Society
Not a member yet
193 research outputs found
Sort by
Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN)
Get PDFThe issues of Papua (Both Papua and West Papua Provinces) have been reached by international communities even though the government regulation; Law of the Republic of Indonesia Number 21, Year 2001, concerning Special Autonomy for Papua Province becoming a central issue as a problem solving to make a special treat for people in Papua internally. Whereas, the regulation is expected to make people in Papua develop political, economic, and cultural also resolving the insurgency problems among them. The arrangements of social and political, economy and budget are as a special treatment, only develop economy and infrastructure but it does not solve the conflicts until today. In this case, the Counterinsurgency (COIN) strategic model needs to be implemented following the appropriateness of national policy and the condition in Papua. This research used a content analysis method to reveal the causes of an un-optimal policy in solving the insurgency. Based on the four elements of COIN, only two elements exist; community and state elements. While the international community element and private sectors do not appear on the special autonomy legislation for Papua. As a reason, the COIN model appropriates with the condition of the people that include some elements; government, local community, the non-state, international community, and private sectors. Comparing to the United States of America (USA) model where the community is not included in the COIN element since the community as an object. On the other hand, it is different from China where military and political parties as important elements since the government decisions are supported by military force to solve the insurgency problem. This research found that civil and military cooperation in the model of COIN Papua after special autonomy is reflected by the existence of Local Government Leaders Communication Forum of Papua to face all situations that happened in Papua, both in security and emergency. Active coordination among governors, local legislators, Adat communities (customary), police, and army for COIN strategy needs special coordination to global communities openly that affect opinions on the people and private sector interests in Papua.Persoalan Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) telah mengundang komunitas internasional, namun kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi isu sentral dalam penyelesaian Papua hanya memberi perlakuan khusus terhadap internal masyarakat Papua. Padahal, melalui Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua agar lebih cepat berkembang, baik politik, ekonomi, maupun budaya, disamping itu masalah gerakan insurgency (pemberontakan) juga dapat dituntaskan. Kenyataannya, penataan sosial politik, ekonomi dan anggaran yang bersifat khusus telah diberikan namun hanya mengembangkan perekonomian dan infrastruktur tetapi gerakan untuk memisahkan diri belum berakhir sampai saat ini. Untuk itu perlu suatu model strategi counterinsurgency (COIN) yang tetap sesuai dengan kebijakan nasional dan kondisi masyarakar Papua. Penelitian ini menggunakan metode content analysis untuk mengungkap penyebab kebijakan yang tidak optimal dalam menyelesaikan counterinsurgency. Berdasarkan empat elemen dasar dalam COIN hanya ada dua elemen yang ada, yaitu elemen masyarakat dan negara, sementara elemen komunitas internasional dan sektor privat tidak ditemukan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Sehingga, model COIN yang sesuai dengan kondisi masyarakat Papua harus memiliki unsur pemerintah, masyarakat lokal, non-state, komunitas internasional, dan sektor privat. Kalau dibandingkan dengan model United States of America (USA) yang memposisikan masyarakat tidak masuk dalam unsur COIN karena masyarakat diletakkan sebagai objek yang menentukan. Beda lagi kalau dibandingkan dengan strategi Cina yang menempatakan militer dan partai politik sebagai elemen penting karena keputusan pemerintah didukung oleh kekuatan militer untuk mengatasi masalah insurgency. Penelitian ini menemukan bahwa kombinasi sipil dan militer dalam model kebijakan COIN Papua Pasca-Otonomi Daerah tercermin dengan adanya Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkompimda) Papua dalam menghadapi situasi, baik kondisi aman maupun kondisi darurat. Koordinasikan aktif antara gubernur, legislatif daerah, masyarakat adat, kepolisian, dan militer. Strategi COIN di masa mendatang perlu jalur koordinasi khusus dengan komunitas global secara terbuka yang mempengaruhi opini tentang masyarakat Papua dan kepentingan sektor privat yang cukup kuat di Papua
Ekonomi Lokal dan Pembangunan Pedesaan di Dusun Berambai, Kalimantan Timur
Get PDFThe role of the local economy gets eroded due to the inclusion of capitalization in rural areas. This research examines the coal mining industry's influence on the local economy's existence in Berambai Hamlet, Bukit Pariaman Village, Tenggarong Seberang Sub-district, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, Indonesia. This research uses qualitative research methods; meanwhile, data collection methods use field observation and in-depth interviews. Interviews were conducted in stages through a snowball sampling to strengthen the observations' results. The results show that the local economy and livelihood in Berambai Hamlet are under pressure and eroded due to coal mining activities. Livelihood products shrank drastically, especially fish and rice, due to mining waste polluting rivers and agricultural land conversion to mining areas. Furthermore, other sources of income from farmworkers are not enough to fulfill the needs. The government needs to protect their livelihoods as a driving force for the local economy by integrating nature-based life. The government needs to develop local economic potentials, such as tourism areas, crafts, and artworks. The government also needs to strengthen village institutions. It must be carried out together with mining companies seriously. Furthermore, the government needs to maintain the unity of rural spatial and spatial planning.Peran ekonomi lokal semakin terkikis akibat masuknya permodalan di pedesaan. Penelitian ini mengkaji pengaruh industri pertambangan batu bara terhadap eksistensi perekonomian lokal di Dusun Berambai, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif; sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara bertahap melalui snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian dan mata pencaharian masyarakat di Dusun Berambai mengalami tekanan dan tergerus akibat kegiatan penambangan batu bara. Produk mata pencaharian menyusut drastis, terutama ikan dan beras akibat limbah tambang mencemari sungai dan perubahan lahan pertanian menjadi area pertambangan. Selain itu, sumber pendapatan lain dari buruh tani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintah perlu melindungi mata pencaharian mereka sebagai penggerak ekonomi lokal dengan mengintegrasikan kehidupan berbasis alam. Pemerintah perlu mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti kawasan pariwisata, kerajinan, dan karya seni. Pemerintah juga perlu memperkuat kelembagaan desa. Ini harus dilakukan bersama dengan perusahaan tambang secara serius. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga kesatuan tata ruang desa dan perencanaan tata ruang
Interpretasi Keterlibatan Anggota Keluarga dalam Kelompok Keagamaan
Get PDFFamily reactions and assessments of all family members towards family members belonging to specific religious groups still occur. This interpretation can trigger disharmony in the family and is an interesting social phenomenon to research. This research uses a qualitative research method. This research assumes that empirical realities occur in a socio-cultural context that is interrelated with one another. This research aims to describe family reactions, family social relationships, and family assessments on their family members’ involvement in specific religious groups. The informants were selected using a purposive sampling technique by taking three people from each religious group (Jamaah Tabligh, Wahdah Islamiyah, and Lembaga Dakwah Islam Indonesia known as LDII). Data were collected using in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis used in this research is descriptive qualitative. The results showed that family social relations on family members’ involvement in certain religious groups tended to get the same reaction based on their interpretation. Contravention interpretation from dominant family on family members belonging to specific religious groups still occurs compared with accommodative relationships. Meanwhile, family assessments on their family members’ involvement in certain religious groups are generally negative.Reaksi keluarga dan penilaian (assessment) seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang tergabung dalam kelompok keagamaan tertentu masih terjadi. Interpretasi ini dapat memicu ketidakharmonisan dalam keluarga dan merupakan fenomena sosial yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengasumsikan bahwa realitas empiris terjadi dalam konteks sosial budaya yang saling terkait satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan reaksi keluarga, hubungan sosial keluarga, dan penilaian keluarga terhadap keterlibatan anggota keluarganya dalam kelompok keagamaan tertentu. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mengambil tiga orang dari masing-masing kelompok keagamaan (Jamaah Tabligh, Wahdah Islamiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia/LDII). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan sosial keluarga terhadap keterlibatan anggota keluarga dalam kelompok keagamaan tertentu cenderung mendapatkan reaksi yang sama berdasarkan interpretasi mereka. Interpretasi kontravensi dari keluarga dominan terhadap anggota keluarga yang tergabung dalam kelompok keagamaan tertentu masih terjadi dibandingkan dengan hubungan yang akomodatif. Sementara itu, penilaian keluarga terhadap keterlibatan anggota keluarganya dalam kelompok keagamaan tertentu umumnya negatif
Social Inequality among the Female Merchants of Ethnic Malay and Chinese
Get PDFOrang-orang di kota Jambi beranggapan bahwa Pasar Hong Kong, pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Jelutung, adalah "pasar Cina", bahkan beberapa daerah di kota Jambi seperti Jelutung, Koni, dan Talang Banjar didominasi oleh etnis Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ketimpangan sosial yang terjadi akibat kelebihan dan kekurangan suatu kelompok etnis sehingga dapat mempengaruhi sikap individu yang merusak modal sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan wawancara mendalam dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Subjek penelitian ini adalah pedagang perempuan etnis Melayu dan Tionghoa di Pasar Hong Kong, kota Jambi, Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan sosial yang terjadi di antara pedagang perempuan etnis Melayu dan Tionghoa di Pasar Hongkong terjadi secara alami, di mana baik pedagang maupun pembeli memiliki toleransi yang tinggi ketika berinteraksi. Meskipun terkadang ada perbedaan sikap ketika pedagang melayani pembeli etnis yang berbeda. Keterlibatan tokoh adat dalam mengelola kesenjangan sosial sangat penting karena kurangnya asimilasi antara etnis Melayu dan Tionghoa.People in Jambi city assume that Pasar Hong Kong, a traditional market located in Jelutung sub-district, is “a Chinese market”, even some areas in the city of Jambi such as Jelutung, Koni, and Talang Banjar are dominated by the ethnic of Chinese. This research aims to explore how social inequality that occurs due to the advantages and disadvantages of an ethnic group so that it can affect individual attitudes that damage social capital. This research uses a case study approach with in-depth interviews and literature study as data collection techniques. The subjects of this study were ethnic Malay and Chinese female merchants in Pasar Hong Kong, Jambi city, Indonesia. This research found that social inequalities that occur among the female merchants of ethnic Malay and Chinese in Pasar Hongkong occur naturally, where both merchants and buyers have a high tolerance when interacting. Although sometimes there are differences in attitude when the merchants serve different ethnic buyers. The involvement of traditional leaders in managing social inequalities is very important due to the lack of assimilation among ethnic Malay and Chinese
Conflict Resolution in Coastal Resource Utilization among Fishermen and Unconventional Tin Miners
Get PDFPesisir sebagai sumberdaya open-access berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir antara nelayan dengan penambang timah inkonvensional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, meliputi análisis pendapatan, kesempatan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Responden dalam penelitian ini adalah nelayan dan penambang timah inkonvensional di Kabupaten Bangka Tengah, meliputi Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru, Desa Kurau Kecamatan Koba dan Desa Baskara Bhakti Kecamatan Namang. Pengumpulan data menggunakan metode melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Konflik dianalisis melalui pendekatan analisis stakeholder dengan pendekatan analisis bawang bombay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat isu utama pemicu timbulnya konflik: 1) isu lingkungan; 2) isu sosial; 3) isu pelanggaran hukum; dan 4) isu ekonomi. Resolusi konflik yakni kolaboratif dengan pendekatan negosiasi yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan dan penambang inkonvensional) dan pemerintah yang dikenal dengan Co-management yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, diantaranya pembagian wilayah secara adil antara area penangkapan ikan dan tambang, dengan mengacu pada peraturan tata ruang pesisir dan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia.Coastal as an open-access resource has the potential to cause conflict with spatial use. This research aims to analyze the conflict in the utilization of coastal resources among fishermen and unconventional tin miners. This research used a survey research method with qualitative descriptive research, including income analysis, employment opportunities, education, and health. Respondents in this research were fishermen and unconventional tin miners in Bangka Tengah district, including Batu Belubang village - Pangkalan Baru sub-district, Kurau village - Koba sub-district, and Baskara Bhakti village - Namang sub-district. Data collection using methods through observation, interviews, and documentation. Conflicts are analyzed through a stakeholder analysis approach with an onion analysis approach. The results showed that there were four main issues triggering conflict: 1) environmental issues; 2) social issues; 3) law violation issues; 4) economic issues. Conflict resolution that is collaborative with a negotiation approach that combines elements of the user community (fishing groups and unconventional miners) and the government known as Co-Management which avoids the excessive dominant role of one party in the management of coastal and marine resources, including equitable division of territory between fishing and mining areas, with reference to coastal and marine spatial regulations in the Bangka Belitung Islands Province, Indonesia
“Pemalang pusere Jawa”: Model City Branding dalam Mempromosikan Destinasi Wisata Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia
Get PDFThis research aims to analyze the City Branding model “Pemalang pusere Jawa” in Pemalang Regency, which focuses on the strategy of the Government to develop a new brand of Pemalang. “Pemalang pusere Jawa” has shown an impact on increasing tourism in Pemalang, Central Java, Indonesia. The Government supports the success of the City Branding program, and the people involved in the program, stakeholders, and culture, to boost tourism, which will have an impact on the economic sector and increase tourism significantly. Data were analyzed using the Exploratory Data Analysis (EDA) approach in qualitative research that defines and explains distribution characteristics. The data were collected through interviews with six key informants who were selected using a purposive sampling technique. Document studies were also conducted to support data analysis. This research uses the NVivo 12 Plus application to analyze data consisting of Concept Maps, Group Analysis, and Cluster Analysis. There are three points found in this study, consisting of 1) Program; the program is based on Pemalang Regent Regulation Number 27/2017 Article 7 concerning Utilization and Implementation of the City Branding Logo. The branding “Pemalang pusere Jawa” was launched in 2016 and the Visit Pemalang application is used to assist tourists in exploring tourism in Pemalang or known as a tour guide application. A Visit Pemalang application makes users easier to find tourism sites in Pemalang Regency by displaying the distance from the users’ location to the destination. 2) Partnership; this program is supported by infrastructure stakeholders consisting of the Planalogy Team, the Architect Team, and the Economic Development Expert Team. Program implementation involves the Government and the Community. 3) Culture; various annual events are held as an effort to preserve culture in Pemalang such as “Festival Wong Gunung” and other annual events. Community involvement in the implementation of City Branding is one of the success factors of the program.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model City Branding “Pemalang pusere Jawa” di Kabupaten Pemalang yang menitikberatkan pada strategi Pemerintah dalam mengembangkan brand baru Pemalang. “Pemalang pusere Jawa” berdampak pada peningkatan pariwisata di Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Pemerintah mendukung keberhasilan program City Branding, serta masyarakat yang terlibat dalam program tersebut, stakeholders, dan budaya, untuk menggalakkan pariwisata yang berdampak pada sektor ekonomi dan peningkatan pariwisata secara signifikan. Analisis data menggunakan pendekatan Exploratory Data Analysis (EDA) dalam penelitian kualitatif yang mendefinisikan dan menjelaskan karakteristik distribusi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan enam informan kunci yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Studi literatur juga dilakukan untuk mendukung analisis data. Penelitian ini menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus untuk menganalisis data yang terdiri dari Peta Konsep, Analisis Kelompok, dan Analisis Klaster. Ada tiga poin yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu 1) Program; Program tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2017 Pasal 7 tentang Pemanfaatan dan Penerapan Logo City Branding. Branding “Pemalang pusere Jawa” diluncurkan pada tahun 2016 dan aplikasi Visit Pemalang digunakan untuk membantu wisatawan dalam menjelajahi pariwisata di Pemalang atau yang dikenal dengan aplikasi pemandu wisata. Aplikasi Visit Pemalang memudahkan pengguna dalam mencari lokasi wisata di Kabupaten Pemalang dengan menampilkan jarak dari lokasi pengguna ke tujuan. 2) Kemitraan; Program ini didukung oleh stakeholders infrastruktur yang terdiri dari Tim Planologi, Tim Arsitek, dan Tim Ahli Pembangunan Ekonomi. Pelaksanaan program melibatkan Pemerintah dan Masyarakat. 3) Budaya; Berbagai acara tahunan digelar sebagai salah satu upaya pelestarian budaya di Pemalang seperti “Festival Wong Gunung” dan acara tahunan lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam penerapan City Branding merupakan salah satu faktor keberhasilan program
Perspektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) tentang Aia Niro dan Tuak (Khamr) di Nagari Batu Payuang Halaban
Get PDFIn Islamic law, khamr is a common type of alcoholic beverage that is forbidden for consumption due to its elements that can intoxicate and lead to loss of self-control. The government of Indonesia also forbids people from consuming the intoxicating beverage in certain levels. Nevertheless, a community group in Batu Payuang Halaban, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra Province, Indonesia, wherein their daily lives can be found a type of traditional beverage as same as khamr that is a fermented juice of sugar palm bunches. The people call it “tuak”. This research aims to investigate how the people of Nagari Batu Payuang produce aia niro and tuak, their motives for buying, selling, and consuming the drink, and judging it from the perspective of Islamic law (hadd al-syurb). This type of research is field research with a qualitative approach. Data sources consisted of primary and secondary. The data collection was conducted by observing the process of producing aia niro, tuak, and the transaction, and in-depth interviews with owners of sugar palm plantation, tuak producers, buyers, sellers, consumers, and local ulama (Islamic scholars). The data were analyzed in descriptive by reduction, display, and verification. To examine this research, the theory used was the concept of hadd al-syurb in Islamic law and the regulation on alcoholic beverages in Indonesia. The results show that aia niro is produced by extracting the bunches of male sugar palm and it is the raw material to produce tuak by leaving the aia niro in jerry cans and adding agarwood bark for 3 days. The sellers have various reasons to sell tuak and its raw materials. Besides the price is higher than brown sugar, it is also motivated by personal and other economic reasons as well as easier processing. People who drink tuak realize that it is intoxicating in a certain amount but they drink it to warm their bodies and relieve their fatigues. In the concept of hadd al-syurb, consuming tuak as an intoxicating substance is haram (forbidden) and is condemned to those who drink it. However, they who trade it are not punished by hudud since the Sunna proposition only refers to the transaction as an act of curse.Dalam konteks hukum Islam, khamr adalah salah satu jenis minuman yang dilarang untuk dikonsumsi karena mengandung unsur yang dapat memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Pemerintah Indonesia juga melarang masyarakat mengkonsumsi minuman memabukkan dalam kadar tertentu. Meskipun demikian, ada kelompok masyarakat di Batu Payuang Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yang dalam keseharian mereka ditemukan jenis minuman tradisional yang berfungsi sama dengan khamr. Mereka menyebutnya dengan nama tuak yang berasal dari fermentasi air perasan tandan aren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara masyarakat Nagari Batu Payuang memproduksi aia niro dan tuak serta mengetahui alasan mereka melakukan jual beli dan mengkonsumsinya, kemudian menilainya dari sudut pandang hukum Islam (hadd al-syurb). Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi proses pembuatan aia niro, tuak dan jual belinya, wawancara mendalam dengan pemilik kebun aren, produsen tuak, pembeli, penjual, konsumen dan ulama lokal. Data dianalisis secara deskriptif dengan cara reduksi, display dan verifikasi. Teori yang digunakan untuk menelaah kajian ini adalah konsep hadd al-syurb dalam hukum Islam dan pengaturan minuman keras di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara produksi aia niro adalah dengan menyadap tandan bunga jantan dan airnya digunakan untuk membuat tuak dengan cara mendiamkan aia niro itu dalam jeriken dan menambahkan kulit kayu gaharu selama 3 hari. Para penjual memiliki alasan yang beragam ketika menjual tuak maupun bahan bakunya. Selain harganya lebih tinggi dari gula merah juga karena alasan pribadi dan ekonomis lainnya serta proses pengolahannya yang lebih mudah. Masyarakat yang suka meminum tuak mengetahui bahwa tuak itu memabukkan dalam jumlah tertentu tetapi mereka meminumnya hanya untuk memanaskan tubuh dan menghilangkan rasa penat. Dalam konsep hadd al-syurb, mengkonsumsi tuak sebagai zat yang memabukkan adalah haram dan dihukum hudud orang yang meminumnya. Tetapi orang yang memperjualbelikannya tidak dihukum hudud karena dalil Sunah hanya menyebut jual belinya sebagai perbuatan yang dilaknat
A Relational Analysis of State Law and Folk Law in the Bongkoran Agrarian Conflicts, Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia
Get PDFSelain memiliki dimensi sosial ekonomi, konflik agraria di Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, juga memiliki dimensi hukum. Terdapat dualisme hukum yang konfliktual dalam hal penguasaan tanah dan klaim penggunaan. Satu pihak, pemerintah, dan korporasi mengandalkan hukum negara yang legalistik-positivistik, sedangkan masyarakat lokal mengandalkan hukum rakyat yaitu hukum informal yang sudah ada, hidup, dan berkembang dalam masyarakat komunal secara turun-temurun. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perspektif sosiologis hukum menganalisis konflik hukum yang terjadi dalam konflik agraria Bongkoran, khususnya antara hukum negara dan hukum rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum. Subjek penelitian adalah petani/masyarakat Bongkoran, Penasehat Hukum Masyarakat, Pemerintah (Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Kepolisian), dan unsur korporasi (PT Wongsorejo). Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, berdasarkan pertimbangan tertentu yang dapat dikenali terlebih dahulu yaitu mengenali dan memahami masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada perspektif yang telah disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Bongkoran memerlukan implementasi hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat lokal. Implementasi hukum tidak hanya berdasarkan pasal-pasal yang rigid dalam undang-undang, tetapi perlu memperhatikan konteks sosial budaya dan historis dari masyarakat. Dominasi hukum negara atas hukum rakyat dalam konflik agraria mengakibatkan praktik penundukan hukum negara ke hukum rakyat, baik secara persuasif maupun represif. Oleh karena itu, untuk meminimalisir ketegangan dan konflik antara hukum negara dan hukum rakyat dalam konflik agraria, diperlukan pemahaman baru tentang hubungan kedua hukum tersebut. Keberadaan dan penegakan hukum rakyat dijadikan sebagai elemen yang saling melengkapi dalam aspek normatif yang belum diatur dalam hukum negara.Apart from having a socio-economic dimension, agrarian conflicts in Bongkoran, Banyuwangi Regency, East Java Province, Indonesia, also have a legal dimension. There is a dualism of law that is conflictual in terms of land tenure and use claims. One party, the government, and corporations rely on legalistic-positivistic state laws, while local people rely on folk law, namely informal laws that have existed, lived, and developed in communal society for generations. This research focuses on how the sociological perspective of law analyzes the legal conflicts that occur in Bongkoran agrarian conflict, particularly between state law and folk law. This research used a qualitative method with a legal sociology perspective. The research subjects were farmers/people of Bongkoran, Community Legal Advisors (CLA), Government (Local Government, National Land Agency, and Police), and corporate elements (PT Wongsorejo). Informants were selected using a purposive sampling technique, based on certain considerations that can be recognized beforehand, namely recognizing and understanding the problem under this research. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews, and documentation. The collected data were analyzed qualitatively by referring to the perspectives that have been presented. The results indicated that the resolution of agrarian conflicts in Bongkoran requires the implementation of laws that are more just for local communities. The implementation of the laws is not only based on rigid articles in the law, but it needs attention to the socio-cultural and historical context of the community. The dominance of state law over folk law in agrarian conflicts results in the practice of subjugation of state law to folk law, both persuasively and repressively. Therefore, to minimize the tension and conflict between state law and folk law in agrarian conflicts, it is necessary to have a new understanding of the relationship between the two laws. The existence and enforcement of folk law are used as a complementary element in normative aspects that have not been regulated in state law
The Winning of Empty Box in the 2018 Makassar Regional Head Election
Get PDFPenelitian ini membahas bagaimana kotak kosong menang pada Pilkada Makassar 2018. Fenomena ini menjadi sejarah pemilu dimana satu kandidat gagal memenangkan pemilu. Sepuluh partai politik yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), mempromosikan pasangan calon tunggal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pergerakan relawan kotak kosong dalam Pilkada Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik snowball sampling, dan menggunakan teori pergerakan sosial. Ada tiga bagian teori ini: 1) Teori keluhan. Kekecewaan publik atas diskualifikasi pasangan calon dan menganggap penyelenggara pemilu tidak adil; 2) Teori struktur mobilisasi. Menganalisis pergerakan relawan kotak kosong untuk menghimpun dukungan massa dan simpatisan selama pemilihan; dan 3) Teori framing. Analisis isu yang digunakan dan metode untuk menyebarkan isu. Hasil penelitian menemukan bahwa fenomena kotak kosong pada Pilkada Makassar, berbeda dengan pilkada di daerah lain yang pasangan calon tunggal tidak memiliki lawan, di Makassar salah satu pasangan calon didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran. Hal itu membuat masyarakat, pendukung, dan tim sukses kecewa dengan keputusan KPU. Kekecewaan ini juga mengakibatkan munculnya gerakan relawan kotak kosong. Gerakan relawan kotak kosong menghimpun dukungan massa dan simpatisan melalui sosialisasi dari pintu ke pintu, leaflet, flyer, dan spanduk ajakan bertindak untuk memenangkan kotak kosong dan menggunakan media sosial dan media online sebagai alat kampanye.This research discusses how the empty box won in the 2018 Makassar Regional Head Election. This phenomenon became the elections’ history where a single candidate failed to win the election. Ten political parties consisting of Functional Groups Party (Golkar), National Democratic Party (NasDem), Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), United Development Party (PPP), Crescent Star Party (PBB), Great Indonesia Movement Party (Gerindra), Prosperous Justice Party (PKS), People’s Conscience Party (Hanura), National Mandate Party (PAN), and Indonesian Justice and Unity Party (PKPI), promoted a single candidate pair. This study aims to describe how the movement of empty box volunteers in the Makassar Regional Head Election. This research uses a qualitative method. Selection of informants using a snowball sampling technique, and using social movement theory. There are three parts to this theory: 1) Complaint theory. Public disappointment over a candidate pair’s disqualification and consider the election organizer unfair; 2) Mobilizing structures theory. Analyze the voluntary movement of empty boxes to gather mass support and sympathizers during the election; and 3) Framing theory. Analyze the use of issues and methods of spreading the issue. This research found that the empty box phenomenon in Makassar Regional Head Election, unlike in the elections in other areas where the single candidate did not have an opponent, in Makassar, one of the candidate pairs was disqualified due to violation. It made the community, supporters, and the success team feels disappointed with the General Elections Commission’s decision. This disappointment also resulted in the emergence of the empty box volunteer movement. Movements of empty box volunteers to gather mass support and sympathizers through door-to-door socializing, leaflets, flyers, and banners call to action to win empty box and use social media and online media as campaign tools
Analisis Pemanfaatan Internet Mahasiswa untuk Meningkatkan Literasi Informasi Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0
Get PDFThis research aims to determine the level of information literacy, internet utilization as a source of information literacy, and internet utilization to increase student reading interest at Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Siliwangi (IKIP Siliwangi). This research uses qualitatif descriptive method. Data were collected using questionnaires, interviews, and documentation studies. Selection of research subjects using the snowball sampling technique. This research's subjects consisted of 23 students related to literacy, 16 students related to information literacy, 18 students related to the results of internet utilization in increasing students' reading interest, and 1 lecturer of Community Education at IKIP Siliwangi. The results showed that students 'understanding of information seeking and information selection was still low compared to students' understanding of information dissemination. Students are still not optimal in using information literacy. Only a few students understand information literacy, how to use information literacy, and select information. Students understand the use of the internet and use it only for social media activities, but low in utilizing the internet as a learning source. Also, the results of the study indicated that students' reading interest was low. Students choose to use the internet instead of reading books. Students do not feel the need to come to the library to find books that match what they need to learn. Therefore, students have to understand the concept of information literacy and take advantage of various applications that support learning.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi informasi, pemanfaatan internet sebagai sumber literasi informasi, dan pemanfaatan internet untuk meningkatkan minat baca mahasiswa di Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Siliwangi (IKIP Siliwangi). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik snowball sampling. Subjek penelitian ini terdiri dari 23 mahasiswa terkait literasi, 16 mahasiswa terkait literasi informasi, 18 mahasiswa terkait hasil pemanfaatan internet dalam meningkatkan minat baca mahasiswa, dan 1 dosen Pendidikan Masyarakat di IKIP Siliwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang pencarian informasi dan pemilihan informasi masih rendah dibandingkan pemahaman mahasiswa tentang penyebaran informasi. Mahasiswa masih belum optimal dalam menggunakan literasi informasi. Hanya sedikit mahasiswa yang memahami literasi informasi, bagaimana menggunakan literasi informasi, dan memilih informasi. Mahasiswa memahami penggunaan internet dan menggunakannya hanya untuk aktivitas di media sosial, tetapi rendah dalam memanfaatkan internet sebagai sumber pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa minat baca mahasiswa rendah. Mahasiswa memilih untuk menggunakan internet daripada membaca buku. Mahasiswa tidak merasa perlu datang ke perpustakaan untuk mencari buku yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu mahasiswa harus memahami konsep literasi informasi dan memanfaatkan berbagai aplikasi yang mendukung pembelajaran