SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
Not a member yet
859 research outputs found
Sort by
GERAKAN PRAMUKA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN KARAKTER DALAM UPAYA MENINGKATAN NASIONALISME
No full textAbstrakGerakan pramuka merupakan nama sebuah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan serta memiliki tujuan akhir untuk membentuk karakter, moral, dan pikiran akhlak mulia. Sehingga akan sangat sesuai apabila gerakan pramuka dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter untuk meningkatkan nasionalisme. Mengingat di jaman sekarang ini, banyak generasi muda yang mulai melupakan nilai-nilai luhur serta lupa akan nasionalisme bahkan kerusakan moral pun terjadi dimana-mana. Selain itu, tujuan awal dari adanya gerakan pramuka juga sudah berniat untuk membentuk karakter, moral, dan pikiran akhlak mulia generasi muda. Namun, untuk merealisasikannya juga diperlukan tahap-tahap yang dimulai dari sosialisasi hingga evaluasi melalui pemberian tugas serta penyebaran angket. Tentunya penerapan gerakan pramuka sebagai sarana pendidikan karakter ini memiliki kelebihan seperti menanamkan semangat kebangsaan serta mengembangkan kewarganegaraan dengan daya tari lingkungan. Namun terdapat pula kelemahan bahwa tidak semua jenjang pendidikan mewajiban kegiatan ini. Kata Kunci : Gerakan Pramuka, Pendidikan karakte
UPAYA PENGENDALIAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN PANGAN
No full textAbstract Food safety is an important requirement that must be attached to the food that is about to be consumed by all the people of Indonesia. Food security is not only the world but also concerns the issue of individual concern. Food safety assurance are the basic rights of consumers. Including basic food needs of the most important and essential in human life. Food safety has always been a major consideration in national trade and international trade. Around the world in terms of food safety awareness is increasing. In Indonesia there is legislation that guarantees every consumer rights and laws that bind the producers of food. Keywords: food safety, assurance, legislatio
KINERJA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA KEDUNGCANGKRING KECAMATAN PAGERWOJO KABUPATEN TULUNGAGUNG
No full textAbstrakKinerja Kepala Desa dapat dilihat dari kinerjanya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, salah satunya dalam bidang pembangunan. Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting. Apabila pemimpin mempunyai pemikiran yang positif maka akan berpengaruh pada tindakan dan keputusannya, sekaligus dengan program-program yang disusunnya. Pemikiran yang positif dari pemimpin juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Hal tersebut sangat membantu karena pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemimpin saja, tetapi juga masyarakatnya, sehingga peran pemimpin sangat berpengaruh terhadap maju-mundurnya suatu pembangunan. Hasil penelitian bahwa Kepala Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo dalam merencanakan rencana program pembangunan Di Desa Kedungcangkring, dalam merencanakan suatu program pembangunan selalu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui Musyawarah Dusun (MusDus), Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan rapat kerja dengan pelaksana kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk Kinerja Kepala Desa Kedungcangkring dalam mengevaluasi program pembangunan yaitu pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Kedungcangkring belum sepenuhnya melaksanakan. Kedua, evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh KaDes, SekDes, LKM, BPD, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa. Ketiga, evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh Bupati melalui Camat. Sedangkan pelaksanaan evaluasi suatu program pembangunan dilaksanakan oleh 2 (dua) tim, yaitu tim dari desa dan tim evaluasi. Hambatan Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo yaitu: (1) perubahan kondisi masyarakat; (2) kurangnya kesadaran warga; dan (3) fokus usulan pada infrastruktur. Sedangkan solusi untuk hambatan pembangunan di Desa Kedungcangkring yaitu: (1) menerima kritik dan saran; (2) memberikan pengarahan; dan (3) memberikan sosialisasi dan himbauan. Kata Kunci: Kinerja, Kepemimpinan, Kepala Desa Perempuan, Pembangunan
IMPLENTASI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI SMK NEGERI 1 BATU
No full textAbstrakPendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Biaya pendidikan yang semakin mahal ditandai dengan semakin meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua/wali siswa. Pemerintah Kota Batu memiliki strategi tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batu yaitu dengan mengeluarkan program pendidikan gratis bagi sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Batu. Jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjadi sasaran utama pelaksanaan program ini. Melalui Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2017 menjadi dasar hukum diberlakukannya program pendidikan gratis di Kota Batu. Program pendidikan gratis ini bersumber dari dana APBD Kota Batu bidang pendidikan. Hal yang menarik dari adanya program pendidikan gratis ini yaitu tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan pendidikan gratis ini, baik siswa yang berdomisili di Kota Batu maupun luar Kota Batu selama menempuh pendidikan di Kota Batu akan mendapatkan hak yang sama. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk, (1) mengetahui implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu; (2) mengetahui dampak implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu; (3) mengetahui kendala yang dialamu dalam implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu;dan (4) mengetahui upaya untuk mengatasai kendala dalam implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis deskriptif. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Batu dan SMK Negeri 1 Batu. Prosedur yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan penelitian yaitu berupa instrumen manusia, dalam artian peneliti sendiri. Kegiatan analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verivikasi atau penarikan kesimpulan. Dalam menjaga kabsahan data dilakukan uji kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan penelitian dan triangulasi. Adapun hasil temuan penelitian sebagai berikut: Pertama, implementasi program pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu sasarannya adalah seluruh siswa yang bersekolah di SMK Negeri 1 Batu, baik yang berdomisili di Kota Batu maupun dari luar Kota Batu. Wujud pemberian dana BOSDA ke sekolah berupa uang yang kemudian dikelola sekolah untuk kegiatan pembelajaran. Pelaksana program pendidikan gratis adalah Tim Manajemen Kota Batu dan Tim Manajemen SMK Negeri 1 Batu . Prosedur penyaluran dana BOSDA langsung di transfer ke rekening sekolah masing-masing sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2017. Kedua, dampak implementasi program pendidikan gratis bagi Pemerintah Kota Batu yaitu tugas dan urusan Dinas Pendidikan Kota Batu semakin bertambah dan dengan adanya program pendidikan gratis di Kota Batu dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dampak bagi SMK Negeri 1 Batu yaitu memberikan kemudahan dalam pendanaan pengadaan buku pelajaran, sekolah tidak akan menarik pungutan biaya kepada siswa dan pembenahan sarana serta prasarana yang sedikit terhambat. Bagi siswa SMK Negeri 1 Batu berdampak dalam meringankan sebagian biaya orang tua/wali siswa dan penurunan semangat belajar siswa. Ketiga, kendala dalam proses implementasi pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu yaitu adanya keterlambatan pencairan dana BOSDA, peraturan pelaksana BOSDA yang perlu dilakukan pembaharuan, kegiatan pembelajaran produktif yang harus direncanakan dengan matang dan semangat belajar siswa yang menurun. Keempat, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Batu adalah dengan mencari dana talangan, memberikan masukan serta evaluasi kepada Dinas Pendidikan Kota Batu, bekerjasama dengan suplier dan menerapkan secara disiplin tata tertib sekolah. Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada Pemerintah Kota Batu yaitu lebih teliti dan cermat dalam mengevaluasi jalannya program dan perlu dipertimbangkan lagi apakah juklak dan juknis BOSDA selama ini yang berlaku perlu untuk dilakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan diharapkan agar pemerintah daerah Kota Batu dapat terus menjalankan kebijakan pendidikan gratis ini. Bagi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaanya lebih teliti untuk monitoring dan evaluasi program di masing-masing jenjang pendidikan agar kendala yang terjadi dapat diselesaikan dan tidak akan terjadi dikemudian hari. Kualitas pelayanan dari Dinas Pendidikan diharapkan lebih adil dan merata. Bagi pihak SMK Negeri 1 Batu diharpkan lebih tegas dalam mensisiplinkan siswanya dan merapkan tata tertib sekolah dengan baik agar siswa yang mengalami kemunduran dalam motivasi belajar dapat bersemangat lagi. Sedangkan bagi siswa SMK Negeri 1 Batu yaitu sebaiknya lebih menumbuhkan semangat belajarnya meskipun menikmati program pendidikan gratis yang diterapkan di Kota Batu agar esensi pendidikan nasional tidak terabaikan. Kata kunci: implementasi program, program pendidikan grati
upaya guru dalam mengembangkan karakter disiplin pada siswa madrasah aliyah negeri 2 kota probolinggo
No full textABSTRAKPendidikan merupakan upaya fundamental untuk membentuk manusia menjadi insan yang berkualitas baik dalam aspek pemikiran maupun tingkah laku dalam bermasyarakat. Pendidikan Karakter sebagai salah satu indikator penting untuk mewujudkan manusia yang berkarakter dan berperilaku baik dalam lingkungan formal. Nilai disiplin hingga saat ini menjadi hal yang paling difokuskan dalam mewujudkan karakter siswa dalam lingkup sekolah.Namun, dalam kurun waktu ini, penelitian yang memfokuskan pada nilai kedisiplinan masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian tentang nilai kedisiplinan ini perlu untuk dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan karakter yang dikembangkan oleh guru dalam pembentukan karakter disiplin siswa, Faktor pendukung dalam pengembangan karakter disiplin siswa, serta kendala yang dihadapi oleh guru dalam pengembangan karakter disiplin siswa di MAN 2 Kota Probolinggo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumenyang berupa dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan tiangulasi data. Sedangkan analisis data menggunakan analisis Miles and Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa karakter disiplin yang dikembangkan oleh guru MAN 2 Kota Probolinggo meliputi empat aspek yaitu aspek kerajinan, aspek kerapian, aspek kepribadian, aspek ketertiban.Sedangkan upaya guru dalam mengembangkan karakter disiplin pada siswa yaitu melalui pemberian kebiasaan secara rutin seperti kegiatan KJS Kegiatan Jum’at Sejati (Sehat Jasmani dan Hati), kegiatan melaksanakan sholat dhuha bersama setiap hari dan kegiatan kajian kitab setiap hari Jum’at serta bekerja sama dengan melibatkan semua pihak sekolah mengenai aturan bersama, teknik external control (pengawasan oleh guru), menerapkan sistem point berdasarkan sanksinya dan memberikan motivasi serta dorongan kepada siswa.Faktor pendukung pengembangan karakter disiplin pada siswa MAN 2 Kota Probolinggo yaitu melalui proses pembiasaan, adanya peraturan yang berlaku serta norma yang ditentukan baik di sekolah maupun di masyarakat yang disertai dengan sanksi, kerja sama antar guru dan wali murid/ orang tua siswa. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan karakter disiplin siswa MAN 2 Kota Probolinggo ialah belum adanya kesadaran dalam diri siswa, siswa mencapai masa pubertas, latar belakang keluarga siswa.Kata Kunci : upaya guru, karakter disiplin, sisw
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMER 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA KEDIRI
No full textPeraturan Daerah Kota Kediri Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini diharapkan mampu mengakomodir perkembangan Kota Kediri yang tumbuh sangat pesat sesuai dengan rencana kota dua puluh tahun yang akan mendatang yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2011-2030. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2014.Pengelolaan RTH Taman Brantas di Kota Kediri menurut Perda Nomor 2 Tahun 2014 terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Proses perencanaan dalam pengembangan RTH maupun taman kota di kota Kediri dapat dilihat dengan adanya perencanaan yang diilakukan dengan lintas instansi. Konsep pelaksanaan pengelolaan RTH taman kota di kota Kediri. Pelaksanaan dapat dilihat dengan adanya kegiatan rutin harian yang dilaksanakan oleh para pegawai DLHKP. Pemanfaatan dalam hal ini bisa dilihat dengan adanya pemanfaatan sarana produksi dan sarana peralatan yang bisa digunakan untuk kepeluan mengelola taman. Serta juga dapat dilihat dari adanya suatu organisasi atau komunitas yang ingin mengadakan perkumpulan dan pertunjukan di taman maka bisa memanfaatkan taman tersebut. Selain itu, pemanfaatan ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas taman dengan bijak dan sesuai dengan semestinya. Sedangkan untuk pengendalian dalam pengelolaan taman di kota Kediri bisa dilihat dengan adanya kontrol pada pegawai yang melakukan kegiatan harian dan pengendalian ini juga berguna untuk mengetahui dan mengatasi suatu masalah yang terjadi, serta menjaga agar semua elemen taman dapat terkendali dengan baik
Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengelolaan Cagar Budaya Arca Totok Kerot di Desa Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri
No full textKabupaten Kediri merupakan sebuah kawasan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan sejarah keberadaan Kabupaten Kediri tidak lepas dari kisah Kerajaan Kadiri. Sebagai sebuah kerajaan besar, Kerajaan Kadiri meninggalkan warisan budaya berupa benda-benda bersejarah. Benda-benda bersejarah tersebut berupa Cagar Budaya yang saat ini banyak tersebar di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kediri. Salah satu bentuk Cagar Budaya adalah Arca Totok Kerot yang terletak di Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Dalam kaitannya dengan situs-situs sejarah yang dalam hal ini Cagar Budaya Arca Totok Kerot perlulah dilakukan suatu pengelolaan maksimal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Pengelolaan yang dilakukan merupakan upaya untuk mengingat dan menjaga warisan budaya yang telah ada sejak jaman dahulu. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri memberikan tugas kepada upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan. Dasar pemikiran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan pengelolaan Cagar Budaya Arca Totok Kerot ialah untuk mengembangkan potensi serta melestarikan peninggalan sejarah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bentuk pengelolaan Cagar Budaya Arca Totok Kerot terdapat 3 (tiga) tahapan yang perlu dilakukan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam tahap pelaksanaan yang dilakukan ada 2 (dua) yaitu bentuk pengelolaan yang bersifat fisik dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti: pagar pembatas, papan informasi, toilet, portal, petunjuk arah, pos informasi, alat-alat kebersihan, serta saran publikasi melalui media sosial. Selanjutnya bentuk pengelolaan bersifat non fisik dilakukan dengan membentuk forum Juru Pelihara se-Kabupaten Kediri, mengadakan program lawatan sejarah, serta mensinergikan program kebudayaan dengan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kediri. Kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan pengelolaan ialah adanya penyalahgunaan kawasan cagar budaya, kurang terjaganya kebersihan yang dilakukan oleh para pedagang, dan belum tersedianya penerangan di kawasan Cagar Budaya Arca Totok Kerot. Langkah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengatasi kendala penyalahgunaan kawasan cagar budaya dengan memasang portal serta berkoordinasi dengan BABINSA dan Pemerintah Desa. Sedangkan langkah dalam mengatasi kendala banyaknya pedagang yang berjualan di dalam kawasan Cagar Budaya Arca Totok Kerot tidak memperhatikan kebersihan kawasan tersebut ialah dengan merelokasi pedagang serta memberikan edukasi kepada pedagang mengenai tanggung jawab pengelolaan cagar budaya. Kata Kunci: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolaan, Cagar Budaya Arc
Penerapan Model Pembelajaran Example non-example untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM
No full text ABSTRAK Lathiifa, I.R.L. 2019. Penerapan Model Pembelajaran Example non-example untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Pembimbing (1) Drs. Margono, M.Pd, M.Si., (2) Dr. Siti Awaliyah S.Pd, M.Hum Kata Kunci: keaktifan, hasil belajar, example non-example Berdasarkan Observasi yang dilaksanakan pada Hari Jum’at, tanggal 08 Januari 2019 di kelas X MIPA 1 SMA Laboratorium UM dengan materi Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika . Hasil yang menunjukkan tingkat keaktifan siswa di kelas tersebut masih tergolong rendah. Hal itu ditunjukkan dengan respon siswa ketika diberi pertanyaan oleh guru. Respon jawaban yang diberikan siswa cenderung lambat dan tidak menyeluruh. Sedangkan secara matematis dapat dihitung jumlah siswa yang menjawab pertanyaan dengan berani mengacungkan tangan selama 2 jam pelajaran hanya satu orang saja. Siswa harus ditunjuk terlebih dahulu agar mau menjawab. Siswa cenderung menanyakan materi yang belum paham kepada teman satu bangkunya bukan kepada guru. Selama pelajaran di hari tersebut tidak ada satupun siswa yang mengajukan pertanyaan. Kesimpulannya, pembelajaran PPKn Kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM masih berlangsung secara pasif. Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan penggunaan model example non-example pada mata pelajaran PPKn kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM, (2) Menganalisis peningkatan keaktifan siswa dengan model pembelajaran example non-example pada mata pelajaran PPKn kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM, dan (3) Menganalisis hasil belajar siswa dengan model pembelajaran example non-example pada mata pelajaran PPKn kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus tindakan, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan selama 2x40 menit dan dilakukan evaluasi disetiap akhir siklus. Subjek penelitian ini siswa kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM semester genap tahun ajaran 2018/2019. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu keaktifan dan hasil belajar siswa yang disapat dari hasil observasi selama pembelajaran dan pada saat evaluasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi dan dokumentasi. Pembelajaran dengan model pembelajaran example non-example baru pertama kali diterapkan di kelas X MIPA-1. Pada siklus I Siswa belum terbiasa belajar menggunakan model pembelajaran yang menuntut mereka berdiskusi secara berkelompok . Terlihat dari siswa yang kurang aktif dalam kerja kelompok dan bercanda dengan teman mereka yang lain, sehingga dalam kerja kelompok di dominasi beberapa siswa saja.Siswa kurang bisa menghargai teman saat berpendapat. Pada siklus II, siswa sudah mulai terbiasa bahkan mereka sudah hafal langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran example non-example.Pada setiap aspek sudah mengalami peningkatan adapun yang mengalami peningkatan terbesar adalah aspek kerjasama. Sementara aspek tanggungjawab, toleransi dan disilin juga mengalami peningkatan, mereka berproses dalam memenuhi kriteria baik dalam bertoleransi. Keaktifan siswa pada siklus I yaitu pada aspek disiplin 71%, aspek toleransi 48%, aspek tanggungjawab 56,25%, dan aspek kerjasama 71,52% dan rata-rata perolehan skor hasil belajar siswa pada siklus pertama masih tergolong cukup 62,1% sehingga belum memenuhi standar ketuntasan yang ditentukan oleh sekolah. Sedangkan keaktifan siswa pada siklus II aaspek disiplin mencapai 92,3%, aspek toleransi 95,1%, aspek tanggungjawab 88,8% dan aspek kerjasama 100%. Keaktifan siswa pada setiap aspek mengalami peningkatan Siklus I hasil belajar siswa yang tergolong kategori kurang sebanyak 36,1% atau 3 siswa, yang tergolong kategori cukup 33,1% atau 12 siswa, siswa yang tergolong kategori baik 22,2% atau 8 siswa dan sisanya 36% atau 13 siswa dengan kategori sangat baik. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran example non-example terbukti pada siklus II dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X MIPA 1 SMA Laboratorium UM. Siklus kedua skor keaktifan siswa sudah tidak terdapat kategori cukup maupun kurang. Jumlah siswa yang mendapat predikat baik 27,7% atau 10 siswa dan 72,2% atau 12 siswa mendapat predikat sangat baik. Hasil belajar siswa pada siklus II dapat dikatakan tuntas karena ketuntasan klasikal mencapai 87,5% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 96,5. Berdasarkan hasil penelitian, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Penerapan model pembelajaran example non-example di Kelas X MIPA 1 dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu: Pembukaan, Kegiatan Inti Pembelajaran, Refleksi dan Evaluasi; Penerapan model pembelajaran example non-example menggunakan metode tanya jawab dan diskusi kelompok dengan media yang digunakan yaitu : (a) Power Point tentang makna ancaman terhadap integrasi nasional dan ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman militer maupun nonmilte, (b) Gambar ancaman militer dan nonmiliter, (c) Buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X, dan (d) Lembar Kerja Siswa. Penerapan model pembelajaran example non-example mempunyai langkah-langkah sebagai berikut: (a) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) Guru menempelkan gambar di papan tulis, (c) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk memperhatikan/menganalisis gambar, (d) Melalui diskusi kelompok 5-6 orang peserta didik, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas, (e) Setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya, (f) Guru mulai menjelaskan mulai dari pertanyaan, komentar, dan jawaban, dan (g) Guru beserta peserta didik menyimpulkan materi. (2) Penelitian yang dilakukan di kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM dengan menggunakan model pembelajaran example non-example dapat meningkatkan keaktifan siswa pada Standart Kompetensi ancaman terhadap negara dan upanya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. (3) Penelitian yang dilakukan di kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM dengan menggunakan model pembelajaran example non-example dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Standart Kompetensi ancaman terhadap negara dan upanya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. (1) Untuk Guru, dapat menggunakan model pembelajaran example non-example agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan; dan harus melakukan dialog dalam pembelajaran agar siswa aktif terutama saat menggunakan model pembelajaran example non-example; (2) Untuk Siswa, sebaiknya datang ke sekolah dengan persiapan materi yang akan dipelajari di sekolah dari rumah sehingga akan mempermudah proses pembelajaran dan harus jujur dan saling memberi yang terbaik yaitu bertanya apabila tidak mengerti dengan materi yang dijelaskan oleh guru.; (3) Untuk peneliti selanjutnya, pembelajaran model example non-example dapat menjadi pilihan yang baik untuk mengatasi masalah rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan hendaknya penggunaan model pembelajaran example non-example hendaknya diterapkan untuk materi yang menuntut siswa aktif, tidak hanya sekedar teori tetapi implementasinya sehingga akan mendorong siswa untuk berpikir lebih aktif; (4) Untuk Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, agar menindaklanjuti penelitian ini sehingga model pembelajaran example non-example ini bisa terus berkembang dan diterapkan untuk siswa. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan bentuk yang berbeda,misalnya: penelitian pengembangan ataupun eksperimen agar rujukan untuk model pembelajaran yang serupa bisa lebih banyak.
Peran Dinas Perhubungan dalam Mengatur Penyimpangan Parkir di Kota Malang
No full textABSTRAK Saat ini Kota Malang merupakan kota terpadat kedua setelah Ibukota Jawa Timur, Surabaya. Apalagi ditambah dengan sebutan Malang sebagai Kota Pendidikan membuat Malang menjadi tujuan bagi para pelajar. Selain Kota Batu, Malang juga dikenal sebagai kota wisata karena banyaknya tempat-tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan. Serta letak geografis Malang yang berada di dataran tinggi dan memiliki suhu yang cukup sejuk membuat banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Malang. Dengan begitu pesatnya perkembangan kota Malang, maka semakin kompleks permasalahan yang terjadi di kota Malang. Salah satunya dalam hal parkir kota Malang. Akan tetapi parkir juga harus di tempat tertentu, sesuai undang-undang lalu lintas yang berlaku, seperti yang tertulis dalam Perda Kota Malang No 4 tahun 2009 tentang penata laksanaan parkir, Peraturan tersebut dibuat untuk ketertiban lalu lintas dan parkir. Karena saat ini masih banyak yang melanggar undang-undang tersebut masih banyak pula penyimpangan parkir di Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) Bentuk-bentuk penyimpangan parkir di Kota Malang ; (2) Faktor-faktor penyebab penyimpangan parkir di Kota Malang; (3) Peran Dinas Perhubungan dalam mengatur penyimpangan parkir di Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang, Jawa Timur. Sumber data yang dipakai yaitu informan yang terdiri dari Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan, Juru Parkir, Pengguna Jasa Parkir, peristiwa dan dokumen.Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan diakhiri penarikan kesimpulan Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan kemudian dijabarkan sebagai berikut. Pertama, Bentuk-bentuk penyimpangan parkir di Kota Malang: (1) Juru Parkir tidak menggunakan kelengkapan atribut parkir. (2) Juru Parkir memungut tariff retribusi berlebih. (3) Juru Parkir tidak memberikan karcis parkir. (4) Parkir di trotoar. (5) Kawasan bebas parkir yang tetap di pungut uang retribusi parkir. (6) Parkir di tempat larangan parkir. Kedua, Penyebab terjadinya penyimpangan parkir di sebabkan dua faktor ada faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal di sebabkan oleh Dinas Perhubungan dan untuk faktor eksternal di sebabkan oleh juru parkir dan masyarakat. Ketiga, Peran Dinas Perhubungan dalam mengatur penyimpangan parkir di Kota Malang, yakni memberikan atribut lengkap untuk juru parkir, memberikan pengawasan setiap hari pada titik parkir di Kota Malang dan melakukan pengecekan setiap ada laporan masuk dari masyarakat,memberikan pembinaan terhadap juru parkir,melakukan kerja sama pengawasan dengan satpol PP dan kepolisian, dan mempermudah aduan masyarakat lewat social media twitter dan instagram. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh saran sebagai berikut: sebaiknya Dinas Perhubungan khususnya pada Bidang Perparkiran memiliki anggota yang cukup untuk melakukan pengawasan pada setiap titik parkir yang tersebar. Tanpa SDM yang mempunyai kemampuan tinggi (profesional) misi lembaga tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Melakukan perekrutan pegawai baru untuk diposisikan sebagai pengawas, sehingga masyarakat yang berkompeten bisa turut serta dalam melakukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat kota Malang. Jadi tidak ada lagi alasan mengenai minimnya anggota untuk melakukan pengawasan. Dinas Perhubungan memberikan keterampilan kepada petugas parkir semisal mengenai cara atau teknik untuk memberikan abaaba bagi kendaraan roda empat yang akan parkir. Memberikan pembinaan mengenai pemberian karcis parkir.Karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban petugas parkir dan hak bagi pengguna parkir untuk dipenuhi.Selain itu pengawasan dari masyarakat pun diperlukan. Dengan cara menyampaikan secara lisan atau tulisan kepada Dinas Perhubungan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media Kata Kunci:Parkir,Penyimpangan,Pera
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KEDSIPLINAN SISWA DENGAN PRESTASI BELAJARNYA PADA MATA PELAJARAN PPKn DI KELAS VIII SMP HASANUDDIN WAJAK
No full textABSTRAKPada artikel ini akan disajikan informasi mengenai Hubungan Antara Tingkat Kedsiplinan Siswa dengan Prestasi Belajarnya Pada Mata Pelajaran PPKn di Kelas VIII SMP Hasanuddin Wajak. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kedisiplinan siswa saat mengikuti mata pelajaran PPKn pada kelas VIII SMP Hasanuddin Wajak; (2) Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn pada kelas VIII SMP Hasanuddin Wajak; (3) Hubungan antara tingkat kedisiplinan siswa dengan prestasi belajar siswa terhadap mata pelajaran PPKn pada kelas VIII SMP Hasanuddin Wajak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi Product Moment Pearson yang akan mengungkap ada tidaknya hubungan antara tingkat Keidiplinan dengan Prestasi belajar PPKn siswa. Kata Kunci: Disiplin, Prestasi Belajar, Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraa