Society
Not a member yet
193 research outputs found
Sort by
Faktor Determinan Jiwa Wirausaha Pedagang Minangkabau Perantauan
Get PDFThis research aims to reveal the dominant factors of Minangkabau (the ethnic group native to the highlands of West Sumatra, Indonesia) migrants mainly engaged in merchandise. The Minangkabau hold firmly their customs and traditions which founded upon Islamic law as described in the saying “adat basandi syara’; syara’ basandi kitabullah” (tradition founded upon Islamic law, Islamic law founded upon the Holy Quran). This research was conducted in Ipuh sub-sub-district, Bengkulu province, Indonesia, those 150 respondents of Minangkabau merchants as the samples. The location was selected due to Ipuh sub-district is located near West Sumatra borders, so that the tradition strongly influence the Minang migrant merchants. To answer the research questions, the variables used were independent and dependent. The independent variable is the entrepreneurial spirit, while, the dependent variable is economic factors, adat (in this case, the term used is tradition), descendant, education, and independence. The research used a quantitative method by using multiple linear regressions. The result found that cultural variables influence the entrepreneurial spirits of Minangkabau merchant migrants because they uphold their traditions wherever they are. The insignificant influence of education, economic factor, heredity, and independence are insignificant. To conclude, matrilineal tradition has influenced the entrepreneurial spirits of Minang merchants and the matrilineal tradition can increase entrepreneurs among women.Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor penyebab banyaknya perantau Minang yang berprofesi sebagai pedagang. Suku Minang dikenal sebagai suku yang memegang teguh budaya dimana budayanya berbasis syariat dengan pepatah adat basandi syara’; syara’ basandi kitabullah (adat bersendikan syariat; syariat bersendikan kitabullah). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ipuh Provinsi Bengkulu dengan 150 orang pedagang Minang sebagai sampel penelitian. Dipilihnya lokasi penelitian ini dengan pertimbangan perantau Minang yang menetap di Kecamatan Ipuh karena tidak jauh dengan perbatasan Provinsi Sumatera Barat sehingga pengaruh budayanya masih kuat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, variabel yang digunakan adalah jiwa entrepreneur sebagai variabel dependen; sedangkan sebagai variabel independennya adalah faktor ekonomi, budaya, keturunan, pendidikan, dan kemandirian. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metodologi kuantitatif dengan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menemukan hanya variabel budaya yang mempengaruhi jiwa entrepreneur pedagang Minang di perantauan karena memang budaya yang tidak terpisahkan dengan syariat selalu dijunjung tinggi oleh suku Minang dimanapun berada. Tidak signifikannya pengaruh pendidikan, ekonomi, keturunan dan kemandirian berimplikasi bahwa untuk menjadi seorang wirausaha tidak harus berlatar belakang pendidikan tinggi, tidak harus mempunyai orang tua yang berwirausaha, dan juga tidak harus karena tekanan ekonomi membuat keinginan bewirausaha muncul. Temuan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh budaya matrilineal terhadap jiwa berwirausaha pemuda Minang, temuan berikutnya adalah budaya matrilineal juga mampu meningkatkan jumlah wirausaha dari kalangan perempuan
Kreativitas Kaum Imigran dalam Konteks Historis
Get PDFÉmigré writers such as Kahlil Gibran and Mikhail Naimy proved that it is possible to transcend their historical limitations to become leading literary figures. An examination of the historical context of these writers is important for a rich understanding of their works. The themes addressed in such literary works are better appreciated within their cultural environment, and not as objects detached from their times, author and readers[1]. It can be rightfully argued that such works cannot be fully appreciated without delving into the intricacies of the political ideologies and economic crises of previous centuries. This article does not aim to perform such an undertaking, regardless of its literary merit; however, it presents an overview of the historical context surrounding the Émigré literary movement as a product of two cultures bridged by immigration at the turn of the 20th century. This is based on the belief that a profound critical engagement with Émigré works is better achieved with an examination of their historical and literary background. Thus, this article serves as a foundation for profound literary analyses of Émigré works.
[1] Payne, 2005 : 3-4, on the importance of a historical context.Penulis dari kalangan imigran seperti Kahlil Gibran dan Mikhail Naimy telah membuktikan bahwa mereka mampu melewati batas-batas historis hingga menjadi penulis yang ternama. Eksaminasi terhadap konteks historis pada kedua penulis tersebut sangat penting untuk memperkaya pengetahuan atas karya-karya mereka. Karya-karya tersebut, dalam hal ini adalah karya sastra, akan lebih menarik apabila dilihat dari lingkungan budaya mereka dan bukan sebagai objek yang terpisah dari masa nya, penulis, dan pembaca[1]. Dapat dikatakan bahwa karya-karya seperti itu tidak dapat sepenuhnya dihargai tanpa menggali seluk-beluk ideologi politik dan krisis ekonomi yang terjadi abad-abad sebelumnya. Akan tetapi, artikel ini bukan mengulas ideologi politik dan ekonomi, namun, mengkaji ikhtisar dari konteks historis yang melingkupi gerakan sastra kaum imigran sebagai hasil dari produk dua kebudayaan yang dijembatani oleh imigrasi pada abad transisi yakni abad ke-20. Hal Ini didasarkan pada keyakinan bahwa keterlibatan kritis yang mendalam dengan karya kaum imigran akan lebih baik bila mengkaji latar belakang sejarah dan sastra mereka. Dengan demikian, artikel ini mencoba menjadi dasar dalam analisis sastra yang mendalam dari karya kaum imigran.
[1] Payne, 2005 : 3-4, on the importance of a historical context
Tradisi Politik Melayu: Analisis Pengangkatan dan Pergantian Kekuasaan di Kesultanan Palembang Darussalam
Get PDFThis study aims to determine and explore how Islam and Malay as an intertwined entity influence the formation of political institutions in the Sultanate of Palembang, especially influencing the appointment and succession of the Sultan. This study is the result of qualitative research based on a literature review using interpretive analysis techniques. In the practice of Islam in Indonesia, cultural values of non-Islamic religions are maintained and practiced by Islamic entities such as practices in the replacement of the King and Sultan. A theoretical approach to society by looking at the evolution of kings approached to explain the history of state administration and the transition of power, combined with Elite; Political Culture, and Cultural Politics. The results of this study found that the system of appointment and change of power in the Sultanate of Palembang, namely the existence of its characteristics associated with a blend of Malay and Javanese culture. Differences in political culture greatly influence the process of succession that occurs. Malay culture which emphasizes more on its economy in the maritime field and Arabic symbols will be different from Javanese culture which is more agrarian and syncretic.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengeksplorasi bagaimana Islam dan Melayu sebagai entitas yang saling terkait mempengaruhi pembentukan lembaga-lembaga politik di Kesultanan Palembang, terutama yang mempengaruhi pengangkatan dan suksesi Sultan. Penelitian ini adalah hasil penelitian kualitatif berdasarkan tinjauan literatur menggunakan teknik analisis interpretatif. Dalam praktik Islam di Indonesia, nilai-nilai budaya agama-agama non-Islam dipertahankan dan dipraktikkan oleh entitas Islam seperti praktik-praktik pergantian Raja dan Sultan. Melalui pendekatan teoretis tentang masyarakat sosial dengan melihat evolusi raja-raja yang dijadikan pendekatan untuk menjelaskan sejarah ketatanegaraan dan peralihan kekuasaan, dipadukan dengan Elite; Political Culture, dan Cultural Politics. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pengangkatan dan pergantian kekuasaan di Kesultanan Palembang, yaitu adanya karakteristik yang terkait dengan perpaduan budaya Melayu dan Jawa. Perbedaan budaya politik sangat mempengaruhi proses suksesi yang terjadi. Budaya Melayu yang lebih menekankan pada perekonomian di bidang maritim dan simbol-simbol Arab akan berbeda dengan budaya Jawa yang lebih agraris dan sinkretis
The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle
Get PDFThe resources of Customary Forest play an important role for Talang Mamak Indigenous People to survive. The exploitation of the forest by private company and investor has caused a violent conflict. The situation of the indigenous people becomes worsen since local government does not fully protect their rights on the forest. Even, Local government tends to defend private company and investor in addressing the conflict. Customary forest of Talang Mamak indigenous people is in the oligarchs grip and conflict of interest with their elder. The Indigenous people are in crossroad, to preserve or to release their heritage and right. This study aims to determine the efforts of Talang Mamak Indigenous People to maintain their existence in the customary forest resources battle with private company and investor. This study used qualitative descriptive method. The data collection were documentation analysis and other relevant literature. This study used Theory of Oligarchy (Winters 2011) as grounded theory. The result found that the efforts of the indigenous people to fight for their rights getting weak. Some of them begin to accept compensation from the company and investor, in other word, some of them are willing to release their heritage and right on the forest.The resources of Customary Forest play an important role for Talang Mamak Indigenous People to survive. The exploitation of the forest by private company and investor has caused a violent conflict. The situation of the indigenous people becomes worsen since local government does not fully protect their rights on the forest. Even, Local government tends to defend private company and investor in addressing the conflict. Customary forest of Talang Mamak indigenous people is in the oligarchs grip and conflict of interest with their elder. The Indigenous people are in crossroad, to preserve or to release their heritage and right. This study aims to determine the efforts of Talang Mamak Indigenous People to maintain their existence in the customary forest resources battle with private company and investor. This study used qualitative descriptive method. The data collection were documentation analysis and other relevant literature. This study used Theory of Oligarchy (Winters 2011) as grounded theory. The result found that the efforts of the indigenous people to fight for their rights getting weak. Some of them begin to accept compensation from the company and investor, in other word, some of them are willing to release their heritage and right on the forest
Entrepreneurial Characteristics and Behaviors of Muntok White Pepper Farmers
Get PDFKewirausahaan merupakan salah satu variabel modal manusia dari petani lada yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan agribisnis lada di era kreatif ini. Kewirausahaan dibutuhkan petani lada guna menghadapi tantangan perubahan iklim bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan petani Lada Putih Muntok dan untuk menganalisa pengaruh karakteristik kewirausahaan terhadap perilaku kewirausahaan petani lada dalam mengelola usaha tani. Penelitian dilakukan dengan metode survei, melibatkan 115 orang petani. Analisis data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kewirausahaan petani lada adalah berani mengambil risiko, tanggap pada peluang, inovatif, dan memiliki motivasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa karakteristik kewirausahaan petani lada secara positif dan signifikan mempengaruhi perilaku kewirausahaan petani. Selanjutnya, variabel yang paling dominan merefleksikan karakteristik kewirausahaan petani lada adalah keberanian mengambil risiko. Penelitian ini merekomendasikan kepada petani lada agar selalu memiliki keberanian dalam mengambil risiko, sikap gigih dan kedisiplinan. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan perlu terus dimutakhirkan agar tumbuh suatu kemampuan berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan aktivitas budidaya lada.Entrepreneurship is one of the human capital variables of pepper farmers that plays an important role in determining the success of pepper agribusiness development in this creative era. To face the challenges of the business climate change, pepper farmers need entrepreneurship. The objectives compiled in this study are to identify the entrepreneurial characteristics of Muntok White Pepper farmers and to analyze the effect of entrepreneurial characteristics on their entrepreneurial behavior in managing to farm. The study was conducted by survey method, involving 115 farmers. Data analysis used Structural Equation Modeling (SEM) with Partial Least Squares (PLS). The results showed that the entrepreneurial characteristics of pepper farmers are risk-taking, responsive to opportunities, innovative, and motivated. Also, the results showed that the entrepreneurial characteristics of pepper farmers positively and significantly influence their entrepreneurial behavior. Furthermore, the most dominant variable reflecting their entrepreneurial characteristics is the courage to take risks. This study recommends muntok pepper farmers that they always dare to take risks, be persistent and disciplined. Additionally, knowledge and skills need to be constantly updated to grow the ability to innovate and be creative in carrying pepper cultivation activities out
Peran Ulama dalam proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh
Get PDFIn the context of Aceh, the word “Ulama" refers to an Islamic scholar who own boarding school (In Aceh language known as Dayah) or a leader of an Islamic boarding school (known as Teungku Dayah). Ulama become "the backbone" of any social problem and play strategic and influential roles in Acehnese society. However, The Ulama roles have changed in the post-conflict era in Aceh. The assumption that Ulama are unable running their authorities in Acehnese society especially in the post-conflict era. Ideally, their roles are needed in the reconciliation regarding the agents of reconciliation who have authority like the Ulama and are trustworthy by Acehnese society. Therefore, this article aims to discuss the position of Ulama in the process of post-conflict reconciliation in Aceh. To investigate the problem, a descriptive qualitative method was used, where the method is to describe the nature of a temporary situation that occurs when the research is carried out in detail, and then the causes of the symptoms were examined. The data were literature studies, participatory observation, and in-depth interviews. The results of this research showed that during an important period of Aceh's history, the Ulama constantly become guardians that provide a religious ethical foundation for each socio-political change in Aceh, and subsequently they also act as the successor to the religious style that developed in the society. Even the formation and development of the socio-political and cultural system occurred partly on the contribution of the Ulama. The position of Ulama in the process of post-conflict reconciliation in Aceh can be found in four ways. Firstly, knowledge transmission. Secondly, as a legal decision-maker which refers to Sharia law, especially related to the reconciliation process. Thirdly, as a mediator. Fourthly, cultural roles in the form of ritual or ceremonial guides that are carried out when the parties of the conflict have met an agreement to reconcile.Dalam konteks Aceh, “Ulama” merujuk pada sosok individu yang memiliki Dayah (pesantren) atau pimpinan Dayah yang terkenal dengan sebutan Teungku Dayah. Pada ranah sosial, Ulama Aceh merupakan “tulang punggung” keputusan dalam berbagai hal. Ulama hadir sebagai kelompok strategis dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun, pasca konflik Aceh, telah terjadi dinamika pergeseran peran ulama di Aceh. Ada anggapan bahwa ulama tidak lagi mampu menjalankan otoritasnya dalam masyarakat, terutama pada masa pasca konflik. Padahal idealnya, ulama turut berperan dalam proses rekonsiliasi, mengingat saat ini belum ada agen rekosiliasi yang memiliki otoritas seperti ulama dan benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mendiskusikan tentang posisi Ulama Aceh dalam proses rekonsiliasi pasca konflik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara terjadi pada saat penelitian dilakukan secara detail, dan kemudian berusaha memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut. Data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka, obeservasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam setiap periode penting seajarah Aceh, ulama selalu hadir sebagai satu kekuatan yang memberi ladasan etis keagamaan bagi setiap perubahan sosial-politik di Aceh, dan selanjutnya ulama bertindak sebagai penerus corak keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Aceh. Bahkan pembentukan dan perkembangan sistem sosial-politik dan budaya masyarakat Aceh terjadi sebagian atas kontribusi para ulama. Adapun Posisi ulama dalam proses rekonsiliasi di Aceh pasca konflik dapat dilihat dalam empat hal. Pertama, transmisi pengetahuan. Kedua, sebagai pengambil keputusan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, terutama terkait dengan proses rekonsiliasi. Ketiga, sebagai mediator. Keempat, peran kultural yang berupa pemandu ritual atau seremonial yang dilakukan ketika pihak yang bertikai sudah menemukan kata sepakat untuk berdamai
The Shift of Staple Food from Sago to Rice: A Study about Food Security and Indigenous Communities
Get PDFFood security is still becoming a crucial issue in developing countries nowadays, either in urban or rural areas. There are many factors triggered this condition, such as the increase in population pressure and conflict, privatization and changing tenure arrangements, poverty, social differentiation and also environmental degradation. It’s undeniable that food security is a multidimensional problem, especially for people who lived in rural or isolated areas. In Mentawai Islands, a district located in the western part of Indonesia, the indigenous people depend on forest product (sago) as their main source of food. However, since 2012, the government has destroyed their food culture by establishing the ‘National Food Security Improvement Program’ and conducting the agricultural intensification as well as establishing 600 hectares of new rice fields in six sub - districts; South Pagai, North Pagai, Sikakap, South Sipora, North Sipora, and South Siberut. This study is conducted comprehensively using the Food Security and Vulnerability Analysis (FSVA) to understand and describe the exact profiles of food-insecurities and vulnerable households. Furthermore, it also identified the risks and vulnerabilities of food consumption in Mentawai communities. Findings depict that shifting or transforming the food culture from sago to rice is a serious issue because socio-cultural aspects influence it and surely the government has to make a parallel policy that can accommodate the people needs, not only prioritize the national development agenda.Food security is still becoming a crucial issue in developing countries nowadays, either in urban or rural areas. There are many factors triggered this condition, such as the increase in population pressure and conflict, privatization and changing tenure arrangements, poverty, social differentiation and also environmental degradation. It’s undeniable that food security is a multidimensional problem, especially for people who lived in rural or isolated areas. In Mentawai Islands, a district located in the western part of Indonesia, the indigenous people depend on forest product (sago) as their main source of food. However, since 2012, the government has destroyed their food culture by establishing the ‘National Food Security Improvement Program’ and conducting the agricultural intensification as well as establishing 600 hectares of new rice fields in six sub - districts; South Pagai, North Pagai, Sikakap, South Sipora, North Sipora, and South Siberut. This study is conducted comprehensively using the Food Security and Vulnerability Analysis (FSVA) to understand and describe the exact profiles of food-insecurities and vulnerable households. Furthermore, it also identified the risks and vulnerabilities of food consumption in Mentawai communities. Findings depict that shifting or transforming the food culture from sago to rice is a serious issue because socio-cultural aspects influence it and surely the government has to make a parallel policy that can accommodate the people needs, not only prioritize the national development agenda
Domain Dimension of Family Relationships in the South of Johor through the Family Well-Being Index 2017
Get PDFInstitusi keluarga adalah suatu unit asas sosial yang teramat penting terhadap proses perkembangan, pembinaan dan pembangunan insan melalui kapasiti pembentukan modal insan. Pembangunan secara fizikal sahaja tidak bermakna jika tidak diselarikan dengan pembangunan insan berasaskan sifat fitrah. Adalah tidak mustahil jika berlakunya konflik dalaman sehingga mencabar institusi keluarga masa kini adalah antaranya kerana keluarga tidak dapat menangani proses pembangunan sosial dan ekonomi yang progresif dengan penuh kesederhanaan dan keseimbangan dalam keluarga, contohnya apabila berlakunya keruntuhan dalam interaksi keluarga sehingga wujudnya kerenggangan hubungan dan ketidakpatuhan ahli keluarga terhadap sistem nilai. Oleh itu usaha mengimbangi tuntutan pembangunan sosial dan ekonomi perlulah seiring dengan kemantapan hubungan dalam institusi keluarga, seperti yang ditekankan dalam Indeks Kesejahteraan Keluarga melalui dimensi Hubungan Kekeluargaan. Usaha itu adalah selaras dengan hasrat mewujudkan kesejahteraan dalam institusi keluarga yang melibatkan pembangunan individu dan keluarga secara seimbang dan menyeluruh dari segi fizikal, rohani, ekonomi, sosial dan mental. Selari dengan hasrat itu, satu kajian yang khusus untuk menguji Indeks Kesejahteraan Keluarga telah dilakukan ke atas seramai 319 orang responden yang mewakili keluarga masing-masing di daerah Pasir Gudang, Johor Bahru, Malaysia, pada tahun 2017. Untuk perbincangan dalam kajian ini adalah tertumpu kepada dimensi Hubungan Kekeluargaan dari aspek Sokongan Motivasi, Masa Bersama, dan Ambil Tahu. Dapatan kajian secara keseluruhan menunjukkan Indeks Kesejahteraan Keluarga bagi dimensi Hubungan Kekeluargaan adalah di tahap cemerlang, sekali gus memberikan interpretasi yang relevan dengan persepsi dan pengamalan positif dalam kalangan responden kajian, melalui pengujian domain Hubungan Kekeluargaan yang merentas tiga item utama.Family institutions are fundamental units of social importance in the process of human development, construction, and development, through the capacity of human capital formation. Physical development alone is meaningless if it is not accompanied by human development based on its natural nature. It is impossible to deal with internal conflicts and to challenge current family institutions because families cannot handle progressive social and economic development processes with simplicity and balance in the family. For example, when there is a disruption in family interaction, there is a loss of family relationships and non-compliance with the value system. Therefore, efforts to balance the demands of social and economic development must be consistent with strengthening relationships within family institutions, as emphasized in the Family Well-Being Index through the Family Relationships dimension. This effort is in line with the desire to create prosperity in family institutions which involves developing individuals and families in a balanced and holistic manner physically, spiritually, economically, socially and mentally. In line with that, a study aimed at testing the Family Well-Being Index was conducted on 319 respondents representing their families in the Pasir Gudang district, Johor Bahru, Malaysia, in 2017. For discussions in this study, the focus would be on the family relationships dimension in terms of Motivational Support, Togetherness, and Curiosity. Overall study findings indicate that the Family Well-Being Index for the Family Relationships dimension is at an excellent level, thus providing relevant interpretations of positive perceptions and practices among study respondents, through testing the Family Relationships domain in three main dimensions
“I want to go again and again”: Spiritual Emotions And Self-Improvement Through Pilgrimage
Get PDFThis article aims to understand what it is that has made and still makes millions of Muslims taking great physical and financial hardship to go on the Muslim pilgrimage. It seems that the reason why Muslims yearn to visit Mecca has to be understood by looking at what emotions, and especially spiritual emotions, are triggered through this visit or even through the imagination of visiting the holy land. This yearning cannot just be understood based on wanting to fulfill one of the five pillars of Islam. Religious or spiritual travel like the journey to the holy land of Islam needs to be understood within the context of an individual’s emotional landscape, spiritual development and urge for spiritual self-improvement to become a better person and Muslim. This article used qualitative method, particularly semi-structured interviews with the informants. The results showed that pilgrimage to the Muslim holy land in Mecca can be a changing experience for the pilgrim undertaking the journey.This article aims to understand what it is that has made and still makes millions of Muslims taking great physical and financial hardship to go on the Muslim pilgrimage. It seems that the reason why Muslims yearn to visit Mecca has to be understood by looking at what emotions, and especially spiritual emotions, are triggered through this visit or even through the imagination of visiting the holy land. This yearning cannot just be understood based on wanting to fulfill one of the five pillars of Islam. Religious or spiritual travel like the journey to the holy land of Islam needs to be understood within the context of an individual’s emotional landscape, spiritual development and urge for spiritual self-improvement to become a better person and Muslim. This article used qualitative method, particularly semi-structured interviews with the informants. The results showed that pilgrimage to the Muslim holy land in Mecca can be a changing experience for the pilgrim undertaking the journey
Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir
Get PDFMany fishermen in Indonesia have not fully utilized marine resources properly. However, the government has several ways to improve the welfare of fishermen in other sectors than the fisheries; one of them is connecting between fishermen, coastal and tourism. Meninting of West Lombok is a strategic coastal village for the tourism sector. This village has started to develop tourist destinations since 2011, unfortunately, there is no data on fishermen as a real interest group. This study develops a research pattern on fishing communities which generally discusses the social resources of fishermen and the political aspects of fishing communities separately. This study used a qualitative approach to the social mapping method. Data obtained through interviews and observations of purposively selected informants. The data related to fishermen resources are in maps, followed by an analysis of their accessibility to policy. Spatial aspects strengthen their social resources, interests, and accessibilities to coastal tourism development. The results show that the social resources of fishermen of Meninting Village are unevenly distributed in five dusun (sub-villages). Indicators shown are; capital ownership, mastery of knowledge and skills, ownership of production equipment, use of science and technology, ability to diversify production, fishermen's sociopolitical relations and ability to recognize the economic prospects of coastal tourism. Fishermen who live in areas directly facing the sea have better social resources and firmer interests in coastal development. The accessibility of fishing groups is limited in the development policy. Only fishermen in sub-village located in a coastal area can show themselves as defenders. While the fishermen who live far from the beach tend to be latent or even apathetic. This study recommends the need for other social mapping studies on the characteristics of coastal communities and the need for the government to use the social mapping information of fishing communities to formulate policies that contain regional aspects in coastal tourism development.Nelayan belum menikmati dengan baik kesejahteraan dari sumber daya laut Indonesia. Cara-cara meningkatkan kesejahteraan nelayan di luar sektor perikanan sudah dimiliki oleh pemerintah. Salah satunya mengaitkan nelayan, pesisir dan wisata. Meninting di Lombok Barat adalah desa pesisir yang strategis di sektor pariwisata. Desa ini sudah mulai melakukan pengembangan destinasi wisata sejak tahun 2011, namun sayangnya tidak ada data mengenai nelayan sebagai kelompok kepentingan yang riil. Penelitian ini mengembangkan pola penelitian-penelitian tentang masyarakat nelayan pada umumnya yang membahas secara terpisah antara sumberdaya sosial nelayan dan aspek politik masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pemetaan sosial. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang dipilih secara purposif. Data terkait dengan sumber daya nelayan disajikan dalam bentuk peta, diikuti dengan analisis mengenai aksesibilitas mereka terhadap kebijakan. Aspek spasial memperkuat sumberdaya sosial yang dimiliki nelayan, kepentingan dan aksesibilitas mereka terhadap pembangunan wisata pesisir. Penelitian menunjukkan sumber daya sosial nelayan di Desa Meninting tersebar tidak merata pada lima dusun. Indikator yang ditunjukkan adalah; kepemilikan modal, penguasaan pengetahuan dan keterampilan, kepemilikan alat produksi, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan diversifikasi hasil produksi, hubungan sosial-politik nelayan dan kemampuan untuk mengenali prospek ekonomi wisata pesisir. Nelayan yang tinggal di wilayah yang langsung berhadapan dengan laut memiliki sumberdaya sosial yang lebih baik dan kepentingan yang lebih tegas terhadap pembangunan pesisir. Aksesibilitas kelompok nelayan terbatas dalam kebijakan pembangunan tersebut. Hanya nelayan-nelayan di dusun pesisir yang mampu menunjukkan diri sebagai defenders. Sementara nelayan-nelayan yang tinggal berjauhan dari pantai cenderung latents atau bahkan apathetic. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian sosio-spasial lainnya mengenai karakteristik masyarakat pesisir dan perlunya pemerintah memanfaatkan informasi sosio-spasial masyarakat nelayan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang memuat aspek kewilayahan dalam pembangunan wisata pesisir