SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
859 research outputs found
Sort by
STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO SEBAGAI CARA UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA DALAM PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
No full textAbstrakPada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi untuk menggali kreativitas siswa dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). Solusinya yakni dengan pembelajaran berbasis portofolio, pembelajaran berbasis portofolio yang digunakan dalam pelajaran PKn merupakan pembelajaran yang mengkaji suatu masalah tentang kebijakan pemerintah yang ada di lingkungannya. Kemudian kelompok akan mendiskusikan masalah kebijakan yang ada. Pembelajaran ini dapat mengajak siswa supaya lebih aktif lagi dalam pelajaran PKn dan lebih kreatif dalam membuat tugas dengan cara bekerjasama, menyelesaikan masalah, dan bagaimana menyajikan penayangan supaya menarik. Sehingga siswa menjadi tahu betapa pentingnya partisipasi warga negara.Kata kunci : pembelajaran portofolio, kreativitas, pendidikan kewarganegaraan
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KELURAHAN GULOMANTUNG KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK
No full textKUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KELURAHAN GULOMANTUNG KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIKIka Rakhmah Wati Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor [email protected] AbstrakSalah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa dan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu saja dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa, manusia. Apabila layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak berkualitas. Sebagai upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas pemerintah mengeluarkan Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman pelayanan publik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Jenis pelayanan publik yang disediakan oleh Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; (2) Kualitas pelayanan publik dibidang administrasi surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; (3) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan publik bidang administrasi surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Ada 3 jenis pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Gulomantung, yakni pelayanan administrati, pelayanan barang dan pelayanan jasa (2) Kualitas pelayanan publik dibidang administrasi surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sudah menerapkan dimensi Tangibel,Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty beserta indikatornya. Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, antara lain kejelasan dalam pelayanan publik(kejelasan pegawai), kemampuan dalam menggunakan alat bantu pelayanan, mendahulukan kepentingan pengguna layanan yang datang dan keramahan pegawai (3) Faktor pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik adalah semangat antar pegawai, adanya rapat koordinasi rutin bulanan sebagai evaluasi kinerja, kesadaran diri pegawai dalam melakukan pelayanan, adanya program peningkatan sumber daya dan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Gulomantung adalah kurangnya pegawai pelayanan, terbatasnya sumber daya pegawai, dan kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pelayanan publik.Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran diantaranya (1) Bagi pemerintah Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik perlu memberikan pelatihan kepada pegawaiyang belum mampu untuk mengoperasikan alat bantuyang tersedia dalam proses pelayanan. Selain itu, penambahan pegawai juga perlukan guna memaksimalkan pelayanan yang diberikan. Perilaku pegawai juga harus tetap mendapatkan perhatian dan pengawasan agar tidak menyalahi aturan yang berlaku sehingga dapat menjadikan nilai yang kurang baik dari masyarakat dan menumbuhkan citra buruk bagi instansi; (2) Bagi masyarakat Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagai pengguna layanan maupun penerima pelayanan sebaiknya berpartisipasi dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar proses pelayanan publik dapat berjalan dengan tepat dan baik. SUMARRYOne of the fundamental duty of the goverment is giving the services. Public services is the fulfillment of the wishes and needs of the society for goods, services, and administration based on the aplicable laws and regulations and of course with the goal of improving their prosperity. Each citizen has the same right to get the qualified public services. The quality of the service itself constitute a certain condition in which there is a dynamic connection between the giver and also the receiver of the services, whether it is a service or even a human. If the services given have been appropriate with the wishes of the user services, so it can be said that those services are the great and qualified services. On the contrary, if the services given are not appropriate with the user services’ wishes, so it can be said that those are kinds of unqualified services. The goverment issued a Ministerial Dercree on the utilization of personnel country Number 63 of 2003concerning about public services guideliness as the effort to create the qualitied public services.The objectives of this research are to identify (1) The types of public services which are served on Gulomantung Village, Kebomas District, Gresik Regency; (2) The quality of public services in the field of incapacity certificate administration given by Gulomantung Village goverment, Kebomas District, Gresik Regency; (3) The supporting and inhibiting factors of the realization of public services in the field of incapacity certificate administration in Gulomantung Village, Kebomas District, Gresik Regency.This research used descriptive qualitative method. The research which is used descriptive qualitative method is a kind of research which has purposes to illustrate and also describe an event or phenomena that happens in the field and also provide the systematic, factual, and accurate data which is concerning with the facts or phenomena which happens in the field. The data was collected by doing observation, interview, and also documentation. The researcher used triangulation on the source and also technique to make sure the validity of the data used in the research. The process of analyzing the data was done by using three components , i.e. data reduction, data presentation, and drawing a conclusion.The result of the research showed that (1) there were 3 kinds of services which were given by Gulomantung Village goverment, i.e. administration service, goods service, and the service itself (2) The quality of public services in the field of incapacity certificate administration which were given by Gulomantung Village goverment, Kebomas District, Gresik Regency has appled the dimension of Tangibel, Realibility, Responsiveness, Assurance and Empathy within their indicators. Nevertheless, there were several indicators that have not worked as what the society wants such as the clarity of the public services (the clarity of the employee), the ability to use the service aids, prioritize the interest of the service users who just come up and also the hospitality of the employee (3) The supporting factors of the public services application in Gulomantung Village, Kebomas District, Gresik Regency were the enthusiasm among the employee, the existence of a routine monthly coordination meeting as the work evaluation, the self-awareness of the employee whenever giving services, the existence of a program which focuss in increasing the natural resources, and also the complete facilities and infrastructures. Whereas, the one that inhibits the implementation of public services in Gulomantung Village were the lack of service employees, the limitation of the employee resources, and also the lack of public-awareness into public services. Based on this research, the researcher provided suggestions including (1) For the government of the Gulomantung Village, Kebomas District, Gresik District, it was necessary to provide training to employees who had not been able to operate the tools available in the service process. In addition, additional employees also need to maximize the services provided. Employee behavior must also continue to get attention and supervision so as not to violate the applicable rules so that it can make the values that are not good from the community and foster a bad image for the agency; (2) For the people of Gulomantung Village, Kebomas District, Gresik Regency, as service users and service recipients, they should participate in assessing the performance of public service delivery so that the public service process can run properly and properly PENDAHULUANPelayanan pada dasarnya merupakan tugas pokok yang mendasar seluruh aparatur negara yang sejatinya adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas pokok ini secara nyata tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia 4 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai aparatur negara pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan pelayanan publik bagi semua masyarakat sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Mindarti (2016) Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak wara negaranya. Untuk memenuhi hak tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satunya dalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Dengan adanya pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut suatu instansi pemerintahan dan lembaga pemerintahan diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik sesuai harapan masyarakat. Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa, manusia. Apabila layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak berkualitas. Kelurahan merupakan unit pelaksana administratif pemerintah dibawah kecamatan yang setingkat dengan desa. . Dalam urusan administratif, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan suatu otonomi daerah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti pada pertengahan bulan Desember di Kantor Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, peneliti menemukan masalah terkait belum maksimalnya pelayanan publik yang diberikan oleh para petugas pelayanan publik yang ada di Kelurahan Gulomantung.Masalah pertama, terkait jangka waktu pelayanan ketika masyarakat mengurus surat keterangan kurang mampu. Masyarakat menyampaikan proses pembuatan surat keterangan kurang mampu tidak sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya yaitu satu hari. Masalah Kedua terkait keramahan pegawai. Banyak masyarakat dilingkungan Kelurahan Gulomantung yang mengeluhkan tidak ramahnya pegawai di kantor kelurahan. Dan yang terakhir mengenai sarana yang masih kurang, misalnya kursi yang berada didalam ruang tunggu pelayanan jumlahnya sangatlah terbatas, yakni hanya terdapat 1 kursi saja, lalu papan petunjuk yang memuat syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengurusan surat-surat administrasi kependudukan juga tidak terlihat dalam kantor Kelurahan Gulomantung. Berdasarkan beberapa uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. METODE PENELITIANPenelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali fakta mengenai kualitas pelayanan publik pada pemerintah Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilaksanakan di Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Gulomantung yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono Gang 14 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. No Telp Telepon (031)3982309. Salah satu hal yang dipertimbangan saat memilih masalah dalam penelitian ialah ketersediaan sumber data. Menurut Arikunto (2010:172) yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data adalah informasi atau perihal yang diperoleh dari kenyataan yang ada dan berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat serta keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Sumber data digunakan dalam penelitian kualitatif adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yakni wawancara dan observasi dan data sekunder yakni dokumentasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Sebelum peneliti melakukan proses pengumpulan data perlulah dipikirkan terlebih dahulu dari mana sumber data tersebut diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari subjek penelitian. Pada penelitian mengenai “Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kelurahan Gulomantung Kecamatan Keboms Kabupaten Gresik” yang dijadikan sebagai subjek untuk memperoleh data yang dibutuhkan yaitu Lurah Gulomantung, pegawai di Kantor Kelurahan Gulomantung dan tiga dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Dari masyarakat diambil tiga karena data sudah jenuh atau data sudah lengkap dan sesuai. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu wawancara dengan membawa pedoman wawancara, observasi dengan membawa pedoman observasi dan datang lansung ke kelurahan serta dokumentasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) reduksi data; 2) penyajian data, dan 3) menarik kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. HASIL PENELITIANBerdasarkan data yang diperoleh maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:1). Gambaran Umum Tempat PenelitianKelurahan Gulomantung merupakan salah satu kelurahan dari 21 kelurahan yang berada dalam lingkup Kecamatan Kebomas yang beralamatkan di Jalan Mayjend Sungkono GG 14 B Gulomantung, Kebomas, Gresik, Telepon (031)3982309. Kelurahan Gulomantung mempunyai luas wilayah 174,62 Ha dengan batas wilayah :Sebelah Utara = Desa Sekar Kurung Kelurahan SidomuktiSebelah Barat = Desa Sekar Kurung Kelurahan PrambanganSebelah Timur = Desa Segoromadu Kelurahan NgargosariSebelah Selatan = Kali LamongVisi dari Kelurahan Gulomantung adalah utama dalam belajanan, tertib dan aman, serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di Kelurahan Gulomantung. Sedangkan yang menjadi misi di Kelurahan Gulomantung adalah sebagai berikut:a) mengutamakan dan memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;b) tertib dan aman artinya sebagai perangkat daerah yang memiliki wilayah wajib menciptakan situasi masyarakat yang kondusif tertib dalam aturan dan aman dalam melaksanakan tugas;c) perilaku hidup bersih dan sehat adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dalam hal kesehatan dan berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan di masyarakat.Susunan organisasi pemerintahan Kelurahan Gulomantung terdiri dari :a) Lurah b) Sekretaris c) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan d) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban e) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat f) Kepala Seksi Pemerintahan g) Pelaksana KewilayahanKelurahan gulomantung mempunyai 7 (tujuh) Dusun dengan 10 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW).2). Pelayanan publik yang ada di Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten GresikPelayanan publik pada dasarnya adalah bentuk pelayanan di sektor umum yang diberikan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan segala ketentuan untuk memperoleh layanan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menyebutkan ada 3 jenis pelayanan publik yang disediakan oleh Kelurahan Gulomantung. Yakni pelayanan administrasi, barang dan jasa. Untuk administrasi ada surat kematian,surat lahir,surat riwayat tanah, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha, surat keterangan domisili, surat keterangan domisili usaha, surat keterangan tidak mampu dan surat hibah. Untuk pelayanan barang ada raskin yang berubah nama menjadi rastra dan ada juga program bantuan langsung tunai dan untuk pelayanan jasa ada penyalur kredit usaha rakyat.3). Kualitas pelayanan publik di bidang administrasi surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten GresikKualitas adalah tolak ukur yang terkait dengan kemapuan, skill, kecerdasan dan lain-lain. Kualitas yaitu menyangkut mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya) suatu hal yang akan dinilai. Guna mengetahui kualitas pelayanan publik di Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik saat ini, penulis menggunakan dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml Berry dan Parasuraman yaitu bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiviness), jaminan (Assurance) serta empati (emphaty.a) Bukti Fisik Dimensi Tangible yaitu Bukti Langsung (tangible) merupakan penampilan fasilitas fisik, penampilan personal, peralatan pelayanan dan media komunikasi pelayanan. Untuk mengukur dimensi tangible dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik dibidang administrasi surat keterangan tidak mampu Kelurahan Gulomantung, peneliti menggunakan indikator sebagai berikut a) Kenyamanan tempat dan penampilan pegawai dalam melakukan pelayanan; b) Kemudahan dalam proses pelayanan; c) Kelengkapan sarana dan prasarana; d) Keserdahanaan alam memberikan pelayanan publik; e) Kejelasan dalam melakukan pelayanan publik. Dari semua indikator diatas ada 1 indikator yang dinilai kurang sesuai dengan harapan masyarakat yakni mengenai kejelasan dalam melakukan pelayanan publik. Kejelasan tersebut terletak pada kehadiran pegawai di kantor kelurahan. Hasil wawancara dengan pengguna layanan yakni Nur hasanah juga mengatakan “iya ini mbak masalahnya, kadang saya kesini pegawainya itu tidak ada jadi harus menunggu dulu, kadang juga sudah menunggu eh tiba-tiba telpon tidak bisa hadir jadi ya harus balik, yang seperti itu saya minta supaya diperbaiki, sebab bisa mengecewakan masyarakat” (Wawancara, 6 Desember 2018)Bu Endang selaku pegawai di Kelurahan Gulomantung menjelaskan bahwa: “itu tergantung kepentingan mbak, saya tidak mungkin meninggalkan kantor kalau tidak ada undangan, kalau sebentar saya meminta masyarakat untuk menunggu tapi kalau lama ya saya meminta masyarakat untuk kembali datang keesokan harinya, mungkin itu membuat masyarakat kecewa, tapi bagaimana lagi keadannya ya begini”(Wawancara, 6 Desember 2018)Meskipun ketidakpastian ada atau tidaknya pegawai adalah faktor utama yang membuat penilaian masyarakat kecil atas indikator ini. Pegawai di kantor Kelurahan Gulomantung senantiasa diharapkan tetap profesionalisme dalam melakukan pelayanan publik.b) KehandalanSuatu pelayanan yang baik dan berkualitas perlu memiliki kehandalan dan profesionalisme dalam memberikan suatu jasa dengan segera, akurat dan memuaskan. Kehandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan. Untuk mengukur dimensi reliability dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di bidang administrasi surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh Kelurahan Gulomantung, peneliti menggunakan indikator sebagai berikut: a) Kecermatan dan kemampuan pegawai dalam memberikan produk pelayanan dengan benar dan tepat; b) Kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu pelayanan. Dari 2 Indikator diatas satu indikator telah sesuai dengan harapan masyarakat dan yang satu belum memenuhi harapan masyarakat. Indikator yang telah sesuai dengan harapan masyarakat adalah kecermatan dan kemampuan pegawai dalam memberikan produk pelayanan. Kecermatan itu diungkapkan oleh Hartini selaku pengguna layanan menuturkan bahwa:“Pegawai disini sudah cermat. Selama saya mengurus keperluan belum pernah menemukan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai pelayanan. Salah sedikit itu masih lumrah manusiawi, mungkin saja ngantuk, tapi kalau yang benar-benar fatal sepertinya tidak pernah”(Wawancara, 6 Desember 2018)Selain Hartini, Ahmad Sarif juga mengatakan hal yang sama mengenai kecermatan dan ketepatan produk yang di
Penerapan Pendidikan Pancasila Untuk Menciptakan Generasi Anti Terorisme
No full textPenerapan Pendidikan Pancasila Untuk Menciptakan Generasi Anti TerorismeRadita Dwi Rara Santi Universitas Negeri MalangEmail: [email protected]: Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah terorisme yang ada dalam generasi muda. Solusi tersebut adalah dengan menerapkan Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila pada umumnya diajarkan di sekolah secara menyeluruh. Hasil akhir dari Pendidikan Pancasila ini adalah pemahaman mengenai pentingnya Pendidikan Pancasila untuk mengatasi penyebaran aksi terorisme dalam lingkup generasi muda yang ada di Indonesia. PENDAHULUANKeadaan di Indonesia saat ini sedang terganggu dengan semakin maraknya tindak kriminal yang meresahkan bagi masyarakat dan negara. Salah satu tindak kriminal itu adalah adanya aksi terorisme. Viva.co.id (6 Maret 2015) melansir bahwa sebanyak 950 orang terlibat dalam terorisme di Indonesia dalam 14 tahun terakhir. Sebanyak 96 orang meninggal di tempat kejadian perkara, 12 orang merupakan pelaku bom bunuh diri, 3 orang telah dieksekusi mati, dan 74 orang dikembalikan karena bukti-bukti yang dimiliki belum lengkap. Selain itu, sebanyak 19 orang masih dalam proses penyidikan, dan 17 orang sudah dalam proses sidang. Adanya berbagai konflik yang terjadi di masyarakat menjadikan aksi terorisme semakin bertambah dari tahun ke tahun.Menurut Knet Lyne Out (dalam Wibisono, 2012), “terorisme ialah sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material”. Sedangkan Ezzat A. Fattah (dalam Hakim, 2004) menerangkan bahwa teror berasal dari bahasa latin “terrere” yang berarti tindakan untuk membuat orang lain merasa takut. Maka terorisme yang terjadi merupakan suatu aksi yang mempengaruhi psikologis masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mau bergabung dengan para teroris untuk melancarkan aksinya. Adapun ciri-ciri dari terorisme menurut Amalya (dalam Hakim, 2004) antara lain: (1) terorisme menggunakan kekerasan dan ancaman; (2) pelakunya meliputi kaum revolusioner ataupun pejahat politik ang dapat beroperasi sendiri maupun kelompok dan dapat bermotif pribadi atau kelompok; (3) kegiatan terorisme ditujukan pada pemerintahan kelompok, klas, atau partai politik tertentu.Adanya aksi terorisme membuat tatanan kehidupan masyarakat terutama di Indonesia menjadi terganggu. Masyarakat menjadi resah dan merasa tidak aman. Sementara itu, terorisme terjadi karena adanya beberapa aspek yang meliputi: (1) adnaya konflik etnis dari masyarakat yang multikultural; (2) adanya konflik agama baik itu yang terjadi sesama agama maupun antar agama; (3) adanya konflik ideologis karena dalam beberapa kelompok tidak mau menerima ideologi yang ada di negaranya; dan (4) adanya indikator kemiskinan menjadikan seseorang nekat melakukan aksi terorisme. Apabila tidak ada upaya yang nyata untuk menghilangkan terorisme, maka tindakan terorisme akan semakin meningkat dan akan menimbulkan dampak yang luar biasa dalam suatu negara. Dampak tersebut dapat berupa rusaknya sendi-sendi politik dalam suatu negara. Selain berdampak pada tatanan perplitika, aksi terorisme juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat menajdi tertekan, merasa tidak aman dan merasa khawatir. Selain mengganggu psikis dari masyarakat, terorisme juga mengganggu kehidupan ekonomi serta mengikis nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Terorisme yang mengatasnamakan agama dalam menjalankan aksinya akan membuat agama menjadi bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan.Diperlukan adanya upaya untuk mengatasi permasalahan tentang terorisme ini, baik itu upaya dari pemerintah maupun dari masyarakat. Aksi terorisme dikhawatirkan akan menjalar pada generasi muda bangsa. Untuk menciptakan generasi muda anti terorisme diperlukan penerapan Pendidikan Pancasila sejak usia dini. Dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Pendidikan Pancasila perlu dipelajari, dihayati, dan diterapkan bagi para generasi muda agar tidak terjerumus dalam aksi terorisme. Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas mengenai penerapan Pendidikan Pancasila untuk menciptakan generasi anti terorisme. BAHASANPada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai (1) konsep dasar Pendidikan Pancasila, (2) Langkah-langkah penerapan Pendidikan Pancasila, serta (3) kelebihan dan kekurangan Pendidikan Pancasila.1. Konsep Dasar Pendidikan PancasilaPancasila merupakan suatu identitas Negara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Hakim (2016) fungsi-fungsi Pancasila, antara lain: (1) sebagai kepribadian Bangsa Indonesia, Pancasila merupakan sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan Bangsa Indonesia yang bersifat khas yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain; (2) sebagai jiwa dan moral Bangsa Indonesia, artinya Pancasila merupakan jiwanya Bangsa Indonesia, (3) sebagai perjanjian luhur, maksudnya Pancasila merupakan hasil perjanjian dari wakil-wakil rakyat yang mengesahkan perjanjian; (4) sebagai falsafah yang mempersatukan Bangsa Indonesia, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sarana yang ‘ampuh’ untuk mempersatukan Bangsa Indonesia; dan (5) sebagai ideology Negara dan bangsa Indonesia, maksudnya Pancasila itu merupakan prinsip yang mengantarkan bangsa Indonesia dalam mengerjar cita-cita nasionalnya.Pendidikan Pancasila merupakan suatu pendidikan nilai-nilai yang digunakan untuk membentuk perilaku yang positif pada diri manusia agar segala tindakannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Setijo, 2006). Pada dasarnya segala perilaku manusia sebagai warga negara Indonesia harus berpedoman terhadap Pancasila karena Pancasila merupakan dasar negara bangsa yang telah sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam bermasyarakat.Di zaman yang telah modern ini, Pendidikan Pancasila diajarkan untuk membuat generasi muda tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kaelan (2010) menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki hal-hal sebagai berikut: (1) memiliki kemampuan mengambil sikap penuh tanggungjawab sesuai hati nurani; (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah dan memecahkannya demi tercapai kesejahteraan; (3) mengenali perubahan dan perkembangan teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan; serta (4) memiliki kemampuan memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa agar tercipta persatuan di Indonesia. Dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/KEP/2003, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila menitikberatkan pada pembentukan moral yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendukung perilaku kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama dan menyatukan perbedaan pemikiran yang digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui Pendidikan Pancasila generasi muda dapat memecahkan permasalahan dengan berpedoman kepada Pancasila, sehingga solusi yang ada tidak akan menyimpang dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.2. Langkah-langkah Penerapan Pendidikan PancasilaSaat ini telah banyak upaya yang dilakukan untuk memerangi aksi terorisme. Upaya-upaya tersebut mulai dari sosialisasi terhadap bahaya terorisme hingga adanya badan untuk menangkap para teroris. Namun upaya yang telah dilakukan tersebut dalam kenyataannya belum mampu mengatasi terorisme secara maksimal. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan tidak langsung berkenaan dengan individu. Oleh karena itulah diperlukan Pendidikan Pancasila yang mampu memproteksi diri dari aksi terorisme. Langkah-langkah penerapan Pendidikan Pancasila ini dijabarkan secara rinci sebagai berikut:a. Langkah Pemberian PengetahuanPemberian pengetahuan berarti memberikan pengetahuan secara lengkap tentang Pancasila yang akan digunakan untuk membendung aksi terorisme di kalangan generasi muda. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang digunakan sebagai patokan dalam bertindak bagi tiap individu. Pancasila merupakan ideologi yang telah baik dan benar untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Kaelan sebagaimana dikutip oleh Wiyono (2013) melakukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila sebagai dasar kehidupan bersama bangsa Indonesia adalah merupakan suatu imperative yuridis dan imperative politis. Karena dalam kehidupan kenegaraan, pancasila adalah dasar filsafat Negara baik secara yuridis maupun secara politis. Penerapan pendidikan mengenai Pancasila ini dapat dilakukan dalam lembaga formal seperti sekolah yang diberikan melalui mata pelajaran PPKn.Secara khusus tujuan mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah antara lain: (1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial; (2) memiliki pemahaman yang utuh mengenai UUD NRI 1945; (3) berfikir kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki patriotisme yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta (4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggungjawab sebagai warga negara Indonesia.b. Langkah Pemberian PengetahuanDalam suatu sekolah, pengimplementasian Pendidikan Pancasila yang dapat dilakuakan adalah dengan menggunakan metode diskusi yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu: (1) membentuk kelompok diskusi; (2) menentukan permasalahan, serta (3) melaksanakan diskusi. Membentuk kelompok diskusi maksudnya ialah dalam setiap kelas dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk nantinya mendiskusikan permasalahan yang berkenaan dengan topik Pancasila.Langkah yang dilakukan setelah membentuk kelompok diskusi adalah dengan menentukan permasalahan. Permasalahan yang akan didiskusikan berkenaan dengan Pancasila , misalnya saja mengenai kasus terorisme yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.Langkah ketiga yaitu melaksanakan diskusi. Pelaksanaan diskusi dilaksanakan sesuai permasalahan yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. Masing-masing diharuskan memberikan opini terhadap permasalahan tersebut dan menganalisis mengenai permasalahan terorisme yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu.c. Langkah EvaluasiEvaluasi ini diartikan sebagai review atau penilaian terhadap kegiatan diskusi yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. Dalam melakukan evaluasi dilakukan dengan memberi penilaian terhadap pemahaman menganalisa permasalahan terorisme. Selain itu juga memberikan pemahaman untuk menghindari aksi terorisme dengan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila.3. Kelebihan dan Kekurangan Nilai Nilai PancasilaMarcomm.binu.ac.id (2015) melansir bahwa Pendidikan Pancasila memiliki kelebihan, antara lain: (1) Pendidikan Pancasila digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan metode dan evaluasi pembelajaran; (2) membangun kesadaran generasi muda terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara; serta (3) membangun generasi muda yang demokratis dan terdidik sesuai nilai-nilai Pancasila. Melalui Pendidikan Pancasila generasi muda akan melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila.Pada dasarnya, Pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan sejak dini. Namun, dalam pembelajarannya Pendidikan Pancasila tidak mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan Pendidikan Pancasila hanya terbatas pada proses hafalan. SIMPULAN DAN SARANBerdasarkan uraian informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajikan simpulan dan saran yang linier dengan informasi tersebut. Simpulan Pendidikan Pancasila merupakan bentuk pendidikan mengenai suatu pembentukan tindakan yang bernilai positif pada diri peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pendidikan Pancasila penting diterapkan sejak usia dini karena dengan Pendidikan Pancasila masyarakat mampu mengenali perubahan dan perkembangan yang ada serta mampu memecahkan masalah sesuai dengan pedoman Pancasila. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Selain itu, dengan Pendidikan Pancasila masyarakat tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.Pendidikan Pancasila pada umumnya diajarkan dalam Pendidikan formal yaitu sekolah dengan melalui pemberian pembelajaran PPKn. Untuk merealisasikan Pendidikan Pancasila dapat dimulai dengan memberikan sejumlah pengetahuan tentang makna dari Pancasila kepada peserta didik yang ada di sekolah. Selanjutnya melakukan pengimplementasian pengetahuan dengan membentuk peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi. Tahap akhir ialag mengevaluasi dengan memberikan penilaian terhadap hasil pemahaman diskusi peserta didik dan memberikan pengetahuan untuk menghindari terorisme.Dalam melakukan perubahan metode dan evaluasi dalam pembelajaran diperluka adanya Pendidikan Pancasila, karena Pendidikan Pancasila dapat membangun peserta didik yang lebih demokratis sesuai Pancasila. Namun pemberan Pendidikan Pancasila tidak mudah dilakukan karena Pendidikan Pancasila hanya menggunakan metode hafalan dalam pembelajarannya di sekolah, sehingga sulit untuk menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat.Saran Mengingat aksi terorisme di Indonesia yang semakin meningkat, disarankan kepada guru yang memberikan Pendidikan Pancasila dalam lembaga formal dapat menggunakan metode baru dalam menyampaikan materi. Selain guru yang ditekankan untuk memberikan Pendidikan Pancasil diperlukan pula peran pemerintah untuk mencegah terorisme masuk di kawasan Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa memperketat penjagaan wilayah Indonesia dan mendisiplinkan badan yang menangani kasus terorisme. DAFTAR RUJUKANAl Hakim. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia. Malang: MadaniHakim, Luqman. 2004. Terorisme di Indonesia. Surakarta: Forum Studi Islam SurakartaKaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta:Paradigma Setijo, Pandji. 2006. Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta: PT GrasindoWibowo, Ari. 2012. Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Yogyakarta: Graha IlmuWiyono, Suko. 2013. Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang PressUU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan termuat dalam SK Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/KEP/2003. (Online). (http://31610013.blog.unikum.ac.id/landasan-dan-tujuan.15a). Diakses 10 Februari 2019www.m.news.viva.co.idwww.marcomm.binus.a.i
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING DALAM MATA PELAJARAN PKN
No full textPENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING DALAM MATA PELAJARAN PKN Eric Abdurrohman (150711603284) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. [email protected] ABSTRAK Penulisan artikel dengan judul model pembelajaran cooperative learning ini merupakan suatu model pembelajaran yang saling membantu, saling bekerja satu sama yang lain. Yang dibagi dalam suatu kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda beda. Cooperative learning merupakan teknik pembelajaran yang sangat efisisen dikarenakan dibentuknya kelompok kelompok kecil yang berbeda kemampuan yang nantinya bisa mampu saling membantu satu sama lain. Dalam mata pelajaran PKn dibutuhkan juga teknik ini karena sangat membantu siswa untuk memahami teknik yang disampaikan karena dengan kelompok kelompok kecil ini membuat beban guru untuk mejelaskan ke siswa sedikit berkurang karena apabila dalam suatu kelompok ada yang kurang atau belum paham akan dibantu atau diberi pemahaman dari anggota kelompok lainnya yang sudah paham dengan materi tersebut, lebih khususnya dalam mata pelajaran PKn. Oleh karena itu satu kelompok kecil tersebut saling bergotong royong untuk saling memahamkan dan memberi pemahaman kepada anggota kelompok. Dari cooperative learning tersebut dapat membuat kemampuan dan hasil belajar siswa meningkat karena adanya saling membantu atau saling bekerja sama untuk memahami suatu materi khususnya PKn. Kata Kunci : model pembelajaran, cooperative learning, kelompok, saling membantu, hasil PENDAHULUAN Dalam proses pembelajaran kita sebagai pendidik dituntuk untuk selalu kreatif dan selalu meningkatkan proses pembelajaran. Selain itu juga diperlukan faktor keaktifan dari peserta didik yang sering kita ajar tersebut dalam proses pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus bisa merencanakan dan harus bisa mengatur suasana atau kondisi diajar dalam kelas. Sehingga, pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi dengan baik. Dan peserta didik dengan peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan begini dapat membuat kondisi belajar lebih kondusif, karena bukan tidak mungkin terjadi persaingan dalam kelas yang lebih mengedepankan ego membuat sebagian siswa dengan kemampuan yang belum bisa akan tersisih di dalam kelas. Oleh karena itu diperlukannya model pembelajaran cooperative learning yang dimana peserta didik didalam satu kelas dibagi dalam kelompok kelompok kecil yang diisi dengan peserta didik dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Dengan begitu suasana belajar lebih baik karena akan timbul kerja sama antar peserta didik dan juga gotong royong. Pendidik juga perlu mengembangkan potensi dan kemampuan siswa yang bisa terlihat pada saat pembentukan kelompok kecil, yang diisi berbagai tingkat kemampuan yang secara tidak langsung akan membuat yang belum bisa akan bertanya ke anggota kelompok yang sudah bisa. Dan pendidik juga harus menekankan bahwa proses pembelajaran yang dilalukan ini bukan semata mata kepada hasil tetapi lebih ke proses atau kerja dama dan saling membantunya. Karena sejatinya tujuan pendidikan adalah meningkatkan kemampuan peserta didik sampai ketahap tertinggi dari peserta didik tersebut, dan tiap peserta didik mempunyai tahap tertinggi yang berbeda beda dan kita tidak boleh memukul rata. PKn merupakan mata pelajaran atau bidang studi yang mempelajari atau menelaah kejadian, gejala, dan masalah sosisal didalam masyarakat sebagai warga negara, dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu (Ishack, 2005:17). Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mendapat pelajaran bagaimana menjadi warga negara yang baik, demokratis, bertanggung jawab dan menjadi warga dunia yang cinta damai. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran PKn ini sangat diperlukan penerapan cooperative learning dikarenakan dalam cooperative learning dapat lebih memahami apa yang diajarkan karena bukan hanya dari guru nanti akan juga dibantu oleh teman temannya dalam satu kelompok untuk memahami suatu materi dalam mata pelajaran PKn. Cara penerapan yang dilakukan pendidik dalam proses belajar juga akan berpengaruh pada proses pembelajaran yang memiliki makna dan pengalaman siswa satu sama lain untuk saling membantu dan saling bekerja sama. Dari pengalaman disini bisa menunjukkan kaitan unsur unsur konseptual yang lebih efektif, relevan yang membentuk skema atau konsep. Yang berguna untuk memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan (Williams, 2006:116). PEMBAHASAN Metode Cooperative Learning adalah metode yang membagi murid kedalam kelompok kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang, yang diisi oleh murid murid dengan tingkat kemampuan berbeda atau tingkat akademis yang berbeda. Menurut Slavin (1995:5) ada tiga konsep utama dalam pembelajaran cooperative yaitu penghargaan kelompok (team award), pertanggungjawaban individu (individual accountability) dan kesempatan yang sama untuk berhasil (equal opportunity for success). Sehingga didalam kelompok menjadi lebih seimbang karena di isi anak yang berkemampuan akademis tinggi, sedang, biasa, asal suku agama ras yang berbeda. Sehingga, terjadi nya saling bantu satu sama lain dan bekerja sama untuk menjadikan kelompok yang kompak dan terbaik karena pada umumnya jika salah menggunakan metode pelajaran PKn akan terasa sangan membosankan bagi peserta didik. Seorang pendidik memberikan sebuah materi yang nantinya akan diberikan ke masing masing kelompok. Dan akhirnya para peserta didikpun bisa bekerja dalam tim dan bahu membahu membantu memahamkan semua anggota kelompok untuk dapat meguasai materi yang diberikan. Selanjutnya, kelompok kelompok tersebut akan memberikan presentasi untuk sebuah materi dan akan diberikan kuis dari pendidik. Tentunya dalam kuis tersebut ada yang berhasil menjawab ada juga yang belum berhasil menjawab, bukan berarti yang belum bisa dalam metode Cooperative Learning itu disebut gagal karena hakikatnya belajar itu mengetahui lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jadi apabila didalam proses tersebut sudah ada progres walaupun sedikit sudah bisa disebut berhasil. Mata pelajaran PKn ini membentuk karakter diri dari beragam suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial kultural, bahasa dan usia untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas yang terampil dan berkarakter yang dilandasi oleh UUD 1945. Yang sejalan dengan hasil belajar yang diterima sesuai dengan pengalaman belajarnya. Inipun sejalan dengan pernyataan Depdiknas (2005: 34) bahwa mata pelajaran PKn atau kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan mengembangkan potensi individu yang memungkinkan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kelebihan dari Cooperative learning adalah interaksi yang berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan berfikir antar anggota kelompok. Karena jika kebutuhan tidak terpenuhi maka selamanya induvidu berada dalam situasi tegang. Akhir dari ini adalah setiap induvidu membutuhkan interaksi dengan individu lain yang akan membentuk anggota kelompok. Anggota kelompok inilah yang akan membantu. Wina Sanjaya (2006 : 241). Hal ini berguna untuk pendidikan jangka panjang yang nantinya bisa untuk bersosialisasi dan peka terhadap lingkungan sekitar. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik mengelola informasi dan kemampuan belajar acak (abstrak) menjadi nyata. Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguji ide dan pemahaman sendiri, serta menerima umpan balik. Sehingga interaksi atau komunikasi bisa berjalan dengan lancar peserta didik dapat memecahkan masalah tanpa takut membuat kesalahan, karena keputusan yang dibuat bisa memberdayakan tanggung jawab dalam belajar dan juga dan juga dalam kelompok , strategi yang cukup bisa diandalkan untuk meningkatkan prestasi akademik serta kemampuan dalam bersosialisasi sosial, hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain serta harga diri dalam mengembangkan keterampilan dengan sikap positif yang bisa menghargai satu sama lain dan belajar berlapang dada menerima pendapat dari anggota kelompok dan orang lain yang nantinya dapat membandingkan pendapat dari orang lain. Dapat mengungkapkan ide ide atau gagasan dengan lisan secara gamblang, dari Cooperative Learning ini membuat peserta didik tidak bergantung pada guru dan terlebih mampu mengungkapkan pendapat ide saran dan bisa mendapatkan informasi dari media apa saja seperti buku atau teman dalam kelompok yang bertukar pikiran. Kelemahan dari Coperative Learning ini adalah pendidik dituntuk mempersiapkan secara matang dan lebih siap untu ditanyai oleh peserta didik yang bisa menguras tenaga, waktu dan pikiran. Dibutuhkan juga kesabaran dalam memantau setiap kelompok kelompok yang terbentuk karena dikhawatirkan kalau tidak ada pantauan dari pendidik materi yang dibahas akan melebar dan ujung ujungnya berbuah ngobrol tidak jelas atau ramai sendiri. Perlunya pantauan karena jangan sampai ada yang mendominasi dalam grub supaya tidak timbul ke pasif an dari anggota kelompok yang lain Permasalahan dalam mata pelajaran PKn adalah terlalu banyak materi serta cara guru yang menerangkan materi terkadang makin menambah kejenuhan dan kebosanan. Dengan metode ini sebenarnya siswa bisa belajar dengan aktif tapi tidak menutup kemungkikan kelemahan juga akan ada seperti yang bekerja dalam kelompok adalah itu itu saja. Dan bisa menjadi ajang gosip yang bisa menimbulkan gosip kedepannya. Cooperative Learning ini sendiri sebenarnya bisa mengatasi permasalahan dengan cara yaitu memilih ketua kelompok yang benar benar mengarahkan, mengayomi dan tetapi juga bisa membawa suasana sehingga nantinya kelompok bisa lebih kondusif dan pendidik hanya memantau siapa yang bekerja siapa yang kurang bekerja. Dan orientasi keberhasilan jangan semata mata ditekankan kepada nilai atau hasil tetapi lebih kepada proses itu. Dalam Cooperative Learning ini mempunyai banyak metode seperti: • Tipe Jigsaw yang pada intinya terdiri dari 4-6 anggota kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan materi dalam kelompok dan bisa mengajarkan ke anggota lain dalam satu kelompok. • Tipe Think Pair Share Yang memberikan respon pada suatu materi yang diberikan untuk berpikir dan merespon dan saling bantu satu sama lain. • Tipe STAD (state team achieve division) Merupakan tipe paling sederhana dengan tahapan presentasi dalam kelas, kerja kelompok, tes, penilaian progres dan penghargaan bagi yang memiliki progres yang bagus. • Tipe Group Investigation Yang memiliki tahapan seperti pengelompokan, perencanaan,penyelidikan, pengorganisasian, presentasi, dan evaluasi. • Tipe Match a Match Disini peserta didik mencari pasangan dan sambil belajar mengenai suatu konsep dengan suasana yang kondusif. Dan masih banyak lagi tipe tipe dalam metode belajar dan pembelajaran dalam Cooperative Learning sehingga kita sebagi pendidik dituntut untuk mengetahui metode mana yang cocok diterapkan dalam kelas yang terdiri dari berbagai level tingkat prestasi akademik, suku, ras dan agama yang berbeda. Sehingga dengan Coperative Learning lebih memudahkan pendidik sekaligus mengajarkan dalam bersosial yang tidak mengukur keberhasilan dengan sebuah nilai melainkan progres. KESIMPULAN Jadi Cooperative learning merupakan salah satu strategi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada sikap dalam bekerja sama atau membantu satu sama lain dalam struktur kerjasama yang teratur dalam suatu kelompok kecil, yang terdiri dari minimal dua orang atau lebih. Pembelajaran cooperative learning dibagi dalam beberapa langkah yaitu: menyampaikan tujuan dari materi, menyajikan informasi, mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar, sebagai pendidik membimbing kelompok belajar, melakukan evaluasi, dan memberikan penghargaan bagi peserta didik yang meningkat signifikan. Pembelajaran menggunakan metode ini merupakan salah satu pembelajaran efektif dengan cara membentuk kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi atau berkomunikasi, dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Dalam pembelajaran menggunakan metode ini, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam anggota kelompok belum paham akan materi yang diberikan. Sehinngga dalam PKn sangat membantu sekali menggunakan metode ini untuk membuatkan kelas lebih hidup untuk bertanya dan keaktifan peserta didik. Dan hasil dari metode ini pun bukan semata mata karena nilai tetapi karena adanya progres belajar tersebut dapat dikatan berhasi. Dalam metode cooperativae learning dalam mata pelajaran pkn ini peserta didik menjadi tidak tergantung pada guru, dapat menuangkan pikiran dan gagasan yang bisa untuk saling mau menerima pendapat orang lain, meningkatkan keaktifan anggota kelompok yang minimal menguasai atau bisa menerangkan dalam kelompok dan meningkatkan semangat belajar. Sehingga dalam belajar pkn lebih interaktif dan tidak akan merasa bosan. Tipe tipe dalam Cooperative Learning terdiri dari jigsaw, Think-Pair-Repair, STAD,Group Investigatin dan match a macth yang tentunya akan bisa diterapkan di berbagai macam tingkat pendidikan yang bisa dapat disesuaikan sesuai jenjang kehidupan. Tetapi bukan tidak mungkin terjadi permusuhan karena adanya percekcokan kecil karena perbedaan pendapat. Dan bisa berpotensi menyebabkan kegaduhan karena ada yang memdominasi sehingga yang agak pasif akhirnya ngobrol sendiri, bergosib dan menyebabkan keramaian. Jadi pendidik harus berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator dan juga sebagai evaluator. Dengan begitu, cooperative learning ini dapat meningkatkan hasil belajar. Menerima terhadap perbedaan individu, dan mempunyai keterampilan dalam bersosialisasi di dalam lingkungan dengan baik. SARAN Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mata kuliah PKn diperlukan seorang ketua grup yang bisa mengayomi, mengajak dan membantu anggota dalam kelompok. Yang nantinya bisa bisa menghargai ide pikiran atau gagasan dari anggota yang lain. Keaktifan dari peserta didik akan sangat diperlukan tapi agak disayangkan apabila disalahgunakan untuk ngobrol bahkan gosip karena kurangnya kontrol atau pantauan dari pendidik. agar tujuan dari cooperative learning ini tercapai. DAFTAR RUJUKAN. Slavin.2008. Cooperativ Learning. Bandung : NUSA MEDIA Crain Willian, 2006. Teori perkembangan konsep dan teori. Yogyakarta Ishack. 2005. Buku sumber tentang metode mertode baru (terjemahan tjetjep rohindi rohidi) beverly ca: sage publications. Sanjaya wina. 2008. Kurikulum dan pembelajaran. Bandung : Alphabeta Wikipedia.2017. pembelajaran cooperative. (online)(www.id.wikipedia.org/ wiki/Pembelajaran_kooperatif.html) diakses 28 april 2017 Zaini hisyam.2004. strategi pembelajaran aktif. Yogyakarta : CTS
PERMASALAHAN RETENSI BELAJAR, TRANSFER BELAJAR DAN FAKTOR KONDISI MAHASISWA HKN OFFERING A ANGKATAN 2015 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
No full textAbstrakTujuan artikel ini dibuat adalah untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang berkaitan dengan retensi belajar, transfer belajar, dan faktor kondisi mahasiswa HKn Offering A angkatan 2015 dalam proses belejar dan pembelajran mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunaka metode wawancara dan observasi secaralangusng untuk mengetahui kondisi kelas secara nyata. Diperoleh hasil bahwa memang terdapat masalah berkaitan dengan retensi, trnsfer dan faktor kondisi. Berkaitan dengan masalah terebut maka ditawarkan berbagai solusi untuk mengatasinya.
FILTRASI BUDAYA ASING DENGAN OPTIMALISASI KEBIJAKAN TERHADAP BUDAYA NEGATIF DI SEKOLAH
No full textAbstrakPada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai kebijakan untuk menangani masalah kepribadian bangsa indonesia yang kian hari kian menurun. Kebijakan yang ada masuk dalam ruang lingkup sekolah diantaranya diwajibkan untuk mengikuti ektrakulikuler yang berkaitan dengan seni budaya Indonesia, adanya festival budaya Indonesia dan penggunaan seragam batik khas daerah khusus pada hari jumat. Hasil akhir dengan adanya kebijakan ini adalah beberapa masalah mengenai kepribadian bangsa yang menurun dapat teratasi
PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA
No full textAbstrakPada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan yang diajarkan di sekolah, yang mana diharapkan dapat membangun generasi muda Indonesia yang berkarakter bangsa. Karakter dalam konteks kebangsaan merupakan suatu nilai-nilai keutamaan yang ada di dalam individu warga negara. Keutamaan tersebut berbeda dengan yang dimiliki bangsa lain. Oleh kareta itu pastinya merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Melalui PPKn generasi muda disiapkan untuk mengambil peran serta bertanggung jawab untuk terwujudnya cita-cita bangsa IndonesiaKata Kunci : kebhinekaan, karakter bangsa, PPK
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMER 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA KEDIRI
No full textPeraturan Daerah Kota Kediri Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini diharapkan mampu mengakomodir perkembangan Kota Kediri yang tumbuh sangat pesat sesuai dengan rencana kota dua puluh tahun yang akan mendatang yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2011-2030. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2014.Pengelolaan RTH Taman Brantas di Kota Kediri menurut Perda Nomor 2 Tahun 2014 terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Proses perencanaan dalam pengembangan RTH maupun taman kota di kota Kediri dapat dilihat dengan adanya perencanaan yang diilakukan denganlintas instansi. Konsep pelaksanaan pengelolaan RTH taman kota di kota Kediri. Pelaksanaan dapat dilihat dengan adanya kegiatan rutin harian yang dilaksanakan oleh para pegawai DLHKP. Pemanfaatan dalam hal ini bisa dilihat dengan adanya pemanfaatan sarana produksi dan sarana peralatan yang bisa digunakan untuk kepeluan mengelola taman. Serta juga dapat dilihat dari adanya suatu organisasi atau komunitas yang ingin mengadakan perkumpulan dan pertunjukan di taman maka bisa memanfaatkan taman tersebut. Selain itu, pemanfaatan ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas taman dengan bijak dan sesuai dengan semestinya. Sedangkan untuk pengendalian dalam pengelolaan taman di kota Kediri bisa dilihat dengan adanya kontrol pada pegawai yang melakukan kegiatan harian dan pengendalian ini juga berguna untuk mengetahui dan mengatasi suatu masalah yang terjadi, serta menjaga agar semua elemen taman dapat terkendali dengan baik
PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN REJOMULYO KOTA KEDIRI
No full textPROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN REJOMULYO KOTA KEDIRI Fifi Tiara Miftachul Janah Universitas Negeri Malang Email: [email protected] ABSTRAK Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah (a) mendiskripsikan sejarah program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri; (b) mendiskripsikan pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri; (c) mendiskripsikan manfaat program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi perekonomian masyarakat di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri; (d) mendiskripsikan kendala dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri; (e) mendiskripsikan solusi dari kendala dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, sejarah program Kawasan Rumah KRPL di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri adalah konsep KRPL dibuat oleh Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian. Salah satu yang mengadakan Program KRPL yaitu Kelurahan Rejomulo Kota Kediri. Pendanaan KRPL berasal dari APBN, APBD, swadaya masyarakat, dan Corporate Social Responsibility (CSR). Kedua, pelaksanaan program KRPL di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri yaitu ada 10 langkah yang terdiri dari (a) penetapan lokasi dan penerima manfaat, (b) pendamping, (c) penyusunan rencana kegiatan, (d) pendampingan dan pelatihan, (e) pembuatan dan pengelolaan kebun bibit, (f) pengembangan demplot, (g) pengembangan pekarangan anggota, (h) pengembangan kebun sekolah, (i) pengolahan hasil pekarangan dengan konsep B2SA, dan (j) penataan dan pengelolaan KRPL. Selain itu, berdasarkan lomba-lomba yang di ikuti, KRPL Melati sudah beberapa kali mendapatkan juara. Pada tahun 2013 mendapatkan juara 1 lomba KRPL se-Provinsi Jawa Timur, tahun 2016 dan 2017 mendapatkan juara 2 lomba KRPL se-Kota Kediri. Ketiga, manfaat program KRPL)bagi perekonomian masyarakat di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri adalah dapat mengurangi pengeluaran biaya kebutuhan pangan sehari-hari, meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan penjualan tanaman pangan mentah maupun olahan, masyarakat guyup rukun dalam kegiatan yang dilaksanakan di KRPL, mendapatkan wawasan lebih tentang KRPL, menjadikan kawasan yang asri, tenang, damai, dan tentram dengan adanya KRPL tersebut, dan gizi pangan yang terkandung dalam tanaman yang di tanam KRPL juga dirasakan manfaatnya bagi anggota KRPL dan masyarakat. Keempat, kendala dalam pelaksanaan program KRPL di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri yaitu (a) kurang memadahi sarana, (b) adanya serangan hama, (c) adanya keterbatasan waktu oleh anggota kelompok KRPL Melati, dan (d) adanya kontra masyarakat. Kelima, solusi dari kendala dalam pelaksanaan program KRPL di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri adalah (a) Solusi untuk kendala selang yang kurang memadai bisa menggunakan bak dan gayung untuk penyiraman tanaman yang jaraknya jauh dari jangkauan selang. (b) dilakukan dengan memberantas menggunakan tanaman toga yang diolah menjadi pestisida organik. (c) waktu luang anggota kelompok KRPL Melati di luar jam kerja pokok. (d) memberi arahan dan pengertian tentang manfaat adanya KRPL. Tetap berperilaku baik dengan yang menentang KRPL di Kelurahan Rejomulyo. Kata kunci: Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak pertambahan penduduk dan alih fungsi lahan pertanian, maka berbagai upaya untuk ketercapaian kemandirian pangan harus tetap dilakukan, dievaluasi, diperbaiki, dan diapresiasi. Kemandirian pangan yang dicirikan dengan tersedianya pangan yang bergizi dan aman untuk kesehatan masyarakat dalam jangka waktu yang lama merupakan kemutlakan yang tidak terbantahkan sehingga pemerintah dan masyarakat harus terus bekerjasama secara kreatif dan kritis dalam mewujudkan serta mempertahankannya. Sementara itu dari sisi penawaran dan kapasitas produksi, penyediaan pangan menghadapi masalah berupa terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif untuk keperluan non pertanian, terjadinya degradasi sumber daya pertanian, serta terjadinya perubahan iklim global. Berkurangnya lahan pertanian produktif untuk tanaman pangan dan perubahan iklim menunjukkan perlunya lahan alternatif. Salah satu alternatif lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan adalah lahan pekarangan. Pada masa lampau peran lahan pekarangan sebagai lumbung pangan sangat besar, khususnya pada masa paceklik (Badan Litbang Pertanian, 2014:7). Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian mengadakan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk mendukung kegiatan diversifikasi pangan. Pada prinsipnya program KRPL merupakan program pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Pertanian (2011) dalam Badan Litbang Pertanian, 2014:15). Program KRPL diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan. Salah satu contoh adanya pengadaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Kediri adalah di Kelurahan Rejomulyo. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri”. LANDASAN TEORI Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kementerian Pertanian menginisiasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Rumah Pangan Lestari (RPL). Menurut Kementerian Pertanian (2012:1), RPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Adapun menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62/Kpts/RC.110/J/12/2017 Tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan aktivitas/tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan gizi warga setempat. Prinsip dasar KRPL adalah: (1) pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan; (2) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal; (3) konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan); dan (4) menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Pertanian, 2012:1). Dampak yang diharapkan dari pengembangan KRPL antara lain: (a) terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melaluioptimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari; (b) meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan,buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), ternak dan ikan, serta pengolahan hasil dan limbah rumah tangga menjadi kompos; (c) terjaganya kelestarian dan keberagaman sumber pangan lokal; (d) berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga untuk menopang kesejahteraankeluarga dan menciptakan lingkungan lestari dan sehat (Kementerian Pertanian, 2012:2). Kesejahteraan Ekonomi Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan (Arsyad, 1999:23). Menurut Pareto dalam (Sunaryo, 2001:32), teori kesejahteraan ekonomi yang pertama adalah struktur pasar bersaing sempurna membentuk harga yang mampu mengalokasikan sumberdaya secara optimal. Pada teori tersebut terdapat makna bahwa pasar membentuk harga. Harga tersebut membimbing pelaku ekonomi untuk mengalokasikan sumberdayanya. Teori kesejahteraan pertama menyatakan bahwa hanya harga yang terbentuk dalam struktur pasar bersaing sempurnalah yang mampu mengalokasikan sumberdaya secara optimal. Sugiharto (2007:33) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempa tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Selain itu, Kakisina (2011:65) juga menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan denganmeningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, dia menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempunyai korelasi positif dengan tingkat pendapatan adalah tingkat pendidikan, jumlah beban tanggungan, biaya produksi, luas lahan yang dimiliki, luas lahan yang diusahakan, pendapatan dari tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, dan pendapatan PNS. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga antara lain pendapatan dari tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, peternakan, perikanan, pendapatan industry, pendapatan dagang, pendapatan PNS dan pendapatan dari karyawan swasta. Masyarakat Peran masyarakat sangat penting untuk mewujudkan norma dan nilai sosial untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan.kekuatan yang tersembunyi di dalam masyarakat tidak selamnya baik, ada juga yang buruk. Adanya keadaan buruk tersebut, maka masyarakat melindungi diri dengan menciptakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang pada hakikatnya merupakan petunjuk bagaimana masyarakat tersebut bertindak di dalam pergaulan hidup. Komponen-komponen dari masyarakat terdiri dari (Kolip dan Elly, 2011:36): (a) terdapat sejumlah orang yang jumlahnya relative besar, saling berinteraksi antara satu dan lainnya baik antar-individu, individu dan kelompok, maupun antarkelompok dalam satu kesatuan sosial yang menghasilkan produk kehidupan, yaitu kebudayaan, (b) menjadi stuktur dan sistem sosial budaya, baik dalam skala kecil (mikro) maupun dalam skala luas/besar (makro) antarkelompok, dan (c) menempati kawasan tertentu dan hidup dalam kawasan tersebut dalam waktu yang relative lama hingga antargenerasi. Marion Levy (dalam Setiadi dan Kolip, 2011:36) membuat kriteria masyarakat untuk kehidupan kelompok manusia, yaitu: kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggota, perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran, adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada, dan kesetiaan pada sistem tindakan untama secara bersamasama. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian menggunakan deskriptif. Lokasi penelitian berada di RT VI RW VI Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan penelitian meningkatkan ketekunan dan triangulasi sumber. HASIS DAN PEMBAHASAN Hasil peneltian menunjukkan bahwa: Pertama, Sejarah Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Berawal dari adanya fluktuatif harga pangan yaitu cabe, bawang merah dan bawang putih, maka pemerintah membentuk Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk menstabilkan harga pangan. Adanya Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kebutuhan pangan dari keluarga jadi seimbang. Pemanfaatan pekarangan rumah yang dapat membatu pengeluaran sehari-hari menjadi pilihan masyarakat. Awal mula adanya KRPL yaitu diselenggarakan di Kabupaten Pacitan yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menindaklanjuti dari penyelenggaraan tersebut, maka terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan kementerian pertanian membuat Program KRPL yang dinaungi oleh badan litbang pertanian. Jadi, Kementerian Pertanian sebagai pembuat konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dijalankan oleh Badan Litbang Pertanian untuk mendukung kegiatan diversifikasi pangan (Kementerian Pertanian (2011) dalam Badan Litbang Pertanian, 2014:15). Pemerintah mengadakan Program Kawasana Rumah Pangan Lestari (KRPL) mendanai dengan APBD dan APBN. Tetapi tidak semua mendapatkan dana APBD dan APBN. Kalau sudah mendapatkan dana APBD tidak mendapatkan dana APBN, begitupun sebaliknya. Ada juga dana swadaya, yaitu dana yang dikeluarlan oleh masyarakat sendiri. Selain itu, terdapat dana dana Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu dana dari bantuan perusahaan. Kedua, Pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Penetapan lokasi program KRPL di Kelurahan Rejomulyo terdapat di RT 4 RW 4 yang memeiliki lebih dari 63 KK. Awalnya kelompok yang membangun KRPL di Kelurahan Rejomulyo adalam kelompok KRPL Barokah. Kemudian setelah mendapatkan juara 1 kelompok tersebut tidak berkegiatan lagi lalu digantikan dan membentuk kelompok baru yaitu kelompok KRPL Melati. KRPL Melati kelurahan Rejomulyo memiliki pendamping lapangan yaitu Bapak Yilanto. Beliau berperan untuk mengamati dan membantu dalam kegiatan KRPL di Kelurahan Rejomulyo. Adapun pertemuan rutin yang diadakan yaitu setiap Hari Minggu. Adapun penyusunan rencana kegitan yang dibantu oleh pendamping lapangan. Apabila ada lomba penyususnan rencana kerja dibuat seperti proposal untuk pengajuan barang yang dibutuhkan. Selain itu ada pendampingan dan pelatihan dalam mengelola dan mengolah hasil panen. Pelatihan diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Di KRPL Melati Rejomulyo sudah memproduksi bahan olahan yaitu es cincau, pudding sawi dan tomat, es serut mangga, roti sawi, klepon waluh, sayur kangkung, sambel tomat, dan sayur tewel. Pembuatan kebun bibit di KRPL Melati Kelurahan Rejomulyo dilakukan dengan kerja bakti bersama-sama. Kebun bibit dibuat seperti green house yang terbuat dari bahan yang tahan lama minimal 5 tahun. Pengelolaan kebun bibit dilakukan dengan sistem piket. Ada jadwal piket per hari yaitu bertugas untuk siram tanaman, pemberian pupuk, mengganti media, dan membersihkan kebun bibit. Selain itu ada juga pengembangan demplot di KRPL. Demplot adalah area yang terdapat dalam KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan atau tempat praktek pemanfaatan pekarangan bagi anggota kelompok. Luas demplot di KRPL Melati Kelurahan Rejomulyo menyesuaikan lahan yang ada karena sudah padat dengan bangunan. Demplot yang dibangun akan dibentuk seindah dan serapi mungkin. Ada juga pengembangan pekarangan anggota. Pengembangan pekarangan di KRPL Kelurahan Rejomulyo sudah semakin menyempit. Dulunya ada banyak pekarangan yang dapat digunakan tetapi sekarang sudah beralih fungsi menjadi rumah dan kos-kosan. Jadi penanaman tanaman hanya di halaman rumah. Tetapi satu atau dua rumah masih ada yang mempuntai pekarangan luas. Seperti contohnya yang dipakai sebagai demplot yaitu pekarangan salah satu anggota yang masih luas dan belum dialih fungsikan. Hasil dari panen tanaman akan dijual ke anggota dan tukang sayur keliling. Pengembangan kebun sekolah sudah dilaksanakan di SDN Rejomulyo. Di kebun sekolah tersebut dibuat taman edukasi untuk siswa dan agar sekolah terlihat asri serta indah. Selain itu juga ada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup (PLH). Dari situ KRPL sangat mendukung untuk pembelajaran di sekolah. Penataan dan pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yaitu dengan membersihkan area tanaman, di desain dengan indah agar enak dipandang, adanya pergantian tanaman yang sudah panen. Contohnya apabila tanaman sawi sudah panen maka harus ada pengganti tanaman yang akan ditanam agar bisa berkelanjutan. Tidak hanya kalau sudah panen dibiarkan tidak ada tanamannya. Kegiatan lain dari KRPL Melati Kelurahan Rejomulyo yaitu membuat kegiatan bank sampah, koperasi dan jimpitan. Kegiatan tersebut untuk menunjang pemasukan kas untuk pembelian bibit dan pengelolaan KRPL. Dari pemasukan tersebut maka KRPL tidak akan mati ataupun tidak lestari lagi. Adapun prestasi yang di dapat oleh kelompok KRPL Kelurahan Rejomulyo, yaitu mendapatkan juara 1 dalam lomba KRPL se-Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 yang pada saat itu masih dengan kelompok KRPL Barokah. Kemudian mendapatkan juara 2 pada perlombaan KRPL se-Kota Kediri pada tahun 2016 dan 2017. Adanya prestasi yang didapat maka akan lebih menumbuhkan semangat untuk melestarikan rumah pangan. Ketiga, manfaat Program KawasanRumahPangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Manfaat yang di dapat adalah dapat mengurangi pengeluaran kebutuhan pangan sehari-hari, membuat menu makanan yang berbasis B2SA, tahu makanan yang dimakan adalah makanan sehat karena tidak mengandung bahan kimia, masyarakat bisa rukun dan guyup dengan adanya KRPL, dan bisa sharing tentang tanaman pangan dengan pendamping ataupun masyarakat lain. Keempat, kendala yang dihadapi dalam Program KawasanRumahPangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Adapun kendala yang dihadapi dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), yaitu kurang panjangnya selang yang digunakan untuk menyirami tanaman yang jangkauannya jauh. Hama tanaman yang menyerang mengakibatkan tanaman menjadi rusak. Adanya keterbatasan waktu masyarakat untuk melakuakan kegiatan KRPL. Ada juga yang menentang adanya program KRPL di Kelurahan Rejomulyo. Kelima, solusi mengatasi kendala yang dihadapi dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Adapun solusi dari kendala yang dihadapi dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari, yaitu pemilihan lokasi untuk pelaksanaan program KRPL harus tepat dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Apabila musim kemarau, penyiraman tanaman juga harus sangat intens. Penanganan hama menggukan seperti tanaman toga seperti kunyit, lengkuas, jahe, akar tubah, cabe, daun sirih, dan tembakau. Masalah waktu bisa diatasi dengan adanya waktu luang setelah pekerjaan yang dikerjakan selesai. Seperti di KRPL Kelurahan Rejomulyo, masyarakat bekerja bakti pada malam hari dan tidak mengeluh karena bagi kelompok tersebut menyalurkan hobi ataupun hanya sekedar untuk refreshing merupakan hal yang menyenangkan. Masyarakat yang menentang atau tidak menyetujuai adanya KRPL di Kelurahan Rejomulyo tetap diberi arahan dan pengertian. PENUTUP Kesimpulam Berdasarkan temuan peneltian dan pembahasan, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sejarah Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Rejomulyo adalah tingkat konsumsi pangan di Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi dalam tubuh. Oleh karena itu pemerintah mengadakan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pemenuhan gizi masyarakat. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) mengusung pemanfaatan lahan pekarangan sekitar rumah untuk dimanfaatkan sebagai media tanam tanamanan yang bersumberdaya lokal. Konsep KRPL dibuat oleh Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian yang kemudian disampaikan ke provinsi lalu provinsi menyampaikan ke kota/kabupaten setempat. Pada kota/kabupaten ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selanjutnya dinas tersebut menyampaiakan kepada kelurahan yang ada di kota/kabupaten. Salah satu yang mengadakan Program KRPL yaitu Kelurahan Rejomulo Kota Kediri yang bernama KRPL Melati. Pendanaan KRPL berasal dari APBN, APBD, swadaya masyarakat, dan Corporate Social Responsibility (CSR). Pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Rejomulyo yaitu ada 10 langkah yang terdiri dari (a) penetapan lokasi dan penerima manfaat, (b) pendamping, (c) penyusunan rencana kegiatan, (d) pendampingan dan pelatihan, (e) pembuatan dan pengelolaan kebun bibit, (f) pengembangan demplot, (g) pengembangan pekarangan anggota, (h) pengembangan kebun sekolah, (i) pengolahan hasil pekarangan dengan konsep B2SA, dan (j) penataan dan pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Selain itu, berdasarkan lomba-lomba yang di ikuti, KRPL Melati sudah beberapa kali mendapatkan juara. Pada tahun 2013 mendapatkan juara 1 lomba KRPL se-Provinsi Jawa Timur, tahun 2016 dan 2017 mendapatkan juara 2 lomba KRPL se-Kota Kediri. Manfaat program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi perekonomian masyarakat di Kelurahan Rejomulyo yaitu (a) dapat mengurangi pengeluaran biaya kebutuhan pangan sehari-hari, (b) adanya KRPL di Kelurahan Rejomulyo dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan penjualan tanaman pangan mentah maupun olahan. (c) menjadikan masyarakat guyup rukun dalam kegiatan yang dilaksanakan di KRPL, (d) bisa mendapatkan wawasan lebih tentang KRPL dengan adanya sharing antar anggrota KRPL, (e) menjadikan kawasan yang asri, tenang, damai, dan tentram dengan adanya KRPL tersebut, dan (f) gizi pangan yang terkandung dalam tanaman yang di tanam KRPL juga dirasakan manfaatnya bagi anggota KRPL dan masyarakat. Anggota KRPL dan masyarakat tahu bahwa makanan yang di makan tidak mengandung bahan kimia karena pada saat perawatan tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Kendala dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Rejomulyo adalah sebagai berikut: (a) cara penyiraman yang masih manual menggunakan selang dan selangnya kurang memadai, (b) adanya serangan hama, (c) adanya keterbatasan waktu oleh anggota kelompok KRPL Melati, dan (d) adanya yang menentang adanya KRPL di Kelurahan Melati. Solu
IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS PANCASILA UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKALSIME
No full textPada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai implementasi kurikulum berbasis Pancasila untuk mencegah timbulnya paham radikalisme di Indonesia. Paham radikalisme yang mulai memecah belah bangsa Indonesia dengan berbagai macam cara dan menimbulkan efek negatif. Implementasi kurikulum Pancasila merupakan solusi bagi dunia pendidikan, karena pendidikan Pancasila merupakan hal dasar sebagai pencegah radikalisme khususnya di Indonesia. Kurikulum Berbasis Pancasila diharapkan mampu mengubah mental penerus bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang terdepan. Hasil akhir dari implementasi kurikulum ini adalah terciptanya karakter bangsa Indonesia sesuai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila