SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
859 research outputs found
Sort by
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN BATIK TULIS "JOMBANGAN" DI DESA JATIPELEM. KECAMATAN DIWEK, KABUPATEN JOMBANG
No full textRINGKASAN Pratiwi, DianikeAfrinda.2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Batik Tulis Jombangan Di Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr.DidikSukriono, S.H., M.Hum, (II) Dr.Yuniastuti, S. H, M. Pd Kata Kunci: PeranPemerintah, Batik tulis, Batik Jombangan. Batik merupakan salah satu wujud kebudayaan fisik karena berasal dari hasil karya manusia, kebudayaan yang terdapat di Indonesia merupakan pembeda negara Indonesia dengan negara lainnya. Indonesia memiliki banyak daerah yang memiliki hasil kerajinan batik yang motif, corak, dan pewarnaan yang berbeda-beda yang menjadi ciri khas daerah tersebut salahsatunya batik tulisJombangan yang seiringperkembanganzamansemakinberkembang. Perkembangan motif-motif batik tulis Jombangan tersebut memiliki muatan edukasi yaitu nilai pendidikan khususnya pada pengembangan muatan lokal di lingkungan sekolah dan pelatihan membatik pada lingkungan masyarakat. Nilai pendidikan tersebut dapat dikembangkan di sekolah dengan membawa batik ke sekolah dalam pembelajaran intrakulikuler maupun ekstrakulikuler agar batik bisa dikenal tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga anak-anak sekolah. Pada kenyataannya, di lingkungan sekolah dan masyarakat khususnya wilayah Jombang masih belum ada tindakan khusus dari pemerintah untuk mengembangkan batik Jombangan. Mungkin hanya beberapa sekolah saja yang menjadikan sejarah batik Jombangan menjadi pembelajaran di kelas sebagai salah satu muatan lokal dengan pengenalan mengenai sejarah batik Jombangan, motif-motif batik Jombangan, dan proses pembuatan batik Jombangan. Selain itu pelatihan yang diadakan masih dalam wilayah daerah pusat pengrajin batik tersebut dan belum merata keseluruh daerah sehingga batik khas Jombang ini masih sulit untuk berkembang dan masyarakat hanya mengetahui batik-batik daerah lain, sehingga menyebabkan batik khas Jombang kalah bersaing dengan batik-batik lainnnya. Selain itu peran pemerintah daerah Kabupaten Jombang dan masyarakat sekitar masih belum maksimal untuk menjadikan batik Jombang sebagai kebudayaan yang khas dari Daerah Jombang, sehingga batik khas Jombang masih sulit untuk berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ciri khas dari batik tulis “jombangan” di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (2) upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan batik tulis “Jombangan” di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (3) kendala pemerintah daerah dalam mengembangakan batik tulis “Jombangan” di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupatem Jombang (4) solusi pemerintah daerah dalam mengembangkan batik tulis “Jombangan” di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Analisis data yang dilakukan, yaitu pertama persiapan penelitian, meliputi: (1) pengumpulan data, (2) pengorganisasian dan pengelompokan data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat kategori yang ada. Kedua analisis data dilakukan melalui tiga tahap, meliputi: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Temuan penelitian ini antara lain (1) ciri khas dari batik tulis “jombangan” di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang ditandai oleh motif-motif yang khas yang biasa disebut dengan “Motif Jombangan” yaitu motif ringin contong yang merupakan salah satu yang menjadi karakteristik batik tulis Jombangan. (2) upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan batik tulis “Jombangan” di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang ditandai oleh salah satu peran pemerintah daerah terutama dinas kebudayaan dan pariwisata adalah dengan cara mempromosikan batik tulis Jombangan (3) kendala pemerintah daerah dalam mengembangakan batik tulis “Jombangan” di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang ditandai oleh tenaga kerja muda yang semakin lama semakin menurun, persaingan yang ketat, dan batik tulis Jombangan masih kalah terkenal dengan batik tulis daerah lain (4) solusi pemerintah daerah dalam mengembangkan batik tulis “Jombangan” di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang ditandai dengan memperkenalkan batik tulis Jombangan kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah, solusi untuk persaingan yang sangat ketat adalah mengadakan pelatihan-pelatihan di setiap daerah untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja.Selain itu solusi yang tepat mengenai batik tulis Jombangan yang masih kalah terkenal dengan daerah lain yaitu dengan cara mengajak masyarakat untuk mengikuti pagelaran atau pemaran yang diadakan di daerah Jombang, agar batik tulis Jombangan mendapatkan apresiasi masyarakat luas. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu (1) bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun refrensi yang terkait dengan batik tulis agar hasil penelitiannya lebih lengkap dan pastinya lebih baik lagi, dan peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik (2) bagi masyarakat Desa Jatipelem, seharusnya lebih respon terhadap seni kerajinan membatik. Terutama pada generasi muda yang nantinya akan meneruskan budayamembatik (3) bagi pemerintah kabupaten Jombang diharapkan lebih memperhatikan pengrajin batik dan usahanya untuk mengembangkan batik tulis Jombangan. Perlu adanya motivasi serta arahan dari pemerintah melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan di desasetempat agar terjadi persaingan yang sehat (4) bagi pengusaha pengrajin di Desa Jatipelem, diharapkan untuk lebih memiliki respon kepada program-program yang telah diberikan oleh pemerintah. Kemudian para pengrajin hendaknya menjalin kerjasama dengan pihak lain untukmencari jaringan bisnis yang luas serta harus membuat motif-motif yang lebih kreatif agar banyak diminati oleh masyarakat (5) bagi program studi penelitian ini diharapkan untuk dijadikan acuan penelitian selanjutnya agar penelitian selanjutnya lebih sempurna
IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PERIZINAN MELALUI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI KABUPATEN SIDOARJO
No full textRINGKASAN Abstrak: Setiap pemerintah daerah pastinya ingin melakukan peningkatan dalam pemberian pelayanan publiknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan bagi masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan mutu pelayanan publik dengan cara melakukan inovasi melalui penggunaan teknologi dan informasi yaitu E-government. Dengan melihatnya banyaknya izin yang ditangani, pada 2 Agustus 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo resmi meluncurkan sistem perizinan online terpadu atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS), sistem OSS ini digunakan untuk perizinan berusaha baik untuk izin usaha maupun izin komersial atau operasional diharapkan agar tujuan pelayanan cepat, mudah, sederhana dan akuntabel dapat tercapai dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem OSS merupakan paket kebijakan ekonomi jilid 16 oleh pemerintahan Joko Widodo yang berisikan tentang upaya percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dikarenakan dinas yang menerapkan program sistem OSS sebagai inovasi pelayanan publik bagi masyarakat Sidoarjo di bidang perizinan. Sumber data yang diperoleh yaitu manusia, dokumen, dan peristiwa. Informan yaitu Admin sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data atau sumber. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, Dalam implementasi sistem OSS di Kabupaten Sidoarjo sudah berada di jalur yang ditentukan tinggal mengevaluasi dari program yang telah dijalankan, karena dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan Kabupaten Sidoarjo sebagai satu-satunya kabupaten di Indonesia yang dijadikan sebagai tempat evaluasi OSS karena dianggap Sidoarjo memiliki kesiapan pengoperasian sistem sejak di resmikannya sistem OSS, sehingga melalui evaluasi yang dilakukan diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Sidoarjo. Kedua, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan implementasi sistem OSS di Kabupaten Sidoarjo yaitu pembahasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang belum diatur oleh kementrian/lembaga maka proses perizinan juga akan mengalami kendala, karena Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) digunakan sebagai acuan dan mekanisme pengurusan permohonan suatu izin bagi pelaku usaha melalui sistem OSS. Serta sistem jaringan yang sering down, Sistem OSS merupakan sistem layanan permohonan perizinan yang bersifat online yang memanfaatkan teknologi internet, Jadi perlu diketahui bahwa suatu teknologi seperti teknologi internet tidak menutup kemungkinan akan terjadi error baik pada sistem maupun jaringannya. Ketiga, upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem pelayanan publik dalam bidang perizinan melalui OSS di Kabupaten Sidoarjo yaitu: 1) DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo mendapat prioritas khusus dari pusat yaitu Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian jika terjadi suatu masalah, 2) pimpinan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo diberi wewenang untuk melakukan diskresi, misalnya mengeluarkan surat permohonan izin bagi pelaku usaha ketika keadaan mendesak, 3) monitoring dan evaluasi yang bermanfaat untuk sistem OSS agar berjalan lebih baik lagi, 4) sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo untuk pelaku usaha maupun masyarakat luas
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA SURENLOR KECAMATAN BENDUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK
No full textRINGKASAN ABSTRAK Kurniawati, Anim. 2018.Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Edi Suhartono, S.H, M.Pd (II) Dr. Sri Untari, M.Si Kata kunci: Kinerja, Aparatur pemerintah desa, Pelayanan publik Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah desa berhak mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan adat istiadat setempat dengan tanpa merubahnya. Masyarakat yang semakin kritis akan berdampak pada penilaian masyarakat mengenai kinerja aparatur pemerintah desa dengan cara diamati dalam praktek pemerintahan sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jenis pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek,kinerja aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, hambatan yang dihadapi aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek,dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dari penelitian ini yaitu informan, fenomena dan dokumen serta pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merujuk pada model analisis interaktif Miles and Huberman, dimana aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan cara ketekunan pengamatan serta Triangulasi. Temuan penelitian ini antara lain (1) Jenis pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek ditemukan enam jenis pelayanan yang diberikan yakni (a)pelayanan bidang pendidikan, (b) pelayanan di bidang kesehatan, (c) pelayanan mengenai pekerjaan umum dan penataan ruang (d) pelayanan di bidang administrasi kependudukan, (e) pelayanan di bidang perumahan rakyat, serta (f) Pelayanan dalam bidang sosial. (2) Kinerja aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggaleksudah baik. Terlihat dari pelayanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat sudah dijalankan oleh aparatur pemerintah desa, namun kedisiplinan dari aparatur pemerintah desa masih kurang (3) hambatan yang dihadapi aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek digolongkan menjadi tiga yaitu (a) hambatan yang berasal dari dalam pemerintahan desa, (b) hambatan yang berasal dari masyarakat desa serta (c) hambatan yang berasal dari sarana prasarana. (4) upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Juga ada tiga yakni (a) upaya dalam mengatasi hambatan yang berasal dari dalam pemerintahan desa, (b) upaya dalam mengatasi hambatan yang berasal dari masyarakat desa, serta (c) upaya dalam mengatasi hambatan yang berasal dari sarana prasarana. Berdasarkan temuan penelitian diatas, maka diperoleh saran sebagai berikut: (1) Bagi Aparatur pemerintah Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek harus meningkatkan kedisiplinan sehingga produktivitas dalam pelayanan publik dapat lebih maksimal serta pelayanan publik dapat terlaksana dengan lancar serta lebih tepat waktu. Begitu juga aparatur pemerintah desa harus tetap menjaga sikap ramah, serta sopan santun dalam melayani masyarakat. sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera teratasi guna memberikan kesejahteraan masyarakat Desa Surenlor (2) Bagi masyarakat hendaknya dapat mendukung serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa, sebab aparatur pemerintah desa mengadakan suatu kegiatan pasti juga demi masyarakat. Sebab tanpa dukungan serta partisipasi masyarakat hasil yang direncanakan pasti tidak akan maksimal (3) Bagi peneliti peneliti hendaknya lebih cermat dalam mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga tulisan yang dihasilkan tidak membingungkan
PENANAMAN NILAI-NILAI MORAL KEMANDIRIAN MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA DI MADRASAH ALIYAH BILINGUAL KOTA BATU
No full textRINGKASAN Pendidikan merupakan salah satu wadah perkembangan bagi peserta didik, baik dari segi perkembangan fisik peserta didik, intelektual, mental, kehidupan sosial, serta perkembangan moral peserta didik, salah satu sikap yang harus dimiliki oleh perserta didik adalah kemandirian, dengan memiliki kemandirian peserta didik akan mampu mandiri dalam menghadapi persoalan pada kehidupanya, Salah satu cara dalam menanamkan kemandirian peserta didik adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, karena pendidikan kepramukaan bertujuan untuk membentuk kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai moral kemandirian yang ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, mendeskripsikan penanaman nilai-nilai moral kemandirian melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, mendeskripsikan kendala-kendala penananaman nilai-nilai moral kemandirian melalui kegiatan pramuka, mendeskripsikan solusi terhadap kendala-kendala penanaman nilai-nilai moral kemandirian melalui kegiatan pramuka yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Bilingual Kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi Penelitian ini berada di Madrasah Aliyah Bilingual Kota Batu. Sumber data yang diperoleh yaitu manusia, dokumen, dan peristiwa. Manusia yang menjadi informan yaitu kepala madrasah, pembina pramuka, dan anggota pramuka . Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan denga cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingka hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai moral kemandirian yang ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di madrasah aliyah bilingual kota batu antara lain tanggung jawab, kedisiplinan, percaya diri, dan kemampuan untuk mengambil keputusan. Kedua, penanaman nilai-nilai moral kemandirian melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di madrasah aliyah bilingual kota batu yaitu melalui beberapa kegiatan antara lain jelajah alam, perkemahan sabtu-minggu, latihan baris-berbaris, upacara, latihan membina, dan outbound. Ketiga, kendala-kendala dalam penanaman nilai-nilai moral kemandirian melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka diantaranya, kurangnya dukungan dari orang tua, kurangnya persiapan untuk kegiatan, kurang antusias mengikuti kegiatan, kurangnya pemahaman dan manfaat kegiatan, serta waktu pelaksanaan kegiatan. Keempat, solusi dalam mengatasi kendala-kendala pada penanaman nilai-nilai moral kemandirian melalui kegiatan pramuka di Madrasah Aliyah Bilingual Kota Batu diantaranya, memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya kegiatan, menyusun jadwal agar tidak berbenturan dengan kegiatan lain, memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan pemahaman tentang manfaat kegiatan, memberikan arahan-arahan tentang kegiatan, dan mengisi dengan permainan yang variatif
Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
No full textABSTRAK Albana, Hasan. 2017. Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Suparman Adi Winoto, S.H, M.Hum, (II) Drs. Margono, M.Pd, M.Si. Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Asas Keterbukaan, RKP Desa Sedayulawas. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam wilayah desa terdapat adanya suatu masyarakat yang diatur oleh hukum positif dan karena desa merupakan wilayah administratif maka desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahanya sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah desa harus menerapkan asas keterbukaan kepada masyarakat karena hal ini diatur oleh undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses penyusunan program kerja pemerintah Desa Sedayulawas, (2) program kerja pemerintah Desa Sedayulawas, dan (3) pelaksanaan program kerja pemerintah Desa sedayulawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi Penelitian ini berada di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sumber data yang diperoleh yaitu manusia, dokumen, dan peristiwa. Manusia yang menjadi informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua RT dan ketua RW, beserta masyarakat. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, proses penyusunan program kerja atau yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Sedayulawas dilakukan dengan beberapa langkah yaitu mengadakan musyawarah desa yang diikuti oleh seluruh pemerintah desa sedayulawas, BPD, LPM, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), unsur pemuda yang diwakili oleh Karang Taruna, ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat. setelah itu kepala desa membentuk tim penyusun RKP Desa yang bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa yang berpedoman kepada hasil musyawarah desa, kemudian meminta pertimbangan BPD dan setelah itu RKP Desa disahkan kepala desa bersama BPD. Kedua, Program kerja Desa Sedayulawas berisikan kegiatan yang meliputi pembagunan fisik dan juga pemberdayaan masyarakat. Hasil data peneliti mengemukakan bahwa prioritas pembangunan Desa Sedayulawas di tahun 2017 ini mengacu pada 3 (tiga) aspek yaitu pembangunan infrastruktur Desa Sedayulawas, pemberdayaan masyarakat Desa sedayulawas, dan melakukan pembinaan bagi masyarakat Desa Sedayulawas. Publikasi RKP Desa dilakukan dengan memasang baleho di depan kantor desa, memberikan pengumuman di masjid, dan melakukan pemberitahuan melewati ketua RT dan ketua RW. Ketiga, program kerja pemerintahan Desa Sedayulawas menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang biasanya terdiri dari unsur perangkat desa dan dalam pelaksanaan program kerja pemerintah Desa Sedayulawas ini tetap diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dalam RKP Desa dilakukan oleh masyarakat desa dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat bukan hanya terlibat dalam proses perencanaan pembangunan saja melainkan juga berperan dalam pelaksanaanya
PERWUJUDAN NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
No full textNilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan oleh berbagai aktor, baik bersifat individu maupun kelompok bahkan pemerintah. Disisi lain ada berbagai kasus bermunculan mengenai penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai kemanusiaan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penelantaran anak, dan kasus-kasus penyimpangan lainnya. Kata kunci: perwujudan, nilai, kemanusiaa
KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA
No full textABSTRAK Kata Kunci: Kedaulatan, Kedaulatan rakyat, Demokrasi, Demokrasi Pancasila. : Kedaulatan diartikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. kedaulatan rakyat diartikan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan konsep dari demokrasi, yang diartikan pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi yang diwujudkan dengan negara berkedaulatan rakyat dalam tataran praktiknya akan berbeda disetiap negara karena bergantung pada sosio-budaya bangsa masing-masing negara. Ideologi Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang diyakini atau merupakan ideologi negara Indonesia, maka Pancasila akan memberikan pengaruh pada praktik demokrasi di Indonesia
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI KERJA (Studi Kasus pada Perum Jasa Tirta I Malang)
No full textABSTRAK Kardhani, Emilio. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Motivasi Kerja (Studi pada Karyawan Perum Jasa Tirta I Malang). Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I): Dr. Aniek Indrawati, S.Si, M.M. Pembimbing (II): Afwan Hariri Agus Prohimi, S.E.,M.Si. Kata Kunci: Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Kondisi lingkungan kerja, budaya organisasi serta motivasi kerja Perum Jasa Tirta I Malang; (2) Pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja Perum Jasa Tirta I Malang; (3) Pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap motivasi kerja Perum Jasa Tirta I Malang; (4) Pengaruh simultan lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja pada Perum Jasa Tirta I Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif korelasional dengan jenis instrumen berupa kuesioner tertutup.. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Perum Jasa Tirta I Malang dengan sampel berjumlah 114. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proportionate random sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda (multiple linier regression method). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa: (1) Kondisi lingkungan kerja, budaya organisasi serta motivasi kerja pada Perum Jasa Tirta I Malang masuk dalam kategori cukup baik; (2) Lingkungan kerja tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap motivasi kerja karyawan Perum Jasa Tirta I Malang; (3) Budaya organisasi berpengaruh positif secara parsial terhadap motivasi kerja Perum Jasa Tirta I Malang; (4) Lingkungan kerja dan budaya organisasi berpengaruh positif secara simultan terhadap motivasi kerja pada Perum Jasa Tirta I Malang. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan: (1) Mengoptimalkan fungsi AC dan memberi larangan kepada karyawan untuk merokok di dalam ruangan; (2) Untuk pihak atasan diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih baik kepada karyawannya, dikarenakan mayoritas karyawan merasa kurang mendapat arahan yang jelas dan kurangnya mendapatkan kepercayaan yang penuh dari atasan. Dengan kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan suasana internal yang kondusif tentunya akan membuat karyawan merasa nyaman dan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya
Dinamika Interaksi Sosial Pedagang di Sekitar Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur di Dusun Tebuireng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
No full textPenelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik, interaksi sosial, dan hambatan yang terjadi antar pedagang di sekitar kawasan wisata religi makam Gus Dur. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus menurut Robert K. Yin. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Pengumpulan datanya menggunakan teknik oberservasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan dengan kegiatan Triangulasi sumber dan Teknik, kegiatan analisis data ini dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh 2 (dua) kesimpulan. Pertama, karakteristik pedagang dapat dilihat berdasarkan jenis kegiatan usaha mereka yang mayoritas penjual pakaian, aksesoris, makanan ringan, warung nasi dan jasa toilet umum. Tidak adanya jasa parkir ini karena pihak pondok pesantren sudah menyediakan lahan parkir dan penjaganya. Kedua, interaksi sosial yang tampak adalah asosiatif. Interaksi ini terlihat dengan adanya kerja sama antar pedagang dalam pengadaan barang dagangan dan penentuan harga jual untuk barang dagangan yang sama. Bentuk asosiatif ini juga ditandai dengan adanya akomodasi yaitu sebuah penyelesaian masalah yang didasarkan atas kompromi, jasa penengah, jasa perantara, konsiliasi dan toleransi yang terjadi sekitar lingkungan pedagang. Bentuk asosiatif juga tampak adanya akulturasi atau asimilasi yang merupakan peleburan dari satu budaya dengan budaya lain, seperti banyaknya pedagang pendatang dari luar daerah Jombang yang akhirnya menetap dan mencoba peruntungan di lingkungan tersebut. Kata Kunci: Pedagang, Wisata Religi, Interaksi Sosial, Tebuiren
Melek-lah wahai pengusaha politik
No full textABSTRAK Kata Kunci : Politik-Pengusaha Sejak berdirinya Republik Indonesia, masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana masyarakat yang pluralisme dapat meningkatkan kehidupan ekonomi di samping membina kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Berkisar pada penyusunan suatu sistem politik, dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan nation building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindari timbulnya diktator yang bersifat perorangan, partai maupun militer. Sejak orde lama hingga sekarang, telah berlangsung hubungan antara Pengusaha dengan dunia politik bukanlah menjadi suatu relasi yang baru di negeri ini. Latar belakang masuknya pengusaha yang terjun ke ranah politik dapat dilihat dari profil singkat beberapa pengusaha yang mengisi jabatan dalam struktur kepengurusan partai dan menjadi anggota legislatif di DPRD. Bagi mereka yang bisa menempatkan diri (profesional) terhadap perannya (pengusaha/politikus) bukan menjadi sorotan penulis. Karena dalam ranah politik tentu mereka fokus pada peran di ranah politik. Pengusaha yang menjadi sorotan penulis ialah pihak pengusaha yang kurang bisa menempatkan dirinya dalam ranah politik sehingga melibatkan bentuk bisnis yang sedang dijalani. Pandangan masyarakat pun berbeda ketika mendengar bahwa partai politik (x) telah dikuasai beberapa pengusaha. Partai politik memainkan perannya sebagai penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah. Selain itu, juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian, perlulah kita melek-kan politik yang sesungguhnya dan mengembalikan ke tujuan awal atas apa yang menjadi fungsi dan peran yang kita miliki yaitu sebagai partisipan politik sejati. Seyogyanya, kita dapat menghapus anggapan masyarakat terhadap anggota partai politik yang cenderung dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, yaitu untuk menyelematkan dan mengembangkan kepentingan bisnis mereka. Dengan adanya melek politik ini, semoga dapat mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap apa yang di amanahkan pada mereka. Abstract When indonesian existed in the world, the main problem which faced is how to increase percapita people of pluralism in other hand they develop social and politic of democrative. Around on arranging a system of politic when the laeder is being quite strong to do nation building with citizen participation to avoid a dictator in according with personal, party or militer. When old orde goverment to now, indonesian have happened relationship between entrepreneur and politic. It’s not a new relationship in the state. We can see a profile of entrepenur whom become politicus filled position in stucture of party treatment and became legislative participate in DPRD. Politicus can be a profesional is no writter target because they focus on their figure in politic. Writer target is that entrepenur can’t become a profesional entrepenur. They can’t dissaciate between entrepenur and politic. Sometimes they involve their business with their politic to get some benefit. Society have different opinion when they listen that the entrepenur getting of best of some offices. Politic party start their figure as connection between who comman and certain be commened. In addition, it also have to function to tall and overspread goverment planning or foreign. So, we must certain that the real politic have a aim objective about the function and figure is that as true politic participate. obviously, we can disappear society opinion to politic party which have causes by economic is that to rescue and develop their importance business. With this resolution, the writter hopes that it can be bringing back the trusty of society to the real function of politic party