University of Bangka Belitung Repository
Not a member yet
8735 research outputs found
Sort by
Pengaruh penambahan PVA terhadap karakteristik bioplastik selulosa batang pisang berpenguat ZnO
No full textPenggunaan plastik konvensional berdampak buruk bagi lingkungan karena dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satu cara mengatasi masalah ini yaitu mengganti plastik kovensional dengan bioplastik. Pada penelitian ini, dilakukan pengembangan bioplastik dari selulosa batang pisang rejang, PVA, dan ZnO. Penelitian ini bertujuan untuk mengekstraksi selulosa dari batang pisang rejang serta mengetahui gugus fungsi, sifat mekanik, serta laju degradasi bioplastik selulosa, PVA, dan ZnO. Sintesis bioplastik pada penelitian ini dilakukan dengan memvariasikan PVA menjadi 2 gram, 4 gram, 6 gram, 8 gram dan 10 gram. Hasil penelitian menunjukkan kandungan selulosa batang pisang sebesar 58,9% dengan gugus fungsi O-H, C-H, dan C-O. Penambahan massa PVA pada bioplastik meningkatkan daya serap air, tetapi menurunkan kemampuan degradasi bioplastik. Pada penambahan massa PVA 2, 4, 6, dan 8 gram meningkatkan kuat tarik dan elongasi, tetapi massa PVA 10 gram menurunkan kuat tarik dan elongasi. Bioplastik dengan sifat mekanik terbaik berada di penambahan massa PVA 8 gram dengan nilai kuat tarik 6,09 MPa dan elongasi 7,8%
Mekanisme pajak daerah dan retribusi daerah terkait penanggulangan jasa parkir demi meningkatkan pendapatan daerah (analisis perda Kota Pangkal pinang nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan jasa parkir sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah, dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang efektif merupakan salah satu tujuan utama dalam pengaturan kebijakan daerah. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis kebijakan untuk mengkaji bagaimana Perda tersebut dirancang dan diimplementasikan dalam konteks pengelolaan jasa parkir di Kota Pangkal Pinang. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2024 telah mencakup ketentuan-ketentuan penting mengenai tarif, prosedur pemungutan, serta sanksi administratif bagi pelanggaran terkait pajak dan retribusi jasa parkir. Namun, efektivitas implementasi Perda ini sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi jasa parkir. Kendala tersebut antara lain kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan, serta resistensi dari pelaku usaha parkir informal. Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, termasuk peningkatan intensitas sosialisasi Perda kepada masyarakat dan pelaku usaha, penguatan kapasitas institusional pemerintah daerah, serta penerapan teknologi berbasis digital untuk pengelolaan jasa parkir. Implementasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akurasi data, dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi. Dengan langkah-langkah ini, pendapatan daerah dari sektor jasa parkir dapat dioptimalkan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan
Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan niaga liquefied petroleum gas (LPG) di Bangka Belitung dalam tahapan penyidikan
No full textTindak pidana penyalahgunaan niaga Liquefied Petroleum Gas merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Praktik ilegal seperti pengoplosan, penimbunan, dan penjualan gas subsidi kepada pihak yang tidak berhak menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan niaga LPG dalam tahapan penyidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Hasil penelitiannya yaitu penegakan tindak pidana penyalahgunaan niaga Liquefied Petroleum Gas dalam tahapan penyidikan telah berjalan cukup baik karena telah dilakukan penegakan hukum secara sistematis dalam proses penyidikan mulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan sampai dengan penahanan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, telah dilakukan upaya preventif yaitu berkoordinasi dan memberikan himbauan ke Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, agen-agen gas maupun pangkalan gas secara berkala dan melakukan pengecekan ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Faktor pendukung penegakan hukumnya antara lain profesionalisme penyidik, koordinasi dengan instansi terkait, dukungan masyarakat, dan regulasi yang jelas. Sedangkan faktor penghambatnya kendala dalam penyimpanan barang bukti LPG karena masih titip rawat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Sintesis bioplastik berbahan dasar pati jagung (zea mays l.) dan polipropilena dengan plasticizer polietilen glikol (peg)
No full textSalah satu permasalahan utama di Indonesia yaitu meningkatnya jumlah dari limbah plastik konvensional. Jenis plastik konvensional yang beredar di masyarakat merupakan plastik yang berbahan dasar polipropilena. Plastik jenis ini tidak dapat diurai oleh mikroorganisme atau sukar dirombak secara hayati (nonbiodegradable) di lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan usaha untuk meningkatkan kemampuan degradasi dari plastik ini adalah dengan menambahkan pati jagung dan polipropilena dengan plasticizer polietilen glikol (PEG). Pada penelitian ini, dilakukan dengan berbagai variasi komposisi yaitu berturut-turut pati/polipropilena/PEG yaitu (0:100:20), (6:94:20), (8:92:20), dan (10:90:20). Hasil yang diperoleh berupa film plastik dengan warna bening kecoklatan yang kemudian dilakukan dikarakterisasi uji FTIR, uji kuat tarik, uji daya serap air, dan uji degradasi sederhana. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan kondisi optimum bioplastik pada komposisi pati/polipropilena/PEG (6:94:20) menghasilkan nilai uji kuat tarik dan uji daya serap air yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia bioplastik SNI 7188-2016 dengan nilai kuat tarik sebesar 25,6 Mpa dengan nilai daya serap air sebesar 13,9 %. Persentase penurunan massa sebesar 2,6 % pada tanah humus dengan cara penanaman selama 30 hari. Hasil analisis FTIR menunjukkan adanya gugus fungsi O-H, C-H, C=C, dan C-O yang khas untuk menunjukkan ikatan antara pati, polipropilena dan polietilen glikol (PEG)
Pengaruh kebijakan utang dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dan dampaknya terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan utang dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dan dampaknya terhadap harga saham yang mana nilai perusahaaan sebagai variabel interveni pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di buesa efek indonesia dengan periode penelitian 2019-2023. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Sampel pada penelitian terdiri dari 16 perusahaan yang telah di seleksi dengan kriteria-kriteria tertentu menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikn secara parsial terhadap nilai perusahaan dan harga saham. Kebijakan Utang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan dan harga saham. Nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Variavel mediasi penelitian ini nilai perusahaan yang hanya mampu memediasi kebijakan utang terhadap harga saham namun tidak mampu memediasi kebijakan utang terhadap harga saham. Hasil uji simultan kebijakan utang dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi
Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penjualan produk makanan impor dengan kemasan yang tidak memiliki keterangan Bahasa Indonesia dan label halal di Kota Pangkalpinang
No full textPenelitian ini membahas penjualan produk makanan impor di Kota Pangkalpinang yang kemasannya tidak memiliki keterangan bahasa Indonesia dan label halal. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur larangan bagi pelaku usaha, termasuk larangan memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan halal dan tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penjualan produk makanan impor yang kemasannya tidak memiliki keterangan bahasa Indonesia dan label halal. Serta implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap peredaran produk tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penjualan produk makanan impor dengan kemasan yang tidak memiliki keterangan bahasa Indonesia dan label halal di Kota Pangkalpinang belum dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha, hal ini dikarenakan pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dan tetap memperdagangkan produk impor yang tidak sesuai ketentuan. Serta, implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan lembaga berwenang maupun pelaku usaha masih kurang optimal, sehingga produk makanan impor tanpa keterangan bahasa Indonesia dan label halal masih beredar di Kota Pangkalpinang
Pengaruh pemberian kotoran puyuh dan ampas tahu terfermentasi dalam media kultur terhadap pertumbuhan biomassa dan populasi cacing sutra (Tubifex sp.)
No full textCacing Sutra (Tubifex sp.) merupakan salah satu pakan alami yang sering digunakan oleh pembudidaya sebagai pakan benih. Ketersediaan cacing sutra diharapkan lebih terjamin kualitas dan kuantitasnya melalui budidaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi kotoran puyuh dan ampas tahu terfermentasi terhadap biomassa dan populasi cacing sutra. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan masing-masing 3 ulangan, perlakuannya adalah P0 (lumpur), P1 (lumpur, kotoran puyuh 100%), P2 (lumpur, kotoran puyuh 75%, ampas tahu 25%), P3 (lumpur, kotoran puyuh 50%, ampas tahu 50%), P4 (lumpur, kotoran puyuh 25%, ampas tahu 75%). Setiap wadah ditebari 100g cacing sutra dan dilakukan pemupukan sesuai dosis perlakuan selama 40 hari. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian kombinasi kotoran puyuh dan ampas tahu terfermentasi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap pertumbuhan biomassa dan populasi cacing sutra. Pertumbuhan biomassa dan populasi terbaik terdapat pada media lumpur dengan penambahan 50% puyuh dan 50% ampas tahu dengan biomassa sebesar 647±9,17g dan populasi sebesar 443 individu/g. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian dosis kombinasi kotoran puyuh dan ampas tahu terfermentasi yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan biomassa dan populasi cacing sutra
Kriminalisasi perbuatan penguntitan (stalking) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia
No full textSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perbuatan penguntitan (stalking) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia serta mengidentifikasi strategi mengkriminalisasikan perbuatan penguntitan (stalking) dengan pendekatan Teori Sistem Hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Pidana Indonesia belum mengkriminalisasikan perbuatan penguntitan (stalking) dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga terdapat kekosongan hukum (rechtvacuum) terkait dengan pengaturan perbuatan penguntitan (stalking). Untuk itu, mengkriminalisasikan perbuatan penguntitan (stalking) dalam Hukum Pidana Indonesia sangat penting untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia, menanggulangi perbuatan penguntitan (stalking) melalui upaya penal dan non-penal, memperkuat penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum, serta mengatasi kekosongan hukum (rechtvacuum). Kesimpulannya, rekontruksi hukum pidana yang komprehensif terhadap perbuatan penguntitan (stalking) diperlukan guna mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan pada masa mendatang (ius constituendum)
Analisis hukum terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal ketika melakukan tindak pidana tidak menjaga kehalalan produk ditinjau dari undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
No full textPelaku Usaha yang belum memiliki sertifikat halal yang tidak menjaga kehalalan produknya merupakan pelaku usaha yang awalnya memiliki produk halal namun tidak mendaftarkan sertifikat halal kemudian produknya berubah menjadi tidak halal tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Tindakan ini dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya diberikan sanksi administratif tanpa ketentuan pidana lebih lanjut seperti teguran lisan, peringatan tertulis dan denda administratif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penjatuhan pidana dan penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal dan tidak menjaga kehalalan produknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini, pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak mengatur bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat halal yang tidak menjaga kehalalan produknya hanya sanksi administratif seperti teguran lisan, peringatan tertulis dan denda administratif sehingga terjadi kekosongan hukum sehingga berlaku asas legalitas terhadap ketentuan pidananya. Kedua, untuk menjeratnya ke dalam ketentuan pidana dibutuhkan penemuan hukum dengan menggunakan interpretasi sistematis, teleologis atau sosiologis sehingga dapat dijerat dalam ketentuan pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 (KUHP lama) dan Pasal 492 (KUHP baru) tentang tipu muslihat
Analisis du pont system dalam mnegukur kinerja keuangan perusahaan subsektor industri crude palm oil (CPO) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2023
No full textIndustri Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia yang menghadapi fluktuasi harga global dan tantangan efisiensi operasional. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan perusahaan dalam subsektor ini menjadi penting untuk menilai daya saing dan efektivitas pengelolaan keuangan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Du Pont System, yang menganalisis Return On Investment (ROI) melalui faktor Net Profit Margin (NPM) dan Total Asset Turnover (TATO). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kinerja lima perusahaan subsektor CPO yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan. Analisis dilakukan dengan menghitung komponen utama Du Pont System untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ROI masing-masing perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan setiap perusahaan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika harga CPO, efisiensi operasional, dan strategi keuangan yang diterapkan. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) memiliki NPM tertinggi, menunjukkan profitabilitas yang lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya. Sebaliknya, PT Andira Agro Tbk (ANDI) dan PT Gozco Plantation Tbk (GZCO) menghadapi tantangan dalam efisiensi operasional dan pengelolaan aset. Penelitian ini memberikan manfaat bagi investor, manajemen perusahaan, dan pemangku kepentingan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan industri CPO. Dengan penerapan Du Pont System, perusahaan dapat mengevaluasi strategi keuangan mereka guna meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan daya saing di pasar global