DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
269 research outputs found
Sort by
PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERKARA JINAYAT DIHUBUNGKAN DENGAN JAMINAN AKAN HAK ASASI MANUSIA ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN
Full text linkAbstractQanun Aceh Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law as part of the Indonesian state legal system is a statutory regulation thats equivalent to other provincial regional regulations governing the administration of government and the society’s life of Aceh. The Jinayat Law Qanun strictly regulates any actions that contrary to Islamic law. Sexual harassment as one of the jarimah that regulated in is also prohibited in the teachings of Islam which is threatened with several types of alternative punishment threats such as caning, imprisonment or fines. However, the tendency towards the application of caning in each rulings of the other jarimah that set out in the Jinayat Law Qanun has significant consequences for other forms of punishment, such as sexual harassment. The application of caning in several cases of sexual harassment is considered to be less effective for deterring the effect of perpetrators. That will have an impact on the survival of the victim after a criminal event occurs because after the execution of the whip or the execution of the decision carried out the defendant can directly and freely return to his daily life, while the situation is inversely proportional to the psychological and mental conditions of the victim as well as the vulnerability of repetition Jarimah that might happen to her. So that, the guarantee of the right to feel safe and protected as a human right for everyone without any exception as mandated in the 1945 Constitution will have a problem in its realization.Keywords: caning; jarimah; protectedAbstrakQanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai bagian dari sistem hukum negara Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah provinsi lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Hukum Jinayat mengatur secara tegas mengenai setiap perbuatan maupun tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pelecehan seksual sebagai salah satu jarimah yang diatur didalamnya merupakan perbuatan tercela yang juga dilarang dalam ajaran agama Islam yang dalam hal ini diancam dengan beberapa jenis ancaman hukuman alternatif seperti cambuk, penjara atau denda. Akan tetapi, kecenderungan terhadap penerapan hukuman cambuk pada setiap putusan akan jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat membawa konsekuensi yang cukup berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan hukuman pada jarimah lainnya seperti pelecehan seksual. Penerapan hukuman cambuk pada beberapa putusan kasus jarimah pelecehan seksual dianggap kurang efektif guna menimbukan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup korban pasca peristiwa pidana terjadi, dikarenakan setelah eksekusi cambuk atau pelaksanakan putusan dilaksanakan, terdakwa dapat secara langsung dan dengan bebas kembali pada kehidupan sehari-harinya sedangkan keadaan yang berbanding terbalik dihadapkan dengan kondisi psikologis dan mental korban serta kerentanan akan pengulangan jarimah yang mungkin akan terjadi kembali terhadapnya, sehingga jaminan akan hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai hak asasi manusia setiap orang tanpa terkecuali sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan bermasalah perwujudannya. Kata kunci: hukuman cambuk; jarimah; perlindunga
KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Full text linkAbstractChildren are the next generation of the nation which is very important in a country. For this reason, children must be able to grow and develop as well as they can. Due to several factors, such as poverty, broken families, divorced parents, in their growth and development, children do not always get the best that is expected, sometimes children whose conditions are ready to help follow up. Handling cases of children who are in conflict with the law through the legal process is finished up in prison. This of course can damage the future because it creates a negative stigma in the community. For this reason, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System was approved, which was approved by diversion, namely the transfer of approval of child cases from court proceedings that leave court proceedings. Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law must meet the requirements, namely (1) the crime of safety under 7 (seven) years, and (2) does not constitute a repeat of the crime. In addition, there must be agreement or agreement with the victim and/or responsibility. The handling of cases of children in conflict with the law through diversion is carried out using restorative justice, namely by presenting children and families, victims and defenders, community leaders, social counselors, Social Services, social workers, and other parties Improvements to repairs and not retaliation.Keywords: children; restorative justice AbstrakAnak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya sangat penting dalam suatu Negara. Untuk itu, anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kesejahteraan Anak). Oleh karena beberapa faktor, seperti kemiskinan, keluarga yang brokenhome, orang tua bercerai, maka dalam tumbuh kembangnya, anak-anak tidak selalu mendapatkan hal yang terbaik, ia melakukan tindak pidana. Penanganan perkara anak melalui proses hukum seringkali berakhir di penjara. Hal ini tentunya dapat merusak bahkan menghancurkan masa depan anak karena menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Untuk itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversi berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara anak melalui diversi harus memenuhi syarat, yaitu (1) tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, harus ada kesepakatan dengan korban atau keluarganya. Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi dilakukan dengan pendekatan restorative justice, yaitu dengan menghadirkan anak dan keluarganya, korban dan keluarganya, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, Dinas Sosial/pekerja sosial, dan pihak-pihak lain terkait guna mencari penyelesaian terbaik dengan tujuan pemulihan pada hubungan membaik kembali dan bukan pembalasan. Penyelesaian perkara anak melalui diversi harus disepakati oleh pelaku dan atau keluarganya dengan korban dan atau keluarga korban. Bila korban dan atau keluarganya tidak sepakat, maka perkara anak diproses melalui sistem peradilan pidana anak.Kata kunci: anak; keadilan restorati
PENGUATAN PEMAHAMAN TERHADAP PENGARUH RADIKALISME SEBAGAI UPAYA MITIGASI RISIKO DAN PERLINDUNGAN ANAK
Full text linkThat a child as a Human Resources holder of the future of the nation, should get strong protection from exposure to radicalism that can interfere with growth and development. The greatness of the mindset and memory of a child in absorbing information as well as his ability to imitate everything that is shown, becomes a separate opportunity for the elements involved to spread the teachings of radicalism. There are several factors that cause a person, especially a child, to fall into Radicalism, such as internal factors, external factors, domestic factors, foreign factors and religious factors. The closeness between parents and children, as well as the closeness of children with their teachers, does not guarantee that a child will be free from the spread of radicalism. Children are being targeted as new recruits by extremist groups that spread radicalism as a goal of 'planting seeds' which then gives birth to new seeds to spread radicalism. The Constitution of the Republic of Indonesia and other statutory regulations have committed to continue to provide protection to children as the future of the nation. The commitment then gave birth to a mandate addressed to all levels of society, including but not limited to the government, related institutions, parents, and the child's closest relatives.Bahwa seorang anak sebagai Sumber Daya Manusia pemegang masa depan bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perlindungan yang kuat dari paparan radikalisme yang dapat menganggu tumbuh kembangnya. Kehebatan pola pikir dan daya ingat seorang anak dalam menyerap informasi sekaligus kemampuannya dalam meniru segala hal yang ditunjukkan, menjadi kesempatan tersendiri bagi oknum-oknum terkait untuk menyebarkan ajaran radikalisme. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang, khususnya seorang anak terjerumus ke dalam Paham Radikalisme, seperti faktor internal, faktor eksternal, faktor domestik, faktor luar negeri dan faktor agama. Kedekatan antara orang tua dengan anak, begitupun kedekatan anak dengan gurunya, tidak menjamin bahwa seorang anak akan terbebas dari penyebaran paham Radikalisme. Anak dijadikan sebagai target perekrutan baru oleh kelompok ekstrimis penyebar paham radikalisme sebagai tujuan ‘menanam benih’ yang kemudian melahirkan bibit-bibit baru untuk menyebarkan paham radikalisme. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya telah berkomitmen untuk tetap memberikan Perlindungan kepada Anak sebagai masa depan bangsa. Komitmen tersebut kemudian melahirkan amanat yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk namun tidak terbatas, kepada pemerintah, lembaga-lembaga terkait, orang tua, dan kerabat terdekat anak
BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN
Full text linkWomen, children and vulnerable groups are marginalized groups that have many injustice problems especially related with gender. Among them are juducial access difficulties, overty, lack of information, legal illiteracy and others. At present the vulnerable groups have difficulty accessing legal assistance because they are pover and have not been recognized even they cannot be proven because they are not included in the State overty data. Related to this, writer examine the problems and concepts of legal aid for marginalized groups. The results of this sturdy indicate that there is difficulties in accessing legal aid because indonesai still have legal aid bades on economic condition, while other conditions of vulnerability have not been accommodated. Legal aids concept must be transformative to reach all of vulnerable groups regardless of gender status but accommodates vulnerability due to patriarchal system and sosial conflicts.Perempuan, anak dan kelompok rentan adalah kelompok yang termarginalkan dan mengalami banyak problematika ketidakadilan gender. Diantaranya adalah kesulitan akses yudisial, kemiskinan, lack of information, buta hukum dan masih banyak lainnya. Saat ini kelompok rentan kesulitan mengakses bantuan hukum karena kondisi miskinnya belum terakui bahkan tidak bisa dibuktikan karena tidak masuk dalam data kemiskinan Negara. Terkait hal tersebut penulis meneliti tentang problematika dan konsep bantuan hukum bagi kelompok marginal. Adapun hasil penelitian menunjukan adanya kesulitan kases bantuan hukum bagi kelompok rentan karena selama ini bantuan hukum masih berbasis ekonomi atau kondisi ekonomi atau kemiskinan, sedangkan kondiosi kerentanan lainnya belum terakomodir. Konsep bantuan hukum bagi kelompok rentan sedianya bersifat transformatif yaitu menjangkau semua lampiran tanpa memandang status jenis kelamin, namun mengakomodir kerentanan karena sistem patriarki dan konflik sosial
SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM
Full text linkRelated to this research, the object of philosophical thinking is the role of the land office when facing multiple SHM disputes in the perspective of the legal objective theory. This problem originated from Allan Tjipta Rahardja who owned a plot of land covering an area of 33,170 M2 based on SHM No. 12/Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Rungkut District, Surabaya City. Physical control over the parcels of land since it was bought by Allan Tjipta Rahardja is in his possession, and as long as his possession has never been disputed by anyone. Then in early 2008 the land belonging to Allan Tjipta Rahardja was seized and physically controlled by Haji Musofaini, resulting in a dispute over ownership of the land rights between Allan Tjipta Rahardja and Haji Musofaini. SHM No. 12/Kelurahan Gunung Anyar Tambak owned by Allan Tjipta Rahardja is listed in the land book No. 9722 / 84.85 Date 18-February-1985. All this time, an inspection has been carried out and is in accordance with the Land Book in Surabaya City Land Office II, recorded in a clean condition of all burdens, so that it can be used as collateral goods. No. 12/Kelurahan Gunung Anyar Tambak. The research method use normative legal research method, namely a library research approach that is focused by conducting an applied study of a rule or a norm on positive law in relation to the substance of this paper. The results showed that in a case of multiple SHM disputes, the Land Office was passive, so the disputing parties had to "fight" themselves to defend the truth of their exhausting ownership, consuming energy, thoughts, time and costs that were not small, as a result the legal certainty of ownership was not achieved land rights.Terkait penelitian ini, yang menjadi objek berpikir filosofis ialah peran kantor pertanahan ketika menghadapi perselisihan SHM ganda dalam perspektif teori tujuan hukum. Masalah ini berawal dari Allan Tjipta Rahardja yang memiliki sebidang tanah seluas 33.170 M2 berdasarkan SHM No. 12/ Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Penguasaan fisik atas bidang tanah tersebut sejak dibeli oleh Allan Tjipta Rahardja berada dalam penguasaannya, dan selama dalam penguasaannya tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun juga. Kemudian pada awal tahun 2008 tanah milik Allan Tjipta Rahardja tersebut diserobot dan dikuasai secara fisik oleh Haji Musofaini, sehingga timbul perselisihan kepemilikan hak atas tanah tersebut antara Allan Tjipta Rahardja dan Haji Musofaini. SHM No. 12/Kelurahan Gunung Anyar Tambak milik Allan Tjipta Rahardja itu terdaftar dalam buku tanah No. 9722/84.85 Tanggal 18-Pebruari-1985. Selama ini telah dilakukan pemeriksaan dan telah sesuai dengan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, tercatat dalam keadaan bersih dari segala beban, sehingga dapat dijadikan barang agunan Kredit bank dan dibebani Hak Tanggungan, sampai dengan terdapat Roya yang semuanya terbaca pada lembar SHM No. 12/Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum bersifat normatif dengan kajian terapan suatu kaidah atau suatu norma pada hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sebuah kasus sengketa SHM ganda, Kantor Pertanahan bersikap pasif, sehingga para pihak yang berselisih harus “bertempur” sendiri mempertahankan kebenaran kepe-milikannya yang meletihkan, menyita tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak kecil, akibatnya tidak tercapai kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.
ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Full text linkThe implementation of Constitutional Court Decisions often creates polemics in the Indonesian Constitutional System, especially those relating to the Implementation of Constitutional Court Decisions related to Ministries / Institutions where in implementing Constitutional Court Decisions can only be done through legal products issued internally by ministries / institutions related and often overlaps with legislation that has not been amended. This is caused by the relevant Ministries / Institutions not having the authority to make changes to the Law in which the authority is owned by the President as the executive and the House of Representatives as the legislative. While the Court's Decision The constitution often has a direct impact and can bring great changes to the people in obtaining justice. This type of research is used Normative Juridical Research Method, namely by examining library materials. This study uses a philosophical approach because the object of the study examines the principle of legal certainty in the implementation of the Constitutional Court's decision through the regulation of state institutions and Perppu. In addition, the legislative approach is also used to find out the reasons for the Constitutional Court's decisions that often overlap in implementation.Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menimbulkan polemik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Kementerian/Lembaga yang di mana dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan melalui produk-produk hukum yang dikeluarkan secara internal oleh kementerian/lembaga terkait dan seringkali mengalami tumpang tindih dengan Peraturan Perundang-undangan yang belum mengalami perubahan.Hal ini disebakan Kementerian/Lembaga terkait tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perubahan Undang-undang yang di mana kewenangan tersebut dimiliki oleh Presiden sebagai eksekutif dan DPR selaku legislatif.Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali berdampak langsung dan dapat membawa perubahan besar bagi rakyat dalam memperoleh keadilan. Jenis Penelitian yang digunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis karena objek penelitian mengkaji asas kepastian hukum dalam implementasi putusan MK melalui peraturan lembaga negara dan perppu. Di samping itu, juga digunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui alasan putusan MK seringkali mengalami tumpang tindih dalam implementasi
PENGENYAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA TERHADAP KASUS KERUGIAN UANG NEGARA DIBAWAH Rp. 50.000.000,-
Full text linkAbstractThe purpose of this research is to find out the application and consideration of case dismissal by the Central Kalimantan District Prosecutor's Office in handling criminal acts of corruption with state losses below Rp. 50,000,000. The purpose of the Corruption Criminal Act was made, namely the government's efforts to prevent and recover losses of state funds, and other purposes, namely to provide a deterrent effect and punishment (imprisonment) as a consequence of corruption as Extraordinary Crimes. This of course can lead to different interpretations by institutions authorized to enforce the Corruption Crime Act, related to the purpose of recovering state losses. The location of the matter of enforcement of the Corruption Criminal Act technically, namely the process of investigation to the prosecution until the trial requires no small cost, because the process of proving corruption is complicated and difficultKeywords: corruption; loss of state money; principle of opportunity AbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui penerapan dan pertimbangan pengenyampingan perkara oleh Kejaksaan Negeri Kalimantan Tengah dalam menangani tindak pidana korupsi yang kerugian negara di bawah Rp. 50.000.000. Dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Maksud undang-undang tindak pidana korupsi dibuat yaitu upaya pemerintah mencegah dan mengembalikan kerugian uang negara, dan tujuan yang lainnya yaitu untuk memberikan efek jera dan penghukuman (pidana penjara) sebagai konsekuensi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan laur biasa. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan interprestasi yang berbeda-beda oleh lembaga yang berwenang menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi, terkait tujuan mengembalikan kerugian negara. Letak persoalnya penegakan undang-undang tindak pidana korupsi secara teknis yaitu proses penyelidikan hingga penuntutan sampai ke persidangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena proses pembuktian tindak pidana korupsi yang rumit dan sulit.Kata kunci: asas oportunitas; kerugian uang negara; tindak pidana korups
PENGATURAN BATAS USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Full text linkAbstractThe purpose of this study is to find out normative studies relating to changes in age of marriage to prevent child marriages. Through juridical normative research methods with an emphasis on primary legal material in the form of systematic review based on applicable laws and secondary legal materials as a support in this paper, it can be said that changes in the age limit of marriage cannot help reduce the occurrence of child marriage if it is still permissible a marriage dispensation is filed. So that the validity of the revision of the marriage age limit should be unification that integrates the interests of customary law and religious law that returns to the fulfillment of children's rights as the next generation of the nation. In addition, the revision of changes in the age limit of marriage can be synchronized with the enactment of the Child Protection Act whose presence is to protect the future interests of children.Keywords: age; children; marriage Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian secara normatif berkaitan perubahan usia melangsungkan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Melalui metode penelitian secara yuridis normatif dengan penekanan pada bahan hukum primer berupa kajian secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan perubahan batas usia para pihak yang akan terikat perkawinan tidak bisa membantu menekan terjadinya perkawinan anak jika masih diperbolehkan dilakukan pengajuan dispensasi perkawinan. Sehingga seharusnya keberlakuan dari revisi batas usia ini bisa bersifat unifikasi yang mengintegrasi kepentingan hukum adat dan hukum agam yang kembali kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu adanya revisi perubahan batas usia para pihak dalam hendak melakukan perkawinan bisa sinkron dengan keberlakuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang kehadirannya untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Kata kunci: anak; perkawinan; usi
PENGENAAN PAJAK PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI DENPASAR
Full text link-Considering that tax is one of the sources of state revenue originating from public contributions to the State treasury. According to Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia is a rule of law. Tax collection based on laws that can be forced without the services of compensation (contravention) that can be directly demonstrated and used to pay for public expenditure and the construction of public facilities. Taxes in Indonesia are currently one of the largest sources of revenue for the nation's development in order to achieve prosperity for its citizens. The act of buying and selling is an agreement between the parties about paying a certain price of an item, with the aim of transferring ownership rights to the material sold. To achieve legal certainty in the sale and purchase of land rights, the parties are bound by an agreement based on an agreement made before a Notary. Problem formulation: 1. What is the process of binding the sale and purchase of land rights related to taxation in Denpasar? And 2. What are the forms of tax imposition in to buy and sell rights to land in Denpasar? This research is empirical legal research. The binding agreement on the sale and purchase of land rights is a pre-agreement made related to the imposition of tax in the case of a transfer of rights to land that must be paid in advance in order to carry out trading transactions before the Land Deed Maker Officer. The tax imposed from the binding agreement on the sale and purchase of land rights is the income tax for the seller and the Fees for Acquiring Land and/or Building Rights (BPHTB) for the buyer.Mengingat pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari iuran rakyat kepada kas Negara. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia merupakan Negara hukum. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan pembangunan fasilitas umum. Pajak di Indonesia saat ini menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar pembangunan bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi warga negaranya. Tindakan jual beli merupakan suatu kesepakatan antara para pihak tentang membayar harga tertentu dari suatu barang, dengan tujuan mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual. Untuk mencapai kepastian hukum pada jual beli hak atas tanah, para pihak diikat dengan suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan yang di buat di hadapan Notaris. Rumusan masalah: 1. Bagaimana proses pengikatan jual beli hak atas tanah terkait dengan pengenaan pajak di Denpasar? Dan 2. Bagaimana bentuk pengenaan pajak dalam pengikatan jual beli hak atas tanah di Denpasar? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah merupakan pra-perjanjian yang dibuat terkait dengan pengenaan pajak dalam hal peralihan hak atas tanah yang harus di bayarkan terlebih dahulu agar dapat melakukan transkasi jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pajak yang dikenakan dari perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yakni pajak penghasilan bagi pihak penjual dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB) bagi pihak pembeli