Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)
Not a member yet
223 research outputs found
Sort by
Public Service Bureaucratic Reform: A Case Study on Coordination in One Stop Services (KPTSP) in Takalar Regency
Full text linkBureaucratic services tend not to improve their performance and carry out reforms. Service users are often faced with so many problems when they are dealing with bureaucracy. The purpose of this study is to describe the reform of the Public Service Bureaucracy in terms of coordination in One Stop Services (KPTSP) in Takalar Regency. In this study, a qualitative approach was used. The type of research used in this research is descriptive research type. The results showed that hierarchical mechanisms in the form of a structured flow of coordination and power need each other to establish cooperation within organizational units. The market mechanism shows that the change in the bureaucracy from services to revenue to provide income for the region through the collection of fees. Licensing and providing incentives can improve the performance of One-Stop Services, Takalar District has a network mechanism that is interrelated and needs each other, this can be seen from the requirements given by the Service Agency One-Stop Integrated Takalar Regency that asks for recommendations from related Regional Work Units (SKPD)
Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018)
Full text linkBidikmisi program is an effort of government policy to improve the quality of resources while preparing superior human resources in the future. Diponegoro University is a state university in Central Java Province which is one of the implementers of Bidikmisi program. This article aims to analyze how the implementation of Bidikmisi scholarship policies in Diponegoro University. This article uses a descriptive qualitative approach.Ther result is implementation of the policy still encountered several problems such as misdirected, the distribution of monthly allowances that are often late, convoluted bureaucracy and minimum monitoring and monitoring of relevant stakeholders. Based on these considerations, Authors tries to give advice to stakeholders namely to provide living expenses provided to students. Related to financial management training, and entrepreneurship. Increase selectivity in determining bidikmisi students. Simplify the bureaucratic process so that it does not hamper the process of disbursing monthly living expenses. Facilitating bidikmisi students with empowering programs. As well as improving the monitoring and coordination system from the department level to the university with an integrated system. Kebijakan bidikmisi merupakan salah satu upaya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya sekaligus menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul di masa depan. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu pelaksana kebijakan bidikmisi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan tersebut masih ditemui beberapa masalah seperti salah sasaran, penyaluran uang saku bulanan yang sering terlambat, birokrasi yang berbelit-belit dan minimnya monitoring serta koordinasi dari stakeholder yang terkait. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk memberikan saran kepada stakeholders yaitu melakukan penyesuaian biaya hidup bulanan yang diberikan kepada mahasiswa. Memberikan pelatihan manajemen keuangan, dan entrepreneurship. Meningkatkan selektifitas dalam penetapan mahasiswa bidikmisi. Menyederhanakan proses birokrasi sehingga tidak menghambat proses pencairan biaya hidup bulanan. Memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa bidikmisi dengan program yang sifatnya memperdayakan. Serta memperbaiki sistem monitoring dan koordinasi mulai dari tingkat jurusan hingga universitas dengan sebuah sistem yang terintegrasi
Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga
No full textThis study aims to determine the extent of the role of the family welfare empowerment program (PKK) in increasing women's empowerment in Telaga District. This research is a qualitative research with data collection method through interviews and documentation. The research results obtained that the implementation of the PKK program has provided many benefits in empowering women, especially in the village. The success was obtained thanks to government support at the sub-district level and also for direct coaching by the Gorontalo Regency PKK management to sub-district and village PKK. The PKK program is also not fully implemented. The main obstacles faced are the low capacity of the community, especially women, and the lack of mastery of technology. For this reason, active participation and full support from the government are needed in the development and maximization of the PKK program. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmana peran program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Telaga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan program PKK telah banyak memberikan manfaat dalam pemberdayaan perempuan khususnya di Desa. Keberhasilan diperoleh berkat adanya dukungan pemerintah di tingkat kecamatan dan juga atas pembinaan langsung oleh pengurus PKK Kabupaten Gorontalo kepada PKK kecamatan hingga desa. Program PKK juga belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kapasitas masyarakat khususnya perempuan serta masih minimnya penguasaan terhadap teknologi. Untuk itu diperlukan partisipasi aktif dan dukungan penuh dari pemerintah dalam pengembangan dan maksimalisasi program PKK
Strategi Diversifikasi Atraksi Budaya Dalam Mendukung Pengembangan Wisata Desa Wakatobi
Full text linkThis study aims to determine and analyze the Diversification Strategy of Cultural Attractions in Support of Tourism Development in Wakatobi Village. This research method is qualitative research. The determination of the informants in this study was obtained by purposive sampling. The informants are community leaders and traditional leaders who are key informants. The results show that the opportunity for Wakatobi Regency to become a cultural tourism destination can be opened, because it is supported by the exoticism of local communities with their cultural diversity. The strategy that can be prioritized in the development of Wakatobi village tourism is the diversification of cultural attractions that are organized through institutions or Tourism Awareness Groups initiated by the community and funded by the local government and acting as an active facilitator. It seems that the political will and political commitment of leaders to maximize local government efforts need to be supported by tourism stakeholders from the government, private sector and the wider community, this is a weakness that needs to be covered so that the strategy in developing Community Base Tourism (CBT) tourism in Wakatobi provides a diversification of attractions. tour which is actually quite interesting to witness. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Strategi Diversifikasi Atraksi Budaya Dalam Mendukung Pengembangan Wisata Desa Wakatobi. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penentuan informan penelitian ini diperoleh secara Purposive sampling. Adapun informan yaitu tokoh masyarakat dan tokoh adat yang merupakan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan peluang kabupaten wakatobi menjadi destinasi wisata budaya dapat terbuka, karena didukung oleh eksotisme komunitas lokal dengan keberagaman budaya yang mereka miliki. Strategi yang dapat diprioritas dapat dalam pengembangan wisata desa Wakatobi adalah diversifikasi atraksi budaya yang terorganisasi melalui kelembagaan atau Kelompok Sadar Wisata yang diprakarsai masyarakat dan didanai oleh pemerintah daerah serta berperan sebagai fasilitator yang aktif. Tampaknya political will dan political comitment pemimpin untuk memaksimalkan upaya pemerintah daerah perlu di dukung oleh stekholder pariwisata dari pihak jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat luas hal merupakan kelemahan yang perlu ditutupi agar strategi dalam pengembangan wisata Community Base Tourism (CBT) di Wakatobi menyajikan adanya diversifikasi atraksi wisata yang sesungguhnya cukup menarik untuk disaksikan
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana (Studi Kasus Bencana di Sulawesi Tengah)
Full text linkThe purpose of this study is to identify and describe the impact and behavior of the community on post-disaster economic conditions in the city of Palu and to know the local government's public policies in handling these cases. Using qualitative methods with a case study approach, literature study, and secondary data processing from various social elements. In addition, data collection was carried out by interviewing informants who felt the direct impact of the earthquake, tsunami and liquefaction in Palu, Sigi and Donggala. The results showed that the post-disaster impact felt by the people of Palu City was generally in the "severe" classification. The socio-economic conditions of the people of Palu include several aspects, ranging from the geographical conditions that are in disaster-prone zones, to the extremely poor health conditions after the disaster. The conclusion of this research shows that the escalation of natural disasters in the city of Palu is considered quite large because it consists of three types of disasters, namely the Earthquake, Tsunami and Liquifation in the same time period. Palu City is the capital of the Province as well as the economic and administrative center of Central Sulawesi Province. Damage to warehousing infrastructure coupled with massive looting from unscrupulous people in logistics supply warehouses resulted in goods that were supposed to be distributed both to the city and the district finally unable to be implemented.Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan evaluasi dampak dan perilaku masyarakat terhadap kondisi perekonomian pasca bencana di kota Palu dan mengetahui kebijakan publik pemerintah setempat dalam menangani kasus tersebut. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, studi literature, dan pengolahan data sekunder dari berbagai elemen sosial. Selain itu pengambilan data dilakukan dengan cara wawacara kepada narasumber yang merasakan dampak langsung dari bencana gempa,tsunami dan likuifaksi di Palu,Sigi dan Donggala. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dampak pasca bencana yang dirasakan oleh masyarakat Kota Palu secara umum berada pada klasifikasi “berat”. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kota Palu meliputi beberapa aspek, mulai dari kondisi geografis yang berada pada zona rawan bencana, kondisi kesehatan sangat memprihatinkan pasca bencana. Kesimpulan penelitain ini menujukkan bahwa eskalasi bencana alam kota Palu dinilai cukup besar karena terdiri dari tiga macam bencana yaitu Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifasi dalam kurun waktu sama. Kota Palu merupakan ibukota Provinsi sekaligus sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Rusaknya infrakstruktur pergudangan ditambah dengan adanya penjarahan yang massiv dari oknum masyarakat pada gudang-gudang suplai logistik mengakibatkan barang yang semestinya didistribusikan baik ke kota ataupun ke kabupaten akhirnya tidak dapat dilaksanakan
Partai Politik: Tinjauan Strategi Dalam Meraih Dukungan Massa
Full text linkThis study discusses political parties reviewing strategies in gaining mass support, the strategy carried out by political parties is to achieve predetermined goals which in this case are referred to as the vision and mission of political parties using techniques, tricks, methods and implementation of tasks by utilizing party structure, so that the work program is in accordance with the wishes of the community. Meanwhile, to uncover the strategy of political parties in gaining mass support, a library research method or approach is used. Literature study or literature can be interpreted as a series of activities related to library data collection methods, reading and recording and processing research materials. Research results show that strategy of political parties in gaining the support of the masses is always trying to fix the party from the party's internal and external parties, so that the party can provide a better change for the community through political party programs and through power struggles in general elections.Penelitian ini membahas tentang partai politik tinjauan strategi dalam meraih dukungan massa, strategi yang dilakukan partai politik ialah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya yang dalam hal ini disebut sebagai dengan visi dan misi partai politik dengan menggunakan teknik, trik, cara maupun pelaksanaan tugas dengan memamfaatkan struktur partai, sehingga program kerja sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan untuk mengungkap strategi partai politik dalam meraih dukungan massa digunakan metode atau pendekatan kepustakaan, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi partai politik dalam meraih dukungan massa adalah selalu berusaha membenahi partai dari internal partai maupun ekternal partai, sehingga partai bisa memberikan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat melalui program partai politik maupun melalui perebutan kekuasaan dalam pemilihan umum
Pemanfaatan Ruang Publik Sebagai Peningkatan Partisipasi Politik di Nagari Talang Anau, Kabupaten Lima Puluh Kota
Full text linkThe purpose of this paper is to explain the function of the publik sphere in increasing the political participation of the people in Nagari Talang Anau. This research uses a qualitative method with a case study approach.. The data technique was carried out through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that coffee shops or terms in Minangkabau, especially Nagari Talang Anau Lapau Kopi, are a form of publik space. Activities carried out at “Lapau Kopi” are not limited to drinking coffee or tea in general. However, at Nagari Talang Anau, “Lapau Kopi” will be used as a place to discuss releasing the burden of the mind and dissolving the saturation point of work. The discussions that took place between these individuals started from light discussions to the problems that occurred in Nagari Talang Anau in a social, economic, political, and cultural context. The discussion that took place in “Lapau Kopi” shows a concept of deliberation as the term in the concept of deliberative democracy spurs on processes that occur in determining decisions or policies, such as collective deliberations in publik spaces that produce a publik opinion that can encourage people to plan and plan. Development in Nagari Talang Anau and increasing awareness of the issues discussed and influencing the policies of the Talang Anau Nagari Government, Gunung Omeh District..Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan fungsi ruang publik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Nagari Talang Anau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa warung kopi atau istilah dalam Minangkabau khususnya Nagari Talang Anau Lapau Kopi merupakan salah satu bentuk ruang publik. Aktivitas yang dilakukan di Lapau Kopi tidak hanya sebatas minum kopi atau teh saja pada umumnya, akan tetap di Nagari Talang Anau lapau kopi dijadikan sebagai tempat berdiskusi melepaskan beban pikiran dan melarutkan titik kejenuhan dari pekerjaan. Diskusi yang terjalin antara individu tersebut dimulai dari pembahasan yang ringan hingga permasalahan yang terjadi di Nagari Talang Anau dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. Perbincangan yang terjadi di lapau kopi ini menunjukan suatu konsep musyawarah seperti yang dijelaskan dalam konsep demokrasi deliberatif memacu pada proses-proses yang terjadi dalam penentuan suatu keputusan atau kebijakan, seperti adanya musyawarah bersama di ruang publik yang menghasilkan opini publik yang mampu yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan di Nagari Talang Anau dan meningkatkan kepedulian terhadap isu yang dibahas dan mempengaruhi kebijakan Pemerintahan Nagari Talang Anau Kecamatan Gunung Omeh
The Effect Of Competence and Independence to Work Effectiveness Of Auditor
Full text linkThe research objective was to find out the influence of competence and independence on the work effectiveness of auditor at Regional Inspectorate of Gorontalo Province either partially or simultaneously. The approach used in this research was quantitative. The research method used expost facto. The technique of data analysis used multiple regression. The research finding showed that (1) competence of auditor had a positive and significant influence on the work effectiveness of auditor at Regional Inspectorate of Gorontalo Province by the determinant value of 23,50%. The meaning of the positive coefficient indicated that the higher the competence of auditor, the more effective work result of auditor at Regional Inspectorate of Gorontalo Province. (2) Independence of auditor had a positive and significant influence on the work effectiveness of auditor at Regional Inspectorate of Gorontalo Province by determinant value of 56,60%. The meaning of positive coefficient indicated that the more independent of auditor in doing inspection and functional supervision function, the more optimum work effectiveness of auditor at Regional Inspectorate of Gorontalo Province. (3) The competence and independence of auditor, simultaneously, had a significant influence on the work effectiveness of auditor at Regional Inspectorate of Gorontalo Province by determinant value of 61,70%
Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Full text linkThis article aims to analyze and find out the strategies implemented by the Regional Government, especially the Kelurahan Governments in Gorontalo District in providing maximum service to the community. This study uses qualitative research methods with the intention of comprehensively knowing several things related to the implementation of E-Gov and to reveal the phenomena that occur in the application of E-Gov. The results showed that the capacity or ability of the Gorontalo District government in implementing the ¬E-Gov concept needs to be evaluated and continuously improved, especially in relation to the budget. This can be seen from the limited funds that are not allocated specifically for the Electronic Government, the limited allocation of funds that have been budgeted by the Government in Gorontalo District is still insufficient for E-Government development, so that activities carried out follow the amount of the budget given, in other words the budget can affect effectiveness of the implementation of activities carried out in the application of E-Government, so that the use and utilization of the budget must be effective and efficient. the implementation of E-Gov in Gorontalo District has been going well. However, there are still some obstacles that are faced, this can be seen from the human resources recruited to manage the Electronic Government who do not have the competence and expertise in this field and some do not even have expertise in the technology field. This is a big challenge for the Gorontalo District governmentArtikel ini bertujuan menganalisis dan mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kelurahan yang ada di Kabupaten Gorontalo dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan maksud untuk mengetahui secara komprehensif beberapa hal terkait dengan pelaksanaan E-Gov dan mengungkap fenomena yang terjadi dalam penerapan E-Gov. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas atau kemampuan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menerapkan konsep E-Gov perlu dilakukan evaluasi dan terus ditingkatkan terutama terkait dengan anggaran. Hal ini terlihat dari keterbatasan dana yang tidak dialokasikan khusus untuk Electronic Government,terbatasnya alokasi dana yang telah dianggarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Gorontalo masih belum mencukupi untuk pengembangan E-Government, sehingga kegiatan yang dilakukan mengikuti jumlah anggaran yang diberikan, dengan kata lain anggaran dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di dalam penerapan E-Government, sehingga penggunaan dan pemanfaatan anggaran harus efektif dan efisien.penerapan E-Gov di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, hal ini dapat dilihat dari sumber daya manusia yang direkrut dalam mengelola Electronic Government belum memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tersebut bahkan ada yang tidak memiliki keahlian di bidang teknolog
Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket A Bagi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Gorontalo
Full text linkThis study aims to evaluate the Paket A equivalency education program for school dropouts in Gorontalo District. This program evaluation research uses descriptive method with the CIPP model (Context, Input, Process, and Product). The data analysis in this study was carried out in a qualitative descriptive manner, then the qualitative data were analyzed using thematic analysis, namely comparing the data at each stage of the CIPP then concluding. In this thematic analysis, an analysis flow is adopted which consists of data collection, data presentation, data reduction and conclusion verification. The results showed that the implementation of the Paket A equivalency education program in Gorontalo District has been optimal. This is based on the objective standard criteria that have been set in this evaluation study. The length of learning for the Paket A Equivalent Education program for each class or class is adjusted to the curriculum structure above. The learning process includes academic learning, namely the efforts made by the tutor to provide insight and knowledge to learning citizens facilitated by the tutor. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pendidikan kesetaraan paket A bagi anak putus sekolah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian evaluasi program ini menggunakan metode deskriptif dengan model CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, kemudian data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik yaitu membandingkan data pada setiap tahapan CIPP kemudian disimpulkan. Dalam analisis tematik ini, ditempuh alur analisis yang terdiri atas pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah optimalnya pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket A di Kabupaten Gorontalo, Hal ini berdasarkan pada kriteria standar objektif yang telah ditetapkan dalam penelitian evaluasi ini. Lama pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket A untuk setiap angkatan atau kelas disesuaikan dengan struktur kurikulum diatas. Proses pembelajaran meliputi pembelajaran akademik, yaitu upaya yang dilakukan tutor untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada warga belajar yang difasilitasi oleh tutor.