DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
269 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI DAN DAMPAK BAGI ADVOKAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKARA SECARA VIRTUAL
Full text linkAbstractThe purpose of this study is to find out what kind of implementation and impact that will arise for lawyers related to the implementation of virtual case registration. This research uses sociological juridical research, wherein this sociological juridical research is research by identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real life system. Through this research the researcher offers that the notification center is an advocate because an advocate is a profession in the field of law, which functions as a person who provides legal assistance to someone who authorizes him to be able to settle a case. Under these conditions, the online system or the so-called virtual system becomes a new step or way in terms of the administration of justice. With the use of technological sophistication in this case the internet network, it can create a system in the form of applications. As a first step, the implementation of the implementation of case registration in the court service system application will be carried out in 32 pilot Courts in the general court, religious court and state administrative court chosen. Online or virtual system is an instrument or a product of the court as a form of service related to virtual case registration intended for the public, virtual payment, sending court documents in the form of replicas, duplicates, conclusions, answers, and also related to virtual summons. The application of virtual case registration at the Sidoarjo Religious Court is considered good but there are still some shortcomings behind its advantages. From this deficiency, the Religious Court must improve again so that a better ecourt implementation takes place.Keywords: case; registration; virtualAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa implementasi dan dampak yang akan timbul bagi advokat terkait pelaksanaan pendaftaran perkara secara virtual. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yang dimana penelitian hukum yuridis sosiologis ini adalah penelitian dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai sebuah institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bahwa pusat pemberitahuan adalah advokat karena advokat merupakan suatu profesi yang ada dalam bidang hukum, yang berfungsi sebagai orang yang memberi bantuan hukum kepada seseorang yang memberikan kuasa kepadanya untuk dapat menyelesaikan perkara. Dalam kondisi seperti ini, sistem online atau yang disebut sistem virtual menjadi langkah atau cara baru dalam hal penyelenggaraan peradilan. Dengan dimanfaatkannya suatu kecanggihan teknologi yang dalam hal ini jaringan internet, maka dapat membuat sistem yang berbentuk aplikasi. Sebagai langkah awal, implementasi pelaksanaan pendaftaran perkara di pengadilan secara layanan sistem aplikasi akan dilakukan pada 32 Pengadilan percontohan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang terpilih. Sistem online atau virtual adalah sebuah instrument atau suatu produk dari pengadilan sebagai wujud dari pelayanan terkait pendaftaran perkara secara virtual yang diperuntukkan kepada masyarakat, pembayaran secara virtual, mengirim dokumen persidangan baik itu berupa replik, duplik, kesimpulan, jawaban, dan terkait pula pemanggilan secara virtual. Penerapan pendaftaran perkara secara virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo dianggap sudah baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dibalik kelebihan yang dimilikinya. Dari kekurangan ini pihak Pengadilan Agama harus menyempurnakan lagi agar terjadi pelaksanaan ecourt yang lebih baik
URGENSI PENGATURAN TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Full text linkAbstract This study aims to determine the law enforcement of trading in influence in practices and urgency of trading in influence regulation as a community development tool. The method in this study uses a normative juridical method with descriptive analytical specifications. This research is different from previous research where an assessment was carried out in the urgency of trading in influence regulation which is connected with the theory of community development. In practice, to ensnare perpetrators of corruption by trading their influence often uses the provisions of the criminal act of bribery, this is because there is a legal vacuum in Indonesia's positive law. When described and reflected in regulations in other countries, trading in influence has a different element from bribery. To overcome the culture of influence trading which is a criminal act of corruption, a means of community development is needed to change the culture of corruption itself. The results of the study reveal that by looking at the law enforcement of Trading in Influence in practice, the public prosecutor often charges a defendant by using Article 11 of Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 64 paragraph (1), whereas it can be said that not all of the elements of the article are fulfilled for the act of Trading In Influence when compared with the regulations stipulated in Article 18 UNCAC. Due to the vacuum of law, law enforcers are not effective in carrying out their duties. In order for law enforcement to run optimally and on target, it is important to formulate trading in influence arrangements. For the formulation of Trading in Influence, it is necessary to change and reform the law aimed at community development so that legal objectives can be achieved.Keywords: development; public; trading in influenceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum trading in influence dalam praktik dan urgensi pengaturan trading in influence sebagai sarana pembangunan masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana dilakukan pengkajian dalam urgensi pengaturan trading in influence yang dihubungkan dengan teori pembangunan masyarakat. Dalam praktiknya untuk menjerat pelaku korupsi dengan memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya seringkali menggunakan ketentuan tindak pidana suap, hal ini dikarenakan adanya kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia. Apabila diuraikan dan bercermin pada pengaturan pada Negara lain, perdagangan pengaruh yang dikenal dengan trading in influence memiliki unsur yang berbeda dengan suap. Untuk mengatasi budaya perdagangan pengaruh yang merupakan tindak pidana korupsi diperlukan suatu sarana dalam pembangunan masyarakat untuk mengubah budaya korupsi itu sendiri. Hasil penelitian mengungkapkan dengan melihat penegakan hukum trading in influence dalam praktik, seringkali penuntut umum mendakwakan seorang terdakwa dengan menggunakan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1), padahal dapat dikatakan tidak seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi untuk perbuatan trading in influence apabila dibandingkan dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Oleh karena adanya kekosongan norma, penegak hukum menjadi tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran, pengaturan trading in influence menjadi hal penting untuk dirumuskan. Untuk perumusan trading in influence perlu adanya perubahan dan pembaharuan hukum yang bertujuan pada pembangunan masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai
INTERPOLASI YURISPRUDENSI TERAPEUTIK DENGAN PROBLEM-SOLVING COURT DALAM PERLUASAN MAKNA KEADILAN RESTORATIF
Full text linkAbstractThe law has limited restrictions on such arbitrary treatment and the people have rights which are rights owned by the authorities, especially in accessing the law. Restorative justice is an important approach to improve people's welfare, but its implementation is still limited. Research wants to see how the meaning is in the application of restorative justice. The research was conducted by applying the normative-empirical method by examining at the same time the opportunities for further development of the field of study. Regulations that do not cover all cases that arise in society make the multidisciplinary field of science important and consider, the similarity of the restorative meaning of justice provides an opportunity to carry out a new, more complex definition overall by guaranteeing the welfare and equality of the people before the lawKeywords: psychology law; restorative justice; therapeutic jurisprudenceAbstrak Hukum telah secara tegas membatasi perlakuan sewenang-wenang tersebut serta rakyat memiliki hak yang setara sebagaimana yang dimiliki oleh para penguasa, khususnya dalam mengakses hukum. Keadilan restoratif menjadi pendekatan yang penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat namun pengimplemantasian masih terbatas. Penelitian ingin melihat bagaimana pemaknaan dalam penerapan keadilan restoratif. Penelitian dilakukan dengan menerapkan metode normatif-Empiris dengan mengkaji sekaligus membuka kesempatan bidang kajian yang dapat dikembangkan berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat menjadikan bidang multidisplin ilmu menjadi penting dan dipertimbangkan, keserupaan makna keadilan restoratif memberikan peluang dalam mengusung pendefinisian baru yang lebih kompleks menyeluruh dengan menjamin kesejahteraan dan kesetaraan rakyat dimata hukum
IMPLEMENTASI ATURAN SATU MOBIL SATU GARASI DI WILAYAH PUCANGAN SURABAYA
Full text linkAbstractThis study aims to make the public aware of the importance of awareness of the laws, norms, and ethics that apply in society. With the rule of one garage one car through the perspective of rights and obligations according to the law, it is hoped that the public will have more legal awareness. The research method uses empirical methods by digging information from several supporting sources in the form of interviews and going into the field to find more valid data so that from this research we get final results that provide solutions. The novelty that researchers offer is the imposition of hourly fines for residents who violate the minimum fine of Rp. 20,000 (Twenty Thousand Rupiah), the existence of a new regulation regarding parking, as well as socialization to the community. The lack of legal awareness of the Pucangan residents has led to the neglect of the regulations that have been implemented in their area. There is no place to park their private car. Pucangan residents often park their cars on the shoulder of the road so that it disturbs the comfort of other residents. So there needs to be a regulation in the form of a regional regulation so that residents who still park their cars are given strict sanctions and this rule applies and must be binding on the public.Keywords: garage; parking; regulationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya aturan satu garasi satu mobil melalui prespektif hak dan kewajiban menurut undang-undang diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih. Metode penelitian menggunakan metode empiris dengan menggali informasi dari beberapa sumber pendukung berupa wawancara dan terjun ke lapangan untuk mencari data-data yang lebih valid agar dari penelitian ini didapatkan hasil akhir yang memberikan solusi. Kebaharuan yang peneliti tawarkan yaitu pengenan denda per-jam bagi warga yang melanggar dengan denda minimal Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah), adanya regulasi baru mengenai perparkiran, serta sosialisasi kepada masyarakat Masih kurangnya kesadaran hukum warga Pucangan menyebabkan abainya peraturan yang sudah diberlakukan di wilayahnya. Tidak ada tempat untuk memarkirnya mobil pribadinya dengan sengaja warga Pucangan sering kali memarkirkan mobilnya di bahu jalan sehingga mengganggu kenyamanan warga lain. Sehingga perlu adanya regulasi berupa perda agar warga yang masih memarkirkan mobilnya diberikan sanksi secara tegas dan aturan ini berlaku dan harus mengikat untuk umum
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBEDAAN HARGA PADA RAK BARANG DENGAN STRUK KASIR DI RIA SWALAYAN MOJOSARI
Full text linkAbstractThe purpose of this study is to determine the form of responsibility of business actors to consumers who are harmed because the prices of goods listed on the goods display rack are different from those on the cashier's receipt. The method used in this research is empirical juridical. The technique of this research approach is a qualitative approach by emphasizing aspects in depth (in depth analysis) on a problem. The data collection technique in this research is by conducting interviews aimed at consumers of Ria Swalayan Mojosari. The existence of supermarkets adds to the satisfaction of consumers in shopping because of its advantages compared to traditional markets. But behind these advantages, self-service also has several disadvantages, one of which is the difference in the price listed on the display rack with the price to be paid at the cashier. This is of course detrimental to consumers, because the consumer does not get certainty on the price of an item. Therefore, there is a need for regulation regarding this matter to protect consumer rights which have been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where business actors must provide clear information to consumers. Consumers need to get legal protection and certainty regarding how consumer rights are regulated in the Consumer Protection Act.Keywords: consumer; price; responsibilityAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan karena harga barang yang tertera di rak display barang berbeda dengan yang ada di struk kasir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. teknik pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menekankan aspek secara mendalam (in depth analysis) pada suatu persoalan. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada konsumen Ria Swalayan Mojosari. Adanya swalayan menambah kepuasan para konsumen dalam berbelanja karena kelebihannya dibandingkan pasar tradisonal. Namun dibalik kelebihannya tersebut swalayan juga memiliki beberapa kekurangan yang salah satunya adalah adanya perbedaan harga yang tertera pada rak display dengan harga yang harus dibayar di kasir. Hal ini tentu saja merugikan konsumen, karena pihak konsumen tidak memperoleh kepastian atas harga suatu barang tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan mengenai hal ini untuk melindungi hak-hak konsumen yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum mengenai bagaimana hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP OTONOMI DAN DESENTRALISASI
Full text linkAbstractThe research objective was to determine the existence of Presidential Decree No. 33-2020 in the perspective of the principles of autonomy and decentralization Regional autonomy means regional rights to regulate and manage government affairs decentralized by the central government, including financial management. Regions are given the authority to compile and implement budgets in accordance with regional capacities proportionally and rationally. For that, Presidential Decree No. 33 of 2020 has the potential to conflict with the principles of regional autonomy and decentralization, because it reduces regional independence. The central government should have sufficiently determined guidelines for creating good governance in regional government administration and carried out strict supervision, without specifying detailed and detailed figures.Keywords: decentralization; regional autonomy;regional financeAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui eksistensi Perpres No. 33-2020 dalam perspektif prinsip otonomi dan desentralisasi Otonomi daerah bermakna hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat, termasuk pengelolaan keuangan. Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran sesuai dengan kemampuan daerah secara proporsional dan rasional. Untuk itu, Perpres No. 33 Tahun 2020 berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, karena mereduksi kemandirian daerah. Seharusnya, pemerintah pusat cukup menentukan pedoman untuk menciptakan good governance penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan pengawasan secara ketat, tanpa menentukan angka yang detail dan rinci
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHANNYA
Full text linkAfter Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has been enacted, there are several changes regarding the provisions related to fixed-term employment agreements previously regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Law No. 11 of 2020 experienced rejection from many workers because there were several changes to the provisions regarding fixed-term employment agreements which were feared to cause problems in its implementation. One of them is related to changes in the provisions regarding the period of time for a fixed-term employment agreement which is determined by the employment agreement itself and is not limited by law. This research uses normative legal research methods. The results of the analysis show that there have been several changes related to the regulations regarding fixed-term employment agreements in Law No. 11 of 2020 and with these changes, there are still some problems and legal voids in several provisions, thus the government should issue government regulations and/or other implementing regulations deemed necessary to address these problems.
Keywords: employment agreement; fixed-term employment agreement; job creation law
Abstrak
Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan mengenai ketentuan-ketentuan terkait perjanjian kerja waktu tertentu yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mengalami penolakan dari banyak pekerja karena terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Salah satunya adalah terkait perubahan ketentuan tentang jangka waktu untuk dapat dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu yang lamanya ditentukan oleh perjanjian kerja dan tidak diatur mengenai batas maksimalnya dalam undang-undang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan terkait aturan-aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terhadap perubahan-perubahan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan serta kekosongan hukum pada beberapa ketentuan, sehingga pemerintah patut menerbitkan peraturan pemerintah dan/atau peraturan pelaksana lainnya yang dianggap perlu untuk menangani permasalahan tersebut