University of Bangka Belitung Repository
Not a member yet
8735 research outputs found
Sort by
Struktur komunitas ikan karang di Perairan Penyusuk Kabupaten Bangka (studi kasus artificial reef PT. Artha Cipta Langgeng)
No full textIkan karang merupakan organisme yang hidup dan menetap sefta mencari makan di areal terumbu karang, sehingga apabila terumbu karang rusak atau hancur maka ikan karang juga akan kehilangan habitatnya. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kualitas perairan, kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman dan dominansi ikan karang pada artificial reqf W. Artha Cipta Langgeng di Perairan Penyusuk Kabupaten Bangka. Penentuan titik lokasi penelitian dilakukan secara
purposive sampling dan pengambilan data ikan karang menggunakan metode underwater visual census (UVC). Pengukuran parameter lingkungan dilakukan secara in situ dar, e.r sita. Kondisi kualitas air di artificial reef Peruran Penyusuk temasuk masih sesuai untuk kehidupan ikan karang. Hasil penelitian ditemukan terdiri dari 5 famili dan 12 spesies ikan karang dengan jumlah individu sebanyak
2.987 dai tiga stasiun pengamatan. Kelimpahan ikan karang yang didapatkan kisaran 45-60 ind,/m2 sehingga dapat dikategorikan sangat melimpah, nilai indeks keanekaragaman kisaran l,l8-1,49 sehingga dikategorikan sedang, nilai indeks keseragaman kisaran 0,56-0,65 sehingga dikategorikan sedang dan nilai indeks dominansi kisarar 0,26-0,36 sehingga dikategorikan sedang
Analisis produktivitas dan kontribusi pendapatan buruh tani karet di lembaga kesejahteraan Desa Kemuja
No full textPenelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas buruh tani karet di LKD Kemuja (2) Menghitung kontribusi pendapatan buruh tani karet terhadap pendapatan total rumah tangga buruh tani karet di LKD Kemuja. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 sampai Desember 2022 di Desa Kemuja. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus, sedangkan metode penarikan contoh menggunakan metode sensus atau sampling jenuh dengan jumlah populasi sebanyak 48 responden yang mana responden pada penelitian ini semua buruh tani sadap karet yang bekerja di LKD Kemuja. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuesioner dan wawancara. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan kontribusi pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas buruh tani karet di LKD Kemuja yang berpengaruh signifikan yaitu jenis kelamin, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman kerja, pendidikan terakhir, pemahaman buruh tani karet, dan jam kerja buruh tani karet. Kontribusi pendapatan buruh tani karet di bedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan yang diperoleh dari hasil menyadap pohon karet di perkebunan Lembaga Kesejahteraan Desa Kemuja yaitu sebesar 25,61%. Sedangkan sebagai pekerjaan sampingan sebesar 31,32%
Pengaruh dana perimbangan, investasi, dan net ekspor terhadap ketimpangan di Provinsi Sumatera Bagian Selatan
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisa pengaruh dana perimbangan, investasi, dan net ekspor terhadap ketimpangan di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Gini Rasio, Dana Perimbangan, Investasi, dan Net Ekspor pada lima Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2021 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Temuan dari penelitian ini adalah Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Net Ekspor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Kondisi ketimpangan melalui perhitungan gini rasio tertinggi terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan dan terendah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu kategori sedang
Partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah sampah di Kota Pangkalpinang (studi kasus pada bank sampah El Ha Ka oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung)
No full textProgram bank sampah merupakan kegiatan pemberdayaan untuk melakukan perubahan dalam mengelola sampah yang masyarakat hasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah El Ha Ka Kota Pangkalpinang dan menganalisis bentuk Modal Sosial terkait partisipasi masyarakat pada bank sampah. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwah adanya bank sampah memberikan manfaat baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan. Terkait tingkat partisipasi dalam penelitian ini menunjukan aktif. Sehingga memberikan nilai-nilai modal sosial kepada masyarakat Kota Pangkalpinang. Dan kendala tersendiri terdapat pada nilai harga jual dan juga lahan penampungan bank sampah
Kebijakan non penal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di Kota Pangkalpinang (studi kasus anak sebagai korban seks komersil putusan nomor 32/Pid.Sus/2016/Pn.Pgp)
No full textTerdapat banyak sekali kasus kejahatan terhadap anak yang kerap kali terjadi, salah satunya adalah anak sebagai korban prostitusi. Penelitian ini adalah studi kasus terhadap Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/Pn.Pgp. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penyebab dan upaya-upaya nonpenal yang dilakukan dalam menindaklanjuti kasus prostitusi anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dimana hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum) dengan melihat fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, institusi masyarakat maupun lembaga-lembaga hukum. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab anak melakukan prostitusi yakni: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor keluarga. Sedangkan upaya-upaya non-penal yang telah ditempuh adalah: peran orang tua dengan membimbing anak terutama dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi anak dengan melakukan pendekatan personal, peran masyarakat dengan membangun mekanisme lokal yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang protektif, dan peran Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan membuat Perda Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila serta bekerjasama dengan dinasdinas terkait untuk memperbanyak program edukasi melalui sosialisasi
Mekanisme penegakan dan upaya hukum privat dalam praktek monopoli jual rugi di Indonesia
No full textPenegakan pengaturan persaingan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan sebuah kepastian agar perkembangan ekonomi pada suatu negara dapat tercapai. Salah satu praktek yang dilarang dalam hukum persaingan
usaha Indonesia adalah paktek monopoli jual rugi. Mekanisme yang digunakan dalam pengaturan persaingan usaha Indonesia merupakan mekanisme penegakan hukum publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan praktek monopoli jual rugi menurut hukum persaingan usaha Indonesia serta mengetahui mekanisme penegakan dan upaya hukum privat dalam praktek monopoli jual rugi di indonesia. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan
serta kajian kepustakaan lainnya melalui referensi yang berkaitan dengan penelitian dan juga membandingkan doktrin atau gagasan peraturan yang ada di Negara lain sehingga terciptanya penegakan hukum yang adil. Eksistensi
pengaturan jual rugi tercantum dalam pasal 20 UU No 5 tahun 1999 dan dalam penegakan hukum persaingan usaha Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha cenderung menggunakan mekanisme penerapan hukum publik sehingga perlu adanya harmonisasi penegakan antara hukum privat dan hukum publik dan pengajuan upaya hukum dapat ditempuh melalui ketentuan yang ada pada Pasal 44-45 UU No 5 Tahun 1999 yang dimana diajukan oleh terlapor
Levels of politeness in interactions between traders and visitors in Pantai Matras
Get PDFIn Bangkanese society, politeness is a crucial social component measured by how individuals treat one another in social situations. Here, being polite is understood to include having decent manners, which include saying hello, recognising, and thanking people. This study looks at the interactions between traders and tourists in Pantai Matras, taking its inspiration from the Bangka government, which places a strong emphasis on manners. The utilisation of openings and closings in 20 transactions that were retrieved over a week through attentive monitoring was the main focus of the study. The data were then transcribed. The Bangkanese concept of good manners, which includes greeting and thanks, and Brown and Levinson's (1987) idea of politeness in illocutionary acts were employed as a framework. According to our data, the traders in Pantai Matras used more semi-polite beginnings but more polite closings to wrap up their deals. A more thorough examination of the data shows that this politeness was frequently offered in reaction to the visitor's requests. Even though our results are not as significant as others, we think they will be helpful to researchers and practitioners because they show that professional communication skills must be taught and used when having transactions in Pantai Matras
Pembatalan peraturan daerah oleh eksekutif dalam prespektif teori kewenangan
No full textPeraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Pemerintah pusat secara konstitusional mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui produk-produk hukum daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian mengetahui, mengkaji dan menganalisis pembatalan peraturan daerah yang di lakukan oleh pemerintah sesuai dengan teori kewenangan serta implikasi pembatalan peraturan daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Metode penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian berdasarkan kesesuaian teori kewenangan maka mekanisme pembatalan Peraturan Daerah melalui executive review, sangat tidak tepat atau tidak sesuai. Produk hukum yang dibatalkan oleh Pemerintah karena bertentangan dengan kepentingan umum dapat dikatakan inkonstitusional. Kewenangan harus melalui mekanisme peradilan (judicial review) oleh Mahkamah Agung. Kemudian Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, maka kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Agung untuk melakukan Judicial review terhadap Perda dan Perkada yang dianggap oleh Pemerintah Pusat bermasalah dapat menghindari terjadinya multitafsir yang dapat mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
Analisis hubungan kausalitas antara indeks pembangunan manusia, kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Analisis Hubungan Kausalitas Antara Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2014- 2022. Data yang digunakan adalah data panel 34 provinsi di Indonesia. Metode penelitian bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dengan menggunakan metode Panel Vector Error Correction Model (PVECM) dan Panel Granger Causality Test. Hasil Panel Granger Causality Test mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia, pertumbuhn ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi
Konstruksi sosial sampah bagi masyarakat kota Pangkalpinang (studi pada bank sampah Papin)
No full textSkripsi yang berjudul Konstruksi Sosial Sampah Bagi Masyarakat Kota Pangkalpinang (Studi Pada Bank Sampah Papin) ini membahas tentang proses konstruksi sosial yang dilakukan Bank Sampah Papin kepada masyarakat kota Pangkalpinang dan mengetahui kontribusi Bank Sampah Papin terhadap masyarakat Kota Pangkalpinang. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis proses konstruksi sosial yang dilakukan Bank Sampah Papin kepada masyarakat kota Pangkalpinang dan mengetahui kontribusi Bank Sampah Papin terhadap masyarakat Kota Pangkalpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat proses konstruksi yang dilakukan Bank Sampah Papin melalui tiga tahap proses konstruksi sosial yaitu tahap eksternalisasi berupa sosialisasi secara langsung dan sosialisasi melalui media sosial, tahap objektivasi berupa praktik pemilahan sampah, pelayanan penjemputan sampah, dan kemudahan penarikan saldo tabungan, dan pada tahap internalisasi terdapat sosialisasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar, kegiatan sosial, pembentukan bank sampah unit di kecamatan, dan adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap sampah. Masyarakat yang pada awalnya menganggap sampah sebagai benda yang kotor dan menjijikan setelah melalui tahap konstruksi kini menganggap sampah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai manfaat. Kontribusi Bank Sampah Papin dalam penanganan sampah di Kota Pangkalpinang berupa kontribusi dibidang sosial dengan adanya masyarakat yang membentuk kegiatan sosial seperti sodakoh sampah dan sedekah sampah serta kontribusi dalam bidang lingkungan berupa peningkatan jumlah sampah yang ditampung di Bank Sampah Papin di setiap tahunnya