SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
859 research outputs found
Sort by
STUDI PEMIKIRAN SISTEM POLITIK GABRIEL A. ALMOND: PERAN MEDIA MASSA (PERS) DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA DI ERA REFORMASI
No full textABSTRAK Gumilang, Adhi . 2017. Studi Pemikiran Sistem Politik Gabriel A. Almond: Peran Media Massa (Pers) Dalam Sistem Politik Indonesia Di Era Reformasi. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Sri Untari, M.Si (2) Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si Kata kunci: media massa, pers, sistem politik, reformasi, demokrasi, komunikasi politik, kebijakan publik Di era reformasi, pers atau media massa muncul sebagai kekuatan politik. Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pasal 3 ayat 1). Seiring dengan perjalanan bangsa, peran lembaga pers mengalami perkembangan, yaitu memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi agenda kebijakan publik. Peran media massa juga menjadi opinion maker yang berguna untuk membangun isu-isu publik sebelum menjadi kebijakan publik. Berbicara kekuatan politik dan kebijakan publik, maka menarik apabila mengkaji kedua hal tersebut dengan menggunakan suatu model analisis teori sistem sebagai struktur dan fungsi yang dicetuskan oleh Gabriel A. Almond. Penggunan teori sistem politik Gabriel A. Alomond dipilih karena teori tersebut mengacu pada 3 (tiga) konsep dasar yaitu; (1) sistem; (2) struktur; dan (3) fungsi dan pendekatan struktural fungsional yang memungkinkan dapat diketahui peran-peran dan fungsi dari kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakanan jenis penelitian Library Research. Adapun yang dimaksud Library Research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dengan demikian penulisan karya ilmiah ini dilakukan berdasarkan hasil studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan teori sistem politik, sistem politik Indonesia, media massa, komunikasi politik, demokrasi, dan kebijakan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam teori sistem politik Gabriel Abraham Almond, media massa memiliki peran sebagai; (1) alat sosialisasi politik; (2) komunikasi politik; dan (3) pengawasan peraturan. Kesemuanya itu masuk ke dalam fungsi input, konversi, dan output. Akan tetapi media massa juga memiliki beberapa hal yang berlainan yaitu antara mengikuti kehendak elit politik, atau bertindak independen dan profesional. Adapun secara menyeluruh, dalam penelitian ini menghasilkan 3 (tiga kesimpulan). Pertama, kesatuan dan keutuhan analisis teori sistem poltik Gabriel Abraham Almond mengacu pada 3 (tiga) dasar konsep yaitu; (1) sistem; (2) struktur; dan (3) fungsi. Kedua, secara umum media massa memiliki peran sebagai media informasi, media hiburan, sarana pendidikan, kontrol sosial, dan lembaga ii ekonomi. Ketiga, apabila dianalisis berdasarkan teori sistem politik Gabriel Abraham Almond, media massa memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu sebagai komunikasi politik, sosialiasi politik, dan pengawas kebijakan atau kontrol sosial. Selain itu media massa dalam contoh kasus KPK vs Polri memiliki peran sebagai penggiring agenda publik yang pada akhirnya membentuk opini publik. Media massa juga melaksanakan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan fungsi kolerasi yaitu menghubungkan suatu peristiwa yang diberitakan melalui media kepada khalayak atau publik. Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah penerapan etika komunikasi karena etika komunikasi bertujuan untuk menjamin hak berkomunikasi di ruang publik dan hak akan informasi yang benar. Selain itu, etika komunikasi akan memecahkan dilema antara kebebasan berkespresi dan tanggung jawab media sebagai instansi pelayanan publik. Untuk mewujudkan itu semua, yang harus dilakukan adalah adanya komunikasi sinergis antara masyarakat, media massa, dan pemerintahan
Pesan Moral dalam Anime Shigatsu Wa Kimi no Uso
No full text Sholehuddin, Mochammad. 2018.Pesan Moral dalam Anime Shigatsu Wa Kimi no Uso. Skripsi,Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1)Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd, M.Si, (2) Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum
PROGAM PENINGKATAN NASIONALISME DI SMA NEGERI 1 NGANJUK
No full textRINGKASAN Progam peningkatan nasionalisme adalah upaya yang digunakan untuk meningkatkan nasionalisme pada generasi muda, agar lebih mencintai bangsa Indonesia dan menjadi penerus bangsa yang akan membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Progam yang digunakan untuk meningkatkan nasionalisme pada generasi muda salah satunya ada di sekolah yaitu di SMA Negeri 1 Nganjuk, dari progam yang ada di sekolah progam tersebut digunakan acuan dalam meningkatkan nasionalisme pada generasi muda. Pelaksananaya dilaksanakan oleh seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Nganjuk. Pelaksanaan progam tersebut berlangsung di lingkungan sekolah dan dimasukan dalam progam akademik dan progam non akademik. Siswa melaksanakan progam tersebut dengan fasilitas yang ada di sekolah untuk kebutuhan, bakat minat dan kreativitas yang dimiliki siswa untuk dikembangkan dalam sikap nasionalisme yang dimiliki setiap individu
UPAYA REKONSILIASI PEMERINTAH TERHADAP PARA PELAKU DAN KORBAN KASUS PELANGGARAN HAM
No full textRINGKASAN Pelanggaran HAM berat di Indonesia sudah sangat memperhatinkan.Bangsa Indonesia menghargai dan memberikan kebebasan yang sama kepada setiap warganya untuk menerapkan HAM selama kebebasan itu tidak menggangu orang lain.Karna Indonesia itu terkenal dengan negara penegak hukum yang perlahan mulai pudar,karna banyak faktor yang menyebabkan pudarnya penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam penegakan HAM.Departemen hukum dan HAM, aparat penegak hukum, lembaga Rekonsiliasi, lembaga/ komisi HAM (KOMNASHAM) adalah semua pihak yang harus bertanggung jawab.Dilema antara pengakuan keberadan HAM saat ini menjadi permasalahan yang menjadi faktor masalah yang berlarut-larut. Kata Kunci : hak asasi manusia, penegak hukum, pengakua
SOLUSI MASALAH KONDISI LINGKUNGAN DALAM PROSES BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
No full textRINGKASAN Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalahkondisi lingkungan dalam proses belajar dan pembelajaran. Solusi tersebut adalah dengan menggunakan metode Quantum Teaching. Metode ini merupakan cara menciptakan lingkungan belajar yang efektif,yaitu dengan menggunakan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Hasil akhir dari metode Quantum Teaching ini adalah siswa dapat menikmati dan melupakan segala masalah kondisi lingkungan yang mengganggu dalam proses belajar dan pembelajaran. Kata kunci: solusi, masalah, kondisi lingkungan, proses, belajar dan pembelajara
PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN SEBAGAI SOLUSI PENGANGGURAN DI INDONESIA
No full textRINGKASAN Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Solusi tersebut adalah pencanangan program wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah. Program ini adalah sebuah program pendidikan yang harus diikuti oleh WNI atas tanggung jawab pemerintah. Hasil akhir dari program wajib belajar 12 tahun ini adalah pengurangan angka mengangguran dan negara sejahtera
PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN SEBAGAI SOLUSI PENGANGGURAN DI INDONESIA
No full textRINGKASAN Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Solusi tersebut adalah pencanangan program wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah. Program ini adalah sebuah program pendidikan yang harus diikuti oleh WNI atas tanggung jawab pemerintah. Hasil akhir dari program wajib belajar 12 tahun ini adalah pengurangan angka mengangguran dan negara sejahtera
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN GURAH, KABUPATEN KEDIRI
No full textRINGKASAN Kinerja merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Terlaksananya pembangunan nasional tidak akan pernah lepas dari kinerja seorang pegawai dalam mensukseskan pembangunan tersebut. Kinerja yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku disuatu organisasi akan mendukung tercapainya pembangunan nasional. Kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Gurah sudah baik, yang dilihat dari pemberian pelayanan yang cepat dan ramah. Kendala yang ada di Kecamatan Gurah berupa sumber daya manusia yang berbeda, serta terkendala sarana dan prasarana. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Gurah yaitu dengan mengadakan pembinaan dan workshop untuk aparatur pemerintah serta mengajukan kepemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana
PERAN MASYARAKAT ALUN-ALUN DAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENANGANI PENGEMIS DI KAWASAN MASJID AGUNG JAMI’ KOTA MALANG
No full textRINGKASAN ABSTRAK : Pada era modernisasi ini mengemis dianggap sebagai profesi pekerjaan bagi beberapa masyarakat Indonesia karena dengan mengemis para pengemis ini dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus mengeluarkan modal ataupun jasa yang bisa ditawarkan. Tentu hal ini menjadi suatu penyimpangan sosial karena masyarakat yang berprofesi sebagai pengemis menganggap mendapatkan penghasilan dengan cepat tanpa bekerja merupakan hal yang wajar atau baik. Para pengemis tersebut memiliki berbagai strategi dalam mendapatkan penghasilan dengan mudah seperti ibu-ibu yang membawa anaknya yang masih dibawah umur dan berdiri di pinggir jalan atau didekat lampu lalu lintas menunggu pengemudi kendaraan yang merasa iba dan memberikan uang kepada mereka. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis disebutkan bahwa pengemis tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) untuk mengetahui peran masyarakat Alun-Alun Kota Malang dalam menangani pengemis di Masjid Agung Jami’ Kota Malang, (2) untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Malang dalam menangani pengemis di Masjid Agung Jami’ Kota Malang, (3) untuk mengetahui bentuk pelaksanaan penanganan pengemis yang dilakukan Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan Prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam langsung ke lapangan dan studi dokumentasi dilapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Peran masyarakat Alun-Alaun Kota Malang dalam menangani pengemis di sekitar Masjid Agung Jami’ Kota Malang dilakukan secara tidak langsung atau secara tidak sadar dilakukan oleh beberapa masyarakat. Diantaranya pemasangan tulisan oleh beberapa pemilik took di sekitar Masjid Agung Jami’ dan Alun-Alun untuk menentukan hari mereke bersedia menerima pengemis. Peran kedua sering nya para pengunjung Masjid Agung Jami’ dalam memberi sebuah makanan pada Hari Jum’at membuat pada hari lain pengemis tidak ada yang berkeliaran di depan Masjid Agung Jami’ sehingga mempermudah Satuan Pamong Praja dalam menangkapnya. (2) Peran Pemerintah Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Malang dan Polisi Satuan Pamong Praja Kota Malang dengan tiga strategi penanganan yaitu usaha preventif, represif, dam rehabilitatif. (3) Bentuk pelaksanaan penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang terfokus pada tata urutan dan pelaksanaan tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian antara lain (1)Peran masyarakat yang minim hendaknya dilakukan secara maksimal dengan bantuan dari Pemerintah Kota Malang. (2) Perlu adanya penyuluhan dan penghalauan pengemis yang lebih sering dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan melibatkan masyarakat Kata kunci: peran, penanganan, pengemi
PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA PESERTA DIDIKSEKOLAH BHINNEKA TUNGGAL IKA DI DUSUN BLENDONGAN DESA SIDOLUHUR KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
No full textABSTRAK Zammastiningrum, Riski Aulia. 2018. Penanaman Nilai-Nilai Pancasila pada Peserta Didik Sekolah Bhinneka Tunggal Ika di Dusun Blendongan Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Pembimbing: (I) Rusdianto Umar,S.H,M.Hum. (II) Dr. H. A. Rosyid Al Atok, M.Pd,M.H. Kata Kunci :Pancasila, Pendidikan non formal, Anak Usia Dini, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang dijadikan pedoman bagi warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya dihafalkan, namun juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perlunya pembiasaan sejak dini agar nilai- nilai Pancasila dapat tertanam dalam generasi muda sebagai tunas bangsa. Salah satu jalannya adalah melalui pendidikan non formal seperti yang dijalankan pada Sekolah Bhinneka Tunggal Ika. Sekolah yang sudah berjalan 8 bulan ini memiliki tujuan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila pada anak-anak usia dini yang berada di Dusun Blendongan. Penelitian ini dilaksnakan dengan tujuan untuk mengetahui (1) nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan pada peserta didik di SekolahBhinneka Tunggal Ika; (2) Penanaman nilai-nilai Pancasila pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika; (3) Faktor pendukung dan penghambat penanaman nilai-nilai Pancasila pada pesertadidik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika; (4) upaya dalam menanggulangi faktor penghambat dalam penanaman nilai-nilai Pancasila pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam kepada para narasumber, observasi langsung, dokumentasi ke lokasi penelitian dan tinjauan literatur. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber Hasil penelitian diketahui : (1) Nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu : memperkenalkan dengan agama, berperilaku sopan, mengetahui hakdankewajiban, mengenal teman sekelas, hidup toleran, memperkenalkan dengan lingkungan sekitar, memperkenalkan dengan Indonesia, mengajarkan hidup damai, berdemokrasi, saling membantu dan berperilaku adil; (2) Penanaman nilai-nilai Pancasila pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika adalah dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, bersalaman dengan pengajar, membebaskan peserta didik memilih bangku, menyelesaikan tugas, mengantri saat pulang dan praktikum, membuat prakarya kolase Garuda Pancasila dan bendera Merah Putih, permainan kerjasama, dan hidup rukun dengan temannya, merayakan HUT RI ke-73, partisipasi dalam proses pembelajaran, menolong temannya yang kesulitan dan memperlaukan peserta didik dengan adil; (3) Faktor pendukung dan penghambat penanaman nilai-nilai Pancasila pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari sumber daya manusia, fasilitas belajar, peserta didik, masyarakat, materi pembelajaran, dan pembelajaran yang kurang maksimal; (4) upaya menaggulangi factor penghambat dalam penanaman nilai-nilai Pancasila pada peserta didik di Sekolah Bhinneka Tungal Ika adalah berasal dari pengurus Sekolah Bhinneka Tunggal Ika yang mencarikan pengajar tetap, menambah beberapa fasilitas, membuka kelas prakarya untuk anak-anak baru, membatasi waktu belajar (pukul 08.00 – 10.00 WIB), mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, danmembuatpersiapanmaterisertadariKepalaDusunBlendongan yang selalu siap sedia apabila diperlukan bantuan untuk Sekolah Bhinneka Tunggal Ika. Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian antara lain adalah :kepada pengurus dan pengajar Sekolah Bhinneka Tunggal Ika agar segera mencantumkan nama Sekolah Bhinneka Tunggal Ika kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, kepada masyaraka tsekitar disarankan agar ikut berpartisipasi untuk keperluan di SekolahBhinneka Tunggal Ika, dan kepada Kepala Dusun Blendongan untuk mengadakan pembahasan lanjutan mengenai Sekolah Bhinneka Tunggal Ika.Untuk Program Studi PPKn disarankan untuk menjadikan Sekolah Bhinneka Tunggal Ika sebagai sekolah binaan, dan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti tentang perkembangan Sekolah Bhinneka Tunggal Ika