Jurnal Pencerahan
Not a member yet
58 research outputs found
Sort by
Pendidikan Islam, Tantangan dan Prospektif di Wilayah Syariat Islam Aceh
No full textPendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara, maupun pemerintah, tidak ada perbedaan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam, berbeda terjadi tak kala menekankan pada demensi-demensi yang ingin dikembankan, seakan-akan menjadi suatu paradigm. Karena Aceh adalah wilayah Syariat, maka pendidikan Islam harus selalu ditumbuhkembangkan secara sistimatis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang. karena pendidikan yang dilakukan suatu bangsa selalu memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan, baik perubahan zaman maupun perubahan masyarakat. Maka, mau tidak mau pendidikan Islam harus di design mengikuti irama perubahan tersebut, kalau tidak pendidikan akan ketinggalan atau akan ditinggalkan oleh masyarakatny
PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMAN 1 MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT
No full textPenerapan Manajemen Berbasis sekolah merupakan upaya pelaksanaan otonomi sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Program Manajemen Berbasis Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan SMA 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Evaluasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada SMA 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan Faktor pendukung penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada SMA 1 MeulabohKabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru pada SMA 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Program Manajemen Berbasis Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada SMA 1 Meulaboh Aceh Barat meliputi beberapa bidang, di antaranya adalah bidang pembelajaran dan kurikulum, bidang kesiswaan, bidang ketenagaan, bidang sarana dan prasarana, bidang pembiayaan serta bidang peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan. 2) Penerapan bidang pembelajaran dan kurikulum adalah dengan cara menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, membuat silabus, Program Semester dan program tahunan (prosem dan Prota) dan Rencana Program Pembelajaran (RPP), di bidang kesiswaan meliputi persiapan penerimaan siswa baru, kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan belajar, di bidang ketenaga kerjaan dengan membuat usulan penambahan guru mata pelajaran atau guru bimbingan belajar, memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan, mengusulkan sertifikasi guru, di bidang sarana dan prasarana dengan mengusulkan sarana dan prasarana, membuat laboratorium computer dengan jaringan internet dan melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana, di bidang pembiayaan, pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, di bidang peran serta masyarakat, sekolah melibatkan komite sekolah dalam membuat program-program sekolah. 3) Evaluasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA 1 Meulaboh dengan melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap bidang-bidang yang ada serta melakukan revisi atau perbaikan terhadap kesilapan atau kekeliruan dalam pelaksanaannya. 4) Faktor pendukung penerapan Manajemen Berbasis Sekolah adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis, kualifikasi guru yang semuanya S1, sarana dan prasarana yang memada
OPTIMALISASI KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI ACEH
No full textAceh is known as the most religious province in Indonesia, which has been granted by the central government, Jakarta to implement Islamic law in regulating the state affairs. Ironically, the province has been ranked as the third corrupted province in Indonesia. This study analyse descriptively the role of the higher education institutions in combating the corruption in Aceh. The efforts to empower the universities in combating the corruption were proposed in the study. The universities are supposed not only to transfer knowledge but it also to transfer the values. The universities should educate student to become a good citizen, intellectually and spiritually. The values, norms, and Islamic ethics should be inculcated into the students during the studying and learning process at the universities. The content of the curricula needs to be developed, inculcating these Islamic values, i.e., amanah (trustworthy), honesty, responsibility, ikhlas (sincerity), ihsan (benevolent), adil (just), and teaching for the sake of Allah. It is strongly believed that by inculcating Islamic principles and values into the students mind, the university graduates will be able to free themselves from any corrupted activities and even they emerge as the heroes who readily stand in forefront to combatcorruption in Aceh
KONTRIBUSI PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI : KASUS PROVINSI ACEH
Full text linkKajian deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan capaian-capaian umum pendidikan di Aceh dan menghubungkannya dengan pergerakan beberapa indikator utama pembangunan ekonomi; pertumbuhan PDB, pendapatan per kapita, dan angka pengangguran. Metode deskriptif digunakan dengan mengumpulkan informasi yang dianalisis melalui observasi terhadap data-data skunder dan pengamatan korelasi antar variabel secara grafik. Data diperoleh dari publikasi-publikasi atau dokumen-dokumen dari lembaga resmi yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Data-data dasar diekstraksi dari Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh yang diterbitkan oleh TKPPA sejak 2009 hingga 2012. Statistik deskriptif ditampilkan untuk menarik kesimpulan umum dari dataStatistik disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan grafik-grafik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Aceh mempunyai kecencerungan semakin tumbuh, baik dari dari sudut kuantitas maupun kualitas. Angka melek huruf relatif tinggi, sementara angka partisipasi pendidikan dan rata-rata lama sekolah cenderung meningkat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita meningkat selama periode observasi yang sama. Demikian pula angka pengangguran menuru. Dengan demikian, dapat disimpulkan ada indikasi hubungan positif antara kinerja pendidikan di Aceh dengan kinerja ekonomi. Karena kajian ini hanya deskriptif dan belum dibuktikan secara statistik, disarankan agar dilakukan kajian empiris yang lebih formal dengan melakukan estimasi terhadap model ekonometrik terhadap hubungan antara kinerja pendidikan dan pertumbuhan ekonomi
FILSAFAT ILMU PENDIDIKAN UNTUK INDONESIA
Full text linkTulisan ini bermaksud mengembangkan sebuah alternatif model Filsafat Ilmu Pendidikan untuk Indonesia. Dari 3 macam model yang dibahas melalui studi literatur, yaitu (1) Model Filosofis (Filsafat pendidikan Barat, Filsafat Pendidikan Islam, dan Filsafat Pendidikan Pancasila), (2). Model Kemas Kedepan (Kebudayaan, Masyarakat, dan Kehidupan Masa Depan), dan (3) Model Pemikiran 4L (Pemikiran Luhur, Lahir, Logik, dan Lateral), maka dikembangkan satu Model Terpadu dari ketiganya. Karena salah satu pendekatan yang dipakai adalah dari perspektif Islam, maka model terpadu itu akan sangat relevan dikembangkan dalam konteks daerah Aceh yang sedang mengembangkan sistem pendidikan Islami, meskipun model alternatif yang terpadu itu dimaksudkan untuk dikembangkan dalam konteks pendidikan di Indonesi
Tantangan Implementasi Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami (SPBNI) di Aceh
Full text linkPendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunankarena dapat mendidik sumberdaya manusia berkualitas yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan daerah.Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Aceh memiliki keleluasaan dalam mengatur pemerintahan daerahnya berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh termaktub dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun. Berdasarkan amanat tersebut, disusunlah Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami (SPBNI) dalam Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Aceh sebagai salah satu pilar dari empat pilar Sistem Pendidikan di Aceh.Kondisi ini berbeda dengan Sistem Pendidikan Nasional yang hanya memiliki tiga pilar pendidikan, meliputi aksesibilitas, peningkatan mutu dan daya saing, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik. Berbeda dengan proses perumusan indikator ketiga pilar pendidikan lainnya, penyusun Renstra Pendidikan Aceh mengalami kesulitan dalan menentukan indikator keberhasilan SPBNI yang dituntut dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Indikator yang berhasil dirumuskan selama ini hanya berupa pengukuran SPBNI yang bersifat simbolik, misalnya rasio mushalla per sekolah, atau rasio buku pelajaran Agama Islam dengan buku mata pelajaran lainnya.Hal ini telah memunculkan kritikan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya penyelenggara pendidikan yang dianggap belum berhasil merumuskan indikator yang mencerminkan tujuan SPBNI, khususnya indikator-indikator yang mengukur nilai-nilai substantif yang dapat tercermin dalam perilaku peserta didik. Melalui metode penelitian campuran (mixed method), yaitu kuantitatif (survei) dan kualitatif (FGD dan interview), diperoleh hasil bahwa stakeholder pendidikan memandang SPBNI lebih tepat dijadikan sebagai fondasi bagi Sistem Pendidikan di Aceh, dan bukan sebagai pilar.Masih belum jelas dan konkretnya konsep SPBNI yang dipahami baik oleh stakeholder pendidikan dan pelaksana pendidikan, menjadikan implementasi SPBNI di lapangan berjalan tidak maksimal.Mayoritas responden mengakui bahwa penerapan SPBNI masih sebatas mengukur simbol-simbol keagamaan Islam, bukan mengukur nilai-nilai, khususnya akhlakul karimah peserta didik. Hal ini antara lain disebabkan oleh minimnya sosialisasi, dan proses pengrekrutan tenaga pendidik yang tidak tepat, disamping masih lemahnya peran keluarga dan masyarakat yang seharusnya bersinergi dengan pihak sekolah dalam penerapan SPBN
Ujian Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Publik
Full text linkTuntutan terhadap mutu pendidikan menjadi syarat penting guna menjawab tantangan perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Karenanya dibutuhkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Salah satu Kebijakan Pemerintah yang dianggap strategis dan mudah dalam memetakan dan mengukur standar Pendidikan adalah Ujian Nasional yang sejak tahun 2005 pelaksanaannya digulirkan hampir tak pernah lepas dari berbagai permasalahan dan memicu isu kontraversi. Hal ini kita fahami sebagai fenomena yang lazim terjadi pada tataran normative, dimana permasalahan selalu timbul manakala berbenturan antara kenyataan dengan harapan (das sein das sollen). Ujian yang dimaksudkan untuk mengukur standar kelulusan dengan pencapaian target nilai yang telah ditetapkan , senyatanya bukan justeru mampu mendongkrak dan memotivasi kualitas lulusan, namun lebih menjadi ajang berbagai kepentingan. Anehnya lagi semua kritikan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional justeru datang dari akademisi, praktisi pendidikan dan berbagai kalangan yang notabene secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap berhasil tidaknya hajat besar nasional tersebut. Sementara masyarakat menanti kepastian sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas langkah kebijakan yang ditempuh. Ujian Nasional juga sering tergiring dalam ranah yang memancing isu popular yang ditempatkan pada lokomotif kendaraan politik. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk meraih mencapai target nilai yang ditetapkan. Karena hasil akhir menjadi begitu penting dan menggambarkan suksesnya pendidikan disuatu provinsi, kabupaten/kota bahkan sekolah tertentu. Performance proses pendidikan pun terabaikan bahkan isu meredup seiring lemahnya kompetensi mutu lulusan. Apatah lagi menilik peluang untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Nyata sudah plus minus UN dalam masa trial and error sejak 2005 hingga 2013, diwarnai puncak kekisruhan persoalan teknis seperti kesiapan dan terlambatnya pendistribusian soal yang mengakibatkan ujian tak dapat dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia yang justeru menjadi salah satu syarat dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN. ruh Kebijakan strategis terhadap peningkatan mutu pendidikan pun serasa sirna. Lantas mengapa Ujian Nasional tetap dilaksanakan adalah sisi lain dari sebuah kebijakan yang harus kita lihat
OPTIMALISASI KINERJA ORGANISASI SEKOLAH MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA 5 SD DALAM GUGUS GAROT
No full textOptimalisasi kinerja sekolah melalui MBS merupakan upaya untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja warga sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program, pelaksanaan, dan hambatan kepala sekolah dalam pengelolaan organisasi sekolah dalam gugus Garot. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen, subjek penelitian kepala sekolah, guru, dan siswa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Program pembinaan kinerja organisasi sekolah pada sekolah dalam Gugus Garot, sudah memiliki RKAS, dan KTSP, walaupun belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan oleh MBS (2) Pelaksanaan optimalisasi kinerja organisasi sekolah sudah berjalan dengan baik pada sekolah dalam Gugus Garot, walaupun memanfaatkan sumber daya secara optimal malalui pengarahan, pemimpinan, pemotifasian dan pembinaan personil sesuai dengan bidangnya masing- masing. (3) Hambatan-hambatan yang dialami kepala sekolah dalam mengoptimalisasi kinerja sekolah antara lain: rendahnya partisipasi masyarakat terhadap sekolah, rendahnya kemampuan personil, kepemimpinan dan manajemen sekolah, hal ini disebabkan rendahnya intensitas kegiatan pelatihan kepemimpinan dan manajemen yang dilakukan pihak terkai
Pendidikan Agama Islam di Mekkah dan Serambi Mekkah
No full textPaper ini akan memaparkan penelurusan perjalanan pendidikan agama di Mekkah dan Serambi Mekkah (Aceh). Mekkah dan Serambi Mekkah dua wilayah yang dianggap oleh penduduknya mempunyai keistimewaan, walaupun demikian dua daerah itu tetap menerima pengaruh dari daerah lain. Sebagai contoh pendidikan halaqah di masjid telah ada pada masa sahabat Rasul saw , namun demikian perkembangan zaman mendorong masyarakat kedua wilayah ini untuk memilih model pendidikan modern yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Pengajaran atau Kementerian Agama. Jadi masjid menjadi pusat kegiatan umat pada masa lalu sudah diambil sebagian perannya oleh dinas atau kementerian pada masa sekarang. Pada masa sekarang ini sangat diperlukan fatwa atau terobosan baru dari pimpinan dayah seperti transaksi dengan perbankan setelah mereka membuka diri untuk belajar di luar negeri atau memanfaatkan kunjungan para ulama ke luar negeri yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Dayah Ace
Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh
No full textKompetensi guru dapat memberikan kontribusi atas peningkatan prestasi belajar mampu menjadi teladan aktif kreatif inovatif dan mempunyai integritas yang tinggi di sekolah.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional guru dalam peningkatan prestasi belajar pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, ketua musyawarah guru mata pelajaran dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kompetensi Pedagogik lebih diprioritaskan kepada pengelolaan peserta didik dengan memahami potensi dan keragaman peserta didik, memahami akan landasan dan filsafat pendidikan, mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran, menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan dan tidak semua guru mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas. (2) Kompetensi kepribadian antara lain, guru menghargai keanekaragaman suku dan agama yang dianut oleh masing-masing peserta didik dan menjadi teladan yang jujur, tegas, bijaksana dan mampu menjaga nama baik. (3) Kompetensi sosial, guru dapat berkomunikasi secara lisan dan tulisan, mampu bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan dapat bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. (4) Kompetensi profesional, guru sudah menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi aja