SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
859 research outputs found
Sort by
PELATIHAN BUDAYA BERBASIS PANCASILA
No full text Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah disintegrasi bangsa, khususnya di kalangan generasi muda. Solusi tersebut adalah dengan diadakannya pelatihan budaya berbasis pancasila. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang diadakan guna mencegah disintegrasi bangsa. Dengan diadakannya pelatihan ini generasi muda khususnya mahasiswa dapat mewujudkan integrasi bangsa
pelatihan budaya berbasis pancasila
No full textPELATIHAN BUDAYA BERBASIS PANCASILA Fannie Ananada Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5 [email protected] Abstrak Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah disintegrasi bangsa, khususnya di kalangan generasi muda. Solusi tersebut adalah dengan diadakannya pelatihan budaya berbasis pancasila. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang diadakan guna mencegah disintegrasi bangsa. Dengan diadakannya pelatihan ini generasi muda khususnya mahasiswa dapat mewujudkan integrasi bangsa. Disintegrasi bangsa saat ini merupakan masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, 79.26 % masyarakat Indonesia menganggap Pancasila penting dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pancasila merupakan cara yang paling ampuh dalam menghadapi masalah disintegrasi bangsa. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerinyahan sendiri, atau dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang biasanya terikat karena satu kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Dapat disimpulkan bahwa disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak besatunya atau pecahnya suatu kelompok masyarakat dimana berasal dari keturunan, adat, bahasa, dan pemerintahan yang sama. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman baik suku, ras, maupun agama. Keanekaragaman tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya. Kemajemukan yang dimiliki bangsa ini yang seharusnya menjadi kebanggaan, terkadang juga dapat memicu timbulnya konflik. konflik yang terjadi akibat kemajemukan yang dimiliki bangsa ini dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Maraknya konflik-konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras, antar golongan (SARA) merupakan indikator awal terjadinya disintegrasi bangsa. Timbulnya konflik-konflik tersebut menimbulkan suatu pertanyaan mengenai eksistensi pancasila. Saat ini, pancasila hanya berupa pengucapan butir-butirnya, tanpa adanya pemahaman dan pengamalan nyata mengenai nilai-nilai yang terkadung didalamnya. Dianutnya pancasila sebagai ideologi bangsa ini, tidak seharusnya konflik-konflik yang mengatasnamakan SARA terjadi ditengah-tengah kemajemukan bangsa. Hal ini disebabkan pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau dengan berbagai suku, ras, dan agama yang berbeda-beda, menjadi faktor penyebab terjadinya konflik-konflik pemicu disintegrasi bangsa. Sebagai contoh, terorisme dengan mengatasnamakan agama, dalam hal ini agama islam. Konflik- konflik tersebut tidak bisa dianggap remeh. Karena jika tidak segera ditangani keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI)lah yang terancam. Berdasarkan urgensi pembahasan, diperlukan alternatif solusi yang efektif untuk mencegah disintegrasi bangsa. Diadakannya pelatihan budaya berbasis pancasila merupakan solusi paling efektif. Oleh karena itu, dalam artikel ini dipilih judul “PELATIHAN BUDAYA BERBASIS PANCASILA”. (Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas mengena solusi untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa). BAHASAN Pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai (1) konsep dasar, (2) langkah realisasi, serta (3) kelebihan dan pelatihan budaya berbasis pancasila Konsep Dasar Pelatihan Budaya Berbasis Pancasila Budaya dalam pengertian umum berasal dari bahasa sansekerta, budhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi dan akal) yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Sedangkan pendapat lain menyatakan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi berkaitan dengan unsur rohani dan daya berkaitan dengan unsur jasmani manusia. Dengan demikian budaya merupakan hasil budi dan daya manusia( Koentjaraningrat, 1990:30) Kebudayaan adalah budi dan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia digerakkan oleh akal dan perasaan yang mendasari semua itu adalah ucapan hatinya. Dan ucapan batin itu merupakan keyakinan dan penghayatan terhadap sesuatu yang dianggap benar. Apa yang dianggap benar itu besar kecilnya adalah agama. Dan agama sepanjang tidak diwahyukan adalah hasil pemikiran filsafat ( Mukti Ali, 1982:4) Dalam pemaknaan itu budaya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari jiwa manusia. Jiwa manusia pun tidak dapat terlepas dari filsafat yang merupakan rangkaian ilmu ynag dimiliki oleh seseoramg. Sedangkat filsafat itu berasal dari keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Dengan demikian kebudayaan bersumber dari filsafat ataupun falsafah. Falsafah bangsa Indonesia merupakan pancasila. Jika dihubungkan dengan falsafah yang dimiliki bangsa Indonesia yakni pancasila, maka pancasila dapat menjadi penengah di antara kemajemukan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut, pelatihan ini dapat menjadikan pancasila sebagai pemecah masalah disintegrasi bangsa oleh kemajemukan bangsa Indonesia. Diadakannya pelatihan budaya berbasis pancasila dengan tujuan mencetak mahasiswa dengan kualifikasi sebagai berikut: (1) Taqwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lainnya, (2) Berjiwa pancasila, sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengamalan nilai-nilai pancasiladan memiliki kepribadian yang tinggi, yang mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan sebagain sarjana atau lulusan perguruan tinggi Indonesia, (3) Memiliki wawaqsan komprehensif dan pendekatan integral dalam menyikapi permasalahan kehidupan social, ekonomi, pendidikan, hokum, dan pertahanan keamanan, (4) Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan secara bersama-sama berperan serta dalam pelestariannya (Riyanto, 2001: 3-4) Salah satu ciri pelatihan ini yakni, peserta akan melakukan rangkaian kegiatan yakni, seminar, diskusi, dan pertujukan budaya. Peserta merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang angkatan 2015. Setiap Fakultas diminta mengirimkan empat orang pada setiap jurusan. Untuk acara seminar tidak ada pengaturan khusus untuk peserta pelatihan. Karena seminar ini dilakuakn seperti seminar-seminar pada umumnya yakni dengan mendatangkan narasumber-narasumber sebagai pemateri yang ahli dibidangnya. Acara diskusi dan pertunjukan budaya terdapat pengaturan tersendiri. Untuk diskusi akan dibentuk beberapa kelompok. Sedangkan untuk acara pertunjukkan budaya, perserta dari setiap jurusan diwajibkan menampilan pertunjukkan budaya. Dipilihnya mahasiswa sebagai peserta pelatihan karena, mahasiswa merupakan generasi muda penerus bangsa. Sehingga sangat efektif karena nasib bangsa berada di tangan generasi muda. Langkah- langkah Pelaksanaan Pelatihan Budaya Berbasis Pancasila Saat ini, disintegrasi bangsa merupakan masalah yang sedang menghantui bangsa ini. Hal ini tidak bisa dianggap remeh. Karena dapat mengancam keutuhan NKRI. Diadakannya Pelatihan Budaya Berbasis Pancasila ini, diharapkan para pemuda sebagai generasi muda sekaligus agen perubahan dapat mewujudkan integrasi ditengah kemajemukan bangsa Indonesia. Langkah- langkah pelaksanaan Pelatihan Budaya berbasis Pancasila secara rinci sebagai berikut: Langkah persiapan: Langkah awal dari pelatihan ini yakni dengan pembentukan panitia sebagai peenanggung jawab terselenggaranya acara. Setelah terbentuk panitia, langka selanjutnya yakni penyusunan proposal. Proposal berisi rangkaian acara dan juga anggaran dana untuk pelaksanaan pelatihan ini. Setelah itu, proposal diajukan pada Rektor Universitas Negeri Malang. Setelah mendapat persetujuan barulah proposal diajukan pada donator-donatur yang telah di pilih guna terkumpulnya dana untuk pelaksanaan acara ini. Proses persiapan dilakukan sebulan sebelum acara dimulai. Hal ini dilakuakan karena ada beberapa langkah yang terkadang membutuhkan banyak waktu . Biasanya yang dalam pengumpulan dana banyak membutuhkan banyak waktu. Sehingga jika dipersiapkan jauh-jauh hari maka, acara akan terlaksana tepat waktu, sesuai yang telah terjadwal. Langkah implementasi kegiatan Dalam acara Pelatihan Budaya berbasis Pancasila.ini akan terbagi menjadi tiga acara pokok.. Acara dimulai pada pukul 07.00 WIB. Waktu istirahat diberikan pada setiap jeda acara. Setiap acara akan diikiuti oleh seluruh perserta pelatihan. Acara pertama yakni sosialisasi Pancasila. Acara ini dikemas dalam bentuk seminar. Dalam seminar ini akan didatangkan narasumber-narasumber yang ahli dibidangnya sebagai pemateri. Materi yang akan disajikan yakni nilai-nilai yang terkandung pada pancasila. Dalam seminar ini butir-butir pancasila akan dikupas secara mendalam. Dimulai dari sila pertama hingga kelima. Demikian juga cara-cara realisasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna tercapainya tujuan yakni mencegah disintegrasi bangsa. Acara kedua yakni diskusi. Acara diskusi ini bertema “ Pancasila sebagai pendongkrak budaya di era globalisasi”. Diskusi ini dilakukan dengan cara membentuk kelompok- kelompok yang beranggotakan empat orang. Kelompok dibentuk dengan cara random. Dengan begitu setiap kelompok terdiri dari peserta yang berlainan Fakultas. Hal ini dilakukan agar terjalin suatu kerjasama tim yang baik. Para peserta juga dapat saling mengenal dengan peserta lain yang berbeda fakultas, sehingga dapat menambah petemanan. Dengan diadakannya diskusi ini, pengetahuan peserta tentang nilai-nilai pancasila dan juga implementasi pancasila pada kehidupan sehari-hari akan diuji. Tidak hanya itu dengan diskusi ini, para peserta juga dapat bertukar pikiran dan juga adu argumen dengan peserta lain mengenai cara-cara efektif dalam mencegah terjadinya disntegrasi bangsa. Acara ketiga yakni pertunjukan budaya. Dalam acara ini, peserta dari setiap jurusan diwajibkan menampilkan budaya dari salah satu daerah yang ada di Indonesia. Untuk mencegah penampilan budaya yang sama, peserta diharapkan memberikan informasi pada panitia seminggu sebelum acara diselenggarakan. Dengan diadakannya acara pertunjukan budaya, para peserta dapat menambah wawasan tentang keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kelebihan dan kelemahan Pelatihan budaya berbasis pancasila ini sangat efektif untuk mencegah disintegrasi bangsa, terutama di negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan seperti Indonesia. Pelatihan ini memiliki beberapa kelebihan antar lain: (1) peserta dapat menelaah nilai-nilai pancasila, (2) peserta dapat menerapkan pancasila dikehidupan sehari-hari, (3) peserta dapat menjadikan pancasila sebagai pemersatu ditengah kemajemukan bangsa Indonesia. Kelebihan-kelebihan tersebut akan sangat membantu proses mencegah disintegrasi bangsa. Meskipun terdapat beberapa kelebihan dengan diadakannya pelatihan budaya berbasis pancasila ini, namun juga terdapat kelemahan. Kelemahannya yakni dalam menyelenggarakan pelatihan ini membutuhkan banyak biaya yang tidak sedikit. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Budaya merupakakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari jiwa manusia. Jiwa manusia pun tidak dapat terlepas dari filsafat yang merupakan rangkaian ilmu ynag dimiliki oleh seseoramg. Sedangkat filsafat itu berasal dari keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Dengan demikian kebudayaan bersumber dari filsafat ataupun falsafah. Falsafah bangsa Indonesia merupakan pancasila. Jika dihubungkan dengan falsafah yang dimiliki bangsa Indonesia yakni pancasila, maka pancasila dapat menjadi penengah di antara kemajemukan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut, pelatihan ini dapat menjadikan pancasila sebagai pemecah masalah disintegrasi bangsa oleh kemjemukan bangsa Indonesia. Pelaksanaan pelatihan budaya berbasis pancasila dengan pembentukan panitia guna suksesnya pelatihan ini. Tugas dari panitia ini membuat surat permohonan ijin diadakannya acara ini, membuat proposal kegiatan, dan juga membuat susunan acara yang akan dilaksanakan dalam pelatihan ini. Pelatihan ini terdiri dari tiga acara pokok yakni, seminar, diskusi, dan pertujukan budaya. Masing-masing acara diikuti oleh peserta dari perwakilan setiap jurusan dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Negeri Malang. Diadakannya pelatihan budaya berbasis pancasila, diharapkan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, dapan memegang teguh nilai-nilai yan terkandung dalam pancasila. Tidak hanya itu, mahasiswa dapat menjadikan pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Namun demi terselenggaranya acara ini, membutuhna biaya yang tidak sedikit. Hal ini memungkinkan panitia menemui kendala dalam hal pembiayaan kegiatan. Saran Dengan melalui pelatihan budaya berbasis pancasila ini, dapat memotivasi mahasiswa selaku peserta pelatihan untuk selalu menerapkan pancasila pada kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, peserta juga dapat lebih menjunjung tinggi nilai persamaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dari sila pertama dan kelima, secara otomatis menjadi alat pemersatu. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila berasal dari jati diri bangsa Indonesia. Dengan penjelasan seperti diatas peserta dapat mempertahankan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila. Penerapan dilakuakan tidak hanya sekarang melainkan berkelanjutkan pada masa yang akan datang. Dengan begitu tujuan dari diadakannya pelatihan ini tercapai. DAFTAR RUJUKAN Ali, mukti. 2003. Teologis Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Koentjaraningrat. 1990. Sejarah Teori Antropologi II. Jakarta: UI-Press http://tribunnews.com Riyanto, Yatim. 2001. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: SI
Perilaku Memilih Buruh Pabrik di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam Pilkada Serentak Tahun 2017
No full textPERILAKU MEMILIH BURUH PABRIK DI KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 Innocento Dyah Nurmala Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No.5 Malang Email: [email protected] Abstrak: Jumlah buruh pabrik yang cukup besar di Indonesia dengan berbagai permasalahannya seperti upah minimum dan jam kerja, sering menjadi isu yang diangkat kandidat kepala daerah untuk merebut hati buruh pabrik. Namun, survei yang dilakukan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dengan tajuk “Orientasi Politik Buruh dalam Pemilu Tahun 2009” menunjukkan bahwa mayoritas buruh tidak mengetahui visi misi partai dan program partai politik. Survei ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi politik buruh masih terbilang rendah (Launa, 2011:11). Survei tersebut bertolak beakang dengan harapan serta usaha yang dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah. Hal tersebut membuat perilaku buruh pabrik dalam menentukan pilihannya pada Pilkada menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan alasan tersebut tersebut peneliti melakukan penelitian judul Perilaku Memilih Buruh Pabrik di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam Pilkada Serentak Tahun 2017. Kata Kunci: Perilaku Memilih, Buruh Pabrik, Pilkada PENDAHULUAN Indonesia adalah negara demokrasi, di mana dalam setiap negara demokrasi, rakyat atau masyarakat adalah pemain utama dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Payung hukum tegaknya sistem demokrasi di Indonesia ada pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pasal 1 ayat (2) tersebut menjelaskan rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, seperti pada konsep negara penganut sistem demokrasi. Pada negara demokrasi, partisipasi masyarakat dalam suatu negara merupakan unsur yang sangat penting. Partisipasi masyarakat atau rakyat menjadi tolok ukur utama keberhasilan sebuah negara dalam menjalankan sistem demokrasinya. Partisipasi politik dalam negara demokrasi, bukan hanya milik elit politik saja. Partisipasi politik dalam negara demokrasi adalah milik seluruh lapisan masyarakat, termasuk burh pabrik. Partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pilkada, terutama dalam penggunaan hak pilih. Dalam penggunaan hak pilih, berbagai perilaku politik masyarakat dapat terlihat. Perilaku politik ini, maksudnya adalah Perilaku memilih adalah serangkaian kegiatan yang membuat keputusan apakah akan memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Surbakti, 1992:145). Buruh pabrik merupakan kelompok marginal dengan jumlah yang cukup besar di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah buruh di Indonesia pada Agustus 2017 sebanyak 48.047.068 orang. Sedangkan yang bekerja pada bidang industri, pada tahun 2016 sebanyak 120.647.697 orang, terbanyak berasal dari provinsi Jawa Barat sebanyak 24.93%, Jawa Tengah 20.16%, dan Jawa Timur sebanyak 18.46%. dari data tersebut menunjukkan jumlah buruh pabrik di Indonesia cukup besar, oleh karenanya Buruh Pabrik berpotensi dapat mendongkrak jumlah suara dalam pemilu maupun pilkada. Pilkada adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pilkada, merupakan ajang bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk buruh pabrik unruk menentukan kepala daerah yang akan menjabat pada masa jabatan selanjutnya. Hal tersebut tentu menjadi ajang bagi kandidat untuk memperoleh kursi jabatan sebagai kepala pemerintahan. Sehingga, kandidat terdorong untuk menjual tagline, visi misi, dan isu yang sedang berkembang di masyarakat guna untuk mendongkrak jumlah suara yang didapatkan dalam Pilkada. Jumlah buruh pabrik yang cukup besar di Indonesia dengan berbagai permasalahannya seperti upah minimum dan jam kerja, sering menjadi isu yang diangkat kandidat kepala daerah untuk merebut hati buruh pabrik. Namun, survei yang dilakukan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dengan tajuk “Orientasi Politik Buruh dalam Pemilu Tahun 2009” menunjukkan bahwa mayoritas buruh tidak mengetahui visi misi partai dan program partai politik. Survei ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi politik buruh masih terbilang rendah (Launa, 2011:11). Hal tersebut tentu bertolak beakang dengan harapan serta usaha yang dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah. Hal tersebut membuat perilaku buruh pabrik dalam menentukan pilihannya pada Pilkada menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan alasan tersebut tersebut peneliti melakukan penelitian judul Perilaku Memilih Buruh Pabrik di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam Pilkada Serentak Tahun 2017. Dalam penelitian ini akan dibahas tiga hal yang menjadi pokok permasalahan, meliputi: (1) alasan buruh pabrik dalam mengggunakan hak pilihnya; (2) alasan buruh pabrik tifak menggunakan hak pilihnya; serta (3) alasan buruh pabrik dalam menjatuhkan pilihanya. LANDASAN TEORI Perilaku Memilih Sastroatmodjo mendefinisikan (1995:8) Perilaku memilih sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah tujuan tersebut. Dalam mendefinisikan perilaku memilih, Gaffar (dalam Asfar, 2005: 47) menggolongkannya menjadi tiga model pendekatan pemilih dalam menentukan calon pemimpinnya. Pendekatan tersebut adalah pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional politik. Berikut adalah penjelasan tersebut: 1) Pendekatan Sosiologis, merupakan pendekatan yang memaknai pentingnya instrumen kemasyarakatan seseorang, seperti: status sosial ekonomi, agama, dan etnis calon pemimpin. 2) Pendekatan psikologis, merupakan kecenderungan seseorang terpengaruh kekuatan psikologis dalam dirinya melalui proses sosialisasi politik. terdapat tida aspek psikologis manusia dengan aspek-aspek dalam pemilu, antara lain: a) Identifikasi kepartaian, identifikasi kepartaian ini bukan sekadar identifikasi partai apa yang dipilih, tetapi identifikasi individu terhadap partai tersebut. b) Orientasi isu, yaitu kesan politik yang dibangun untuk membangun kesan atau citra tertentu terhadap partai dan calon pemimpin. c) Orientasi kandidat, hal ini terkait dengan pengetahuan individu (voters) terhadap keberadaan kandidiat tersebut, sehingga berdampak pada posisi kandidat tersebut dalam pemilu 3) Pendekatan rasional, pada pendekatan ini isu-isu politik menjadi pertimbangan penting pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan peniliannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbanganpertimbangan rasional. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Pemilihan umum adalah salah satu pilar pelaksanaan demokrasi pada negara yang menganut sistem demokrasi. Di Indonesia, pemilihan umum pada tingkat daerah ini disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah atau Pikada. Mulai tahun 2015, pelaksanaan pilkada di Indonesia digelar secara serentak di seluruh daerah pemilihan. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada diatur dalam , Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pilkada atau Pemilukada ini diselenggarakan secara langsung untuk memilih gubernur dan wakil gubernur pada tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati untuk tingkat kabupaten, serta walikota dan wakil walikota pada tingkat kota. Penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tingkat kabupaten maupun kota dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) provinsi dan kabupaten/kota. Perilaku Memilih Buruh Pabrik dalam Pilkada Terdapat berbagai penelitian terdahulu terkait dengan partisipasi politik yang dilakukan oleh buruh. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dengan tajuk “Orientasi Politik Buruh dalam Pemilu Tahun 2009” menunjukkan bahwa mayoritas buruh tidak mengetahui visi misi partai dan program partai politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi politik buruh masih terbilang rendah (Launa, 2011:11). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sholihin (2009) dalam tesisnya yang berjudul Perilaku Pemilih Buruh Pabrik Rokok dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Kudus. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: (1) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi perilaku buruh rokok dalam pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Kudus, dan (2) Apa saja harapan buruh rokok terhadap kadidat pilkada Kabupaten Kudus. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buruh pabrik rokok di Kabupaten Kudus. Penelitian yang dilakukan oleh Sholihin mendapatkan berbagai temuan. Pertama, buruh rokok cenderung ingin terhindar dari konflik, karenanya suara buruh rokok tergantung dari orang-orang di sekitarnya. Kedua politik uang dianggap buruh pabrik rokok sebagai bentuk dari kepedulian tokoh. Ketiga, dalam menentukan pilihannya, buruh pabrik rokok melakukan identifikasi terhadap tokoh seperti identifikasi perilaku dan partai pengusung. Tokoh yang berasal dari partai besar mempunyai pengaruh yang lebih menonjol terhadap buruh pabrik rokok. Keempat buruh pabrik rokok cenderung lebih menyenangi visi misi yang pendek, mudah diingat, dan logis. Bagi buruh pabrik visi misi yang seperti demikian akan lebih mudah untuk ditagih. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Terdapat dua sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara bersama dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah buruh pabrik yang berdomisili di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah arsip Kecamatan Pecangaan, Buku Kecamatan Pecangaan dalam Angka 2017, dan dokumen partisipasi masyarakat Kecamatan Pecangaan yang berasal dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pecangaan. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keempat proses analisis data tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini: (Milles dan Hubbermen, 1992:20) Kemudian adalah pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan dua jenis triangulasi. Pertama adalah triangulasi sumber data, dilakukan dengan cara membandingkan data yang didapatkan dari narasumber. Kedua adalah triangulasi metode, dilakukan dengan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Mayoritas buruh pabrik menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak Tahun 2017. Terdapat berbagai alasan buruh pabrik dalam menggunakan hak pilihnya, meliputi pertama agar dipersepsikan sebagai warga negara yang baik. Buruh pabrik merasa menggunakan hak pilih adalah tanggung jawab mereka sebagai warga negara, sehingga menggunakan hak pilih adalah jalan yang harus ditempuh untuk menjadi warga negara yang baik. Kedua, kesempatan untuk ikut pesta demokrasi. Pilkada tidak datang setiap tahun, sehingga buruh pabrik tidak ingin menyia-nyikan kesempatannya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tahun 2017. Ketiga, harapan untuk memiliki pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik dan amanah akan mampu membawa daerah yang dipimpinnya ke arah yang lebih aik. Hal itulah yang membuat buruh pabrik terdorong untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tahun 2017. Meski mayoritas buruh menggunakan hak pilihnya dalam pilkada, terdapat sebagaian kecil buruh pabrik yang tidak menggunakan hak plihnya. Buruh pabrik memiliki berbagai alasan yang membuatnya enggan untuk ikut terlibat dalam penggunaan hak pilih. Alasan tersebut meliputi, pertama kerja sampingan. Beberapa buruh pabrik memiliki pekerjaan lain untuk menambah penghasilan mereka. Buruh pabrik merasa, pekerjaan lebih berpengaruh dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan menggunakan hak pilih. Kedua tidak adanya calon pemimpin yang bisa diharapkan. Beberapa buruh pabrik merasa setiap kandidat dalam pilkada memiliki sifat yang sama, kebanyakan hanya mengobral janji untuk mendapatkan suara dari masyarakat tanpa membawa banyak perubahan saat mereka menjabat kelak. Alasan-alasan tersebut mmbuat buruh pabrik enggan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2017. Kemudian alasan buruh pabrik dalam menjatuhkan pilihannya. Terdapat berbagai alasan yang membuat buruh pabrik menjatuhkan pilihannya dalam Pilkada Serentak tahun 2017. Pertama ketaatan beragama calon kepala daerah, sebagian buruh pabrik berfikir bila calon kepala daerah yang taat beribada terpilih menjadi kepala daerah, dia akan mampu menjalankan amanah dan membawa daerah yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Kedua asal partai kandidat yang dipilih. Kandidat yang berasal dari partai yang besar lebih menonjol daripada kandidat yang berasal dari partai kecil maupun partai yang bermasalah. Kandidat yang berasal dari partai besar dinilai lebih mampu untuk mengurus daerah yang dipimpinya kelak dibandingkan dengan kandidat yang berasal dari partai kecil maupun artai yang bermasalah. Ketiga tagline kampanye yang padat dan ringkas, buruh pabrik cenderung lebih menyukai tagline kampanye yang padat dan ringkas karena tagline kampanye yang panjang terlalu susah diingat. Tagline kampanye yang padat dan ringkas lebih mudah diingat dan ditagih ketika nantinya kandidat tersebut menjabat sebagai kepala daerah. Keempat pengalaman dan prestasi yang pernah dicapai kandidat menjadi poin penting yang menjadi pertimbangan buruh pabrik dalam menjatuhkan pilihannya. Kandidat yang memiliki pengalaman dan prestasi dalam memimpin daerah dinilai lebih unggul dibandingkan kandidat yang masih minim pengalaman dan prestasi dalam memimpin daerahnya. Saran Untuk kandidat sebaiknya lebih mengekspos berbagai permasalahan di dalam lingkup buruh pabrik, karena masalah yang sering dibawa kebanyakan kandidat adalah kemiskinan. Sedangkan masalah yang ada dalam kehidupan buruh pabrik tidak hanya kemiskinan saja. Sehingga dibutuhkan observasi lebih dalam lagi bagi para kandidat agar aspirasi yang berada dalam lingkaran kehidupan buruh pabrik dapat terbawa ke ranah pemerintahan dan didapatkan solusi serta penyelesaian berbagai masalah dalam lingkungan buruh pabrik tersebut. Saran tersebut diajukan sebagai bentuk harapan mayoritas buruh pabrik yang menjadi informan dalam penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Darmawan, Ikhsan. 2015. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hermawan, Eman. 2001. Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik, dan Nalar. Yogyakarta: LKIS. Launa dkk. 2011. Buruh dan Politik: Tantangan dan Peluang Buruh Indonesia Pascareformasi. 10 (4): 4-16. Sholihin, Mohammad. 2009. Perilaku Pemilih Buruh Rokok dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Kudus. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro. Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Online Jumlah Tenaga Kerja. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Badan Pusat Statistik. (Online), (http://www.bps.go.id), diakses 14 April 2018. Nugroho, Kris. 2006. Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Ekonomi Politik (5). (Online), (www.journal.unair.ac.id) diakses 14 April 2018
METODE COOPERATIVE LEARNING UNTUK MENUMBUHKAN NILAI MORAL DAN KARAKTER PADA SISWA
No full textMETODE COOPERATIVE LEARNING UNTUK MENUMBUHKAN NILAI MORAL DAN KARAKTER PADA SISWA Rizka Istichomah Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5 Surel: [email protected] Abstrak Pada artikel ilmiah ini berlandasakan masalah menurunya nilai dan karakter yang dimiliki oleh siswa. Hal tersebut memerlukan alternatif solusi, salah satunya melalui proses pembelajaran di sekolah melalui model pembelajaran Cooperative Learning. Model tersebut meningkatkan sikap tanggung jawab, saling menghargai dan menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Sehingga proses pembelajaran dapat menanamkan nilai moral dan karakter yang baik pada siswa. Kata Kunci : cooperative learning, nilai moral, karakter. Masalah moral, sekarang ini sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat sekitar yang tidak mempunyai moral baik, terutama pada siswa yang kurang memiliki kualitas karakter moral di era reformasi ini. Faktor yang melatarbelakangi adalah saat munculnya budaya dari barat yang masuk ke Indonesia, budaya tersebut belum bisa difilter dengan baik oleh generasi muda. Namun, jika para siswa mau meningkatkan nilai moral yang ada pada dirinya maka nilai moral di Indonesia akan lebih berkualitas dari yang sebelumnya. Pendidikan karakter adalah menyangkut prinsip-prinsip yang diajarkan dengan cara memberi contoh, menasehati, memberi hadiah dan memberi hukum adalah tidak efektif untuk menghasilkan tingkah laku moral yang dikehendaki Hartshorne dan May (dalam Duska dan Whelan, 1982: 15-16). Dengan kata lain peranan para orang tua serta para pendidik yang juga dapat menentukan tingkah laku moral yang baik pada anak-anak atau peserta didik. Jenis-jenis moral menurut Sulistorini (2001:1) moral terbagi menjadi 3, yaitu moral individual, moral sosial, dan moral religi. Moral individual termasuk moral yang menyangkut pribadi dirinya sendiri, moral sosial berhubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sedangkan moral religius lebih kepada hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi jenis-jenis moral tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang memiliki tujuan masing-masing antar jenis moral yang satu dengan yang lainnya. Masalah moral disebabkan oleh pengetahuan tentang moral yang kurang dipahami oleh beberapa orang termasuk pada para siswa. Dampak yang terjadi para siswa dan masyarakat banyak yeng berlaku tidak sopan antar orang peroranganyang bisa menimbulakan perpecahan. Karakter yang ada pada diri mereka sudah terlihat seperti orang tidak bermoral, dalam hal ini terlihat nyata saat diselenggarakannya UN 2016 kebocoran soal UN, fenomena yang memang bukan merupakan isu baru. Di antaranya kasus kebocoran soal UN yang disebarkan melalui link Google Drive pada UN 2015 lalu. Hal ini sampai membuat pihak Kemdikbud harus menghubungi Google agar menghapus dokumen tersebut. Namun, tentu saja hal tersebut terlambat karena penyebaran kunci jawaban sudah berlangsung luas. Selain itu, ada pula cerita bocoran soal UN yang disebarkan oleh Pak Anang melalui blognya. Untuk yang terakhir ini sayangnya tidak ada bukti yang cukup. Blog pak anang tersebut memang biasa menggunakan kata bocoran soal UN dan menyediakan soal-soal yang tampilannya menyerupai soal UN. Ketika dicermati ternyata tutor sebuah lembaga bimbingan belajar tersebut hanya menyajikan prediksi soal UN. Oleh karena itu perlu di adakannya pembelajaran yang berbasis pada nilai moral dan karakter pada siswa untuk mensejahterakan kehidupan bangsa agar lebih baik lagi dari yang sebelumnya, dalam kegiatan formal di sekolah diperlukan adanya upaya pembelajaran yang bisa membuat siswa bekerja sama atau belajar kelompok untuk pemahaman nilai moral dan karakter. Pembelajaran yang di maksud adalah Metode Pembelajaran Cooperative Learning yang dapat membuat para siswa memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi dan sikap percaya diri yang kuat dalam menyampaikan gagasan tentang materi yang diberikan untuk dipresentasiakan kepada teman-temannya. BAHASAN Pada bagian ini dijabarkan secara spesifik mengenai (1) konsep dasar cooperative learning; (2) tahapan implementasi dalam penerapan cooperative learning; (3) kelemahan dan kelebihan yang terdapat pada pembelajaran cooperative learning. Konsep Dasar cooperative learning Cooperative Learning adalah suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran (Sunal dan Hans: 2000). Dalam hal ini peserta didik dipernalkan pada strategi belajar untuk mengembangkan kemampuan belajar berkelompok saat proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran cooperative learning saling berkaitan dengan upaya meningkatkan nilai moral dan karakter pada siswa. Hal tersebut terlihat pada sikap tanggung jawab yang dimiliki siswa dalam menyampaikan gagasan yang dimilikinya saat memahami materi yang diberikan. Beberapa ciri dari cooperative learning adalah; (1) setiap anggota memiliki peran, (2) terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa, (3) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya, (4) guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok, dan (5) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Oleh karena itu paparan ciri-ciri tersebut juga diperlukan sebagai acuhan dalam menerapkan model pembelajaran cooperative learning. Selain itu, ciri cooperative learning menggambarkan keterkaitan nilai moral yang akan diperoleh siswa. Pada dasarnya cooperative laearning dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum Ibrahim, et al. (2000), yaitu: (1) hasil belajar akademik, (2) penerimaan terhadap perbedaan individu, dan (3) pengembanagn keterampilan sosial. Dalam paparan di atas sudah jelas terlihat tujuan yang ingin dicapai melalui metode pembelajaran cooperative learning adalah untuk memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa ahli beranggapan bahwa metode ini unggul adalah upaya membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dipahami. Tahapan Implementasi Dalam Penerapan Metode Cooperative Learning Setiap model pembelajaran termasuk cooperative learning mempunyai beberapa tahapan yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan belajar. Langkah-langkah dalam penerapan metode cooperative learning ini dijabarkan secara rinci sebagai berikut. Merancang rencana program pembelajaran Pada langkah ini guru mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, guru juga menetapkan sikap dan keterampilan-keterampilan sosial yang diharapkan dapat dikembangkan dan diperhatikan siswa selama berlangsungnya pembelajaran. Guru dalam merancang program pembelajarannya juga harus mengorganisasikan materi dan tugas-tugas siswa harus mencerminkan sistem kerja dalam kelompok kecil. Artinya, materi dan tugas-tugas itu adalah untuk dibelajarkan dan dikerjakan secara bersama dalam dimensi kerja kelompok. Untuk memulai pembelajarannya guru harus menjelaskan tujuan dan sikap serat keterampilan sosial yang ingin dicapaidan diperhatikan siswa selamapembelajaran. Hal ini mutlak harus dilakukan guru, karena dengan demikian siswa tahu dan memahami apa yang harus dilakukan selama proses belajar mengajar. Merencanakan lembar observasi Mengobservasian dalam kegiatan belajar maksutnya secara bersama dalam kontek kelompok-kelompok kecil. Dalam menyampaikan materi, guru tidak lagi menyampaikan materi secara panjang lebar karena pemahaman dan pendalaman materi itu nantinya akan dilakukan siswa ketika belajar secara bersama dalam kelompok. Guru hanya menjelaskan pokk-pokok materi dengan tujuan siswa mempunyai wawasan dan orientasi yang memadati tentang meteri yang diajarkan. Pada saat guru selesai menyajikanmateri, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menggali pengetahuan dan pemahaman siswa tenteng materi pelajaran berdasarkan apa yang telah dibelajarkan. Hal ini dimaksutkan untuk kesiapan belajar siswa. Selanjutnya guru pembimbing siswa untuk membentuk kelompok. Pemahaman dan konsepsi guna terhadap siswa secara individu sangat menentukan kebersamaan dan kelompok yang terbentuk. Kegiatan ini dilakukan sambil menjelaskan tugas yang harus dilakukan siswa dalam kelompoknya masing-masing. Pada saat siswa belajar secara berkelompok guru mulai melakukan monitoring dan mengobservasi kegiatan belajar siswa berdasarkan lembar observasi yangdirencanakan sebelumnya. Dalam melakukan observasi terhadap kegiatan siswa guru mengarahkan dan membimbingan siswa baik secara individu maupun mengenal sikap dan perilaku siswa selama kegiatan belajar Pemberian pujian dan kritik membangun dari guru kepada siswa merupakan aspek penting yang harus duperhatikan guru pada siswa saat siswa bekerja dalam kelompoknya. Di samping itu, pada saat kegiatan kelompok berlangsung, guru secara periodik memberikan layanan kepada siswa baik secara individu maupun secara klasikal. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil belajar saat bersama dengan kelompoknya Pada saat diskusi di kelas, guru bertindak sebagai moderator. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengoreksi pengertian dan pemahaman siswa terhadap materi dan hasil kerja yang telah diterampilkannya. Pada saat presentasi siswa berakhir, maka guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri terhadap proses jalannya pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan atau sikap serta perilaku menyimpang yang dilakukan selama pembelajaran. Di samping itu, guru juga memberikan beberapa penekanan terhadap nilai, sikap, dan perilaku sosial yang harus dikembangakan dan dilatih siswa. Dalam melakukan refleksi, guru tetap berperan sebagai mediator dan moderator aktif. Kelebihan dan Kekurangan Cooperative Learning Kelebihan nyata dalam metode pembelajaran cooperative learning, menurut Jarolimek dan Parker (1993), yaitu (1) saling bergantungan yang positif, (2) adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu, (3) siswa dilibatkan dalam perncanaan dan pengelolaan kelas, (4) suasana kelas yang rileks dan menyenangakan, (5) terjalinnya hubungan hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru, dan (6) memiliki banyak kesempatan untuk meng-ekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Oleh karena itu kelebihan yang dimiliki oleh metode pembelajaran cooperative learning ini dapat menguntungkan peserta didik dalam hal saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, tetapi keuntungan sebenarnya yaitu siswa tidak lagi pasif di dalam kelas, siswa bisa semakin dekat dengan guru, dan siswa bisa menyatukan perbedaan pendapat pada saat kegiatan belajar berlangsung Kelemahan model pembelajaran cooperative learning bersumber pada dua faktor, yaitu faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Faktor dari dalam, yaitu: 1) guru harus mempersiapkan pembelajaran yang matang, di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu, 2) agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai, 3) selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan 4) saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini membuat siswa yang lain menjadi pasif. Hal tersebut kekurangan yang dimiliki oleh metode pembelajaran cooperative learning perlu ada pembenahan agar kegitan belajar kelompok bisa berjalan dengan baik. Namun dengan adanya kekurangan dalam pembelajaran cooperative learning dapat di simpulkan bahwa di setiap metode belajar tentunya mempunyai kekurangan yang dimiliki masing-masing metode yang berupaya untukmelakukan pembenahan dalah hal memperbaiki kelemahan yang ada dalam cooperative learning. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan uraian informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajikan simpulan dan saran yang linier dengan informasi tersebut. Simpulan Cooperative learning dapat membuat kemajuan besar untuk para siswa ke arah pengembangan sikap, nilai, dan tingkah laku dalam berpartisipasi. Cooperative learning merupakan strategi pembelajran yang dilakukan beberapa orang untuk dibentuk menjadi satu kelompok. Selain itu, cooperative learning juga memiliki ciriyang perlu diperhatikan dalam proses belajar kelompok, meliputi (1) setiap anggota memiliki peran yng penting dalam pelaksanaan kegiatan berkelompok ini, (2) terjadi hubunganantar siswa, (3) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajar dengan kelompoknya, (4) guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok, dan (5) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Tujuan yang ada dalam model pembelajaran cooperative learning, yaitu untuk memperbaiki prestasi siswa atau tugas akademis lainnya. Model pembelajaran cooperative learning mempunyai tahap langkah-langkah imlementasi yang dapatditerapkan kepada peserta didik. Langkah awal lebih mengfokuskan dalam pertimbangan dan penetapan target pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatan belajar juga memerlukan pengobservasian, selain itu pujian dan kritik positif juga diperlukan. Namun setelah kegiatan belajar tersebut terselesaikan, guru wajib memberikan refleksi diri dalam berjalannya pembelajaran tersebut. Pada setiap model pembelajaran termasuk cooperative learning mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan. Hal tersebut dalam kelebihannya dapat mendukung adanya proses pembelajaran berkelompok. Kelebihan yang dimaksudkan adalah (1) siswa memiliki sikap ketergantungan positif dengan teman kelompoknya, (2) adanya pengakuan dalam merespon perbedaan pemikiran yang terjadi dalam kelompok belajar, (3) siswa ikut terlibat langsung dalam merencanakan proses pembelajaran yang akan dilakukan dalamkegiatan belajar dan pengelolaan kondisi yang terjadi di dalam kelas. Selain itu kelemahanya cooperative learning yaitu, (1) selama kegitan diskusi kelompok berlangsung, pembahasan yang diperdebatkan akan meluas dan mengakibatkan tidak terkontrol waktu yang sudah ditentukan, (2) saat diskusi di kelas, terkadang didominasi oleh satu orang, hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Dalam hal ini perlu adanya pembenahan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam cooperative learning. Saran Pembelajaran cooperative learning merupakan suatu kegiatan belajar yang digunakan guru dalam proses belajar. Dalam hal ini siswa akan di berikan materi atau pemahaman oleh teman kelompoknya sendiri. Metode pembelajaran ini mengarahkan pada sikap, nilai, dan tingkah laku yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Cooperative Learning dapat diterapkan untuk mengatasi degradasi moral dan karakter atau menurunnya nilai moral yang dimiliki para siswa. Dalam hal ini model pembelajaran cooperative learning bisa dijadikan salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Tahapan yang diberikan juga cukup tepat, karena guru tidak terlalu ikut campur hanya mengarahkan ini membuat siswa bisa belajar secara mandiri. Suatu model pembelajaran cooperative learning, kelebihan yang dimiliki siswa bisa menempatkan pengetahuan yang dipunyai siswa dalam hasil aktivitas yang dilakukannya dalam kegiatan belajar kelompok. Selain itu, meodel pembelajaran cooperative learning dapat membuat siswa lebih menerima pendapat dari setiap individu, dapat bertangung jawab pada masing-masing individu. Model pembelajaran cooperative learning juga mempunyai kelemahan yang memerlukan pembenahan. Salah satu contohnya, yaitu siswa ada yang mendominasi saat berada di kelas. Hal tersebut mempengaruhi siswa yang lain dalam melakukan kegiatan belajar di kelas. Siswa yang lain juga mempunyai keinginan untuk bisa aktif saat di kelas. DAFTAR RUJUKAN Isjoni. 2011. Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok. Bandung: ALFABETA (Online) http://news.okezone.com/read/2016/04/04/65/1353426/siswa-tangerang-terima-pesan-berantai-kunci-jawaban-un-2016 Posted by admin On April 25, 2016
PEMBUATAN KETUPAT DALAM RANGKA ARAK-ARAKAN KETUPAT UNTUK MENJALIN SILATURAHMI ANTAR MASYARAKAT DI DESA KARANGAN KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
No full textPEMBUATAN KETUPAT DALAM RANGKA ARAK-ARAKAN KETUPAT UNTUK MENJALIN SILATURAHMI ANTAR MASYARAKAT DI DESA KARANGAN KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK Rahmat Tri Sanjaya Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5 Kota Malang Surel: [email protected] Abstrak Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai pembuatan ketupat dalam rangka arak-arakan ketupat untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di desa karangan kecamatan karangan kabupaten trenggalek. Arak-arakan ini bertujuan untuk memperkuat tali persaudaraan tidak hanya di lingkungan desa karangan tetapi seluruh warga masyarakat trenggalek. Acara ini juga menunjukkan kepedulian dan tidak memandang siapapun orang tersebut, semua dapat mengikuti acara tersebut dan dapat makan ketupat bersama. PENDAHULUAN Program kuliah kerja nyata merupakan program kegiatan dimana seorang mahasiswa mendapatkan pengakuan dalam masyarakat terkait ilmu yang ia miliki. Program ini juga dapat diartikan sebagai wahana bagi mahasiswa untuk mengamalkan keahlian yang diperoleh selama belajar di perguruan tinggi. Selain itu dalam kegiatan inilah para mahasiswa belajar menjadi agen sentral dalam membangun masyarakat disekitarnya dan melatih kemampuan dirinya sebagai calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu kegiatan kuliah kerja nyata menjadi kegiatan yang sangat penting dan berarti bagi mahasiswa, masyarakat dan civitas akademika. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang. Pada periode ini KKN dibagi menjadi KKN Reguler dan KKN Pulang Kampung. KKN diikuti oleh mahasiswa aktif dari berbagai jurusan di Universitas Negeri Malang. KKN memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa dalam hidup bermasyarakat serta untuk mengetahui kondisi, permasalahan, dan potensi yang ada di suatu daerah. Lebaran ketupat atau kupatan dilakukan masyarakat islam di Indonesia khususnya Pulau Jawa. Namun ada yang unik dengan tradisi yang digelar di Karangan, Trenggalek. Acara kupatan ini baru terlaksana lima tahun terakhir dan antusias warga sudah cukup bagus. Arak-arakan ini dilakukan dengan berkeliling di sekitar kecamatan Karangan, dengan beberapa pertunjukan yang dilakukan oleh warga desa Karangan. Suasana perkampungan pada lebaran ke-8 justru tampak lebih ramai dibanding 1 syawal. Sejak pukul 07.00 wib pengendara sudah memadati jalan raya khususnya di wilayah kecamatan Karangan. Beberapa simpang jalan terpaksa ditutup guna mengantisipasi kemacetan panjang. “Warga saling berkunjung ke rumah sanak-saudara serta tetangga untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Di setiap rumah disediakan hidangan ketupat dan aneka lauk-pauk secara geratis,” kata salah satu warga karangan. Warga dari berbagai penjuru daerah berkumpul diwilayah karangan mulai pagi hingga malam hari, selama enam hari. Sebelumnya, sebagian warga lokal tidak menggelar open house seperti leberan pada umumnya. Tidak hanya warga Trenggalek, namun masyarakat dari berbagai kota di sekitarnya juga memilih berlebaran ke Kerangan pada saat kupatan. Acara ini diharapkan mempererat tali persaudaran antar warga karangan dan sekitarnya, diharapkan acara ini terus berlanjut. Di dalam acara ini siapapun boleh datang, kenal maupun tidak kenal dipersilahkan untuk bertamu dan disediakan ketupat, itulah yang unik diacara ini untuk itulah Tim KKN UM Desa Karangan kabupaten Trenggalek mengadakan kegiatan yang berjudul “ARAK-ARAKAN KUPAT DESA KARANGAN UNTUK MENJALIN SILATURAHMI ANTAR WARGA DESA KARANGAN DAN SEKITARNYA”. B. Tujuan dan Sasaran Program a. Program “Pembuatan Ketupat Dalam Rangka Arak-Arakan Ketupat Untuk Meningkatkan Kerjasama Antar Masyarakat Di Desa Karangan Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek” b. Tujuan Kegiatan c. Tujuan Umum Memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menumbuhkan tradisi arak-arakan ketupat dalam memeriahkan Hari Raya Ketupat di Desa Karangan. d. Tujuan Khusus Meningkatkan kerjasama antar warga dan memberikan kesempatan bagi masyarakat terutama kalangan pemuda untuk membuat ketupat yang dapat digunakan untuk arak-arakan ketupat saat Hari Raya Ketupat di Desa Karangan e. Sasaran Program KKN Sasaran program kegiatan ini yaitu seluruh masyarakat Dusun Pinggirsari Desa Karangan yang sebelumnya belum memeriahkan Hari Raya Ketupat. C. Strategi Pelaksanaan Program KKN Pelaksanaan program arak-arakan ketupat untuk masyarakat Dusun Pinggirsari Desa Karangan ini dilaksanakan dengan 1. Langkah-langkah sebagai berikut: a) Meminta informasi dari Kepala Desa tentang desa yang belum melakukan tradisi arak-arakan ketupat. b) Konsultasi program kepada Kepala Dusun Pinggirsari, tempat diadakannya arak-arakan ketupat. c) Pengajuan program ke LP2M d) Meminta izin ke kepala desa dan perangkat desa setempat untuk meminta persetujuan e) Konsultasi ke masyarakat untuk membuat ketupat yang nantinya akan digunakan dalam ara-arakan ketupat f) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam arak-arakan ketupat g) Menyusun jadwal acara h) Memantau jalannya pelaksanaan acara i) Mengevaluasi jalannya acara yang telah berlangsung PELAKSANAAN KEGIATAN A. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan a. Jadwal Kegiatan Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pada pukul 08.00 sampai 10.30 WIB. Dalam melaksanakan kegiatan arak-arakan ketupat untuk masyarakat Dusun Pinggirsari Desa Karangan, dilakukan dengan berbagai proses yang diuraikan sebagai berikut. b. Mewanwancarai kepala desa untuk mendapatkan informasi mengenai desa yang belum mengadakan arak-arakan ketupat. c. Setelah memperoleh informasi dari kepala desa selanjutya berkonsultasi dengan kepala dusun Pinggirsari, mengenai waktu dan tempat diadakan arak-arakan ketupat. d. Menyusun jadwal kegiatan Tabel 2.1 Jadwal Kegiatan Acara Waktu Persiapan Pembukaan 1. Sambutan Pak Camat 2. Sambutan dari Kepala Dusun Pinggirsari 3. Sambutan dari Penanggung Jawab program penyuluhan. 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit Acara Inti: 1. Melakukan acara halal bilahalal dengan warga Pinggirsari di Masjid Baiturrahman 2. Dilakukan arak-arakan kupat mengelilingi desa Pinggirsari 3. Melakukan acara makan bersama dengan warga setempat 15 menit 60 menit 30 menit Penutup : 5 menit e. Memastikan semua sarana dan prasarana tersedia dan sesuai yang dibutuhkan f. Koordinasi selama acara berlangsung g. Memantau jalannya acara pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor-faktor tersebut dirinci sebagai berikut: 1. Faktor pendukung a. Masyarakat bersedia untuk mengikuti arak-arakan ketupat. b. Masyarakat antusias ikut membantu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam arak-arakan ketupat 2. Faktor penghambat a. Penentuan waktu pelaksanaan arak-arakan ketupat B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Dalam pelaksanaan program Arak-Arakan Ketupat ini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut sebagai berikut. 1. Pelaksanaan arak-arakan ketupat terkendala adanya pilkada C. Solusi terhadap Masalah Setelah melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, penyusun program mendapatkan solusi sebagai berikut: 1. Penanggung jawab program merubah acara arak-arakan ketupat menjadi halal bihalal dan syukuran dengan makan ketupat bersama-sama. PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM A. Paparan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Hasil dari kegiatan ini bermanfaat sekali, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan secara garis besar 100% terlaksana dengan baik. Berbagai faktor penghambat menghalangi proses pelaksanaan program ini namun dapat diatasi. Berikut adalah tabel hasil pelaksanaan kegiatan. Tabel 3.1 Format Hasil Pelaksanaan Kegiatan No Program Hasil yang Dicapai 1. Pembuatan ketupat dalam rangka arak-arakan ketupat untuk meningkatkan kerjasama antar warga Desa Karangan Kabupaten Trenggalek 1. Masyarakat bisa mengadakan tradisi arak-arakan kupat setiap tahun di Hari Raya Ketupat. 2. Masyarakat saling menjaga tali silaturahmi dan saling gotong royong B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 1. Pencapaian Hasil Program kerja “Pembuatan ketupat dalam rangka arak-arakan ketupat untuk meningkatkan kerjasama antar warga Desa Karangan Kabupaten Trenggalek”secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon yang positif. Hal ini dapat ditandai dengan antusisme dari masyarakat. Selain itu respon positif masyarakat dengan diadakannya arak-arakan kupat yang dapat diteruskan menjadi tradisi pada saat Hari Raya Ketupat. 2. Faktor Pendukung Program kerja ini secara keseluruhan terlaksana 100%. Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung. Faktor pendukung pada program ini adalah sebagai berikut: a. Masyarakat bersedia untuk mengikuti arak-arakan ketupat. b. Masyarakat antusias ikut membantu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam arak-arakan ketupat PENUTUP A. Simpulan Program arak-arakan ketupat untuk masyarakat Dusun Pinggirsari Desa Karangan ini diadakan di Masjid Baiturrahman berjalan dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat yang mengikuti acara tersebut dan semua pihak yang membantu dan mendukung kelancaran acara arak-arakan ketupat ini meskipun terdapat sedikit kendala namun dapat teratasi. Dengan adanya tradisi arak-arakan ketupat dapat menumbhkan jiwa sosial bagi masyarakat yang saling bergotong royong dan saling membantu. Selain itu program ini dapat digunakan sebagai hiburan untuk memeriahkan Hari Raya Ketupat. B. Rekomendasi Diharapkan program kerja ini dapat dilanjutkan untuk tahun selanjutnya dan tidak hanya masyarakat Dusun Pinggirsari saja yang melaksanakan tetapi juga seluruh Desa Karangan dapat memeriahkan acara ini
PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA YANG BERLANDASKAN PANCASILA
No full textPENDIDIKAN KARAKTER BANGSA YANG BERLANDASKAN PANCASILA Maftuhatur Rizqiyah Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5 Surel : [email protected] Abstrak Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi dalam penanganan masalah lunturnya nilai-nilai Pancasila didalam masyarakat Indonesia. Solusi tersebut adalah menerapkan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan pancasila. Pendidikan ini adalah pendidikan berbasis karakter dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil akhir dari penerapan pendidikan berbasis karakter yang sesuai dengan Pancasila adalah menjadikan peserta didik memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan moral yang sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. (BNN 2004) menyatakan sebanyak 2 juta remaja Indonesia ketagihan narkoba, (DEPKES 2008) mendiagnosis lebih dari 8000 remaja mengidap AIDS, sedangkan POLDA melansir data sepanjang tahun 2013 terjadi 342.084 kasus kejahatan di Indonesia, dan KPA dan LPA juga mempresentasekan sebanyak 97% pelajar SMP dan SMA mengaku suka menonton film porno. Menurut Ir.Soekarno (2007:24) “Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia”. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang telah memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia. Pancasila mampu membimbing dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik pada masyarakat Indonesia, agar mampu mencapai kehidupan yang adil dan makmur. Salah satu permasalahan saat ini yang terjadi pada masyarakat Indonesia adalah mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Memasuki zaman baru atau era globalisasi, kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak mangalami perubahan. Era globalisasi banyak mendatangkan budaya luar yang masuk ke Indonesia. Serta, kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti dari Pancasila yang sebenarnya dan mereka hanya menganggap Pancasila hanya sebagai simbol negara. Hal ini menyebabkan lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lunturnya nilai-nilai Pancasila didalam jiwa masyarakat Indonesia, disebabkan oleh banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Masuknya kebudayaan asing ke Indonesia mengakibatkan masyarakat meniru perilaku orang-orang barat. Serta banyaknya masyarakat yang masih menganggap Pancasila hanya sebagai dasar negara, karena kurangnya pemahaman tentang penjabaran dari setiap sila dari Pancasila. Lunrurnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia menimbulkan dampak yang terjadi seperti, banyaknya generasi muda yang meniru cara berpakaian orang-orang di negara lain. Pakaian yang tidak sopan dan menyimpang dari norma Pancasila, makin maraknya tindakan kriminal seperti pengeboman, pemerkosaan, dan KKN. Tidak hanya itu dampak lain yang ditimbulkan karena lunturnya nilai-nilai Pancasila yakni, maraknya generasi muda bangsa yang terjerat kasus narkoba, seks bebas, bahkan terkena AIDS, serta banyak terjadi aksi-aksi anarkis yang ditujukan oleh sekelompok agama tertentu yang diduga dilakukan oleh Ormas keagamaan tertentu. Dari banyaknya akibat yang ditimbulkan karena luntunya nilai-nilai Pancasila, terdapat beberapa solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila yang mulai luntur. Beberapa solusi alternatif tersebut meliputi : (1) pemerintah, masyarakat, dan generasi muda harus mampu memfilter kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini diperlukannya peran Pemerintah. Pemerintah dapat memanfaatkan media massa untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan dampak positif dan negative kebudayaan asing, serta Pemerintah harus mamou memilih kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, agar tidak semua kebudayaan asing dapat masuk ke Indonesia, (2) Pemerintah harus lebih memaksimalkan lagi pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila disetiap sekolah sejak SD,SMP,SMA dan Perguruan Tinggi, (3) generasi muda harus mampu mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi dibawahnya, dengan memberikan contoh akan pentingnya gotong royong, menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah, dan mengenalkan budaya-budaya bangsa, agar tercipta rasa nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kerjasama pada generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dalam artikel ini dipilih judul “Menumbuhkan Nilai-nilai Pancasila Melalui Pendidikan Karakter Bangsa yang Berlandaskan Pancasila”. (Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas mengenai Pendidikan Karakter Bangsa yang Berlandaskan Pancasila). BAHASAN Pada bagian ini dijelaskan lebih spesifik mengenai (1) konsep dasar, (2) langkah reaisasi, (3) kelebihan dan kekurangan Pendidikan Karakter Bangsa yang Berlandaskan Pancasila. Konsep Dasar Pendidikan Karakter Bangsa yang Berlandaskan Pancasila Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku positif manusia atau mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Kaelan, 2010 : 29). Mahasiswa adalah bibit unggul bangsa yang dimana pada masanya nanti bibit ini akan melahirkan pemimpin dunia, karena itulah diperlukan pendidikan Pancasila yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa. Tujuan pendidikan Pancasila adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara yang berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa, yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam sila pada Pancasila. Salah satu ciri utama pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila ini adalah, pendidikan berbasis karakter dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Kaelan,2010:29). Pendidikan Pancasilalah yang mengajarkan bagaimana seseorang menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Pendidikan Pancasila mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa. Pemerintah harus lebih memaksimalkan kembali pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila disetiap sekolah sejak sekolah dasar, sekolah menengah, dan bahkan perguruan tinggi. Pembelajaran Pancasila di sekolah dasar sangat penting artinya, karena merupakan proses awal dalam rangka pengembangan karakter manusia selanjutnya, dan Pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung nilai-nilai luhur dan ajaran moralitas. Pendidikan Pancasila yang diberikan pada siswa di sekolah menengah juga sama pentingnya, mengingat bahwa teknologi yang semakin hari semakin terus berkembang pesat, mengakibatkan para penerus bangsa lupa akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan mereka. Perguruan tinggi juga sangat penting diajarkan pendidikan Pancasila karena mahasiswa adalah bibit bangsa dan masa depan bangsa, maka dengan menerapkan Pancasila, warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945 (Kompas,2011). Langkah-langkah Penerapan Pendidikan Karakter Bangsa yang Berlandaskan Pancasila Pendidikan Pancasila adalah salah satu pembelajaran yang sangat penting terutama dalam membangun moral peserta didik. Pendidikan Pancasila juga mampu menyadarkan masyarakat untuk dapat menghadapi krisis budaya, kepercayaan, moral dan lain-lain. Langkah-langkah penerapan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila adalah sebagai berikut. Tahap Persiapan Tahap persiapan merupakan langkah awal yang dijadikan dasar dan juga patokan untuk mengambil langkah selanjutnya. Pada tahap persiapan ini juga merupakan tahap awal untuk menetukan keberhasilan dari penerapan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Langkah yang perlu dilakukan pada tahap persiapan, yaitu : (1) pembuatan RPP (2) pengajuan kurikulum baru. Pada tahap persiapan langkah awal yang dapat dilakukan adalah pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Adapun langkah-langkah pembuatan RPP adalah menuliskan identitas mata pelajaran, menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, menuliskan indikator pencapaian kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, menuliskan materi ajar, menentukan metode pembelajaran, merumuskan kegiatan pembelajaran, menentukan media/alat/bahan/sumber belajar, dan terakhir hasil belajar. Langkah yang dilakukan setelah pembuatan RPP adalah pengajuan kurikulum baru. Pengajuan kurikulum baru harus dibawah koordinasi dinas pendidikan daerah, untuk selanjutnya dinas pendidikan daerah diminta mendaftarkan sekolah yang berminat menerapkan kurikulum baru. Lalu sekolah yang telah mengajukan kurikulum baru secara mandiri menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Demikian juga pelatihan guru secara mandiri bisa dilakukan dengan anggaran sendiri, tetapi tetap berkoordinasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyediaan instruktur yang diperlukan (Kompas, 2013). Tahap Evaluasi Tahap Evaluasi merupakan tahap kedua setelah tahap persiapan, langkah yang perlu dilakukan pada tahap evaluasi, yaitu : (1) pengujian terhadap pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila, (2) melakukan revisi kurikulum jika diperlukan. Pengujian terhadap pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kurikulum sudah sesuai dengan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila harus memenuhi syarat yang ditentukan seperti adanya nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, dan nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Melakukan revisi kurikulum jika diperlukan. Kurikulum dapat diubah bila terdapat pendirian baru mengenai proses belajar. Harus ada pertimbangan sebelum melakukan revisi pada kurikulum diantaranya, perbaikan kurikulum tergantung pada petumbuhan guru, sekolah menjadi pusat perencanaan, dan kurikulum harus memiliki pengalamn-pengalaman untuk membantu para siswa melakukan penyesuaian diri terhadap kehidupan sekarang. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah tahap persiapan dan tahap evaluasi. Tahap pelaksanaan ini berupa : (1) sosialisasi kepada para pendidik, (2) memberikan contoh teladan. Sosialisasi kepada para pendidik mengenai pendidikan berbasis karakter Pancasila dengan cara memberikan para guru arahan tentang bagaimana pendidikan Pancasila ini diterapkan pada peserta didik serta menjelaskan arti penting Pancasila dalam dunia pendidikan. Memberikan contoh teladan, artinya dibuat suatu peraturan bahwa seluruh warga sekolah baik siswa,guru,kepala sekolah, dan semua warga sekolah harus menerapkan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aktifitas, dan ada peringatan bagi pelanggarnya. Kelebihan dan Kelemahan Penerapan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila memiliki banyak kelebihan, antara lain : (1) pendidikan Pancasila memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia, (2) pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan-kelebihan tersebut tentu sangat penting dalam membentuk moral peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun memiliki banyak kelebihan, tetapi pendidikan Pancasila juga memiliki kelemahan, salah satunya adalah pendidikan Pancasila tidak dapat diterapkan oleh negara lain selain Indonesia. Hal ini karena Pancasila adalah hasil pemikiran dari para pendiri bangsa Indonesia, sehingga negara lain dilarang untuk menggunakannya. Hal ini tentu mengecewakan negara lain yang ingin menerapkan pendidikan berbasis Pancasila, karena pendidikan Pancasila sejalan dengan tujuan Pendidikan. Simpulan Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku positif manusia atau mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ciri utama pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila ini adalah, pendidikan berbasis karakter dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah harus lebih memaksimalkan kembali pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila disetiap sekolah sejak sekolah dasar, sekolah menengah, dan bahkan pergurua
UPAYA LSM (LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT) MENCEGAH PRAKTEK KORUPSI
No full textAbstrakPada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan permasalahan utama yang di hadapi bangsa Indonesia. Solusi tersebut adalah upaya LSM. LSM diharapkan mampu menjadi kontrol sosial bagi masyarakat untuk mencegah praktek korupsi. Di dalam artikel ini juga dijabarkan bentuk LSM yang bertujuan untuk mencegah korupsi. Hasil akhir dari upaya LSM ini adalah korupsi di Indonesia bisa di hilangkan.Kata Kunci : korupsi, LSM, masyaraka
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEBAGAI PENEGAK KEADILAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA
No full textLEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEBAGAI PENEGAK KEADILAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIAFredo Hedi Pratama Putra Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5Email : [email protected] AbstrakPada artikel ilmiah ini disajikan mengenai solusi mengatasi keadilan hukum dan keadilan sosial yang dewasa ini sangat jauh dari cita-cita bangsa Indonesia didalam proses pengadilan di Indonesia. Solusi tersebut adalah dengan dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga ini dibentuk secara independen tanpa campur tangan pemerintah, yang berfungsi sebagai badan pengawas dalam sistem peradilan dan pendidikan serta pendampingan terhadap masyarakat guna sebagai kontrol proses pengambilan keputusan didalam proses peradilan agar sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan sosial yang sering kali menyeleweng bahkan tidak adanya kedua keadilan tersebut. Masyarakat yang seharusnya diberlakukan secara adil dan sama dihadapan hukum didalam realitanya masyarakat diperlakukan secara semena-mena dihadapan hukum karena lemahnya pengetahuan masyarakt tentang hukum dan prosesnya. Hukum yang seharusnya melindungi seluruh rakyat termasuk rakyat kecil malah sebaliknya mereka ditindas oleh para mafia peradilan yang memperlakukan masyarakat sebagai bahan percobaan dihadapan hokum. Para mafia hukum menggunakan kekuasaan serta harta mereka demi kelancaran tujuan mereka. Banyak sekali kasus-kasus tentang ketidakadilan hukum didalam proses pengadilan yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menurunnya wibawa hukum dimata masyarakat. Masalah ini yang akan membuat semakin terpuruknya bangsa Indonesia, karena hukum positif yang berlaku tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan cita-cita bangsa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 tentang kedaulatan hukum
PELAKSANAAN PONDOK RAMADHAN DI MASJID RAUDLOTUL JANNAH DUSUN TOYOMERTO KECAMATAN KASEMBON KABUPATEN MALANG
No full textPELAKSANAAN PONDOK RAMADHAN DI MASJID RAUDLOTUL JANNAH DUSUN TOYOMERTO KECAMATAN KASEMBON KABUPATEN MALANGAurafadhil Hariz Qinanda UniversitasNegeri Malang Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, KecLowokwaru, Kota Malang gmail: [email protected] Abstrak: Tujuan dari program ini adalah : (1) Untuk menciptakan generasi muda yang cinta al-Qur’an (2) Agar terciptagenerasi muda yang berpegang teguh kepada al-Qur’an ditengah era globalisasi. Kegiatan pondok ramadhan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 10 juni 2018 mulai dari pukul 07.30-18.00 WIB dengan sasaran peserta yaitu TPQ yang terdapat di DusunWonoagung serta anak-anak dan remaja di DusunToyomerto. Peserta pada kegiatan pondok romadhon ini dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas I untuk anak usia 4-7 tahun, kelas II untuk anak usia 7-10 tahun dan kelas III untuk anak usia 10-15 tahun.Kata Kunci: pondok ramadhan, prajuritkulon, remaja masjid PENDAHULUANKuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu matakuliah pengabdian kepada masyarakat yang diprogramkan bagi mahasiswa S1 Universitas Negeri Malang, baik untuk program studi kependidikan maupun non kependidikan. Mata kuliah KKN ini merupakan wadah dan wahana bagi mahasiswa untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dharma yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Salah satu ragam KKN di Universitas Negeri Malang adalah KKN Reguler, dimana program ini merupakan kuliah pengabdian kepada masyarakat yang terbagi di beberapawilayah di Kabupaten Malang. Pelaksanaan KKN Universitas Negeri Malang tahun ini bertepatan dengan datangnya bulan suci ramadhan yaitu pada tanggal 19 mei hingga 9 juli 2018.Ramadhan adalah bulan suci penuh berkah, rahmat dan ampunan Allah SWT. Bulan tersebut merupakan saat yang baik bagi setiap kaum Muslimin untuk lebih meningkatkanKetakwaan dan Keimanannya melebihi hari-hari diluar Ramadhan. Setiap Kaum Muslim berharap agar nantinnya memperoleh derajat orang yang bertakwa (muttakin) sebagaimana maksud dari Ibadah Puasa itu sendiri. Firman Allah SWT:يَآ يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَّلَكُم تَتَّقُونَ“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah : 183))Ibadah Ramadhan yang dilaksanakan secara khusyu’ dan penuh ketertiban adalah dambaan setiap Muslim. Momentum ini tidak hanya Khasanah meningkatkan Iman dan Taqwa, tetapi juga merupakan kesempatan emas untuk memperkaya pengetahuan agama serta keanekaragaman aktivitas Ibadah lainnya. Rangkaian Ibadah Puasa disiang hari dengan menahan hawa nafsudan Qiyamullail adalah merupakan beberapa contoh aktivitas selama bulan suci ramadhan. Mengingat pelaksanaan Ibadah Ramadhan yang tinggal menghitung hari, segenap Panitia Remaja Masjid Raudlotul Jannah berininsiatif menjalankan sebuah program sebagai wadah untuk mencerdaskan generasi Muda Islam. Atas pertimbangan inilah, REMAS Roudhotul Jannah dalam menyambut Bulan Ramadhan 1439 H akan membuka Pondok Romadhon dengan tema “Gebyar Ramadhan Guna Menumbuhkan Generasi Qur’ani” yang orientasi utamanya untuk menanamkan dan membentuk Jiwa generasi muda yang berbudi luhur dan berakhlaqul karimah. METODEMetode pelaksanaan program kegiatan “Pondok Ramadahan di Masjid Raudlotul Jannah” adalah dengan pendekatan tradisional. Sosialiasasi dilakukan secara langsung.1. Tahap Persiapan•Observasi Tahap persiapan program “Pondok Ramadhan” diawali dengan observasi dan konsultasi rencana program ini denganMas LukyselakuModindanRemas di Masjid RaudlotulJannahdi DusunToyomerto. Berdasarkan persetujuan BapakLurahWonoagungdanbeberapatokohmasyarakat, serta kesediaan dari mahasiswa KKN untuk dilaksanakannya program ini. •Tahap KoordinasiPada tahap ini, ketua koordinator KKN dan perwakilanRemas Raudlotul Jannah melaksanakan rapat kecil mengenai pembagian kerja panitia bidang yang ikut serta dalam melaksanakan program ini. Selain itu, dibahas mengenai teknik yang tepat untuk melaksanakan program kerja pembuatan sirup.2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan “Pondok Ramadhan” ini direncanakan akan dilaksanakan pada:hari/ tanggal : Minggu, 10Juni 2018pukul : 07.00 – 18.00 WIBtempat : Masjid RaudhotulJannah.acara : Pondok Ramadhan3. Tahap AkhirPada tahap ini dilakukan evaluasi kegiatan pondok ramadhan yang telah dilaksanakan. HASILHasil dari pelaksanaan kegiatan “Pondok Ramadahan di Masjid Raudlotul Jannah Dusun Toyomerto Desa Wonoagung Kabupaten Malang” adalah sebagai berikut :Terlaksananya kegiatan program kerja individu mahasiswa KKN UM Wonoagung serta menambah pengetahuan dan meningkatkan iman dari peserta pondok romadhon. Berdasarkan hasil sesi tanya jawab oleh peserta kepada pemateri, terlihat antusiasme yang diketahui dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta baik dari kelas anak-anak hingga kelas anak remaja. Hal ini menandakan adanya ketertarikan peserta pad materi yang disampaikan, dimana materi untuk kelas pertama yaitu kelas anak usia 4-7 tahun yaitu belajar sambil bermain. Materi untuk kelas kedua yaitu usia 7-10 tahun yaitu meneladani kisah para nabi sedangkan materi untuk kelas ketiga yaitu usia 10-15 tahun adalah menelaah al-qur’an dan kandungannya. SIMPULANPelaksanaan program kerja kelompok “pondok di Masjid Raudlotul Jannah Dusun Toyomerto Desa Wonoagung Kabupaten Malang” dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sesuai rencana. Antusiasme peserta dari kegiatan ini dapat terlihat dari hasil yang didapat, yaitu banyaknya peserta yang bertanya seputar materi yang telah disampaikan dan keterlibatan peserta secara aktif. Program pelatihan ini dirasa sangat tepat sasaran sehingga sesuai dengan kebutuhan anak – anak dan remaja, khususnya di kelurahan surodinawan. DAFTAR PUSTAKASamsul, Mochammad. Pengertian Pondok Ramadhan (Online). http://artikel sunanampel.blogspot.com/2017/04/pengertian-pondok-ramadhan.html.Diaksestanggal 2 Juli 2018Tyas. Pondok Ramadhan di Sekolah untuk Anak(Online) https://id.theasianparent.com/pondok-ramadhan-di-sekolah/. Diaksestanggal 2 Juli 2018Faqod, Oman. MengisiBulanSuciDenganKegiatanPondokRomadhon. (Online) https://omanfaqod.wordpress.com/2012/08/07/mengisi-bulan-suci-dengan-kegiatan-pondok-romadhon/.Diaksestanggal 2 Juli 201
Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo
No full textPeran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Putri Neneng Suhesti Universitas Negeri MalangEmail: [email protected] Abstrak: Partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah saja. Masyarakat harus melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat top down. Dalam pandangan ini, masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan bukan sekaligus subjek atau bagian dari pelaku pembangunan. Padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui peran kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan di Desa Prasi.Peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi terbagi menjadi peran kepala desa dalam menjalankan fungsi sebagai seorang pemimpin yaitu peran kepala desa menjalankan fungsi inisiator pembangunan, konsultasi, pengendalian, dan delegasi dalam memaksimalkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan yang terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik yang terdiri dari berbagai bidang seperti kesehatan, keagamaan, sosial, dan pendidikan. Kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa yaitu adanya masyarakat yang mementingkan materi atau upah sebelum mengikuti partisipasi pembangunan desa, adanya masyarakat memiliki kesibukan tersendiri, pencairan dana pembangunan desa yang lama serta keterbatasan waktu dan tenaga kepala desa. Usaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi yaitu adanya upah yang sesuai dengan kinerja masyarakat, memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan, mengatur dana pendapatan desa dengan efisien dan memanfaatkan keuntungan dari pendapatan asli desa dan pemberian tugas kepada perangkat desa sesuai bidang masing-masing.Kata Kunci: Peran kepemipinan, kepala desa, partisipasi masyarakat. PENDAHULUANPembangunan desa menjadi bagian dari pembangunan nasional. Karena desa merupakan lingkup terkecil dari pemerintahan nasional. Pembangunan salah satu bentuk realisasi dari tujuan nasional negara Indonesia dalam pembukaan Undang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea empat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam melaksananakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi, sesuai undang-undang tersebut yang berwenang dalam pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu perangkat-perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Kinerja dan sikap kepala desa untuk melayani dan bukan untuk dilayani masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah saja. Oleh karena itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat top down (kepemimpinan Atas bawah). Apabila masyarakat tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan bukan sekaligus subjek atau bagian dari pembuat pembangunan, Padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.Desa yang otonom akan mempunyai dan memberikan ruang gerak yang luas pada masyarakat dan akan memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, tranportasi, administrasi sosial budaya dan keamanan. Otonomi desa biasamya disebut dengan otonomi masyarakat desa. perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat, dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat (Saragih 2004:29). Ciri dari otonomi masyarakat desa adanya kemampuan untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa menjalankan fungsinya dalam perwujudan pelayanan terhadap masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang optimal dalam pembangunan desa.Kepemimpinan Kepala Desa Prasi yang saat ini menjabat berbeda dengan kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Hal ini terlihat dari hasil kepemimpinannya selama menjabat 2 tahun pada masa transisi kepemimpinan yang baru. Masyarakat Desa Prasi saat ini terus meningkatkan proses pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Namun yang sangat terasa adalah pembangunan fisik Karena infrastruktur Desa Prasi masih tertinggal terutama dalam infrastruktur jalan dan saluran air. Selain dari pada pembangunan kepala desa Prasi juga menata sistem pemerintahan desa yang sebelumnya tidak aktif seperti lebih sering mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan, membagi kekuasaan yang sesuai tugas dan fungsi dari pada bawahannya dan menata manajemen pemerintahannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bertujuan mendiskripsikan peran kepemimpinan kepala desa yang ada di desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa METODE PENELITIANPenelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Moleong (2013:5) mengutip dari Denzin dan Licoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Peneliti menggunakan observasi dan wawancara secara langsung pada objek dan subjek penelitian. Oleh karena itu, peneliti terjun langsung di lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara pada subjek penelitian yaitu antara lain Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Prasi Kecamatan Gading kabupaten Probolinggo. Kehadiran peneliti dalam penelitian sangat penting karena peneliti sebagai alat pengumpul data pada proses penelitian. Sugiyono (2014:222) menyatakan bahwa “peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2014: 225) Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data Primer dalam penelitian ini diolah, dianalisis, dan dilakukan pembahasan dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Prasi kecamatan Gading Probolinggo. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumen yaitu potensi desa, profile desa dan website kabupaten Probolinggo. Data sekunder dianalisis dan diolah untuk mengetahui gambaran umum desa Prasi kecamatan Gading kabupaten Probolinggo.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Emzir (2010:85-86) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman Aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data, Model data (Data Display), Penarikan/ Verifikasi kesimpulan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat di bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten ProbolinggoPartisipasi masyarakat di bidang pembangunan dalam memajukan Desa tentu memerlukan adanya kepemimpinan yang baik agar terlaksana dan tearah dengan maksimal. Kepala Desa Prasi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi mempunyai peran sebagai berikut:a. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Inisiator PembangunanBerdasarkan hasil penelitian, kepala desa memiliki peran menjalankan fungsi inisiator pembangunan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi. Fungsi inisiator pembangunan yang dijalankan oleh kepala desa yakni kepala desa Prasi menjadi tokoh utama dalam menentukan perencanaan pembangunan desa. Namun, kepala desa juga melibatkan perangkat desa dan beberepa perwakilan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran untuk setiap rencana yang telah dibuat kepala desa. Dalam menyampaikan perencanaannya, kepala desa melaksanakan pertemuan setiap tahun dalam membahas program pembangunan tahunan dan setiap bulan dalam membahas progress tentang pembangunan yang telah terlaksana. Pada pertemuan tersebut, kepala desa berperan sebagai pemimpin diskusi. Temuan penelitian ini esuai dengan pernyataan Effendy (1981:24-25) pemimpin sebagai adalah seorang yang demokratis tidak lagi sebagai eksekutif akan tetapi sebagai pemimpin diskusi. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dilaksanakan kepala desa juga memberi arahan dan motivasi agar pembangunan yang telah terncanakan agar berjalan dengan baik sesuai visi dan misi. Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Rivai & Deddy (2009:34) bahwa pemimpin dalam menjalankan fungsi instruksi berperan sebagai komunikator yang merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dijalankan dengan efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanankan perintah.b. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi KonsultasiBerdasarkan temuan hasil penelitian, peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi konsultasi dapat dilakukan secara langsung kepada kepala desa atau dapat diwakilkan melalui perangkat-perangkat desa dengan komunikasi dua arah. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi konsultasi menurut Rivai & Deddy (2009:35) yakni Fungsi yang bersifat komunikasi dua arah, dalam menentukan keputusan pemimpin masih memerlukan pertimbangan dan konsultasi dengan bawahannya agar mendapatkan masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang akan ditetapkan.c. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi PengendalianBerdasarkan hasil penelitian, Peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi pengendalian sangat diperlukan agar partisipasi masyarakat menjadi terarah dan mencapai tujuan yang dinginkan. Fungsi pengendalian telah diterapkan dengan baik oleh Kepala desa Prasi. Hal ini diwujudkan dengan adanya bimbingan, koordinasi, pengarahan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Kepala desa Prasi.Hal tersebut sesuai dengan fungsi pengendalian menurut Rivai & Deddy (2009:35) bahwa pemimpin mampu mengatur aktivitas bawahannya secara terarah untuk mencapai tujuan secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkakan melalui kegiatan bimbingan. Pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Tujuan dari fungsi ini agar seorang pemimpin tidak hanya memiliki perintah sebagai pemberi perintah saja melainkan sebagai pengendali dan penanggung jawab dari seluruh partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan Desa Prasi. Tujuan dari pengendalian kepala desa adalah untuk mengaktifkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat sebagai pelaksanan pembangunan. Hal ini juga sesuai dengan kenyataan yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi penelitian pembangunan jalan lingkungan dan perairan sawah pada setiap dusun di Desa Prasi. d. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi DelegasiBerdasarkan hasil penelitian, peran kepemimpinan kepala Desa dalam menjalankan fungsi delegasi dilakukan untuk memaksimalkan tugas dari masing-masing perangkat desa. Kepala desa memberikan mandat atau kepercayaan kepada masing masing perangkat desa maupun masyarakat dalam menjalanakan tugas yang telah di amanahkan oleh kepala desa dan telah disesuaikan dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Rivai & Deddy (2009:35) yakni fungsi delegasi dilaksanankan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan kepada orang-orang yang diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Namun pemberian mandat atau tugas tersebut tetap berada dibawah tanggung jawab kepala desa. Sehingga, perlu adanya pelaporan agar kepala desa tetap dapat memantau jalannya program untuk kepentingan Desa Prasi. 2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo a. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa PrasiPembangunan fisik desa merupakan pembangunan yang meliputi pembagunan terhadap sarana dan prasarana pemerintahan desa seperti jalan jembatan irigasi dan sebagainya. Sesuai dengan pernyataan Mahdi dalam Rivai & Deddy (2009:108) pembangunan fisik diwujudkan dengan mempergunakan tenaga dan anggota tubuh dalam berbagai kegiatan organisasi yang memerlukannya. Pembangunan fisik harus melibatkan masyarakat desa, karena setiap desa harus mempunyai sistem yaitu “Padat Karya”. Masyarakat yang kurang mampu atau pra sejahtera juga diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa walaupun tidak memiliki pengalaman dalam bidang pembangunan. Sebelum melakukan pembangunan, masyarakat yang berpartisipasi akan disosialisasi oleh kepala desa dan beberapa perangkat desa untuk mengetahui konsep rancangan pembangunan desa. Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Dwiningrum (2009: 39) yang menyebutkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.Terdapat banyak program kerja dalam bidang pembangunan yang telah terealisasikan dan juga belum terealisasikan. Semua pembangunan memperoleh dana dari pendapatan tahunan desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan juga pendapatan asli desa seperti BUMDes. Program utama dari pemerintahan Kepala desa Bapak Adnan adalah Rabat beton atau jalan lingkungan. Selain itu, Program besar dalam bidang pembangunan fisik yang melibatkan parisipasi masyarakat adalah perbaikan Irigasi dan bantuan gratis perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program tersebut sesuai dengan pembangunan desa yang diatur PERMENDAGRI nomor 114 pasal 6 yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan kondisi desa yang masih membutuhkan jalan yang layak ke beberapa pemukiman penduduk dan masih terdapat beberapa rumah yang tidak layak huni.Selain program utama desa diatas, terdapat pula pembangunan kecil dan rutin diadakan di setiap RT dan RW atau setiap dusun. Sehingga dapat disimpulkan, partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa Prasi sudah cukup maksimal dengan menyesuaikan kondisi fisik desa. Hal tersebut juga didukung oleh adanya sistem padat karya.yang merupakan sistem pembangunan desa dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat asli Desa Prasi. b. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Non-Fisik Desa PrasiPartisipasi masyarakat di bidang pembangunan non-fisik desa ditentukan sesuai kemampuan dalam bidang bidang tertentu. Menurut pernyataan Mahdi dalam Rivai & Deddy (2009:109) pembangunan non fisik biasanya lebih banyak dilakukan anggota organisasi dalam menunjang suatu kegiatan kepemimpinan. Oleh karena itu pembangunan non fisik lebih fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia dalam bidang-bidang tertentu. 1) Bidang kesehatanPartisipasi masyarakat di bidang kesehatan, yakni dengan adanya organisasi Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) Bina keluarga balita (BKB). Bina keluarga balita beranggotakan Masyarakat yang ahli dalam kesehatan sedangngkan Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) yang berasal ibu-ibu dari dusun- dusun di desa Prasi.Partisipasi pembangunan non fisik desa dalam bidang kesehatan telah dimaksimalkan dengan dibentuknya Bina keluarga balita (BKB) dan adanya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang khusus mengkoordinir jalannya posyandu balita maupun lansia. Selain posyandu, seringpula diadakan penyuluhan tentang kesehatan khusunya ibu dan anak. Anggota dari PKK terdiri dari perempuaan atau ibu-ibu yang berasal dari dusun yang berbeda di desa Prasi. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi dari masyarakat khusunya pada pembangunan non fisik bidang kesehatan. Namun kegiatan yang ada dalam PKK kurang baik dikarenakan selama ini masih fokus terhadap bidang kesehatan saja. Adanya PKK dan BKB telah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 114 pasal 6 yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yakni dengan program POSYANDU. Selain itu, hal tersebut untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat khususnya peningkatan kapasitas masyarakat. 2) Bidang pendidikanPartisipasi masyarakat di bidang pendidikan, adalah dengan tersebarnya Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang tersebar disetiap dusun. Sekolah PAUD yang tersebar di seluruh dusun bertujuan untuk memaksimalkan pendidikan setiap anak yang ada di dusun tersebut. Partisipasi pembangunan non fisik dalam bidang pendidikan hanya berupa persebaran PAUD untuk setiap dusun. Selain itu, Tenaga pendidik atau guru adalah masyarakat asli Desa Prasi untuk terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memajukan pembangunan fisik khususnya dalam bidang pendidikan. Temuan penelitian ini Sesuai PERMENDAGRI Nomor 114 tahun 2014 dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan desa Desa Prasi hanya membangun Pendidikan Anak Usia Dini, sedangkan program program yang ditentukan PERMENDAGRI yang ainnya seperti taman bacaan masyarakat, balai pelatihan belajar masyarakat belum terlaksana. 3) Bidang KeagamaanPartisipasi masyarakat di bidang keagamaan, adalah dengan dilakukannya acara rutinan seperti pengajian untuk jamaat perempuan dan jamaat laki-laki. Selain itu Desa Prasi setiap tahun melakukan selamatan desa untuk menambah rasa syukur masyarakat Desa Prasi. Pembangunan non fisik dalam bidang keagamaan dilakukan dengan berbagai kegiatan rutin setiap minggu berupa pengajian khusus muslim dan muslimah yang ada di setiap dusun. Selain kegiatan rutin setiap minggu, juga ada kegiatan desa yang bertujuan untuk menambah rasa syukur dan ketaqwaan kepada Allah SWT yaitu bernama “Kadisa” atau selamten desa yang dilakukan di lapangan Desa Prasi. Temuan penelitian ini Sesuai PERMENDAGRI Nomor 114 tahun 2014 yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan untuk menjaga kerukunan dan ketentraman antar masyarakat Desa Prasi sebagai umat yang beragama. 4) Bidang SosialPartisipasi masyarakat di bidang sosial adalah dengan adanya pemuda atau masyarakat yang ikut masuk menjadi anggota Karang taruna. Karang taruna merupakan organisasi sosial yang di kelola oleh pemuda-pemuda desa. Orgnisasi sosial pemuda Karang Taruna Desa Prasi termasuk organisasi yang pasif dalam kegiatan sosial. Namun, dalam kegiatan keolahragaan antar desa, persahabatan, karang taruna Desa Prasi juga ikut berpartisipasi.Partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik telah sesuai dengan misi Desa Prasi yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, semangat gotong royong dan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subyek dalam setiap program pembangunan sehingga masyarakat lebih aktif dalam memberikan dukungan, partisipasi dan peran sertanya. Pemberdayaan masyarakat yang telah memiliki kemampuan khusunya pada bidang-bidang pembangunan non-fisik desa telah maksimal untuk meningkatkan kualitan sumber daya manusia di Desa Prasi. 3. Kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat di bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo a. Adanya masyarakat yang mementingkan materi atau upah sebelum mengikuti partisipasi pembangunan desaKendala yang dihadapi kepala desa Prasi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat adalah dengan adanya pola pikir masyarakat yang lebih mementingkan keuntungan yang diperoleh setelah ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Prasi. Hal tersbut menjadi salah satu faktor yang membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan d