SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
859 research outputs found
Sort by
UNDANG-UNDANG ANTI DISKRIMINASI UNTUK MENCEGAH KONFLIK ANTAR DAERAH DI INDONESIA
No full textRINGKASAN UNDANG-UNDANG ANTI DISKRIMINASI UNTUK MENCEGAH KONFLIK ANTAR DAERAH DI INDONESIA Nahdia Failasufa Pangestika Universitas Negeri Malang E-Mail: [email protected] Abstrak: Pada artikel ilmiah ini akan disajikan informasi mengenai solusi penanganan masalah diskriminasi di Indonesia. Solusi tersebut berupa peraturan perundang-undangan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang tersebut berisi sanksi bagi pihak yang melakukan tindakan diskriminasi baik kepada warga negara maupun warga minoritas. Hasil akhir dalam undang undang tersebut bertujuan untuk menghapus tindakan diskriminasi di indonesia agar tidak berpotensi menyebabkan konflik. Kata kunci: diskriminasi, undang-undang anti diskriminasi, konfli
PERAN MASYARAKAT ALUN-ALUN DAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENANGANI PENGEMIS DI KAWASAN MASJID AGUNG JAMI’ KOTA MALANG
No full textRINGKASAN ABSTRAK : Pada era modernisasi ini mengemis dianggap sebagai profesi pekerjaan bagi beberapa masyarakat Indonesia karena dengan mengemis para pengemis ini dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus mengeluarkan modal ataupun jasa yang bisa ditawarkan. Tentu hal ini menjadi suatu penyimpangan sosial karena masyarakat yang berprofesi sebagai pengemis menganggap mendapatkan penghasilan dengan cepat tanpa bekerja merupakan hal yang wajar atau baik. Para pengemis tersebut memiliki berbagai strategi dalam mendapatkan penghasilan dengan mudah seperti ibu-ibu yang membawa anaknya yang masih dibawah umur dan berdiri di pinggir jalan atau didekat lampu lalu lintas menunggu pengemudi kendaraan yang merasa iba dan memberikan uang kepada mereka. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis disebutkan bahwa pengemis tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) untuk mengetahui peran masyarakat Alun-Alun Kota Malang dalam menangani pengemis di Masjid Agung Jami’ Kota Malang, (2) untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Malang dalam menangani pengemis di Masjid Agung Jami’ Kota Malang, (3) untuk mengetahui bentuk pelaksanaan penanganan pengemis yang dilakukan Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan Prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam langsung ke lapangan dan studi dokumentasi dilapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Peran masyarakat Alun-Alaun Kota Malang dalam menangani pengemis di sekitar Masjid Agung Jami’ Kota Malang dilakukan secara tidak langsung atau secara tidak sadar dilakukan oleh beberapa masyarakat. Diantaranya pemasangan tulisan oleh beberapa pemilik took di sekitar Masjid Agung Jami’ dan Alun-Alun untuk menentukan hari mereke bersedia menerima pengemis. Peran kedua sering nya para pengunjung Masjid Agung Jami’ dalam memberi sebuah makanan pada Hari Jum’at membuat pada hari lain pengemis tidak ada yang berkeliaran di depan Masjid Agung Jami’ sehingga mempermudah Satuan Pamong Praja dalam menangkapnya. (2) Peran Pemerintah Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Malang dan Polisi Satuan Pamong Praja Kota Malang dengan tiga strategi penanganan yaitu usaha preventif, represif, dam rehabilitatif. (3) Bentuk pelaksanaan penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang terfokus pada tata urutan dan pelaksanaan tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian antara lain (1)Peran masyarakat yang minim hendaknya dilakukan secara maksimal dengan bantuan dari Pemerintah Kota Malang. (2) Perlu adanya penyuluhan dan penghalauan pengemis yang lebih sering dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan melibatkan masyarakat Kata kunci: peran, penanganan, pengemi
Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Weatan Kabupaten Malang
No full textRINGKASAN PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA HARJOKUNCARAN KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG Kepala Desa adalah aparat pemerintahan terendah di bawah Camat, maka pada gilirannya tanggung jawab sukses tidaknya pungutan pajak tergantung pada pundaknya. Kepala Desa mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggara urusan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana peran Kepala Desa Harjokuncaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Usaha-usaha apa yang dilakukan Kepala Desa Harjokuncaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dan kendala-kendala apa yang dihadapi Kepala Desa Harjokuncaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Tujuan peneliian ini ingin mengetahui dan menganalisis peran keemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Harjokuncaran kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Wujud dari peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dalam penelitian ini dapat dikatakan baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Kepala Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di desa akan lebih mudah untuk terus memotivasi masyarakat desa untuk selalu melunasi pajak terutangnya. Ada beberapa cara yang dilakukan Kepala Desa Harjokuncaran agar masyarakatnya selalu membayar pajak bumi dan bangunannya sebelum jatuh tempo. Dalam pemungutan PBB Kepala Desa bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator. Dalam menjalankan peran tersebut Kepala Desa masih memiliki kekurangan sehingga masih terdapat wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya tentang pajak bumi dan bangunan. Sehingga Kepala Desa harus lebih mengoptimalkan perannya sebagai pemungut pajak agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai dengan baik
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
No full textRINGKASAN Chofifi, Ning Ayunda. 2018. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si, (2) Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si. Kata Kunci: Kinerja, Fungsi, BPD Penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah mengalami perubahan yaitu dengan adanya pelibatan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan BPD adalah Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja Kepala Desa. Namun, menurut pengamatan PEMDA dan DPRD Kabupaten Gresik peran BPD dalam menjalankan fungsinya kurang terlihat serta kinerja BPD dalam pengawasan pemerintah desa kurang maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai Kinerja BPD. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, (2) hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, dan (3) upaya BPD untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan fungsinya di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Pendekatan dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan lalu diverifikasi. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Temuan penelitian ini sebagai berikut: (1) kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Pertama, kinerja BPD dalam membahas dan menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Peraturan yang dihasilkan oleh BPD bersama dengan Kepala Desa terdiri dari peraturan desa yang selalu dibuat setiap tahun yaitu APBDes, PAPBDes, RPJMDes, dan RKPDes, dan peraturan desa yang relatif tetap yaitu Perdes tentang tata cara pencalonan pengangkatan dan pemberhentian ketua RT atau RW, Perdes tentang BUMDes, dan perdes tentang pembagian beras raskin. Kedua, dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, BPD memanfaatkan waktu pada saat pramusdes, pertemuan RT/RW, dan pengajian rutin setiap malam jum’at yang diadakan tiap RW. Ketiga, BPD menjalankan fungsi pengawasan dari mulai perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah desa, penggunaaan APBDes, serta mengawasi keputusan kepala desa, BPD juga selalu meminta laporan pertanggungjawaban kepala desa di setiap akhir tahun anggaran. (2) hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Randuboto disebabkan oleh adanya masyarakat yang kontra terhadap peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa, kurangya antusias masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dan tidak adanya kantor khusus untuk BPD dan pekerjaan BPD yang merupakan pekerjaan sampingan. (3) upaya BPD untuk mengatasi hambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat dan berupaya untuk melibatkan komponen masyarakat sebanyak mungkin dalam proses pembuatan peraturan desa, BPD memanfaatkan kegiatan pengajian rutin malam Jum’at untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan juga membuka forum dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya serta BPD melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan mengadakan diskusi internal anggota BPD setiap seminggu sekali pada malam hari membahas masalah yang ada dalam pemerintahan Desa. Berdasarkan temuan penelitian ini, saran yang diberikan antara lain: BPD sangat perlu untuk tetap menjaga dan meningkatkan koordinasi antara sesama anggota BPD dengan Pemerintah Desa; BPD hendaknhya lebih dekat dengan masyarakat dan dapat lebih aktif dalam menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yaitu dengan sering terjun langsung ke masyarakat untuk menggali aspirasi-aspirasi masyarakat tidak hanya melalui forum-forum musyawarah saja; BPD diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya pada malam hari untuk membahas masalah-masalah yang ada dalam Pemerintahan Desa Randuboto dan lebih berkonsentrasi dalam menjalankan fungsinya agar didalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya antar anggota BPD dapat bekerja sama dengan baik
POLA KAMPANYE TIM SUKSES PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018
No full textRINGKASAN Rosadi, Siti Aisyah. 2018. Pola Kampanye Tim Sukses Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Sri Untari, M.Si. (2) Dr. Yuniastuti, S.H, M.Pd. Kata Kunci: Pola Kampanye, Partai Kebangkitan Bangsa, Pemilihan Kepala Daerah Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang lahir pada era reformasi, khas yang melekat pada partai ini adalah terkesan dekat dengan kalangan nahdliyin, karena partai politik tersebut didirikan oleh kyai-kyai Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi islam terbesar di Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa yang ada di Kota Malang turut serta mengusung calonnya pada pemilihan kepala daerah Kota Malang untuk periode 2018-2023. Salah satu syarat dalam proses pemilihan kepala daerah yaitu adanya kegiatan kampanye yang harus diikuti oleh seluruh partai yang turut serta mengusung calon kandidatnya, dengan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pasangan calon yang diusungnya dikenal secara luas, dan memperoleh kemenangan pada pemilihan kepala daerah Kota Malang,sehingga menarik peneliti utuk membahas pola kampanye tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola kampanye tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2018, yang meliputi (1) pola kampanye yang dilaksanakan oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2018; (2) kendala yang dihadapi oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang dalam kegiatan kampanye; (3) upaya yang dilakukan oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengatasi kendala kegiatan kampanye. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara penjodohan pola, peneliti melakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian membandingkan hasil wawancara, dan menyusunnya secara sistematis. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan kegiatan triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Tahap-tahap penelitian dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama pola kampanye yang dilaksanakan oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2018 meliputi (1) konsolidasi partai; (2) konservatif yang terdiri dari blusukan, door to door, dan pengumpulan massa; (3) media kampanye yang terdiri dari media sosial, bahan kampanye, dan alat peraga kampanye. Kedua, kendala yang dihadapi oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang dalam kegiatan kampanye meliputi (1) adanya personal-personal yang secara pribadi dalam internal partai tidak mendukung pasangan yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa; (2) ditetapkannya kandidat calon wali kota Malang dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Maret 2018; (3) latar belakang dari kandidat calon wakil wali kota yang secara organisasi belum banyak memahami, dan belum dikenal oleh masyarakat luas; (4) tim sukses gabungan yang masih mempunyai ego untuk membesarkan partainya masing-masing; (5) kurangnya pendanaan. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh tim sukses Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengatasi kendala kegiatan kampanye meliputi (1) pendekatan, menghargai setiap pilihan individu, tidak memaksakan kehendak serta menjalin komunikasi; (2) tetap melaksanakan kegiatan kampanye seperti biasanya walaupun tanpa pasangan kandidat calon wali kota; (3) menyesuaikan kemampuan kandidat calon wakil wali Kota Malang dalam berkampanye; (4) menjalin komunikasi, koordinasi, mengedepankan kebersamaan dan menahan ego dari masing-masing partai; (5) tetap melaksanakan kampanye sesuai kemampuan, inisiatif-inisiatif, kreatifitas dari tim sukses ketika di lapangan, dan berusaha tidak untuk melaksanakan kegiatan yang tidak banyak mengeluakan uang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka saran yang diberikan adalah (1) kandidat calon wakil wali kota sebagai orang baru yang terjun dalam dunia politik, seharusnya lebih banyak mempelajari tentang politik dan organisasi supaya dapat menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh partai dalam berkampanye ataupun saat menghadapi lingkungan baru; (2) seharusnya sebelum mengusungkan pasangan calon kandidat di pemilihan kepala daerah (pilkada), partai menyeleksi lebih detail mengenai rekam jejak calon yang akan diusung, agar tidak terjadi permasalahan seperti di pilkada tahun 2018; (3) sebagai partai politik gabungan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), seharusnya dari masing-masing partai baik dari PKB, PKS, dan Gerindra sebelum memutuskan untuk bergabung menjadi satu tim dalam mengusung nama pasangan calon kandidat, harus memiliki komitmen untuk selalu bersama-sama menjaga kekompakan dalam memenangkan pasangan kandidat calon yang diusung
Implementasi Gerakan Literasi Nasional di SMP Negeri 15 Malang
No full textRINGKASAN Abstrak: Membaca merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan, karena dengan membaca tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi berfungsi sebagai alat komunikasi serta memperluas pengetahuan tentang banyak hal mengenai kehidupan manusia. Akan tetapi saat ini, kurangnya minat baca masyarakat indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara, hal tersebut mencerminkan kurangnya minat baca yang ada di Indonesia. maka dari itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan pada Nomor 23 tahun 2017 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam kebijakan tersebut terdapat Gerakan Literasi Nasional yang bertujuan untuk mengkoordinasikan masyarakat untuk menanamkan budaya membaca sejak dini. SMP 15 Malang merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang beberapa siswanya memiliki minat membaca yang kurang, kemudian mengimplementasikan Gerakan Literasi Nasional di sekolahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument penelitian. Peneliti memilih lokasi penelitian di SMPN 15 Malang yang berlokasi di Jl. Bukit Tidar Blok T/8 Kota Malang. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data, pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu perpanjangan keikutsertaan, dan triangulasi. Hasil penelitian ini antara lain (1) bentuk kegiatan implementasi gerakan literasi nasional di SMPN 15 Malang yaitu literasi baca dan tulis: (tulisan dinding di area sekolah, gerakan literasi sekolah, lomba bulan bahasa), literasi numerasi (mata pelajaran matematika), literasi sains (mata pelajaran ilmu pengetahuan alam) dan literasi budaya dan kewargaan (mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan, mata pelajaran seni budaya, dan memperingati hari sumpah pemuda). (2) pelaksanaan gerakan literasi nasional di SMPN 15 Malang terdiri dari beberapa kegiatan yang pertama yaitu literasi baca tulis meliputi gerakan literasi yang dilakukan setiap jumat pagi mulai pukul 06.45 hingga pukul 07.45 dengan durasi satu jam sebelum pelajaran dimulai, (3) kendala yang dialami dalam implementasi gerakan literasi yaitu kurangnya minat sumber daya manusia masih kurang lebih 80% , kurangnya sarana dan prasarana, kurang fokusnya siswa pada saat literasi, kurang ketelitian dalam pensortiran buku bacaan. (4) upaya untuk mengatasi kendala yang dialami dalam implementasi gerakan literasi nasional yaitu yang pertama menggunakan program bertahap, dengan membiasakan membaca, sumber daya manusia lama-lama akan meningkat, yang kedua kurangnya sarana dan prasarana yaitu dengan menggunakan program bertahap, dengan mendaur ulang fasilitas sekolah yang sudah tidak digunakan lagi dengan memodivikasi agar dapat digunakan, yang ketiga kurang fokusnya siswa dalam literasi dengan menggumpulkan seluruh walikelas, dan memberikan himbauan saat literasi supaya dalam berliterasi siswa dapat diarahkan. Kata kunci: Implementasi, Gerakan Literasi Nasional, Gerakan Literasi Sekola
PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK KORUPSI
No full textRINGKASAN Pada artikel ilmiah ini dipaparkan informasi mengenai solusi meminimalisir tindak korupsi dikalangan pelajar dengan menerapkan pendidikan anti korupsi. Solusi tersebut ditawarkan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan lain- lain serta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi dapat memberikan pembelajaran atau pengalaman baru bagi peserta didik melalui kegiatan praktek, observasi, penyampaian materi oleh pengajar serta pemberian penyuluhan atau sosialiasi terkait dengan kerugian tindak korupsi. Dari penerapan ini peserta didik diharapkan mampu untuk bersikap kritis dan aktif terhadap perilaku-perilaku yang berpotensi terhadap tindak korupsi serta menciptakan inovasi terhadap cara pencegahan maupun penyelesaian tindak korupsi baik dalam lingkup sempit maupun yang lebih luas
PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK KORUPSI
No full textRINGKASAN Pada artikel ilmiah ini dipaparkan informasi mengenai solusi meminimalisir tindak korupsi dikalangan pelajar dengan menerapkan pendidikan anti korupsi. Solusi tersebut ditawarkan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan lain- lain serta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi dapat memberikan pembelajaran atau pengalaman baru bagi peserta didik melalui kegiatan praktek, observasi, penyampaian materi oleh pengajar serta pemberian penyuluhan atau sosialiasi terkait dengan kerugian tindak korupsi. Dari penerapan ini peserta didik diharapkan mampu untuk bersikap kritis dan aktif terhadap perilaku-perilaku yang berpotensi terhadap tindak korupsi serta menciptakan inovasi terhadap cara pencegahan maupun penyelesaian tindak korupsi baik dalam lingkup sempit maupun yang lebih luas
UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGULANGI KENAKALAN REMAJA DI DESA POJOK KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG
No full textRINGKASAN Syihabuddin, Moch Fajrulsyah. 2018. Program Pemerintahan desa dalam menangani kenakalan remaja di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, Skripsi, Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. H. A Rosyid Al Atok, M.Pd, MH,. (II) Dr. Sri Untari, M,Si. Kata Kunci : Upaya, Pemerintahan Desa, Kenakalan Remaja. Pemerintahan dalam arti luas berasal dari kata perintah yang memiliki arti perkataan yang bermaksud menyeluruh untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (cabinet). Dalam hal ini bermakna bahwa pemerintah sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, Kota, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah itu mempunyai sebuah kewenangan untuk menjalankan suatu kewenangan serta membuat kebijakan dalam pemerintah suatu Negara. Tentunya tujuan dari pemerintahan adalah untuk mensejahterakan atau melayani masyarakat dan juga mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melayani masyarakatnya dan juga mengatasi segala permasalahan yang ada di desa. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, reduksi data dan menyimpulkan. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan data dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triagulasi. Adapun hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang ada di desa pojok merupakan kenakalan dalam bentuk melawan status, yaitu anak yang berani kepada orang tua, tindakan balap liar yang dilakukan anak muda desa pada malam hari, dan pergaulan bebas yang berupa anak muda nongkrong dijalanan, anak muda yang nongkrong di warung kopi dan melakukan perbuatan merokok, dan juga berpacaran di tempat umum. munculnya beberapa bentuk kenakalan remaja di desa pasti memiliki penyebab munculnya kenakalan remaja, berikut ini penyebab munculnya kenakalan remaja, diantaranya adalah faktor dari diri sendiri, yang mana faktor ini muncul karena anaknya sendiri yang mungkin memiliki masalah dan dipendam sendiri. Faktor selanjutnya adalah faktor yang muncul karena keluarga, dimana anak menjadi nakal dikarenakan keluarganya, seperti anak memiliki masalah dengan orang tuanya, ataupun tidak sependapat dengan orang tuanya, bisa juga karena kurangnya ketertiban dalam keluarga menjadi seorang anak untuk sering melakukan tindakan yang tidak baik. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan sekitar sekolah, yang mana di dalam pergaulan, anak tidak dapat memilih teman yang baik, baik itu teman di lingkungan sekitar maupun teman di lingkungan sekolah, yang menjadikan anak untuk ikut-ikutan melakukan perbuatan nakal pula. Pemerintah Desa Pojok mempunyai upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja, diantaranya adalah kegiatan sosialisasi kepada setiap kepala RT yang ada di desa pojok, kemudian mengunjungi setiap rumah anak nakal guna untuk mensosialisasikan kepada orang tuanya agar orang tuanya lebih memperhatikan anaknya dan juga memberikan binaan kepada anaknya. Upaya yang kedua adalah Kegiatan melalui karang taruna, dimana karang taruna melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada anak muda desa dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna diharapkan unutk mengikutsertakan anak-anak desa pojok. Upaya yang ketiga yaitu adalah mengajak anak muda untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada di desa, seperti kegiatan bersih desa, pembangunan masjid ataupun kegiatan lain, hal ini bertujuan agar anak muda dapat bersosialisasi dan berkumpul langsung dengan masyarakat desa pojok. Berdasarkan hasil penelitian, Berikut ini saran yang diberikan oleh peneliti. (1) Pemerintah Desa Pojok diharapkan lebih memperhatikan dan juga melakukan pendekatan terhadap anak-anak muda desa pojok agar anak-anak lebih disipllin dalam berkegiatan sehari-hari. (2) Masyarakat Desa Pojok diharapkan untuk saling mengingatkan apabila ada anak yang perbuatannya menyimpang dari norma guna untuk mengajarkan kedisiplinan atau sopan santun dalam bermasyarakat atau bersosial di Desa Pojok. (3) Dengan adanya karang taruna di Desa Pojok, diharapkan karang taruna Desa Pojok lebih aktif dalam menjalankan kegiatannya dan mengajak anak-anak muda agar anak-anak muda memiliki kegiatan yang berfaedah dalam bermasyarakat
MEMINIMALISASI KONFLIK ANTAR SUKU BANGSA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKUTURAL
No full textRINGKASAN Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah konflik antar suku bangsa. Solusi tersebut adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan untuk keberagaman kebudayaan dalam menanggapi perubahan budaya lingkungan masyarakat. Hasil akhir dari pemanfaatan pendidikan multikultural adalah membentuk pribadi masyarakat Indonesia yang cinta damai dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dan keberagaman. Kata Kunci: Meminimalisir konflik, suku bangsa, pendidikan mutikultural