SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
859 research outputs found
Sort by
Pelaksanaan Perawatan Rohani dan Jasmani bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang
No full textABSTRAK Sholikhah, Lilis Nikmatus. 2015. Pelaksanaan Perawatan Rohani dan Jasmani bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs.H. Suparman Adi Winoto, S.H., M.Hum., (II) Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H. Kata kunci: Perawatan Rohani dan Jasmani, Narapidana, dan Lembaga Pemasyarakatan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perawatan rohani dan jasmani bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang, kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang dalam pelaksanaan perawatan rohani dan jasmani bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang, serta mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perawatan rohani dan jasmani bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam hal ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder untuk mengumpulkan data. pelaksanaan penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan sebagai pihak pertama pengumpul data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perawatan jasmani yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang adalah olahraga yang digunakan juga sebagai rekreasi. Olahraga yang dilaksanakan antara lain footsal, bola voley, tenis meja. Sedangkan untuk perawatan rohani ada bimbingan rohani. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang meliputi: (a). petugas yang terbatas. (b). over kapasitas. (c) perilaku dari diri narapidana yang sulit dikondisikan. (d) sarana dan prasarana yang kurang memadai. (e) koordinasi dengan pihak luar yang sulit. Untuk mengatasi kendala yang ada pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang mengajukan permohonan penerimaan pegawai, melakukan pembinaan yang lebih terstruktur agar pembinaan bisa maksimal dan menyeluruh, melakukan pendekatan dan juga pengabsenan, memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada, dan memanfaatkan petugas dan juga narapidana yang sesuai dibidangnya. Saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah pelaksanaan perawatan rohani dan jasmani bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang sudah terpenuhi, namun perlu ditingkatkan lagi dalam hal perlengkapan agar perawatan jasmani dan rohani bagi narapidana lebih maksimal. Selain itu sarana dan prasarana perlu ditambah dan diperbaiki lagi. obat-obatan harus bisa dilengakapi dan diperbanyak. Selain itu blok-blok hunian juga perlu ditambah lagi karena adanya over kapasitas narapidana.Petugas juga harus ditambah lagi agar pembimbingan lebih maksimal. Selanjutnya bagi narapidana harus selalu mengikuti kegiatan yang telah tetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang agar pelaksanaan perawatan rohani dan jasmani bisa terlaksana dengan baik
Implementasi Prinsip, Fungsi dan Peran Koperasi Unit Desa AKUR Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota
No full textABSTRAK Hasanatin, Syarifatul. 2015. Implementasi Prinsip, Fungsi dan Peran Koperasi Unit Desa AKUR Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Drs. Margono, M.Pd, M.Si., (II) Drs. Petir Pudjantoro, M.Si. Kata Kunci: prinsip fungsi dan peran, koperasi unit desa akur, kesejahteraan anggota Koperasi Unit Desa “AKUR” merupakan koperasi yang memiliki wilayah kerja di dua kecamatan dan masih mampu bertahan dalam persaingan pasar bebas yang ketat untuk menjadikan anggotanya lebih sejahtera. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip, fungsi dan peran koperasi yang diterapkan oleh Koperasi Unit Desa “AKUR” dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yang meliputi implementasi prinsip Koperasi Unit Desa “AKUR” dalam melaksanakan keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, dan pengelolaan secara demokratis, implementasi prinsip Koperasi Unit Desa “AKUR” dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian anggota, implementasi prinsip Koperasi Unit Desa “AKUR” dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan usah melalui kerja sama antar koperasi, dan implementasi fungsi dan peran Koperasi Unit Desa “AKUR” dalam memperkokoh perekonomian rakyat dan mengembangkan perekonomian wilayah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kajian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam mencari data dari informan yaitu pengurus karyawan, dan anggota Koperasi Unit Desa “AKUR”. Data dianalisis mulai dari tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuan dengan cara triangulasi dan ketekunan pengamatan. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, Implementasi prinsip Koperasi Unit Desa “AKUR” dalam melaksanakan keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, dan pengelolaan secara demokratis. (1) implementasi prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka dalam rekruitmen anggota ditunjukkan dari tidak ada paksaan dan siapa pun boleh menjadi anggota Koperasi Unit Desa “AKUR”, (2) implementasi prinsip pengelolaan dilaksanakan secara demokratis dalam pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas ditunjukkan dari pemilihan pengurus dilakukan dengan sistem mandat penuh melalui rapat angggota dan pengangkatan pengurus dan pengawas dilakukan secara reshuffle serta pemberhentian pengurus dan pengawas apabila melanggar ketentuan dalam AD/ART Koperasi Unit Desa “AKUR” sehingga menunjukkan demokratis, (3) implementasi prinsip pengelolaan dilaksanakan secara demokratis dalam hak dan kewajiban setiap anggota ditunjukkan dengan anggota berhak berpendapat, mendapat imbalan jasa dan dipilih atau memilih menjadi pengurus atau pengawas Koperasi Unit Desa “AKUR” anggota diwajibkan melakukan simpanan pokok, simpanan wajib, hadir dan aktif dalam rapat anggota serta mentaati AD/ART sehingga menunjukkan demokratis, (4) implementasi prinsip pengelolaan dilaksanakan secara demokratis dalam pengawasan kebijakan koperasi ditunjukkan dari adanya pengawas yang mengawasi kebijakan Koperasi Unit Desa “AKUR” sehingga menunjukkan demokratis, (5) implementasi prinsip pengelolaan dilaksanakan secara demokratis dalam pengelolaan usaha ditunjukkan dari pengelolaan dikelola oleh anggota Koperasi Unit Desa “AKUR” sendiri. Kedua, implementasi prinsip Koperasi Unit Desa “AKUR” dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian anggota. (1) implementasi prinsip pembagian sisa hasil usaha dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota ditunjukkan dari pembagian sisa hasil usaha sesuai ketentuan dalam AD/ART Koperasi Unit Desa “AKUR”, (2) implementasi prinsip pemberian balas jasa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota ditunjukkan dengan pemberian balas jasa sesuai kemampuan Koperasi Unit Desa “AKUR”, (3) implementasi prinsip kemandirian anggota dalam partisipasi anggota pada kegiatan usaha koperasi ditunjukkan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh anggota Koperasi Unit Desa “AKUR” namun partisipasi anggota kurang maksimal, (4) implementasi prinsip kemandirian anggota dalam pengambilan keputusan ditunjukkan dari pengambilan keputusan melalui rapat meskipun partisipasi anggota kurang maksimal. Ketiga, implementasi prinsip Koperasi Unit Desa “AKUR” dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan usah melalui kerja sama antar koperasi. (1) implementasi prinsip pendidikan atau pelatihan perkoperasian ditunjukkan dilakukan pendidikan atau pelatihan pada pengurus atau karyawan Koperasi Unit Desa “AKUR” namun belum sampai ke anggota, (2) implementasi prinsip kerja sama antar koperasi dalam mengelola usaha ditunjukkan dengan melakukan kerja sama dengan KBPR Takeran, (3) implementasi prinsip kerja sama antar koperasi dalam interaksi antar koperasi ditunjukkan dari interaksi secara tidak langsung pengurus atau karyawan Koperasi Unit Desa “AKUR” dengan pengurus atau karyawan koperasi lain, Koperasi Unit Desa “AKUR” tidak ada interaksi secara langsung antar sesama koperasi unit desa. Keempat, implementasi fungsi dan peran Koperasi Unit Desa “AKUR” dalam memperkokoh perekonomian rakyat dan mengembangkan perekonomian wilayah. (1) implementasi fungsi dan peran dalam memperkokoh perekonomian rakyat ditunjukkan dari menjalankan usaha simpan pinjam sebagai unit usaha otonomnya dan berbagai usaha lainnya dengan resiko kecil, apabila diukur dari perolehan sisa hasil usaha Koperasi Unit Desa “AKUR” mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, (2) implementasi fungsi dan peran dalam mengembangkan perekonomian wilayah pada Koperasi Unit Desa “AKUR” kurang maksimal karena hambatan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Koperasi Unit Desa “AKUR” dan kurangnya dukungan pemerintah setempat. Saran yang diberikan peneliti antara lain: (1) Seharusnya Koperasi Unit Desa “AKUR” menjalin kerja sama dengan sesama koperasi dalam mengembangkan maupun membuat usaha baru agar berhasil. Keaktifan anggota dalam menghadiri rapat-rapat hendaknya ditingkatkan agar Koperasi Unit Desa “AKUR” bisa mengembalikan usaha yang pernah dijalankan, (2) Dalam mengembangkan maupun meningkatkan usaha pada Koperasi Unit Desa “AKUR” dibutuhkan kekompakan, kerja sama, kritik dan saran dari anggota maupun perwakilan-perwakilan anggota di setiap desa kepada pengurus, pengelola maupun karyawan Koperasi Unit Desa “AKUR” agar usaha yang dijalankan berhasil
Penerapan Metode Pembelajaran Diskusi Teknik Buzz Group dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PPKn di Kelas X AK 4 SMK Negeri 1 Turen
No full textABSTRAK Afriyanti, Sholikatus. 2015. Penerapan Metode Pembelajaran Diskusi Teknik Buzz Group dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PPKn di Kelas X AK 4 SMK Negeri 1 Turen. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si.,(II) Hj. Yuniastuti, SH, M.Pd., Kata Kunci: Metode Pembelajaran Diskusi Teknik Buzz Group, Keaktifan Belajar Observasi awal yang dilakukan pada pembelajaran PPKn di kelas AK 4 SMK Negeri 1 Turenpada tanggal 22 September 2015 dan 29 September 2015 ditrmukan bahwa terdapat permasalahan pada penggunaan metode pembelajaran yang ditetapkan oleh guru, sehingga banyak siswa yang pasif dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan suatu penggunaan metode pembelajaran yang dapat mendorong motivasi belajar siswa agar dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penggunaan metode pembelajaran diskusi teknik Buzz Group dilakukan sebagai upaya untuk membantu siswa dalam memahami materi serta meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran PPKn. Tujuan penerapan metode pembelajaran diskusi teknik Buzz Group adalah untuk mengembangkan pengetahuan siswa tentang materi pelajaran yang telah dipelajarinya, memperoleh informasi, bertukar informasi, memecahkan suatu masalah, mendorong percaya diri peserta didik dalam menyampaikan pendapat dan meningkatkan keaktifan belajar siswa. Penelitian tentang penerapan metode pembelajaran diskusi teknik Buzz Groupini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X AK 4 SMK Negeri 1 Turen yang berjumlah 37 siswa. Pelaksanaan PTK ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) penggunaan metode pembelajaran diskusi teknik Buzz Group dalam mata pelajaran PPKn pada siswa kelas X AK 4 di SMK Negeri 1 Turen diawali dengan pengkondisian kelas untuk melaksanakan diskusi. Guru memberikan kasus permasalahan kepada setiap kelompok untuk didiskusikan kemudian setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas dengan ditanggapi oleh kelompok lain; (2) penggunaan metode pembelajaran diskusi teknik Buzz Group dalam mata pelajaran PPKn pada siswa kelas X AK 4 di SMK Negeri 1 Turen dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Keaktifan belajar siswa dapat dilihat melalui nilai rata-rata antara siklus I dan siklus II. Rata-rata keaktifan belajar siswa pada siklus I adalah 65,135 dan rata-rata kekatifan belajar siswa pada siklus II sebesar 79,189. Peningkatan rata-rata keaktifan belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 14,054 atau 21,577%. Saran yang diberikan peneliti kepada guru mata pelajaran PPKn agar menggunakan metode pembelajaran diskusi teknik Buzz Group sebagai alternatif untuk menjadikan siswa lebih aktif dan tidak merasa bosan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Selain itu, diharapkan pada peneliti selanjutnya, agar lebih memgembangkan penerapan metode pembelajaran diskusi teknik Buzz Group dengan cakupan pembahasan yang lebih luas serta dapat memadukan dengan metode pembelajaran lain
Sikap Moral Anak Pemain Game Online di Desa SUmber Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek
No full textABSTRAK Prasetiyo, Nandang. 2015. Sikap Moral Anak Pemain Game Online di Desa Sumber Kec. Karangan Kab. Trenggalek, Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewrganegaraan. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakutas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Pembimbing (1) Drs. Margono M.Pd., M.Si (2) Rusdianto Umar SH, M.Hum. Kata Kunci: sikap moral, game online, peran orang tua, faktor pendorong Sikap moral anak pemain game online mengacu pada perubahan sikap moral. Sikap moral anak-anak pemain game online dalam kehidupan seari-hari perlu pengawasan dan batasan dari orang tua dalam bermain game online. Orang tua harus bisa memberi batasan dan pengawasan yang tidak berlebihan dari orang tua anak-anak pemain game online. Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas, tujuan penelitian ini, yaitu (1) bagaimana sikap moral anak pemain game online di desa Sumber kecamatan Karangan kabupaten Trenggalek? (2) faktor apa saja yang mendorong anak menjadi kecanduan bermain game online di desa Sumber kecamatan Karangan kabupaten Trenggalek? (3) bagaimana peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak pemain game online di Desa Sumber Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti menggunakan 3 teknik yaitu: observasi dengan peneliti melakukan pengamatan terhadap anak pemain game online, wawancara dengan peneliti melakukan wawancara . Penelitian ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut; Pertama, sikap moral anak pemain game online. Kedua, faktor pendorong anak menjadi kecanduan bermain game onlineadalah adanya ajakan dari teman sebaya dan adanya rasa penasaran untuk mencoba permainan baru.Ketiga, peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak pemain game online. Dengan peran orang tua yang selalu melakukan pengawasan kegiatan anak-anaknya yang dilakukan ketika dirumah dan juga adanya batasan dari orang tua kepada anak-anaknya yang bermain game online karena kebiasaan untuk bermain game online. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaksi dari Miles dan Huberman, dikarenakan penelitian ini bisa berjalan dengan baik. Dalam melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi karena dengan triangulasi penelitian akan berjalan lebih cepat dan baik dengan melakukan pengecekan penelitian dengan teori, kemudian pengecekan antar data observasi dan data dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada efek samping dari permainan game online kepada kepribadian anak, serta adanya penelitian tentang sikap moral anak tidak hanya kepada anak-anak tapi juga kepada usia remaja yang sekarang sedang banyak terjadi, karena permainan game online tidak hanya dimainkan oleh anak-anak tapi juga para remaja juga banyak yang bermain game online
Pendidikan Budi Pekerti Bagi Anak Tunarungu di SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
No full textABSTRAK Sujianto, Risqi Indra. 2015. Pendidikan Budi Pekerti Bagi Anak Tunarungu di SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Skripsi, Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Margono, M.Pd, M.Si. (II) Rusdianto Umar, S.H, M. Hum. Kata Kunci: pendidikan, budi pekerti, anak tunarungu, SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare Kabupaten Kediri SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare Kabupaten Kediri merupakan sekolah luar biasa bagi anak-anak tunarungu yang ada di Pare. anak didik tunarungu SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berjulah 5 anak, memang sekolah ini siswanya sedikit sehingga tidak sama dengan sekolah umum lainnya. Di sekolah tersebut anak-anak tunarungu diajarkan untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan beberapa rumusan masalah yaitu: (a) Pendidikan budi pekerti apa saja yang dididikkan bagi anak tunarungu di SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare Kabupaten Kediri; (b) cara mendidik budi pekerti bagi anak tunarungu di SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare Kabupaten Kediri; (c) hambatan pelaksanaan pendidikan budi pekerti bagi anak tunarungu di SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare Kabupaten kediri; (d) upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan budi pekerti bagi anak tunarungu di SMPLB B Dharma Wanita Pare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan menggunakan ketekunan pengamatan serta triangulasi kemudian tahap analisa data, tahap kesimpulan serta tahap pelaporan. Hasil penelitiannya yaitu: pertama, budi pekerti yang dididikkan bagi anak tunarungu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri diantaranya yaitu, (a) sopan santun, dimana anak-anak tunarungu tampak sudah melakukan sopan santun baik perilaku maupun tutur kata kepada siapa saja, dengan kekurangan yang dimiliki mereka tidak menjadi halangan untuk melakukan budi pekerti yang baik, (b) kepedulian sosial, sikap kepedulian anak-anak tunarungu nampak dimana mereka akan saling berbagi sesuatu dengan teman, saling menunggu teman yang belum dijemput, menjenguk teman yang sakit, (c) kejujuran, sikap kejujuran anak-anak tunarungu harus lebih ditingkatkan kembali dikarenakan ada beberapa anak yang masih suka berbohong serta tidak mengerti mana barang milik pribadi atau milik orang lain, (d) religius, anak-anak tuna rungu rajin melaksanakan ibadah serta mendapatkan pengarahan agama seperti perlakuan terhadap orang tua dan sopan dengan siapa saja, (e) keberanian, anak tunarungu diajarkan untuk berani mengungkapkan pendapat, berani disuruh maju didepan untuk menghapus atau menjawab pertanyaan, (f) kebersihan, anak-anak diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan piket setiap hari serta ikut kegiatan jum’at bersih, jika ada sampah harus dibuang ditempat sampah; kedua, cara mendidik budi pekerti bagi anak tunarungu di SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, diantaranya yaitu, (a) pembiasaan, dimana anak-anak tuna rungu dibiasakan untuk melakukan sikap serta perbuatan yang mencerminkan nilai budi pekerti, (b) nasihat, dengan bertambah maraknya tindakan atau perbuatan negatif yang terjadi maka guru serta orang tua selalu memberikan nasihat bagi diri anak-anak tunarungu untuk membentengi dirinya di masa depannya kelak, (c) memberi teladan, dengan memberikan contoh yang konkret akan membantu siswa tunarungu cepat menangkap pendidikan budi pekerti yang diajarkan, (d) pendampingan, terkadang anak tunarungu dalam setiap melakukan sesuatu harus ada perintah terlebih dahulu jika tidak perintah maka apa yang kita inginkan tidak dapat berjalan sehingga memerlukan pendampingan khusus; ketiga, hambatan pelaksanaan pendidikan budi pekerti bagi siswa tunarungu di SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare Kabupaten kediri diantaranya berikut, (a) bahasa komunikasi, (b) kekurangan jumlah guru, (c) kurangnya peran orang tua; keempat, upaya pelaksanaan pendidikan budi pekerti bagi anak tunarungu di SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare Kabupaten Kediri diantaranya berikut, (a) meningkatkan peran aktif orang tua, (b) penambahan guru. Saran ditujukan pada Yayasan SMPLB B Dharma Wanita Kecamatan Pare kabupaten Kediri agar segera menambah guru bidang masing-masing mata pelajaran. Kepada orang tua anak-anak tunarungu, diharapkan lebih meningkatkan peran aktif dalam mendidik budi pekerti anak tunarungu. Kemudian selanjutnya bagi peneliti lainnya diharapkan lebih cermat lagi mencari hambatan pelaksanaan budi pekerti serta upaya pelaksanaan budi pekerti
Peranan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Moral Pancasila Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang
No full textABSTRAK Putri, Desi Yunita. 2015. Peranan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Moral Pancasila Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Skripsi, Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Suko Wiyono. S.H., M.Hum, (II) Rusdianto Umar, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Pembinaan, moral Pancasila, Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk membina dan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan ke dalam masyarakat dan diterima kembali kepada masyarakat. Proses pembinaan yang berkelanjutan terhadap narapidana sangat perlu dilakukan supaya para pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak lagi meresahkan masayarakat. Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu Lembaga yang bertugas untuk membimbing dan membina narapidana agar setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui sistem yang digunakan dalam menangani narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang, (2) mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan terhadap pembinaan moral Pancasila narapidana di lembaga Klas 1 Malang, (3) mengetahui kendala Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang dalam melakukan pembinaan moral Pancasila narapidana, (4) mengetahui solusi dalam mengatasi kendala dalam melakukan pembinaan moral Pancasila narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan. Kegiatan analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif, dimulai dari tahap (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang menggunakan sistem pemasyarakatan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 yang kemudian di dukung dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berperan untuk mengembalikan harkat dan martabat warga binaan pemasyarakatan supaya bisa diterima di lingkungan masyarakat kembali. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana meliputi empat tahapan, yang mana tahapan tersebut dilaksanakan secara berurutan yang meliputi (1) Tahap admisi dan orientasi atau tahap pengenalan (0-1/3 masa pidana), (2) Tahap Pembinaan (1/3-1/2 masa pidana), (3) Tahap Asimilasi (1/3-2/3 pidana), (4) Tahap Integrasi (2/3 masa pidana habis). Dalam melakukan pembinaan Lembaga pemasyarakatan Klas 1 Malang tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi seperti jumlah penghuni yang melebihi kapasitas serta tidak diimbangi dengan jumlah petugas, terbatasnya jumlah tenaga ahli baik tenaga medis maupun instruktur pada kegiatan pembinaan, kurangnya jumlah pembina dibidang kemandirian, kurangnya jumlah tenaga pendidik (guru) yang mengajar di Lembaga Pemasyarakatan, banyaknya narapidana yang tidak memiliki keterampilan khusus, alat-alat penunjang kegiatan masih banyak yang kurang seperti alat-alat olahraga, kegiatan pemasaran yang masih lemah dan cenderung masih bersifat tradisional, buku bacaan di perpustakaan jumlahnya juga masih sangat terbatas,tingkat kesadaran dan kemauan narapidana masih kurang. Untuk mengatasi masalah yang ada diusahan dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait sehingga dapat membantu mengatasai masalah yang ada
Implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang
No full textKedatangan PKL di kota Malang yang jumlahnya semakin lama semakin banyak menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kota Malang . Permasalahan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota Malang adalah pemasalahan yang muncul bersamaan dengan kedatangan PKL di kota Malang. Permasalahan ini yang dikhawatirkan akan mengurangi keinginan wisatawan untuk berkunjung di kota Malang, yang pada akhirnya juga akan mengurangi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari bidang pariwisata. Permasalahan ini pula yang menyebabkan pemerintah kota Malang membuat kebijakan untuk mengatur dan menata PKL mengurangi di kota Malang. Kebijakan ini dibuat bukan untuk mematikan lapangan pekerjaan mereka akan tetapi kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengatur,menata, membina mereka menjadi pedagang yang ulet dan mandiri serta menjadikan kawasan PKL menjadi kawasan wisata PKL, kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah kota Malang No 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL, serta Keputusan Walikota Malang No 580 tahun 2000 dan Peraturan Walikota Malang No 10 tahun 2005 tentang penetapan lokasi usaha PKL di kota Malang, dimana dibagi wilayah yang diperuntukkan bagi PKL dan wilayah yang harus bersih dari PKL. Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah kota Malang dalam menertibkan PKL di kota Malang?;(2) Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah kota Malang dalam menertibkan PKL di kota Malang?;(3) Apakah faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemerintah kota Malang dalam menertibkan PKL di kota Malang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kebijakan dan menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif pada hakekatnya untuk mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka berusaha memahami dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya dalam hal ini adalah respon mereka terhadap kebijakan menertibkan PKL dan implementasi kebijakan terhadap PKL. Informan dalam penelitian ini adalah PKL yang berada di sentra-sentra PKL di kota Malang, Dinas Pasar kota Malang, Biro Hukum kota Malang dan Kabid ketertiban SATPOL PP kota Malang. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini adalah (1) pemerintah merumuskan Peraturan Daerah kota Malang No 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL, serta Keputusan Walikota Malang No 580 tahun 2000 dan Peraturan Walikota Malang No 10 tahun 2005 tentang penetapan lokasi usaha PKL di kota Malang dimana dibagi wilayah yang diperuntukkan PKL dan wilayah yang tidak diperuntukkan PKL (2) selanjutnya pemerintah megimplementasikan kebijakan dengan aktor kebijakan yaitu Dinas Pasar dan SATPOL PP, dalam implementasi kebijakan melalui beberapa tahap yaitu sosialisasi, dan kemudian penertiban di lapangan dengan memberikan tempat relokasi baru bagi PKL. Dalam implementasi kebijakan pemerintah kota Malang No 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL telah mendapatkan hasil, PKL telah ditata dan diatur didalam lokasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan, pemerintah juga telah berhasil menjadikan kawasan PKL sebagai kawasan wisata yaitu kawasan wisata Pulosari dan kawasan wisata Simpang Balapan.(3) faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi terdiri dari faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah faktor sulitnya menentukan lokasi untuk PKL yang tidak lagi menganggu kepentingan umum dan kurang tersedianya dana dari pemerintah untuk pembangunan tempat relokasi bagi PKL sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari PKL sendiri yang sulit untuk pindah ke tempat relokasi baru sehingga masih ada PKL yang menempati wilayah lokasi-lokasi yang dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan Berdasarkan temuan penelitian di atas, disarankan: (1) pengawasan terhadap PKL tidak hanya dilakukan setiap ada penertiban saja, akan tetapi harus rutin dilakukan agar pelanggaran yang dilakukan PKL bisa ditekan karena ada pengawasan secara langsung dari petugas yang ditunjuk yaitu SATPOL PP; (2) karena dalam pembuatan tempat relokasi terkendala masalah dana maka pemerintah harus menambah dana agar pembangunan tempat relokasi dapat dilakukan secara merata; (3) pemerintah dan PKL harus menjalin komunikasi yang baik lewat dialog-dialog yang sesekali harus diadakan pemerintah kota Malang, agar pemerintah tahu apa kemauan PKL dan PKL tahu apa yang diharapkan pemerintah dari mereka
Implementasi kebijakan parkir Kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
No full textSeiring dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah, maka setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan PAD. Oleh karena itu Kota Malang melakukan upaya optimalisasi pada sektor perparkiran dengan cara mengeluarkan Perda No. 10 tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda No.2 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir dan Perda No 3 tahun 2002 tentang pajak parkir. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan pemerintah kota Malang tentang parkir?; bagaimana implementasi kebijakan parkir kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah?; bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan parkir di kota Malang?; upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi fakor penghambat dalam implementasi kebijakan parkir di kota Malang tersebut?; bagaimana dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan parkir baik yang intended maupun yang unintended?; dan apakah kebijakan parkir kota Malang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD?.Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah dari Dishub kota Malang, Dispenda kota Malang, beberapa juru parkir di titik rayon parkir umum dan swasta/khusus di kota Malang. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman yang melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil temuan penelitian dikemukakan bahwa: implementasi kebijakan parkir kota Malang dituangkan dalam Perda No.10 tahun 2004 tantang perubahan atas Perda No. 2 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir dan Perda No. 3 tahun 2002 tentang pajak parkir; Dalam implementasi kebijakan parkir kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan PAD dalam hal pengelolaannya retribusi parkir dikelola oleh Dishub sedangkan pajak parkir dikelola oleh Dispenda kota Malang. Lokasi retribusi parkir di kota Malang terbagi menjadi 5 rayon, dan tiap rayonnya terdiri dari beberapa tempat parkir. Dalam pengawasannya retribusi parkir dilakukan setiap hari 1X pada saat melakukan pungutan. Sedangkan pajak parkir diawali dengan melakukan perhitungan awal pendapatan terhadap lokasi parkir khusus/swasta yang ada di kota Malang yaitu 36 titik lokasi pajak parkir. Besarnya pajak parkir yang ditentukan adalah 20% dari total pendapatan parkir dan dipungut dengan self assessment system. Dalam pengawasannya dilakukan dengan pemantauan terhadap penyetoran setiap bulannya dan apabila terjadi penurunan besarnya pajak maka akan diberikan peringatan. Implementasi kebijakan parkir kota Malang sampai saat ini masihbelum berjalan secara maksimal karena masih terdapat hambatan. Jika dilihat dari sudut pandang pandang peningkatan PAD maka implementasi kebijakan ini sudah mencapai successful Impelention, karena target PAD sudah tercapai. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai sasaran kebijakan maka implementasi kebijakan parkir ini masih dikategorikan sebagai unsuccessful Implemention. Selanjutnya faktor pendukung implementasi kebijakan parkir adalah sarana dan prasarana sedangkan dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan parkir antara lain: minimnya kesadaran juru parkir tentang pentingnya penggunaan karcis; sulitnya mengadakan sosialisasi kepada juru parkir tentang Perda parkir, kurangnya SDM dari Dishub kota Malang sendiri; Upaya yang dilakukan Dishub untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut yaitu dengan penyuluhan dan pengawasan; Dampak intended dari implementasi kebijakan parkir kota Malang adalah tumbuhnya kesadaran dan kedisiplinan dari juru parkir tentang kebijakan parkir. Sedangkan dampak unintended dari kebijakan parkir adalah juru parkir merasa ribet dengan Perda parkir dan juga merasa rugi karena harus setor ke Dishub 60% dari hasil parkir dan 20% dari pajak parkirnya; Kontribusi kebijakan parkir (retribusi dan pajak) kota Malang terhadap peningkatan PAD adalah cukup besar.Berdasarkan temuan penelitian diatas disarankan: Pemerintah kota Malang hendaknya lebih mempertegas sanksi dan juga perlu diadakan penertiban terhadap parkir-parkir illegal; melakukan penyuluhan secara intensif tentang Perda parkir; perlu adanya penghapusan sistem mandor, sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran dana; perlu adanya perombakan mekanisme parkir menjadi parkir berlangganan dan menerapkan sitem gaji kepada para jukir untuk mengatasi penyimpangan atau kebocoran dana parkir; harus ada tanggung jawab bersama antara pihak Dishub, jukir dan pemilik kendaraan apabila terjadi kehilangan; Lebih mengintensifikasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir
Studi implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Magetan terhadap pengelolaan limbah industri kulit Kecamatan Magetan Kabuaten Magetan
No full textoai:ojs.karya-ilmiah.um.ac.id:article/1266Industri kecil di Indonesia saat ini semakin berkembang salah satu diantaranya yaitu industri kulit. Dalam produksinya industri kulit tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga menghasilkan kerugian yang berdampak bagi masyarakat sekitarnyadiantaranya bau-bau yang tidak sedap dan air sungai yang keruh. Oleh karena itu untuk mengatasi dampak-dampak yang tidak diinginkan Pemerintah Daerah berperan untuk mengambil dan membuat kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup terutama pengelolaan limbah industri. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, meliputi: 1. Kebijakan apa yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pengelolaan limbah industri kulit di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan?; 2. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri oleh Pemerintah daerah kabupaten magetan?; 3. Bagaimana efektivitas peran regulasi Pemerintah Daerah kabupaten magetan terhadap pengelolaan limbah industri kulit?; 4. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah industri kulit?. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pengelolaan limbah industri kulit di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan; 2) Implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri oleh Pemerintah daerah kabupaten magetan; 3) Efektivitas peran regulasi Pemerintah Daerah kabupaten magetan terhadap pengelolaan limbah industri kulit; 4) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah industri kulit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk mengetahui kebijakan dan implementasi Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pengelolaan limbah industri kulit, efektivitas peran regulasi Pemerintah Daerah kabupaten magetan terhadap pengelolaan limbah industri kulit dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah industri kulit. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yaitu di Kantor Pemerintah kabupaten Magetan Bidang Lingkungan Hidup dan IPAL, BPTIK dan LIK Kabupaten Magetan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan memberlakukan Keputusan tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri Atau kegiatan Usaha Lainnya Gubernur Jawa Timur Nomor 45 tahun 2002 salah satunya bagi industri kulit pada proses penyamakan kulit. Implementasi kebijakan tersebut melalui Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan melakukan pengecekan dan kontrol air limbah setiap satu bulan sekali sedangkan bagi industri kulit dengan membuang limbah sesuai dengan batas maksimal yang tidak boleh dilampaui dari limbah cair ketika proses penyamakan kulit yaitu volume limbah cair maksimim per satuan bahan baku untuk 50 m3/ ton bahan baku kulit kering dengan proses penyamakan kulit lengkap, 30 m3/ ton bahan baku kulit kering sampai proses wet blue/ pengapuran pengecatan dan 20 m3/ ton bahan baku wet blue sampai produk jadi dan implementasi keputusan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 188/ 182/ Kept/ 403012/ 2004 Tentang Pembentukan Komisi Pengarah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), yaitu melakukan pengarahan dan pertimbangan terhadap dokumen UKL dan selain itu Pemerintah Kabupaten Magetan mewajibkan pemilik industri kulit LIK membuat dan melaksanakan dokumen UKL dan UPL. Sementara itu dana yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Magetan sekitar 10 juta setiap tahunnya sedangkan sarana dan prasarananya berupa unit-unit pengelolaan limbah industri kulit, seperti: saringan kasar dan halus, bak ekualisasi, bak netralisasi, bak sedimentasi I, bak aerasi, bak sedimentasi II, bak pengumpul Lumpur II, bak pengering Lumpur dan bak filtrasi. Namun efektivitas peran regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan masih kurang maksimal pelaksanaannya karena masih ada dampak yang merugikan bagi masyarakat sekitar tempat pengelolaan limbah limbah industri kulit yaitu pencemaran udara dan pencemaran air. Untuk mengatasi dampak yang merugikan tersebut peran serta masyarakat di Kabupaten Magetan juga cukup berperan ini dibuktikan dengan adanya keikutsertaaan masyarakat dalam penyuluhan yang serta melakukan pengaduan terhadap pengelolaan limbah industri kulit sehingga saat ini LIK membangun dan menambah sarana dan prasarana dalam IPAL guna mengurangi dan menghindari dampak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu agar implementasi kebijakan Pemerintah kabupaten Magetan terhadap pengelolaan limbah industri kulit dalam mengatasi mengatasi dampak yang tidak diinginkan maka Pemerintah Kabupaten Magetan perlu untuk merumuskan Peraturan Daerah tentang pengelolaan limbah industri, dan bagi pemilik industri kulit meningkatkan implementasi kebijakan tentang pengelolaan limbah industri kulit selain itu bagi masyarakat dapat melakukan control social terhadap industri kulit yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan hidup