DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
269 research outputs found
Sort by
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Full text linkTourism in Indonesia is an important economic sector in Indonesia. Natural and cultural wealth is an important component in tourism in Indonesia. Tourism is: a trip that is carried out for a while, which is carried out from one place to another, with the intention not to try or earn a living in the place visited, but solely to enjoy the trip for sightseeing and recreation or to fulfill a desire. various. Problem: how can tourism development and preservation of environmental functions around tourist areas be carried out properly? The research method used is a normative legal research method, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, it was analyzed descriptively qualitatively. Tourism development must pay attention to the preservation of environmental functions around tourist areas. Thus the development of tourism and the preservation of environmental functions around the tourist area can be carried out properly. This condition can be achieved through correct and coordinated management and exploitation, both cross-sectoral and private related to the development of sustainable tourism activities. In the development of sustainable tourism activities there are positive and negative impacts, both in terms of economic, sosial, and natural environmental issues. Therefore, the development of the tourism sector must pay attention to the rules of environmental management considering that one of the elements of tourism is natural resources which are part of the environment. The development of the tourism sector that does not pay attention to environmental aspects can have a negative impact on the development of tourism itself in the future.
Keywords: environmental conservation; insighful; tourism development
Abstrak
Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Pariwisata adalah : suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata –mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Permasalahan: bagaimana pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata dapat dilaksanakan dengan baik?. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan bahan- bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata. Dengan demikian pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata dapat dilaksanakan dengan baik. Kondisi ini dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan terdapat dampak positif dan dampak negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan alam. Oleh karena itu, dalam pembangunan sektor kepariwisataan harus memperhatikan kaidah- kaidah pengelolaan lingkungan hidup mengingat salah satu unsur wisata adalah sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata itu sendiri pada masa yang akan datang.
Kata kunci: berwawasan; pelestarian lingkungan hidup; pengembangan pariwisata
 
LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
Full text linkThe rapidly growing currents of globalization and technology are having a tremendous impact on the joints of human life. The one that's currently high and hyper preoccupied is Cryptocurrency (virtual money). Cryptocurrency is a nonformable, yet it is essentially a digital form of digital data or information in the digital form of electronic transactions. Cryptocurrency currently is often used as a cover for criminal offence. Basically, the use of Cryptocurrency has two sides: profit and surplus. Therefore, the study aims to analyze whether Cryptocurrency is a criminal money laundering crime and how legality of the Indonesian use of Cryptocurrency is based on regulations. The research of journal used normative legal methods, constitutional approaches and conceptual approaches. The result of the study as a virtual currency has been debated because it has two sides of a double-edged knife. Cryptocurrency directly benefits the transaction process to those who make the transaction and are safer for the users. However, it can help to facilitate and provide virtual (digital) crime and help crime members more safely washing off their crime results. The legality of the use of Cryptocurrency in Indonesia, when using it as a payment, would not be a valid one because it would not fit the regulations of the law, but instead, cryptocurrency could be traded through a physical trader of crypto assets in the stock exchange.
Key word: cryptocurrency; criminal offence; virtual money
Abstrak
Arus globalisasi dan teknologi berkembang dengan pesat yang memberikan dampak yang luar biasa terhadap sendi kehidupan manusia. Salah satunya yang saat ini ramai dan banyak di perbincangkan adalah cryptocurrency (uang virtual). Cryptocurrency merupakan benda niaga yang tidak berbentuk, namun pada dasarnya berbentuk digital berupa data atau informasi dalam bentuk digital dalam transaksi elektronik. Cryptocurrency pada saat ini sering dijadikan sebagai penyamaran dari sebuah tindak pidana. Pada dasarnya Penggunaan cryptocurrency memiliki dua sisi yaitu keuntungan dan kelebihan. Sehingga Penelitian ini bertujuan menganalisa apakah cryptocerrency termasuk Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang dan bagaimana legalitas penggunaan cryptocerrency di Indonesia yang didasarkan Peraturan perundang-undangan. Pada penelitian jurnal ini menggunakan metode hukum normatif, dan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya adalah mata uang virtual (cryptocurrency) telah menjadi perdebatan karena memiliki dua sisi pisau yang bermata dua dan sama-sama tajamnya. Secara langsung cryptocurrency memberikan banyak manfaat bagi proses transaksi bagi para pihak yang melakukan transaksi dan lebih aman bagi penggunanya. Namun, disisi yang lainnya dapat membantu untuk memfasilitasi dan menyediakan kejahatan dunia maya (dunia digital) serta membantu anggota pelaku kejahatan lebih aman dalam mencuci hasil kejahatannya. Legalitas penggunaan cryptocurrency di Indonesia, apabila menggunakan sebagai alat pembayaran maka bukanlah alat yang sah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Namun, sebaliknya cryptocurrency atau asset crypto dapat diperdagangkan melalui pedagang fisik yang berupa aset kripto di bursa berjangka dan dapat dimiliki.
Kata kunci: cryptocurrency; tindak pidana; uang virtual
 
Keadilan Hukum Terhadap Perdagangan Transaksi Elektronik Melalui Bisnis Trading Online Di Pasar Modal Ditinjau Dari Perspektif Falsafati
Full text linkOne form of investment through electronic transaction trading is stock trading business. Attitudes and legal behavior of actors on the stock exchange are determined by various aspects and contemporary. Transactions that occur on the stock exchange are generally not cash transactions, the fact is that as soon as the money is paid, the shares are delivered immediately. Losses will occur if investors buy shares at a higher price than the price at the time the investor resells the shares. This loss is called a capital loss. In addition, the losses experienced can be in the form of opportunity losses, namely the difference in deposit interest rates compared to the total results obtained from the total investment made. This requires legal justice for the trading of electronic transactions through the online trading capital market business, especially philosophically studied. In this research, the researcher uses normative legal research (juridical-normative). Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research used by researchers is research on legal principles. Mechanisms and systems for supervision of electronic transactions trading crimes in the online trading-based capital market business, are juridically normative, so with the transfer of functions, duties and authority for regulating and supervising the capital market sector from Bapepam to OJK. Legal justice received is a form of clear and fair law enforcement that is needed to provide maximum legal protection and a sense of security for people who want to carry out investment activities, especially for online-based stock investments. With the existence of legal protection in preventive (prevention) and repressive (sanctions) investments and assisted by awareness by all parties, maximum legal protection will be implemented.
Keywords: capital market, electronic transaction trading, legal justice
Abstrak
Salah satu bentuk investasi melalui perdagangan transaksi elektronik adalah bisnis saham trading. Sikap maupun perilaku hukum pelaku di bursa efek ditentukan oleh berbagai aspek dan kontemporernya. Transaksi yang terjadi di bursa, secara umum bukanlah transaksi secara tunai hakikatnya bahwa begitu uang dibayarkan seketika itu juga saham diserahkan. Kerugian akan terjadi apabila investor membeli saham pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pada saat investor menjual kembali sahamnya. Kerugian ini yang disebut dengan capital loss. Di samping itu, kerugian yang dialami bisa berupa opportunity loss, yaitu selisih suku bunga deposito dibandingkan dengan total hasil yang diperoleh dari total investasi yang dilakukan. Hal ini diperlukan keadilan hukum terhadap perdagangan transaksi elektronik melalui bisnis pasar modal trading online, terutama dikaji secara filosofis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian terhadap asas-asas hukum. Mekanisme dan sistem pengawasan terhadap kejahatan perdagangan transaksi elektronik dalam bisnis pasar modal berbasis online trading, adalah secara yuridis normatif, maka dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam kepada OJK. Keadilan hukum yang diterima adalah bentuk dari penegakan hukum yang jelas dan adil ini diperlukan guna memberikan perlindungan hukum secara maksimal dan rasa aman bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan investasi utamanya untuk investasi saham berbasis online. Dengan adanya perlindungan hukum dalam investasi secara preventif (pencegahan) dan represif(pemberian sanksi) dan dibantu oleh kesadaran oleh semua pihak, maka perlindungan hukum yang maksimal akan dapat terlaksana
Kata kunci: keadilan hukum, pasar modal, perdagangan transaksi elektroni
Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021
Full text linkSecurities crowdfunding is a financial service activity in the capital market sector. In the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2021 concerning changes to Financial Services Authority Regulation No. 57/POJK.04/2020 concerning Securities Offering Through Information Technology-Based Crowdfunding Services (POJK Crowdfunding Securities) The Financial Services Authority (OJK) regulates the imposition of user losses on operators of securities crowdfunding. The formulation of the issues are, first, about the position of OJK in granting authority to operators of securities crowdfunding and second, the law protection that OJK should provide to operators of securities crowdfunding. Analysis of the data in this study is a qualitative analysis with the type of normative research using secondary data. The results of the study show that the authority of the OJK in supervising and regulating all financial service activities including the capital market is given attribution as special agencies through in Article 7 the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK Law/UU OJK). This is a form of government intervention as a welfare state. In addition, OJK has the authority to grant the permits and revoke the legitimacy of permits granted to the operators. Legitimacy should also be given to the issuers and securities to measure the eligibility and capacity of issuers to issue securities. Furthermore, as an effort to protect investors and prevent market failures. For example, the Financial Services Authority has granted a business license for a Securities Offering Operator through Information Technology-based Crowdfunding Services to PT. LBS Crowdfunding with Business License Decision Number KEP-22/D.04/2022 on March 18, 2022. The operator as the permit holder has the duties and responsibilities to provide, manage, and operate activities securities crowdfunding. In order to support the duties and responsibilities of the operators, OJK allows the operators to cooperate with third parties. As a consequence of cooperation with third parties, if the user suffers loss, the operator must be responsible for the user's loss under strict liability. To conclude, this is considered unfair considering that user losses can also be caused by the risk of the investment fund. In order to avoid the burden of compensation on the operators for errors/and or mistakes of other parties, legal protection measures are needed, both preventively and repressively. Suggestions are intended, first to OJK through legitimacy and on-site examination, and second to users, especially investors, to better understand risks before investing.
Keywords: scurities crowdfunding; law protection; OJK
Abstrak
Securities crowdfunding merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04.2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK Securities Crowdfunding). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai pembebanan atas kerugian pengguna terhadap penyelenggara securities crowdfunding. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum terhadap penyelenggara securities crowdfunding berdasarkan POJK. No. 16/POJK.04/2021 dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan pemerintah terhadap penyelenggara securities crowdfunding. Analisa data pada penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan jenis penelitian normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan OJK dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan jasa keuangan termasuk pasar modal diberikan secara atribusi sebagai special agencies sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21/2011). OJK berwenang untuk memberikan izin dan mencabut legitimasi yang diberikan izinkepada penyelenggara. Legitimasi seharusnya juga diberikan terhadap penerbit dan efek untuk mengukur kelayakan penerbit dalam menerbitkan efek. Sebagai contoh, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Penyelenggara Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi kepada PT. LBS Urun Dana dengan Nomor Keputusan Izin Usaha KEP-22/D.04/2022 pada tanggal 18 Maret 2022. Hal ini sebagai upaya dalam melindungi pemodal serta mencegah terjadinya kegagalan pasar. Penyelenggara sebagai pelaksana izin memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan kegiatan securities crowdfunding. Agar dapat mendukung tugas dan tanggung jawab penyelenggara, OJK memperkenankan penyelenggara untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Adapun sebagai konsekuensi dari kerja sama dengan pihak ketiga, apabila pengguna mengalami kerugian maka penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna secara strict liability. Hal ini dinilai tidak adil mengingat kerugian pengguna juga dapat disebabkan oleh risiko dari investasi yang dilakukan. Agar menghindari pembebanan ganti rugi terhadap penyelenggara atas kesalahan/dan atau kelalaian pihak lain maka diperlukan upaya perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Saran ditujukan, pertama bagi OJK melalui kewenangan dan on-site examination. Kedua, bagi pengguna khususnya pemodal agar lebih memahami risiko sebelum melakukan investasi
Kata kunci: securities crowdfunding; perlindungan hukum; OJ
STUDI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK : PERAN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM
Full text linkThis study aims to observe how far the effectiveness of Palopo City Regional Regulation No. 03 of 2019 concerning Non-Smoking Areas is associated with the level of awareness and legal compliance of the community. This type of research is empirical juridical, incorporating normative legal analysis with social law research. The research approach used is a political approach by looking at the extent of community participation in enforcing the rules issued by the government based on specific legal considerations. The study outcomes reveal that the implementation of the Palopo City Regional Regulation No.03 of 2019 has not been effective. The reason is that the tools needed to support the performance of the rules are not yet ready. The gal culture of the community is relatively low, seen from the level of awareness (50%) and the level of legal compliance (50%). Therefore, society and the government need to apply the principle of habituation to legal culture. There needs to be a commitment from all parties in the context of increasing legal awareness through education, counseling, learning to the active participation of stakeholders. In essence, awareness is present not only from the perspective of the workings of the law but also to see the usefulness of law amid society.
Keywords: awareness; legal compliance; no smoking area
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No.03 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dikaitkan dengan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan mengkombain antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosial. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan politis dengan melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam penegakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No.03 Tahun 2019 belum efektif. Penyebabnya adalah perangkat yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan aturan belum siap dan budaya hukum masyarakat yang tergolong rendah dilihat dari tingkat kesadaran (50%) dan tingkat ketaatan hukum (50%). Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu menerapakan prinsip pembiasaan diri terhadap budaya hukum. Perlu adanya komitmen dari seluruh pihak dalam rangka peningkatan kesadaran hukum yang ditempuh melalui pendidikan, penyuluhan, pembelajaran, sampai kepada partisipasi aktif dari pemangku kepentingan. Intinya, kesadaran hadir tidak hanya melihat dari sisi bekerjanya hukum tetapi juga melihat kebermanfaatan hukum di tengah-tengah masyaraka.
Kata kunci: kesadaran hukum; ketaatan hukum; kawasan dilarang merokok
 
REGULASI PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA MASA PANDEMI COVID-19
Full text linkThis study aims to see how immigrant offices and law enforcement agencies prevent trafficking or human exploitation, especially when the focus of the government and other regulatory agencies is divided between the economy, health, or welfare of its people. This study uses descriptive qualitative research methods. The data used are primary data and secondary data. primary data is the main data obtained from news while secondary data is in the form of supporting information to explain primary data. Data collection is done by collecting as much data as possible related to immigrants and human trafficking. Finally, the presentation of the data is done in the form of paragraphs. The results of this study are that human trafficking actually takes advantage of this pandemic moment very well where they easily adapt, namely by exploiting children or parents through internet media. The authorities and immigration are very divided in their focus regarding the sale and exploitation of humans, including by keeping the port section more stringent because of the frequent interactions of human trafficking through seaports, and also they monitor the movement of the internet and illegal websites that are present in order to minimize sales and exploitation. children or adolescents and adults.
Keywords: Covid-19 pandemic; human exploitation; human trafficking
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kantor imigran dan badan penegakan hukum mencegah adanya perdagangan ataupun eksploitasi manusia, khususnya ketika fokus pemerintah dan kelembagaan berwajib lainnya terbagi anatar perkeonomian, kesehatan, atau kesejahteraan rakyatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer merupakan data utama yang didapatkan dari berita sementara data sekunder berupa informasi pendukung untuk menjelaskan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang berkaitan dengan imigran dan human trafficking. Terakhir, penyajian data dilakukan dalam bentuk paragraf. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa human trafficking justru memanfaatkan momen pandemi ini dengan sangat baik dimana mereka dengan mudah beradaptasi yakni dengan melakukan pengeksploitasian anak atau orang tua melalui media internet. Pihak berwajib dan imigrasi sangat membagi fokus mereka terkait penjualan dan pengeksploitasian manusia ini diantaranya ialah dengan menjaga bagian pelabuhan dnegan lebih ketat karena seringnya human trafficking berinteraksi melalui pelabuhan laut, dan juga mereka memantau pergerakan internet dan website-website ilegal yang hadir demi meminimalisir penjualan dan pengeksploitasian anak atau remaja dan orang dewasa.
Kata kunci: pandemi Covid-19; pengeksploitasian manusia; penjualan manusia
 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi Sebagai Objek Pajak Negara)
Full text linkThis study aims to reveal the truth systematically, methodically, and consistently in the phenomenon of legal science. The legal research method used in this research is Normative Law Research. Normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues faced, which is carried out to produce arguments, theories or new concepts as prescriptions in solving problems at hand. The word gratification, which is also interpreted as an object of state tax, causes confusion and multiple interpretations of one regulation and another and can result in legal uncertainty so that it is not clear whether the object of tax is referred to in the provisions of Article 111 of Law Number 11 2020 concerning job creation (Omnibus Law) can be categorized as a criminal act regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, or not, therefore there are still redundancies repetition of two words that are not legal in legal regulations regarding gratification arrangements, then this research is very necessary to determine new formulation policies, in order to be able to ensnare gratification perpetrators in the future.
Keywords : article 111 of law no. 11 of 2020 concerning job creation, corruption, gratification,
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metedologis, dan konsisten dalam fenomena ilmu hukum, Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kata arti Gratifikasi yang juga dimaknai sebagai objek pajak Negara hal inilah yang menyebabkan kerancuan dan multitafsir terhadap peraturan satu dan dengan peraturan yang lainnya dan bisa berakibat pada ketidak pastian hukum sehingga tidak tegas apakah objek pajak yang di maksud dalam ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ataukah malah tidak, oleh karena itu masih adanya redudansi pengulangan dua kata yang tidak berkepatsian hukum dalam peraturan hukum mengenai pengaturan gratifikasi, maka penelitian ini sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan formulasi baru, guna dapat menjerat pelaku gratifikasi dimasa yang akan datang.
Kata Kunci : gratifikasi, pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tindak pidana korupsi
 
Pendampingan Perancangan Kontrak Kerja Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Minggirsari Kabupaten Blitar
Full text linkIn UMKM activities in Minggirsari Village, Blitar Regency, the contract is the basic framework used as a frame of relationship for economic actors. The contract can give rise to rights and obligations for the parties who make the contract. This the contract plays an important role in doing business in Indonesia. This condition is the background of this research in order to find out how the stages of designing a business contract and how to make a business contract structure. This research uses normative legal research with a concept and law approach. The analysis of legal materials was carried out by descriptive, interpretative, evaluative and argumentative analysis. The results showed that the contract design stages consisted of the pre-contract stage, the contract signing stage and the post-contract stage. The parties to an agreement must look at the principles that form the basis of the contract made. The principles in question, such as understanding the elements of the agreement, the principle of the agreement and the legal terms of an agreement, need to be careful and thorough by the parties who make a contract/agreement in designing a good and correct business contract structure. In addition, it must meet procedural requirements, namely fulfilling subjective and objective requirements. A good contract must be clear and detailed, regarding the subject, object and obligations of the parties along with the sanctions imposed on the parties, as well as the clarity of the ways and procedures for implementing sanctions, and not contradicting all legal norms related to the contract.
Keywords: contract design; economic activities; UMKM.
Abstrak
Dalam kegiatan UMKM di Desa Minggirsari Kabupaten Blitar, kontrak merupakan kerangka dasar yang digunakan sebagai bingkai dari hubungan bagi para pelaku ekonomi. Kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan demikian kontrak sangat berperan penting dalam berbisnis di Indonesia. Kondisi ini melatar belakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui bagaimana tahapan perancangan kontrak bisnis dan bagaimana pembuatan struktur kontrak bisnis. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan undang-undang. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif analisis. Hasil penelitian menunjukkan tahapan perancangan kontrak terdiri dari tahap prakontrak, tahap penandatangan kontrak dan tahap pasca kontrak. Pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian harus melihat prinsip yang menjadi dasar pada kontrak yang dibuat. Prinsip yang dimaksud seperti paham akan unsur dari perjanjian, asas dari perjanjian serta syarat sahnya suatu perjanjian, perlu cermat dan teliti oleh pihak-pihak yang melakukan suatu kontrak/perjanjian dalam merancang pembuatan struktur kontrak bisnis yang baik dan benar. Selain itu harus memenuhi syarat prosedural yaitu memenuhi syarat subjektif dan objektif. Sebuah kontrak yang baik harus jelas dan terperinci, menyangkut subjeknya, objeknya serta kewajiban para pihak beserta sanksi yang dibebankan terhadap para pihak, serta kejelasan cara dan prosedur pelaksanaan sanksi, serta tidak bertentangan dengan seluruh norma hukum yang terkait dengan kontrak.
Kata Kunci: kegiatan ekonomi; perancangan kontrak; UMK
Tradisi Lewa Di Lembata Dalam Prespektif Kebijakan Konservasi Dan Ancamannya Terhadap Ekosistem Laut
Full text linkIndonesia is an archipelagic country that includes at least 17,000 islands.. Of the various islands, Indonesia has an island called Lembata which belongs to East Nusa Tenggara Province. In Lembata itself precisely in Lamalera known as the culture or tradition of Leva Nuang or Lewa, which is the tradition of hunting whales, rays, sharks, or those included in cetaceans or marine mammals. Departing from this, the author tried to see how the implications of Lewa's activities in the community, especially in Lamalera and how the law saw the tradition in the realm of conservation and the impact of such activities. This journal was written using qualitative research with a constructivist paradigm approach to frame the Lewa Tradition in Lembata in its conservation policy perspective and threat to marine ecosystems. From this research it was obtained that Lewa or Leva Nuang activities are cultural diversity and traditions that have been running and developed for quite a long time, and in carrying out Lewa activities despite experiencing dynamics and contradictions in conservation policies in Indonesia, there is a principle of legal exclusion in it, because these activities are the heritage of ancestors and for the sake of preserving customs and culture of course with strict fishing rules.
Keywords: conservation; lamalera; leva; marine live
Abstrak
Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup setidaknya 17.000 pulau. Dari beragam pulau tersebut Indonesia memiliki pulau yang bernama Lembata yang termasuk kedalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Lembata sendiri tepatnya di Lamalera dikenal dengan budaya atau tradisi Leva Nuang atau Lewa, yaitu tradisi perburuan paus, pari, hiu, atau yang termasuk ke dalam cetacea atau mamalia laut. Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba melihat bagaimana implikasi dari kegiatan Lewa di masyarakat khususnya di Lamalera dan bagaimana hukum melihat tradisi tersebut dalam ranah konservasi serta dampak dari kegiatan tersebut. Jurnal ini ditulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma konstruktivis untuk membingkai Tradisi Lewa di Lembata dalam prespektif kebijakan konservasi dan ancamannya terhadap ekosistem laut. Dari penelitian ini didapat bahwa kegiatan Lewa atau Leva Nuang merupakan keberagaman budaya serta tradisi yang telah berjalan dan berkembang cukup lama, serta di dalam melakukan kegiatan lewa meski mengalami dinamika serta kontradiksi dalam kebijakan tentang konservasi di Indonesia, namun terdapat asas pengecualian hukum didalamnya, dikarenakan kegiatan tersebut adalah warisan nenek moyang serta demi melestarikan adat dan budaya tentunya dengan aturan tangkap yang ketat.
Kata kunci: ekosistem laut; konservasi; lamalera; lew