DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
269 research outputs found
Sort by
TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN KASUS PERJUDIAN SEPAK BOLA VIA INTERNET
Full text linkPada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam perspektif hukum dan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, Apalagi didukung dengan kemajuan internet sehingga membuat orang jadi tidak takut lagi dalam berjudi meskipun telah di larang, hal ini sebenarnya dipicu oleh kurang sigapnya para aparat kepolisian yang kurang lengkap dalam masalah pembuktian
Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
Full text linkSistem Peradilan yang mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya karena kejahatan yang dilakukan anak, maupun anak menjadi saksi dan korban, akan membawa dapak psikis terhadap anak. Pemeriksaan sampai proses persidangan anak secara yuridis maupun aspek-aspek sosiologis-kriminologis harus melindungi hak-hak asasi anak
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEBERADAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM MILIK NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Full text linkThis research aims to analyze and expose how the position of the College of law in Agency-owned Country laws and regulations in these rights are examined from the legislation of the national education system. It also seeks to analyze and expose the juridical effects of the verdict of the Constitutional Court No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 against Universities State-owned legal entity. Establishment of universities in the form of a State-owned legal entity is as an attempt to provide unhampered to College for more independent in managing the activities of the Organization of the education in the institution. Lightness of being given to the College would not escape from the framework of the national education system. In order to realize the independence of such an ACT, namely Act No. BHP 9 2003. In the Act that the units are arranged in the shape of Education Education legal entity. The application of the concept of legal entities give rise to various kinds of Education turns pro cons. The concept of a legal entity described as if the Government let go of responsibility in the field of education. The concept of legal entities concerned about making education unit became a non-profit institution. In the end the Constitutional Court decided BHP LAW has no legal binding force. The position of the BHMN if examined through the Sisdiknas Article 53 is a body of legal education. Because it is considered as one legal entity, then the PTN BHMN as supporters of rights and obligations. The concept of PTN BHMN as one legal entity principled profit. As a legal entity has the will and PTN BHMN which will be formulated in the vision and mission of higher education institutions each of which surely should not be contrary to the purpose of national education which have been outlined in the ACT Sisdiknas.Keywords: College State-owned legal entity, legal entities, Education Law system of national education, the Constitutional Court
PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI BALI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Full text linkPerkawinan bagi orang Bali-Hindu yang hidup dalam masyarakat hukum adat di Bali (dikenal dengan “desa adat†atau “desa pakramanâ€), relatif berbeda dengan perkawinan bagi masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini terjadi sebagai konsekuensi sistem kekerabatan patrilenial atau purusadan kapurusa yang dianut. Sistem ini membawa konsekuensi adanya dua bentuk perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan biasa (pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya); (2) Perkawinan nyentana atau nyeburin (pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga istrinya). Apabila calon pengantin tidak mungkin memilih bentuk perkawinan biasa dan bentuk perkawinan nyentana, maka akan dipilih bentuk perkawinan pada gelahang. Bentuk perkawinan ini masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat adat di Bali. Oleh karena itu perlu dilakukan kalian pada perkawinan Gelahang Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali, Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Kata kunci: Masyarakat Adat, Sistem Kekeluargaan, Perkawinan Pada Gelahang
KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
Full text linkKementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang diatur lebih detail pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Sedangkan Transportasi Udara di Indonesia ditangani oleh Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Pehubungan adalah salah satu kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna. Pembinaan dilakukan secara terkoordinasi dan didukung oleh instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang industri pesawat udara, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keuangan dan perbankan sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.Kata kunci : Kewenangan, Kantor Otoritas Bandar Udar
PEMILIHAN UMUM DENGAN MODEL “PARLIAMENTARY THRESHOLD†MENUJU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA
Full text linkLaw Number 10 of 2008 as organic statute, as more comprehensive statute and comply with answering problem challenge in running general election.General election as democratic party, as symbol and also as democracy landmark. In the other side, general election as one of foremost means to reinforcing democracy living order which function as health instrument and accomplishing democracy, not as democracy aims. General election with parliamentary threshold 25% unable to realizes democratic government in Indonesia. Cause combination between presidential government system and multiparty system proved that emerging instability political, then president position become weak. Indonesia democratic parliamentary threshold in order to form legitimate governmental, by improving parliamentary threshold from 2,5 percent gradually.Keywords: general election, democracy, parliamentary threshol
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DAN RUMAH SAKIT AKIBAT TINDAKAN MEDIS YANG MERUGIKAN DALAM PERSPEKTIF UU No 44 Th 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
Full text linkTechnology improvements and globalization invokes people’s realization about their rights as patients in a hospital. They begin to demand getting those rights and when unsatisfied,  they may sue their doctors and the hospital. These litigation cases will, in the end, increase doctor’s and hospital’s risks. Increased risk means increased cost. It is mentioned in the forty sixth clause of the Hospital Law (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit) that the hospital bears the responsibility of the mistakes done by it’s health workers. This clause seems unfair in taking the side of erroneous health workers, including doctors, and may result in the decrease of doctor’s feeling of responsibility in their patients. Being a corporation, a hospital can not being punished and so the responsibility falls on it’s owner and management. This can be seen as a violation of the human rights law against the hospital owner and management. The yudicial implications of a doctor’s mistakes in the process of taking care of their patients must be seen from the ethical and the law aspect. Seen from the ethical aspect, a doctor has to fulfill many requirements as a doctor. Seen from the law aspect, a doctor’s mistakes has to fulfill the criminal law, the civil law, and the administrative law. Doctor-patient relationships are usually inspanningsverbintenis (expedient relationship). In order to be able to sue their doctor, a patient has to provide provable evidence about the presence of mistakes or negligences made by the doctor, not just the absence of cure. Doctor-patient-hospital relationship is a tripartit relationship based on agreements between the three parties. Each party is entitled to his rights and obligations. A harmonious relationship and good communication between hospital, doctor and patient plays an important role in the prevention of medical litigations againts doctors and hospitals. Practicing dokctors have to realize that they better apply good responsibility by obeying the rules stated in the professional ethics and the law, always strive to increase their service, and master the art of good communication. Hospitals need to apply optimal service as required by the law by applying programs such hospital accreditation and patient safety programs. Medical committee need to be empowered to carry out is’s tasks, especially in credentialing, recredentialing, medical audit, and enforcing medical professional discipline and good clinical governance
ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA CABANG SURABAYA
Full text linkBanking was one of fund resource for both individual and corporation in order to fulfill need of fund. In giving the credit banking will be carefully and through deep analysis. But in giving their credit some times credit given by the debtor not back on time. This condition called credit problem. That credit problem annoyed bank performance, therefore credit problem should be solved by both litigation or non litigation line. PT. Bank International IndonesiaSurabaya Branch Office as research located of this tesis to choose credit problem by non litigation line. This research uses a normative juridical approach method, which is a research that uses the legal norms which are explained to those ways of researching and discussing the legal regulations in effect at this time. More emphasis on the normative study of the legislation concerning the settlement of problem loan for banking.Key word : credit, litigation, non litigatio
PENGGUNAAN ALTERNATIEF DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH
Full text linkAlternative Dispute Resolution is a method that has many advantages  compared with setlement through the judiciary. In addition the process is quick, straight forward, low-cost, and more democratic, this method can also avoid the hostility  between the parties dispute. This method can remove the gap as the government's position is superior to the defendant as the plaintiff's society is moreinferior. Possible for use this method to settle disputes state administration, in asumtif and argumentative based for various reasons, namely the weakness methods of dispute resolution through court institutions, excess Alternative Dispute Resolution methods, the object of disputes, disputes charac-teristic state administration, the doctrine against the law, changes state paradigm, and the enactment of Law Number 30 of l999 on the Arbitrase, Law Number 25 of 2009 on the Public Service, and Law Number 38 of 2007 on Ombudsman.Keywords: dispute between people and government legal protection, alternative dispute resolutio