DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
269 research outputs found
Sort by
Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar
Full text linkCrime has existed since a long time ago. The advancement of civilization has made the crime growing and more developed in various forms and modes. The rise of various kinds of crimes that occur in society needs to be a concern for all parties. The existence of a crime has implications for the conditions of security and order in the community. Therefore, community participation is needed and meaningful in order to create safe and comfortable conditions in the community, nation and state environment. As citizens, maintaining order and environmental security is a shared responsibility. This research uses descriptive research method and literature study, where as the researcher tries to describe the phenomena and social realities that occur. The results showed that the regulation of the security and public order sistem (siskamtibmas) could overcome crime in Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, Central Java. Siskamling is a community effort in improving the security and order sistem that provides protection and security for residents. Awareness is needed from community members in the Ngargoyoso sub-district in order to prevent and ward off forms of threats and disturbances to kamtibmas (community security and order). This public awareness is a potential for self-defense that needs to be preserved and improved.
Keywords: crime; independent society; security & order sistem
Abstrak
Kejahatan sudah ada sejak zaman dahulu. Majunya peradaban membuat kejahatan semakin berkembang dalam berbagai bentuk modus dan variatif. Maraknya berbagai macam kejahatan yang terjadi di masyarakat perlu menjadi perhatian bagi semua pihak. Adanya tindak kejahatan sangat berimplikasi terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dan berarti guna mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga negara, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan studi kepustakaan, di mana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena dan realitas sosial yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) dapat menanggulangi kejahatan di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Siskamling merupakan upaya masyarakat dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi warga. Diperlukan kesadaran dari warga masyarakat di kecamatan Ngargoyoso guna mencegah dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Kesadaran masyarakat ini merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan.
Kata Kunci: kejahatan; masyarakat swakarsa; sistem keamanan dan ketertiba
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Full text linkThe purpose of this study is to describe problems related to environmental protection and management that occur in Minggirsari Village. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study found that in Minggirsari Village there are many tourist attractions where tourists can enjoy these tourist destinations. However, there are various kinds of problems regarding the environment of these tourist attractions. There are various tourist attractions that still do not have a clear permit. Then there are various empty buildings even though if these buildings are addressed they can potentially become buildings that can be used as tourist attractions. Referring to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, local governments can manage the place into a clean tourist spot while taking into account the aspirations of the community and being participatory by involving all interested parties in environmental management so that the place can be attractive. the attention of the tourists. Going forward to the government and local governments, it is recommended that in issuing provisions in the form of environmental permits, they should always pay attention to human needs and environmental limitations in meeting current and future needs based on the concept of sustainable development that is environmentally sound through accurate and responsible environmental assessment and analysis answer.
Keywords: environment; licensing; tourist attraction
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terjadi di Desa Minggirsari. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa di Desa Minggirsari terdapat banyak sekali tempat wisata di mana para wisatawan dapat menikmati destinasi wisata tersebut. Akan tetapi, terdapat berbagai macam permasalahan mengenai lingkungan dari tempat wisata tersebut. Terdapat berbagai tempat wisata yang masih belum memiliki izin yang jelas. Kemudian terdapat berbagai bangunan yang kosong padahal jika bangunan tersebut dibenahi dapat berpotensi sebagai bangunan yang dapat dijadikan objek wisata. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah dapat mengelola tempat tersebut menjadi tempat wisata yang bersih dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan bersifat partisipasif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan agar tempat tersebut dapat menarik perhatian para wisatawan. Ke depan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, disarankan agar dalam mengeluarkan ketetapan berbentuk izin lingkungan hendaknya senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia serta keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang dengan berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui pengkajian dan analisis lingkungan yang akurat dan bertanggung jawab.
Kata Kunci: lingkungan; perizinan; tempat wisat
HILANGNYA ESENSI “PERSETUJUAN” DALAM JAMINAN PERORANGAN PADA PRAKTIK PINJAMAN ONLINE
Full text linkIn this all-advanced era, the ease of accessing various services on the internet media, increasingly unlimited. Many human activities can be done using internet media digitally without restrictions on distance and time. In the economic sector, especially in non-bank financial institutions that provide online loan services, also use the internet as its main medium. Seeing the fact that the rise of online loans as creditors that make a third party as a guarantor of its debtor, beyond the knowledge and without the consent of someone who becomes a third party, makes the public question how the government, especially those related to the financial sector to handle such cases. Especially for the Financial Services Authority (OJK), which has the authority and duty to supervise various non-bank financial institutions that have been regulated to be outside the authority of Bank Indonesia to supervise it. Because of these thorny problems, the author is interested in researching further related to the problem of online loans that no longer heed the approval of third parties in appointing someone as a guarantor of the debtor's debt. Then it will be offered novelty as a solution to existing problems using research methods in the form of normative juridical which will certainly be guided by applicable laws and regulations related to problems that arise and other relevant legal materials.
Keywords: agreement; online loans; personal guarantee
Abstrak
Di jaman yang serba maju ini, kemudahan mengakses berbagai macam layanan yang ada pada media internet, semakin tak terbatas. Banyak aktivitas manusia yang dapat dilakukan menggunakan media internet secara digital tanpa batasan jarak dan waktu. Pada sektor perekonomian, khususnya pada lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan jasa pinjaman online, juga menggunakan internet sebagai media utamanya. Melihat fakta yang terjadi yakni mengenai maraknya pinjaman online sebagai kreditur yang menjadikan seseorang pihak ketiga sebagai penjamin dari debiturnya, di luar sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari seseorang yang menjadi pihak ketiga, membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana pemerintah terutama yang terkait dengan sektor keuangan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Terlebih untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki kewenangan dan tugas untuk mengawasi berbagai lembaga keuangan non-bank yang telah diatur menjadi diluar kewenangan Bank Indonesia untuk mengawasinya. Oleh karena permasalahan yang pelik tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan pinjaman online yang tidak lagi mengindahkan persetujuan pihak ketiga dalam menunjuk seseorang sebagai penjamin atas utang debiturnya. Kemudian akan ditawarkan kebaruan sebagai solusi dari adanya permasalahan yang ada dengan menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang tentunya akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan yang timbul serta bahan-bahan hukum lainnya yang masih relevan.
Kata kunci: jaminan perorangan; persetujuan; pinjaman online
 
UNDERSTANDING INDONESIAN E-LAW AND DEMOCRACY: CHALLENGE, AND HOPE
No full textPenelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana firma hukum dengan cepat memberikan nasihat kepada warga yang membutuhkan bantuan hukum di era digital dengan bantuan teknologi, smartphone, laptop, dan komputer untuk mendapatkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Kita membutuhkan data yang kita dapatkan secara elektronik tentang banyak komplikasi seperti prosiding jurnal, buku, dan materi lain yang membahas pemahaman dunia dan perkembangan demokrasi. Data yang kami temukan secara elektronik kemudian dianalisis untuk dipahami dengan melibatkan evaluasi tingkat tinggi dan sistem pengkodean untuk menjawab pertanyaan penelitian ini dengan prinsip validitas dan reliabilitas yang tinggi. Kami mengambil beberapa publikasi terkenal seperti aplikasi, Taylor dan Francis, buku Google, dan beberapa materi akademik yang kami terima bantuan teknologi. Setelah mendapatkan pemahaman dan diskusi, secara singkat dapat kami sampaikan temuan ini, dan perkembangan demokrasi Indonesia merupakan terobosan yang sangat signifikan di era dimana setiap orang telah dapat menjangkau informasi secara instan melalui teknologinya dengan harapan temuan ini akan menjadi sebuah penemuan baru. solusi dan masukan untuk kajian perkembangan dan perjalanan demokrasi di era digital.
Kata kunci: demokrasi; pemahaman;, perkembangan; tantangan dan keadilan hukum
Abstract
This study aimed to discuss how law firms quickly provide advice to citizens who need legal assistance in the digital era with the help of technology, smartphones, laptops, and computers to get justice and democracy in Indonesia. We need the data we get electronically on many complications such as journal proceedings, books, and other materials that discuss the world's understanding and development of democracy. The data we found electronically were then analyzed to understand involving a high level of evaluation and coding system to answer this research question with high principles of validity and reliability. We took several well-known publications such as application, Taylor and Francis, Google books, and some academic materials that we received technological assistance. After getting an understanding and discussion, we can briefly convey this finding, and the development of Indonesian democracy is a very significant breakthrough in an era where everyone has been able to reach information instantly through their technology with the hope that this finding will be a new solution and input for studies on the development and journey of democracy in the digital era.
Keywords: challenges; democracy; development; legal justice and understanding
 
Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau)
Full text linkThe Malay Indigenous Community, Sanggau Regency, West Kalimantan Province, is one of the Islamic communities which in the settlement of legal relations relating to the property of a person who dies with family members who are left behind or have not died, still use customary law. There are several types of inheritance applied to the Malay community of Sanggau Regency, namely assets that are inherited from generation to generation both from the father and mother, assets obtained by husband and wife during their marriage, both produced jointly and by one party, and assets acquired by the husband and wife during their marriage. brought by husband and wife before marriage. This study aims to determine the distribution of inheritance according to Islamic Law and Malay Customs with a case study in Sungai Muntik Village, Kapuas District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province. This type of research is normative legal research using normative case studies in the form of products of legal behavior. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation with predetermined informants, with data analysis techniques through data collection, data reduction, and drawing conclusions. The results of the research in the field show that the implementation of inheritance used is inheritance that is not based on fara'id science or Islamic law, the inheritance law that people use is based on customs or habits that occur in the community, because the majority of the Muntik River community are residents who still hold strong customary law or applicable custom.
Keywords: malay custom; inheritance; islamic law
Abstrak
Masyarakat Adat Melayu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan maupun belum meninggal dunia, masih menggunakan hukum adat. Ada beberapa jenis harta warisan yang diterapkan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau yaitu harta yang diwariskan dari generasi kegenerasi baik dari pihak ayah maupun ibu, harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama dalam perkawinannya baik yang dihasilkan secara bersama maupun oleh salah satu pihak, dan harta yang dibawa oleh suami dan istri sebelum berumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan menurut Hukum Islam dan Adat Melayu dengan studi kasus pada Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para informan yang telah ditentukan, dengan teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan kewarisan yang digunakan adalah kewarisan yang tidak berdasarkan ilmu fara’id atau Hukum Islam, hukum waris yang masyarakat gunakan adalah berdasarkan adat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut, karena mayoritas masyarakat Sungai Muntik adalah penduduk yang masih memegang kental hukum adat atau kebiasaan yang berlaku.
Kata kunci: adat melayu; harta warisan; hukum isla
North Natuna Sea Naming After South China Sea From The International Law Perspective
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji alasan dasar Pemerintah Indonesia melakukan penamaan Laut Zona Ekonomi Ekslusif di utara Natuna menjadi Laut Natuna Utara dimana posisinya bersinggungan dengan Laut China Selatan serta mempertimbangkan dampak yang akan terjadi setelah penamaan tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang di mana berbagai literatur yang terkait sebagai data sekunder yang akan memperkuat argumentasi penelitian. Usulan toponimi ini mendapat penolakan dari China karena akan merugikan kawasan Laut China Selatan yang secara historis diakui oleh China melalui sembilan garis putus-putus padahal langkah pemerintah Indonesia adalah untuk memberikan nama laut di Utara Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Hasil penelitian ditemukan bahwa penamaan atau toponimi oleh Pemerintah Indonesia sudah mematuhi Hukum Internasional sebagai penegasan identitas kawasan laut Indonesia dalam hal ini UNCLOS 1982 sebagai Konstitusi Kelautan Dunia dan tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia karena Pemerintah Indonesia sudah melangkah sesuai Pasal 55 UNCLOS dan S-23 International Hydrographic Organization (IHO).
Kata Kunci : zona ekonomi ekslusif Indonesia. penamaan wilayah laut, laut china selatan,
Abstract
The purpose of this study is to examine the basic reasons for the Government of Indonesia to name the Exclusive Economic Zone Sea north of Natuna into the North Natuna Sea where it intersects with the South China Sea and consider the impact that will occur after the naming. This research includes normative research with an Act approach where various literature is related as secondary data that will strengthen the research arguments. This toponymy proposal has been rejected by China because it would harm the South China Sea region which has historically been recognized by China through nine dotted lines even though the Indonesian Government's move was to name the sea north of Natuna into the North Natuna Sea. The results of the study found that the naming or toponymy by the government of Indonesia has complied with International Law as an affirmation of the identity of Indonesia's sea area in this case UNCLOS 1982 as the World Marine Constitution and has no significant impact on Indonesia because the Government of Indonesia has stepped up in accordance with Article 55 of UNCLOS and S-23 of the International Hydrographic Organization (IHO).
Keywords: Indonesia’s exclusive economic zone, naming of the sea area, south china sea
LEGITIMACY OF A SIRRI MARRIAGES (SECOND AND SO ON) BY THE PAIR OF CIVIL SERVANTS
Full text linkAbstrakPerkawinan siri di ketahui sebagai perkawinan di bawah tangan, artinya perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan. Permasalahannya adalah ketika seseorang ingin beristri lebih dari seorang terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan siri (kedua dan seterusnya) yang dilakukan oleh pasangan PNS menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini perkawinan siri (kedua dan seterusnya) tidak sah menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perkawinan siri (kedua dan seterusnya) sah menurut Hukum Islam. Kata kunci: KUA; Pegawai Negeri Sipil; perkawinanAbstractSirri Marriage are known as underhand marriages, meaning that marriages only fulfill the pillars and conditions of the marriage and do not violate marital restrictions. The problem is when someone wants to have more than one wife there are provisions that must be met. This study aims to determine the validity and legal consequences of perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) carried out by PNS couples according to PP No. 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce of Civil Servants and Compilation of Islamic Law. The results of this study of perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) are not valid according to Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce of Civil Servants and Compilation of Islamic Law. While perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) are legal according to Islamic Law
MAKNA GARIS MIRING (/) PADA FRASA “UU/PERPPU”
Full text linkAbstractArticle 22 paragraph (1) Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 gives the President attributive authority to determine PERPPU in compelling emergencies. The position of PERPPU is regulated in Article 7 paragraph (1) letter c of Law No. 12 of 2011 with the formulation of the phrase "UU/Perppu." The use of the slash (/) raises several interpretations, so in this study, there are two problem formulations, namely the meaning of the slash (/) and the legal implications of the use of the slash (/). This legal research is a normative study using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. Sources of standard materials used are primary, secondary, and tertiary, which are collected by the method of inventory and categorization and using the method of literature study. The analysis technique used in this research is the normative analysis technique, with legal interpretation to obtain answers and prescriptions related to the legal issues raised in this study. The results of this legal research are related to the meaning of the slash line in the phrase "UU/Perppu" in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 is defined by a punctuation mark that states the alternative nature in a sentence. Judging from the hierarchy of statutory regulations, it is can detect that UU/Perppu has an equal or equal position, so it is considered similar because the contents, functions, and content of the range are the same. Second, the legal implications that arise, by equalizing the position of the contents, processes, and content of the Perppu content with the Law, all provisions regulated in the Law should also be controlling by Perppu, including the regulation of criminal conditions. Apart from that, concerning the Perppu examination, the Constitutional Court decision No. 138/PUU-VII/2009 stated that the Constitutional Court had the authority to review Perppu.Keywords: government regulation instead of law (Perppu); legal implications; slash lineAbstrakPasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memasrahkan kewenangan atributif pada Presiden untuk memutuskan Perppu dalam hal ikhwal kegentingan yang mendesak. Kedudukan Perppu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011dengan rumusan frasa “UU/Perppu”. Penggunaan tanda baca garis miring (/) tersebut menimbulkan beberapa penafsiran, maka pada penelitian ini ada dua rumusan masalah yakni makna garis miring (/) dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penggunaan garis miring (/) tersebut. Penelitian hukum ini ialah penelitian normatif dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta historis. Sumber hukum yang dipakai yakni primer, sekunder serta tersier yang dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi serta menggunakan metode studi kepustakaan. Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik analisis normatif yang menggunakan metode penafsiran hukum sehingga diperoleh jawaban dan preskripsi terkait rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini. Hasil penelitian hukum ini, pertama terkait makna garis miring dalam frasa “UU/Perppu” pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011diartikan bagaikan sebuah tanda baca yang menyatakan sifat alternatif dalam suatu kalimat. Dilihat dari hierarki peraturan peraturan perundang-undangan dapat diketahui jika UU/Perppu mempunyai perananan yang setara maka dianggap sejenis karena isi, fungsi serta materi muatannya adalah sama. Kedua, implikasi hukum yang ditimbulkan, dengan disamakannya kedudukan isi, fungsi, dan materi muatan Perppu dengan UU maka seluruh ketentuan yang diatur dalam UU seharusnya juga diatur dalam Perppu termasuk pengaturan ketentuan pidana. Selain itu terkait dengan pengujian Perppu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi K No.138/PUU-VII/2009 mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan pengujian terhadap Perppu
ANALISA KLAUSULA FORCE MAJEURE PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA PT. SINERGI MEGA KARYA DENGAN PT. NASARI INDONESIA PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI KENSINGTON OFFICE TOWER)
No full textAbstractIn the implementation of agreements, the principle of legal certainty often becomes an obstacle if there is a change in fundamental circumstances. In the Civil Code, these changes are terminology as force majeure. The non-natural disaster that is currently hitting the COVID-19 pandemic is one of the scope of force majeure. The spread of the COVID-19 pandemic has had a major impact on the construction or development sector. Basically development is an effort to create prosperity and welfare of the people. In the implementation of development, it begins with an agreement between the parties. The agreement is an agreement for contracting work. However, the COVID-19 pandemic has led to speculation that the work contracting agreement can be canceled on the grounds of force majeure and the contractor can file a defense to be exempted from reimbursement of costs, losses and interest. The results show that the COVID-19 pandemic situation as a non-natural national disaster cannot automatically be used as an excuse for force majeure because it must pay attention to the clauses of the agreement and the contractor needs to prove carefully and carefully. In this research, a case study was carried out on the Contract of Work Agreement between PT. Sinergi Mega Karya and PT. Nasari Indonesia. In the agreement, the COVID-19 pandemic can be used as an excuse for force majeure because it is stated in the agreement clause and the contractor is exempted from reimbursement of fees, losses and interest.Keywords: the covid-19 pandemic; force majeure; contract work agreementAbstrakPada pelaksanaan perjanjian, asas kepastian hukum sering kali menjadi kendala apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental. Dalam KUH Perdata, perubahan tersebut diteriminologikan sebagai force majeure. Peristiwa bencana non alam yang sedang melanda saat ini yaitu pandemi COVID-19 merupakan salah satu ruang lingkup force majeure. Penyebaran pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sektor konstruksi atau pembangunan. Pada dasarnya pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan, diawali dengan perjanjian antara para pihak. Perjanjian tersebut yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan. Namun adanya pandemi COVID-19 menimbulkan spekulasi bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibatalkan dengan alasan force majeure dan pihak pemborong dapat mengajukan pembelaan untuk dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan force majeure karena harus memerhatikan klausula-klausula perjanjian tersebut dan pihak pemborong perlu membuktikan secara cemat dan teliti. Dalam penelitian dilakukan studi kasus pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan force majeure karena tercantum pada klausula perjanjian dan pihak pemborong dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga