SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
859 research outputs found
Sort by
. Peran Masyarakat alun-Alun dan Pemerintah Kota Malang dalam Menangani Pengemis di sekitar Masjid Agung Jami’ Kota Malang
No full textRINGKASAN Pada era modernisasi ini mengemis dianggap sebagai profesi pekerjaan bagi beberapa masyarakat Indonesia karena dengan mengemis para pengemis ini dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus mengeluarkan modal ataupun jasa yang bisa ditawarkan. Tentu hal ini menjadi suatu penyimpangan sosial karena masyarakat yang berprofesi sebagai pengemis menganggap mendapatkan penghasilan dengan cepat tanpa bekerja merupakan hal yang wajar atau baik. Para pengemis tersebut memiliki berbagai strategi dalam mendapatkan penghasilan dengan mudah seperti ibu-ibu yang membawa anaknya yang masih dibawah umur dan berdiri di pinggir jalan atau didekat lampu lalu lintas menunggu pengemudi kendaraan yang merasa iba dan memberikan uang kepada mereka.Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis disebutkan bahwa pengemis tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan tersebut memunculkan upaya penanggulangan pengemis di Indonesia dengan memberikan program rehabilitasi agar mereka mampu mencapai taraf hidup yang layak tanpa melanggar norma. Meskipun beberapa program Pemerintah sudah dilakukan tapi masih belum dapat membuat jera para pengemis. Program yang dilaksanakan pemerintah dirasa masih kurang efektif dalam pelaksanaan nya untuk itu perlu ada solusi lain seperti melibatkan masyarakat umum dalam menangani pengemis yang berkeliaran khususnya di kota besar. Pengemis sering berkeliaran di kota-kota besar seperti di Kota Malang. Di Kota Malang pengemis dapat di jumpai dibeberapa titik keramaian seperti didepan Masjid Sabililah Kota Malang, Balai Kota Malang dan di kawasan Masjid Agung Jami’ Kota Malang. Penelitian ini berisi tentang peran masyarakat Alun-Alun dan Pemerintah Kota Malang dalam menangani pengemis dilingkungan Masjid Agung Jami’ Kota Malang Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) untuk mengetahui peran masyarakat Alun-Alun Kota Malang dalam menangani pengemis di Masjid Agung Jami’ Kota Malang, (2) untuk mengetahuiperan Pemerintah Kota Malang dalam menangani pengemis di Masjid Agung Jami’ Kota Malang, (3) untuk mengetahuibentuk pelaksanaan penanganan pengemis yang dilakukan Pemerintah Kota Malang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mencoba mengungkapkan kebenaran yang terjadi di lapangan terhadap peran masyarakat dan pemerintah dalam menangani sebuah masalah sosial. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam langsung ke lapangan dan studi dokumentasi dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.Untuk menjamin kebasahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan data dengan cara Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi, Keajegan Pengamatan, Triangulasi, Tersedianya Referensi. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Peran masyarakat Alun-Alaun Kota Malang dalam menangani pengemis di sekitar Masjid Agung Jami’ Kota Malang dilakukan secara tidak langsung atau secara tidak sadar dilakukan oleh beberapa masyarakat. Diantaranya pemasangan tulisan oleh beberapa pemilik took di sekitar Masjid Agung Jami’ dan Alun-Alun untuk menentukan hari mereke bersedia menerima pengemis. Peran kedua sering nya para pengunjung Masjid Agung Jami’ dalam memberi sebuah makanan pada Hari Jum’at membuat pada hari lain pengemis tidak ada yang berkeliaran di depan Masjid Agung Jami’ sehingga mempermudah Satuan Pamong Praja dalam menangkapnya.(2) Peran Pemerintah Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Malang dan Polisi Satuan Pamong Praja Kota Malang dengan tiga strategi penanganan yaitu usaha preventif, represif, dam rehabilitatif. (3) Bentuk pelaksanaan penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang terfokus pada tata urutan dan pelaksanaan tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian antara lain (1)Peran masyarakat yang minim hendaknya dilakukan secara maksimal dengan bantuan dari Pemerintah Kota Malang.(2) Perlu adanya penyuluhan dan penghalauan pengemis yang lebih sering dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan melibatkan masyarakat
Motivasi Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang
No full textABSTRAK Santoso, M.S.A. 2018. Motivasi Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum, (II) Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H. Kata Kunci: Motivasi, Masyarakat, Gotong Royong. Gotong royong merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab bersama yang tidak dapat diselesaikan sendiri dalam waktu yang singkat. Kegiatan gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia, karena gotong royong mencerminkan tingkah laku masyarakat Indonesia, dan merupakan kristalisasi dari ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila yang didalamnya terkandung lima nilai dasar bernegara, yaitu (1) nilai Ketuhanan, (2) nilai Kemanusiaan, (3) nilai Persatuan, (4) nilai Kerakyatan, dan (5) nilai Keadilan. Kelima nilai tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu (1) sosio-Nasionalisme, (2) sosio-Demokrasi, dan (3) ketuhanan, dari trisila tersebut apabila diperas lagi menjadi gotong royong. Jadi, inti sari Pancasila menurut Ir. Soekarno yaitu gotong royong. Tujuan penelitian ini, yaitu (1) mengetahui bentuk-bentuk kegiatan gotong royong, (2) mengetahui motivasi yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan gotong royong, dan (3) Mengetahui kendala-kendala yang menghambat kegiatan gotong royong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Analisis data yang dilakukan, yaitu pertama persiapan penelitian, meliputi: (1) pengumpulan data, (2) pengorganisasian dan pengelompokan data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat kategori yang ada. Kedua analisis data dilakukan melalui tiga tahap, meliputi: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan penelitian dapat ditemukan pertama, ada dua bentuk gotong royong, yaitu gotong royong partikulir, meluputi: (1) pernikahan, (2) aqiqah, dan (3) kematian, gotong royong resmi, meliputi: (1) setiap satu bulan sekali, dan (2) satu tahun sekali. Kedua, ada tiga motivasi yang mendorong gotong royong, meliputi: (1) saling membantu atau bakti sosial, (2) saling membaur, ronda atau siskamling, dan (3) saling tolong menolong. Ketiga, ada tiga kendala penghambat gotong royong, meliputi: (1) ketika bertepatan hari Minggu, (2) ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, dan (3) rasa malas. Solusi mengatasi kendala tersebut, yaitu denda uang sebesar lima ribu rupiah dengan alasan tertentu dan dua puluh ribu rupiah dengan tanpa alasan untuk sekali pertemuan
Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri
No full textABSTRAK Ayolanda, Tika Alif. 2017. Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Skripsi, Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si, Pembimbing (II) Drs. Margono, M.Pd, M.Si. Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Pelayanan Publik, Pemerintahan Ukuran kinerja pemerintah dapat dilihat dari kinerjanya dalam menyelenggarakan pelayanan publik karena pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik, memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) pelayanan publik apa saja yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri; (2) kualitas pelayanan publik di Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri; dan (3) persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti sebagai instrumen utama. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, kepala bagian administrasi pelayanan publik dan dilihat dari orang yang paling mengerti mengenai pelayanan publik di Desa Purwoasri yaitu Ibu Isa Safitri selaku Kepala Seksi Pemerintahan, dan warga yang mengurus kepentingan di Desa Purwoasri. Kegiatan analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pemeriksaan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian bahwa di Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri pelayanan publik yang tersedia, yaitu pelayanan administrasi meliputi formulir atau surat pengantar mengurus KTP, formulir atau surat pengantar mengurus KK, surat keterangan pindah, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan lahir, surat keterangan kematian, surat pengantar SKCK, surat keterangan belum menikah, surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat akta jual beli tanah, dan surat hibah; pelayanan barang meliputi Raskin, BLT; pelayanan jasa meliputi penyalur kredit usaha rakyat. Kualitas secara umum kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan pubik di Desa Purwoasri sudah baik dapat dilihat dari beberapa indikator pelayanan publik yaitu : 1) Reliability atau keandalan aparatur desa sudah baik 2) Tangibles atau produk fisik sarana prasarana belum baik 3) Responsiveness atau daya tanggap aparatur desa sudah baik 4) Assurance atau keyakinan aparatur desa sudah cukup baik 5) Empathy atau empati aparatur desa sudah baik. Kemudian untuk Persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan Desa Purwoasri mulai dari prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit dan sederhana, informasi kejelasan pelayanan publik dilayani dengan baik, untuk biaya pelayanan publik sudah tidak ada biaya atau gratis, jadwal kerja dan waktu penyelesaian sudah tepat dengan yang dijanjikan, mengenai sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak adanya ruang tunggu, tidak ada nomor antrian, tidak ada pembagian ruang pelayanan yang akhirnya tidak dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Kemudian keandalan, keahlian, keramahan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sudah memenuhi pelayanan yang baik. Saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini antara lain: bagi pemerintah Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri sebaiknya lebih mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan dan pelaksanaan kerja sehari-hari agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Perilaku pegawai harus tetap mendapatkan perhatian dan pengawasan agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan menjadi budaya organisasi yang baik untuk menumbuhkan citra instansi. Bagi masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri sebagai penerima layanan sebaiknya mendorong partisipasi dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar proses pelayanan publik dapat berjalan dengan tepat dan baik. Bagi aparatur desa atau pegawai di kantor administratif pelayanan publik Desa Purwoasri sebaiknya dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik agar prinsip-prinsip pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik dan tepat, serta aparatur desa sebaiknya menjaga perilaku keteladanan agar menjadikan aparatur desa sebagai panutan dan contoh masyarakat
Peran Dinas Perikanan dalam Konservasi dan Rehabilitasi Terumbu Karang di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo
No full textABSTRAK Fitasari, Desi. 2017. Peran Dinas Perikanan dalam Konservasi dan Rehabilitasi Terumbu Karang di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo, Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH., MH. (II) Dr. H. A. Rosyid Al Atok, M.Pd., MH. Kata kunci: Dinas Perikanan, konservasi, rehabilitasi, terumbu karang, Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo Pulau Gili Ketapang telah menjadi salah satu objek wisata bahari Kabupaten Probolinggo sejak pertengahan 2017. Masyarakat Gili Ketapang, kini mulai memiliki kesadaran akan lingkungan. Meskipun demikian, kerusakan terumbu karang masih dapat terjadi karena jangkar nelayan dan pola perilaku yang berbeda dari wisatawan yang berkunjung. Oleh sebab itu, pentinglah untuk tetap menjaga dan melindungi kelestarian terumbu karang agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi generasi saat ini dan akan datang. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi memerlukan tanggung jawab serta kerjasama antara pihak-pihak terkait. Salah satu pihak yang terkait dalam hal tersebut adalah Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah peran Dinas Perikanan dalam Konservasi dan Rehabilitasi Terumbu Karang di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo, (2) apakah faktor penghambat peran Dinas Perikanan dalam konservasi dan rehabilitasi terumbu karang di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo, (3) bagaimanakah upaya Dinas Perikanan dalam mengatasi faktor penghambat konservasi dan rehabilitasi terumbu karang di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiskripsikan tiga hal, yaitu: (1) mengetahui peran Dinas Perikanan dalam Konservasi dan Rehabilitasi Terumbu Karang di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo, (2) mengetahui faktor penghambat peran Dinas Perikanan dalam konservasi dan rehabilitasi terumbu karang di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo, (3) mengetahui upaya Dinas Perikanan dalam mengatasi faktor penghambat kegiatan konservasi dan rehabilitasi terumbu karang di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah manusia, meliputi Kepala Seksi Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Kepala Desa Pulau Gili Ketapang, dan Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Gili Bahari. Selain itu, bersumber dari dokumen dan peristiwa. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kegiatan analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data sampai kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil analisis dalam penelitian ini menghasilkan tiga simpulan. Pertama, Peran Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dalam konservasi dan rehabilitasi terumbu karang adalah pengawasan terhadap kawasan konservasi dan rehabilitasi terumbu karang yang diwujudkan melalui monitoring, evaluasi, sosialisasi dan pembinaan. Kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaan peran Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo adalah faktor eksternal berupa sampah kiriman yang terus berdatangan ketika musim penghujan tiba. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah sumber datangnya sampah agar turut membantu menghentikan masuknya sampah berlebihan ke perairan laut. Saran peneliti kepada Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tentang pentingnya terumbu karang bagi kehidupan manusia dan sumber daya perikanan di laut agar ditingkatkan frekuensinya, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di laut dapat dimanfaatkan secara terpadu dan berkelanjutan. Bagi masyarakat diharapkan tidak membuang sampah ke sungai ataupun laut agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan laut.
MEMPERTAHANKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARI ANCAMAN GLOBALISASI
No full textABSTRAK Globalisasi telah masuk dan membawa dampak yang baik dan buruk terhadap Negara Republik Indonesia. Sebagai negara kesatuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 dan tujuan negara yang dituangkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea kedua dan keempat. Para pejuang terdahulu membangun Negara Republik Indonesia dengan semangat perjuangan dan pengorbanan yang tinggi. Untuk itu, kita harus mempertahankan Negara Republik Indonesia dari berbagai ancaman yang masuk kedalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
The Future Of Pancasila
No full textABSTRAK Banyak pengaruh era globalisasi pada saat ini termasuk adanya koruptor yang mengambil uang rakyat dengan disengaja demi memuaskan hasrat pribadinya, apakah ini merupakan bentuk dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah pantas Pancasila masih disebut sebagai dasar negara jika orang-orang yang seharusnya memajukan dan menjadi teladan untuk masyarakatnya malah memberikan contoh yang buruk untuk kemajuan bangsa kita? Hal tersebut membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah semakin pudar atau bahkan sudah tidak ada. Sebagian besar masyarakat modern memang pada umumnya tahu akan Pancasila tapi tidak semua masyarakat dapat memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Walaupun peran Pancasila sekarang ini telah memudar, Pancasila masih berperan dalam kehidupan kita seperti negara RI masih menggunakan Pancasila sebagai landasan umum yang membentuk hukum dalam tatanan negara kita. Sayangnya tidak hanya masyarakatnya, tapi pemerintahnya juga masih banyak yang tidak menggunakan Pancasila sebagai. Jadi, Pancasila pada zaman/era modern sekarang ini hanya berperan sebagai wacana yang terdapat dalam tatanan negara RI saja, Bagaimana masa depan pancasila di Indonesia
PENDEKATAN MODEL PEMBELAJARAN MASYARAKAT BELAJAR
No full textAbstrak Kata kunci: pendekatan, model pembelajaran, masyarakat belajar . Model pembelajaran Masyarakat Belajar merupakan proses pembelajaran antara individu satu dengan yang lainnya yang saling melakukan komunikasi dua arah . Model pembelajaran Masyarakat Belajar merupakan salah satu komponen CTL (Contextual Teaching Learning, karna dalam konsep CTL menyarankan agar pembelajaran dengan membentuk kelompok. Implementasi masyarakat belajar yaitu dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 1 sampai 6 siswa kemudian diberikan sebuah topik bahasan
PERAN KOMUNITAS 1000 GURU MALANG DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN PEDALAMAN MELALUI PROGRAM TRAVELING AND TEACHING DI KABUPATEN MALANG
No full textABSTRAK: Pendidikan merupakan sarana memperbaiki sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan kepada peserta didik secara sistematis. Faktor yang mendukung pendidikan yaitu faktor dari dalam (intern) meliputi kondisi fisik, jasmani maupun rokhani dan faktor dari luar (ekstern) yaitu keadaan lingkungan keluarga, sekolah dan masyrakat. Kedua faktor tersebut harus berjalan seimbang karena mempunyai peranan yang penting untuk menciptakan pendidikan yang dapat mencapai cita-cita nasional. Komunitas 1000 Guru malang merupakan bentuk partisipasi generasi bangsa yang peduli terhadap pendidikan pedalaman di Kabupaten Malang melalui program komunitas yaitu traveling and teaching. Tujuan dilakukan penelitian ini meliputi: (1) latar historis berdirinya komunitas 1000 Guru Malang, (2) program traveling and teaching, (3) peran komunitas 1000 Guru Malang melalui program traveling and teaching, (4) kendala yang dihadapi oleh komunitas 1000 Guru Malang dalam kegiatan traveling and teaching di Kabupaten Malang, dan (5) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh komunitas 1000 Guru Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data informan terdiri anggota komunitas, pihak sekolah, dan relawan. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengeceknya ulang yang diperoleh dilapangan. Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut. Pertama, latar historis berdiri komunitas 1000 Guru Malang merupakan gabungan dari komunitas 1000 Guru di regional Malang, tujuan komunitas yaitu peduli terhadap pendidikan pedalaman. Kedua, program traveling and teaching merupakan kegiatan mengunjungi sekolah pedalaman dan mengunjungi wisata lokal. Ketiga, peran komunitas 1000 Guru Malang melalui program traveling and teaching yaitu: mengajar, pemberian motivasi, penyuluhan gizi, pengobatan gratis, kegiatan pentas seni, dan traveling. Keempat, kendala yang dihadapi oleh komunitas sebagai berikut, miskomunikasi antar anggota tim, relawan, dan sponsorship, relawan yang kurang bertanggungjawab, perizinan, dan kesibukan para anggota. Dan kelima, upaya mengatasi kendala dengan meningkatkan kerjasama yang baik diantara anggota tim, relawan, dan sponshorship. Kata kunci: peran, komunitas 1000 Guru Malang, pendidikan pedalama
penanaman perilaku bersih melalui kegiatan jumat bersih di madrasah aliyah hasanuddin pare desa tertek kecamatan pare kabupaten kediri
No full textABSTRAK As-syahidah, Fathimah. 2017. Penanaman Perilaku Bersih melalui Kegiatan Jumat Bersih di Madrasah Aliyah Hasanuddin Pare Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. H Suparman AW, SH, M.Hum, (II) Dr. Didik Sukriono, SH, M.Hum. Kata Kunci: Perilaku,bersih, kegiatan Jumat bersih Jumat bersih merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Hasanuddin Pare yang isinya berupa kegiatan kerjabakti yang dilakukan setiap hari Jumat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal, diantaranya apa yang dimaksud program Jumat bersih, bentuk-bentuk penanaman perilaku bersih, kendala yang ditemukan dalam penanaman perilaku bersih dan cara mengatasi kendala-kendala dalam proses penanaman perilaku bersih melalui kegiatan Jumatbersih di Madrasah Aliyah Hasanuddin Pare. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa paparan kegiatan Jumat bersih dalam bentuk visual yang diperoleh saat penelitian berlangsung. Pengumpulan data dilakukan dengan memakai teknik wawancara dan observasi. Instrumen yang digunakan berupa instrument manusia yaitu peneliti sendiri. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan triangulasi data. Kegiatan analisis data dimulai dari tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh empat simpulan sebagai berikut. Pertama, yang dimaksud dengan kegiatan Jumat bersih. Kegiatan Jumat bersih merupakan hasil komitmen bersama yang dilaksanakan oleh kepala Sekolah dengan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kediri dalam rangka membangun kesadaran dalam diri siswa untuk menjaga kebersihan sekolah. Kegiatan Jumat bersih bertujuan untuk menanamkan perilaku tenggang rasa pada siswa serta menumbuhkan perilaku cinta kebersihan. Kedua, masalah bentuk penanaman perilaku bersih melalui kegiatan Jumat bersih. Diantaranya adalah pesan, kerjabakti, lomba kebersihan kelas, lomba pembuatan hasta karya dari bahan daur ulang serta lomba pembuatan mading dari bahan bekas. Ketiga, masalah kendala dalam bentuk penanaman perilaku bersih melalui kegiatan Jumat bersih. Kendala diantaranya adalah kurang memiliki pemahaman yang cukup dalam proses bentuk penanaman perilaku bersih serta kurangnya kesadaran dalam penanaman perilaku bersih. Keempat, masalah cara mengatasi kendala penanaman perilaku bersih melalui kegiatan Jumat bersih. Menanamkan perilaku bersih, menambah koleksi buku bacaan tentang pendidikan akan membuat guru tergugah untuk belajar membaca serta mengirim guru untuk mengikuti workshop maupun seminar pendidikan
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA Di DESA RANDUBOTO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK
No full textKinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Ning Ayunda Chofifi Universitas Negeri Malang Email: [email protected] Abstrak: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah mengalami perubahan yaitu dengan adanya pelibatan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik melalui pelaksanaan dan fungsi perannya serta diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik terdiri dari tuga fungsi. Pertama, kinerja BPD dalam membahas dan menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Kedua, kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketiga, kinerja BPD menjalankan fungsi pengawasan. Hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Randuboto disebabkan oleh adanya masyarakat yang kontra terhadap peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa, kurangya antusias masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dan tidak adanya kantor khusus untuk BPD dan pekerjaan BPD yang merupakan pekerjaan sampingan. Upaya BPD untuk mengatasi hambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat dan berupaya untuk melibatkan komponen masyarakat sebanyak mungkin dalam proses pembuatan peraturan desa, BPD memanfaatkan kegiatan pengajian rutin malam Jum’at untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan juga membuka forum dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya serta BPD melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan mengadakan diskusi internal anggota BPD setiap seminggu sekali pada malam hari membahas masalah yang ada dalam pemerintahan Desa. Kata Kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi BP