SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
859 research outputs found
Sort by
PERAN MASYARAKAT ALUN-ALUN DAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENANGANI PENGEMIS DI KAWASAN MASJID AGUNG JAMI’ KOTA MALANG
No full textRINGKASAN ABSTRAK : Pada era modernisasi ini mengemis dianggap sebagai profesi pekerjaan bagi beberapa masyarakat Indonesia karena dengan mengemis para pengemis ini dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus mengeluarkan modal ataupun jasa yang bisa ditawarkan. Tentu hal ini menjadi suatu penyimpangan sosial karena masyarakat yang berprofesi sebagai pengemis menganggap mendapatkan penghasilan dengan cepat tanpa bekerja merupakan hal yang wajar atau baik. Para pengemis tersebut memiliki berbagai strategi dalam mendapatkan penghasilan dengan mudah seperti ibu-ibu yang membawa anaknya yang masih dibawah umur dan berdiri di pinggir jalan atau didekat lampu lalu lintas menunggu pengemudi kendaraan yang merasa iba dan memberikan uang kepada mereka. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis disebutkan bahwa pengemis tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) untuk mengetahui peran masyarakat Alun-Alun Kota Malang dalam menangani pengemis di Masjid Agung Jami’ Kota Malang, (2) untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Malang dalam menangani pengemis di Masjid Agung Jami’ Kota Malang, (3) untuk mengetahui bentuk pelaksanaan penanganan pengemis yang dilakukan Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan Prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam langsung ke lapangan dan studi dokumentasi dilapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Peran masyarakat Alun-Alaun Kota Malang dalam menangani pengemis di sekitar Masjid Agung Jami’ Kota Malang dilakukan secara tidak langsung atau secara tidak sadar dilakukan oleh beberapa masyarakat. Diantaranya pemasangan tulisan oleh beberapa pemilik took di sekitar Masjid Agung Jami’ dan Alun-Alun untuk menentukan hari mereke bersedia menerima pengemis. Peran kedua sering nya para pengunjung Masjid Agung Jami’ dalam memberi sebuah makanan pada Hari Jum’at membuat pada hari lain pengemis tidak ada yang berkeliaran di depan Masjid Agung Jami’ sehingga mempermudah Satuan Pamong Praja dalam menangkapnya. (2) Peran Pemerintah Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Malang dan Polisi Satuan Pamong Praja Kota Malang dengan tiga strategi penanganan yaitu usaha preventif, represif, dam rehabilitatif. (3) Bentuk pelaksanaan penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang terfokus pada tata urutan dan pelaksanaan tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian antara lain (1)Peran masyarakat yang minim hendaknya dilakukan secara maksimal dengan bantuan dari Pemerintah Kota Malang. (2) Perlu adanya penyuluhan dan penghalauan pengemis yang lebih sering dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan melibatkan masyarakat Kata kunci: peran, penanganan, pengemi
PERAN MASYARAKAT ALUN-ALUN DAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENANGANI PENGEMIS DI KAWASAN MASJID AGUNG JAMI’ KOTA MALANG
No full textRINGKASAN ABSTRAK : Pada era modernisasi ini mengemis dianggap sebagai profesi pekerjaan bagi beberapa masyarakat Indonesia karena dengan mengemis para pengemis ini dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus mengeluarkan modal ataupun jasa yang bisa ditawarkan. Tentu hal ini menjadi suatu penyimpangan sosial karena masyarakat yang berprofesi sebagai pengemis menganggap mendapatkan penghasilan dengan cepat tanpa bekerja merupakan hal yang wajar atau baik. Para pengemis tersebut memiliki berbagai strategi dalam mendapatkan penghasilan dengan mudah seperti ibu-ibu yang membawa anaknya yang masih dibawah umur dan berdiri di pinggir jalan atau didekat lampu lalu lintas menunggu pengemudi kendaraan yang merasa iba dan memberikan uang kepada mereka. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis disebutkan bahwa pengemis tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) untuk mengetahui peran masyarakat Alun-Alun Kota Malang dalam menangani pengemis di Masjid Agung Jami’ Kota Malang, (2) untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Malang dalam menangani pengemis di Masjid Agung Jami’ Kota Malang, (3) untuk mengetahui bentuk pelaksanaan penanganan pengemis yang dilakukan Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan Prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam langsung ke lapangan dan studi dokumentasi dilapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Peran masyarakat Alun-Alaun Kota Malang dalam menangani pengemis di sekitar Masjid Agung Jami’ Kota Malang dilakukan secara tidak langsung atau secara tidak sadar dilakukan oleh beberapa masyarakat. Diantaranya pemasangan tulisan oleh beberapa pemilik took di sekitar Masjid Agung Jami’ dan Alun-Alun untuk menentukan hari mereke bersedia menerima pengemis. Peran kedua sering nya para pengunjung Masjid Agung Jami’ dalam memberi sebuah makanan pada Hari Jum’at membuat pada hari lain pengemis tidak ada yang berkeliaran di depan Masjid Agung Jami’ sehingga mempermudah Satuan Pamong Praja dalam menangkapnya. (2) Peran Pemerintah Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Malang dan Polisi Satuan Pamong Praja Kota Malang dengan tiga strategi penanganan yaitu usaha preventif, represif, dam rehabilitatif. (3) Bentuk pelaksanaan penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang terfokus pada tata urutan dan pelaksanaan tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian antara lain (1)Peran masyarakat yang minim hendaknya dilakukan secara maksimal dengan bantuan dari Pemerintah Kota Malang. (2) Perlu adanya penyuluhan dan penghalauan pengemis yang lebih sering dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan melibatkan masyarakat Kata kunci: peran, penanganan, pengemi
Sekolah Kearifan Lokal (SKIL) Sebagai Upaya Meningkatkan Integritas Moral di Kalangan Pelajar Kota Malang
No full textRINGKASAN Perkembangan arus globalisasi yang semakin pesat telah memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Globalisasi membawa pengaruh positif dan negatif yang menjadi penyebab infiltrasi budaya tidak terbendung. Budaya-budaya sedemikian cepat dan mudah saling bertukar tempat dan saling memengaruhi satu sama lain, salah satunya budaya hidup kebarat-baratan yang liberal dan bebas. Perkembangan Budaya Asing yang sangat pesat tersebut, mengakibatkan lunturnya nilai-nilai moral generasi bangsa. Moral pada hakikatnya berkaitan dengan nilai religius, sosial dan budaya. Namun secara fakta di Indonesia, moral generasi muda saat ini semakin luntur seiring perkembangan IPTEK dan arus globalisasi. Data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa pengguna narkoba di Indonesia mencapai sekitar 5,1 juta individu, dan diperkirakan akan terus berkembang. Angka kematian akibat narkoba mencapai 104.000 pada usia 15 tahun akibat overdosis. Sementara survei oleh Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 62,7% remaja SMP dan SMA mengaku telah melakukan seks bebas, dan sekitar 21,2% telah melakukan aborsi ilegal. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi muda saat ini terlalu bebas dalam bergaul dengan mengikuti gaya kebarat-baratan dan kurang memperdulikan serta mengamalkan budaya kearifan lokal. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah kerusakan moral di kalangan remaja. Salah satunya pengimplementasian pendidikan karakter di berbagai sekolah dengan tujuan untuk pembentukan moral yang baik di kalangan generasi bangsa. Namun, dalam praktiknya implementasi pendidikan karakter masih kurang memperhatikan nilai-nilai budaya kearifan lokal. Maka dari itu, saya menggagas Sekolah Kearifan Lokal (SKIL), sebuah sekolah inovatif yang berbasis pengembangan moral. Konsep SKIL di dasarkan atas pembinaan dan pengembangan pendidikan karakter, akhlak, sopan-santun, norma, nilai moral, budi pekerti yang terkandung dalam kearifan lokal. Dengan di implementasikannya konsep Sekolah Kearifan Lokal (SKIL) ini diharapkan akan menjadi alternatif Solusi untuk mengatasi permasalahan moral di era perkembangan globalisasi dan IPTEK ini. Kata Kunci: Degradasi Moral, Sekolah Kearifan Lokal (SKIL), Pelajar
PERAN PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN "WISATA BUKIT KEREK INDAH" DI DESA KEREK, KECAMATAN NGAWI, KABUPATEN NGAWI
No full textRINGKASAN Pada artikel ini disajikan informasi mengenai peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan "Wisata Bukit Kerek Indah" Di Desa Kerek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) Latar Belakang Pembangunan Wisata Bukit Kerek Indah, (2) Rencana Program Pengembangan Wisata Bukit Kerek Indah, (3) Pelaksanaan Program Pengembangan Wisata Bukit Kerek Indah yang berisi: (a) Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Bukit Kerek Indah, (b) Peran Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Bukit Kerek Indah, (4) Faktor Pendukung dalam Pengembangan Wisata Bukit Kerek Indah, (5) Faktor Penghambat dalam Pengembangan Wisata Bukit Kerek Indah, serta (6) Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pengembangan Wisata Bukit Kerek Indah. Diharapkan dengan adanya artikel ini kepengurusan pada pengembangan Wisata Bukit Kerek Indah dapat lebih ditingkatkan lagi baik pihak pemerintah desa maupun masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat diharapkan mampu bekerja sama untuk mengembangkan Wisata Bukit Kerek Indah agar dapat meningkatkan penghasilan masyarakat Desa Kerek
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila pada Peserta Didik Sekolah Bhinneka Tunggal Ika di Dusun Blendongan Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
No full textRINGKASAN Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai beberapa nilai Pancasila yang diajarkan pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika, cara penanaman nilai Pancasila pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika, faktor penghambat dan pendukung proses pendidikan di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika serta uapya penanggulangan faktor penghambat peroses pendidikan di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai Pancasila seperti nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan yang diajarkan pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika adalah nilai Pancasila yang sesuai dengan aktivitas sehari-hari anak-anak. Faktor pendukung dan penghambatnya adalah dari sumber daya manusia, masyarakat, peserta didik, fasilitas dan materi pembelajaran. Upaya penanggulangan faktor penghambatnya adalah diupayakan dari pengurus Sekolah Bhinneka Tunggal Ika dan juga Kepala Dusun Blendongan. Kata Kunci: Pancasila, Pendidikan Nonformal, Anak usia din
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KOTA MALANG
No full textRINGKASAN Puspitarini, Indrya Desy. 2018. Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peradaran Gelap Narkoba Di Kota Malang. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Nuruddin Hady, S.H, M.H. (2) Rusdianto Umar, S.H, M.Hum. Kata Kunci: BNN Kota Malang, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba Penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat semakin hari semakin meningkat, peredaran narkoba dan penggunaannya tidak memandang usia. Narkoba pada saat ini mudah ditemui karena pengedarnya merupakan tenaga pasar yang profesionalitas mampu memanfaatkan berbagai media yang ada dimulai dari telpon seluler, internet, dan media sosial. Tahun 2017 sebanyak 213 tahanan Polres Malang merupakan pengguna narkoba yang berusia 20 hingga 30 tahun. Adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi dimasyarakat maka diperlukan peran Badan Narkotika Nasional untuk melaksanakan program P4GN. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui (1) kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Malang, (2) upaya Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Malang, (3) kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Malang, (4) solusi yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi kendala pada saat pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deksriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah manusia dan dokumen. Pada penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci dimana peneliti merupakan fokus utama dari penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi tentang peran Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Malang. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Malang yang ditangani BNN Kota Malang setiap tahunnya hanya satu kasus menengani jaringan pengedar narkoba; (2) upaya yang dilakukan BNN Kota Malang dalam setiap bidangnya adalah upaya yang dilakukan oleh bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan melakukan program advokasi dan program diseminasi; (3) bidang pemberantasan upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemberantasan terhadap jaringan sindikat narkoba dengan melalui informasi yang berasal dari laporan masyarakat dan informasi yang diperoleh dari BNN sendiri melalui pemetaan jaringan dan anggota yang berada dilapangan; (4) bidang rehabilitasi upaya yang dilakukan adalah melalui rehabilitasi dengan program rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Serta melakukan penjangkauan-penjangkauan terhadap sekolah-sekolah untuk memperkenalkan BNN Kota Malang khususnya bidang rehabilitasi. Kendala yang dialami oleh BNN Kota Malang ketika melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diantaranya adalah dari segi anggota atau petugas yang sangat sedikit, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di BNN Kota Malang, terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program P4GN, dan kesadaran masyarakat yang menjadi kendala diakibatkan masyarakat tidak mengenal BNN dan tidak peduli terhadap dampak dari narkoba serta kesadaran masyarakat dalam melaporkan tentang penyalahgunaan narkoba sangat kurang. Selain kendala adapun solusi yang diterapkan BNN Kota Malang untuk melaksanakan kelancaran program P4GN diantaranya dengan berkoordinasi dengan Polri, BNN Kota Batu, dan BNN Kabupaten Malang, terkait dengan sarana dan prasarana maka pihak BNN melakukan penyelidikan secara konvensional, mengenal orang yang ahli dalam bidang teknologi, dan menggunakan kendaraan pribadi. Memaksimalkan anggaran melalui kerjasama dengan masyarakat agar BNN diundang sebagai pemateri, dan untuk mengatasi terkait masyarakat yang tidak tahu dan tidak peduli maka BNN menggencarkan kampanye tentang P4GN melalui media eletronik maupun non elektronik. Saran bagi pihak terkait: (1) bagi BNN Kota Malang untuk memberikan inovasi melalui kegiatan sosialisasi dan mengoptimatalkan biaya serta program yang ada (2) bagi masyarakat diharapkan lebih peduli terkait permasalahan narkoba yang berada di Kota Malang dan untuk tidak takut dalam melaporkan adanya transaksi jual beli, (3) bagi keluarga pecandu narkoba, untuk tidak takut melaporkan anggota keluarganya yang menjadi pecandu karena nantinya pihak BNN tidak akan ditahan melainkan disembuhkan untuk menghilangi rasa ketergantungannya terhadap narkoba
PEMBELAJARAN ETIKA POLITIK UNTUK MENGATASI HILANGNYA ETIKA POLITIKUS
No full textRINGKASAN Riska Harianti E-mail: [email protected] Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5 Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis dan efektif untuk menangani masalah etika politik di kalagan para politikus. Solusi tersebut adalah pembelajaran etika politik efektif. Pembelajaran ini dapat diterapkan di perguruan tinggi sehingga para peserta didik sebagai generasi penerus politik Indonesia dapat lebih beretika. Pembelajaran ini merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar mengenai etika politik secara efektif dan memperoleh hasil yang signifikan. Hasil akhir dari pembelajaran ini adalah setiap peserta didik mendapat peran untuk latihan kepemimpinan dengan kreatif, solutif, serta beretika
PENDIDIKAN NASIONALISME INDONESIA UNTUK MENGATASI PINDAH KEWARGANEGARAAN
No full textRINGKASAN Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi untuk mengurangi jumlah warga negara yang ingin berpindah atau berganti status kenegaraan melalui pemberian pendidikan nasionalisme Indonesia di wilayah perbatasan. Pendidikan nasionalisme Indonesia mempunyai beberapa tahapan dan kelebihan yang dirasa efektif sebagai solusi menjaga keutuhan bangsa, menambah kecintaan dan semangat persatuan serta menumbuhkan rasa senasib seperjuangan. Tahap-tahap dalam pendidikan nasionalisme Indonesia meliputi tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG BUDAYA POLOWIJEN DI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
No full textRINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui latar belakang berdirinya Kampung Budaya Polowijen di Kecamatan Blimbing Kota Malang; (2) rencana program pengembangan Kampung Budaya Polowijen di Kecamatan Blimbing Kota Malang; (3) pelaksanaan program pengembangan Kampung Budaya Polowijen di Kecamatan Blimbing Kota Malang; (4) bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Budaya Polowijen di Kecamatan Blimbing Kota Malang; (5) faktor yang menjadi pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Budaya Polowijen di Kecamatan Blimbing Kota Malang; dan (6) upaya penyelesaian terhadap penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Budaya Polowijen di Kecamatan Blimbing Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan oleh model Miles and Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan trianggulasi sumber. Kata kunci: partisipasi masyarakat, pengembangan, kampung budaya polowije
ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK SEKTOR PENDIDIKAN OLEH MALANG CORRUPTION WATCH DI KOTA MALANG
No full textRINGKASAN Anggraini, Vuni. 2018. Advokasi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan Di Kota Malang Oleh Malang Corruption Watch. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd, M.Si., (II) Drs. Margono, M.Pd, M.Si. Kata Kunci:Malang Corruption Watch, Advokasi, Pendidikan Malang Corruption Watch merupakan lembaga anti korupsi berbasis Non Goverment Organization(Ngo) yang mempunyai tujuan untuk mendorong tatanan birokrasi yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Untuk itu, Malang Corruption Watch memiliki berbagai program untuk memberantas korupsi di wilayah Malang Raya antara lain yaitu monitoring, investigasi, kampanye, pendidikan publik serta advokasi kasus – kasus korupsi yang terjadi. Salah satu yang menjadi fokus kerja dari Malang Corruption Watch adalah advokasi pelayanan publik dasar, salah satunya sektor pendidikan. Advokasi yang dilakukan bertujuan untuk mengawal kebijakan pendidikan, pendampingan kasus pelayanan publik dasar, maupun mendorong pelayanan yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses advokasi pelayanan publik sektor pendidikan di Kota Malang yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch. Hal tersebut mencakup permasalahan yang telah diadvokasi, strategi advokasi serta kendala dan solusi saat advokasi. Penelitian ini, merupakan penelitian deksriptif kualitatif. Data yang diperoleh merupakan pemaparan narasumber melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Pada tahap analisis data peneliti melakukan tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk validasi data peneliti menggunakan cara melakukan pengamatan secara berkesinambungan dan trianggulasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan menggabungkan berbagai macam teknik maupun sumber data. Dalam hal ini,peneliti menggunakan trianggulasi sumber dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa masalah pendidikan yang diadvokasi oleh Malang Corruption Watch antara lain: Pungutan liar, kurangnya peran dan fungsi komite sekolah, serta kurang transparasi sekolah terkait RABS dan RAKS. Sementara untuk advokasi ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch yaitu mengumpulkan dan merumuskan isu yang diperoleh dari berbagai sumber, merumuskan tujuan, menentukan sasaran, mengumpulkan data, membangun dukungan, menentukan strategi, aksi, serta memantau dan menilai gerakan. Dalam melakukan advokasi Malang Corruption Watch juga menemui beberapa kendala yaitu masyarakat binaan Malang Corruption Watch kesulitan membagi diri, waktu, dan fokus kerja, kurangnya keterbukaan dari pemerintah serta masyarakat pengadu yang tidak percaya diri untuk memperjuangkan hak – haknya. Solusinya yaitu Malang Corruption Watch menetapkan fokus kerja dan waktu. Selain itu Malang Corruption Watch terus melakuan monitoring dan advokasi sampai pemerintah terbuka serta melakukan pendekatan secara personal agar masyarakat pengadu berkemauan dan berani memperjuangkan hak – haknya