new related to efforts to eradicate pigeon gambling in Central Rungkut without having to stop the hobby of pigeon fans in the area, of course.
Keywords: gambling; pigeons; solutions
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi terkait maraknya perjudian burung merpati di wilayah Rungkut Tengah Surabaya. Melalui metode pendekatan secara empiris dimana bersumber dari data yang ada dilapagan seperti wawancara dan observasi. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan jalan keluar dari adanya perjudian burung merpati yang secara tegas dilarang didalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengadakan penyuluhan serta memberikan wadah seperti perlombaan resmi untuk dapat menyalurkan hobi dalam memelihara serta merawat burung merpati tanpa harus mengikuti perjudian. Penegakan hukum terkait maraknya kasus perjudian yang berkembang dimasyarakat tentu membuat pihak aparat mengalami kesulitan dalam memberantas berbagai perjudian agar hukum terlihat sejalan dengan norma yang ada. Melalui upaya pemerintah serta aparat penegak hukum dengan dibuatnya aturan mengenai sanksi yang ditimbulkan oleh praktek perjudian tersebut tidak membuat masyarakat takut akan ancaman tersebut. Hal ini yang membuat perlu dilakukannya kebaruan terkait dengan upaya untuk memberantas perjudian burung merpati di Rungkut Tengah tanpa harus menghentikan hobi penggemar burung merpati diwilayah tersebut tentunya
PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN ATAS FENOMENA IDENTITAS GANDA WARGANEGARA INDONESIA DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
Full text linkAbstractThe main problem in this research is the enforcement of the dual identity law of Indonesian citizens in the border area. This study uses a normative juridical method, namely research that uses the norms in the 1945 Constitution and other laws and regulations related to the object of research. This research is a follow up from the results of previous research with the title of the legality of the Temporary Residence Certificate (SKTS) by the Immigration Unit at the Indonesian Cross-border Post. Especially in the Cross Border Post in Nunukan Regency, North Borneo. The results of this study conclude that the problem of law enforcement can be implemented with a justice approach for citizens and States. John Ralws 'principle of justice in the approach of border citizens' welfare. Completion of this law is able to provide an educational role for citizens and ensure the continuity of state rights in guaranteeing and protecting Indonesian citizens in the border areas of the Unitary State of the Republic Indonesia.Keywords: border area; citizens; SKTSAbstrakMasalah utama dalam penelitian ini adalah penegakan hukum identitas ganda warganegara Indonesia di daerah perbatasan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma-norma dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian sebelumnya dengan judul legalitas Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh Unit Imigrasi di Pos Lintas Batas Indonesia. Terutama di Pos Lintas Batas di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah penegakan hukum dapat diimplementasikan dengan pendekatan keadilan bagi warganegara dan Negara. Prinsip keadilan John Ralws dalam pendekatan kesejahteraan warganegara perbatasan. Penyempurnaan undang-undang ini mampu memberikan peran pendidikan bagi warganegara dan memastikan kelangsungan hak-hak Negara dalam menjamin dan melindungi warganegara Indonesia di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia
JUDICIAL PREVIEW MODEL IN THE BUDGET FUNCTION OF THE LEGISLATIVE BODY
Full text linkPenelitian ini mengusulkan model Judicial Preview yang dapat berfungsi untuk mengurangi perilaku koruptif dalam hal fungsi anggaran yang dilakukan lembaga legislatif. Perilaku koruptif sering terjadi dalam fungsi anggaran yang dilakukan oleh anggota legislatif sendiri, hal ini menjadi cerminan rendahnya kualitas lembaga legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode deduktif sebagai metode analisisnya, serta menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menawarkan cabang kekuasaan yudikatif untuk dapat melakukan konsep judicial preview tanpa perlu mengurangi independesi yang dimiliki lembaga tersebut, sehingga lembaga yudikatif tidak akan ikut serta dalam political arena secara praktis. Organ yudikatif ini hanya berfungsi untuk melakukan tindakan hukum pada fase pencegahan sehingga permasalahan tidak kembali terjadi.
Kata kunci: judicial preview; legislasi; penyusunan anggaran
Abstract
This research proposes a Judicial Preview model that aims to reduce corrupt behaviour in terms of the budget function performed by the parliament. Corruption behaviour often occurs in the budget function performed by members of the parliament is a reflection of the low quality of the legislature. This research is normative research, using the statute approach and conceptual approach. This research uses the deductive method as the method of analysis, as well as using legal material collected through the literature study method. The results of this research are that the judicial branch of power can conduct the judicial preview model without reducing the independence of the institution so that the judiciary will not practically involved in the political arena. This judicial organ only functions to take legal action in the prevention phase so that problems do not re-occur