Universitas Negeri Semarang Repository
Not a member yet
64027 research outputs found
Sort by
MODEL PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG TEMATIK UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN KENEP KABUPATEN SUKOHARJO
No full textPembangunan merupakan salah satu langkah awal dalam menciptakan
kelayakan bagi khalayak umum. Salah satu strategi Pembangunan di wilayah pedesaan
yang kerap kali digunaan yaitu melibatkan masyarakat untuk turut serta membangun
wilayahnya. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kenep. Optimalisasi
pembangunan dilakukan melalui program Desa Wisata Kreatif. Program ini
menyongsong UMKM masyarakat sebagai elemen utama pariwisata dan didukung
dengan potensi daerah lainnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu : 1) untuk
mengetahui model pengembangan wisata yang diterapkan di Kelurahan Kenep. 2)
untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk mengembangkan wisata dalam
mendukung pembangunan berbasis masyarakat di Kelurahan Kenep.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menjabarkan
berbagai temuan lapangan. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu pengurus
Pokdarwis Kampung Sanga selaku pengelola Desa Wisata Kreatif Kenep. Sedangkan
informan pendukung diambil dari elemen masyarakat yang diberdayakan. Teknik
keabsahan data disini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Sedangkan dalam menganalisis temuan lapangannya, penelitian ini menggunakan
konsep bottom up dalam pengembangan desa wisata.
Hasil penelitian menunjukkan Kelurahan Kenep menggunakan model
pariwisata berbasis masyarakat dalam mengembangkan Program Desa Wisata Kreatif
Kenep. Dalam pengembangannya, Desa Wisata Kreatif Kenep menggabungkan
berbagai destinasi wisata dari beberapa kampung yang ada di Kelurahan Kenep.
Sehingga dalam pengembangannya, Desa Wisata Kreatif dipilih menjadi branding
yang dinilai cocok untuk pengembangan wisata di Kelurahan Kenep. Dibantu oleh
Pokdarwis Kampung Sanga, Desa Wisata Kreatif Kenep turut serta melibatkan
masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan. Strategi yang dilakukan selanjutnya yaitu
menggali dan mengembangkan potensi yang telah dimiliki.
Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan desa wisata ini antara lain : 1)
mengoptimalkan sumber daya manusia dalam mengelola, 2) mengencarkan sosialisasi
kepada masyarakat Kelurahan Kenep berbagai informasi mengenai Desa Wisata
Kreatif Kenep dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, 3) menerapkan sistem
administrasi pengunjung seperti menyediakan buku tamu dan dokumen pendukung
lainnya, dan 4) mempromosikan Desa Wisata Kreatif Kenep secara lebih masif
KONDISI EKONOMI DAN PELUANG USAHA PEDAGANG KAKI LIMA PASCA PEMBANGUNAN MUSEUM KOTA LAMA SEMARANG
No full textPada tahun 2021 Pemerintah Kota Semarang mendirikan Museum Kota
Lama Semarang. Pembangunan Museum Kota Lama berada di tempat yang
strategis dengan banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas usaha,
seharusnya keadaan ini dapat mengembangkan kondisi ekonomi dan memberikan
peluang usaha baru bagi pedagang kaki lima yang ada di sekitar museum. Pada
kenyataannya tidak semua pembangunan objek wisata di tempat yang strategis
memberikan pengaruh bagi kehidupan pedagang kaki lima yang ada di sekitarnya.
Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui kondisi ekonomi pedagang kaki
lima setelah adanya pembangunan Museum Kota Lama. 2) Untuk mengetahui
peluang usaha baru yang diperoleh pedagang kaki lima setelah pembangunan
Museum Kota Lama.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan
mengenai kondisi ekonomi pedagang kaki lima setelah adanya pembangunan
Museum Kota Lama di Kota Semarang. Subjek dalam penelitian ini ialah pedagang
kaki lima yang ada di sekitar Museum Kota Lama Semarang. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa: 1) Kondisi
ekonomi pedagang kaki lima yang ada di sekitar Museum Kota Lama tidak
mengalami perubahan, baik itu perubahan berupa peningkatan pendapatan maupun
penurunan pendapatan yang diperoleh selama berjualan pasca berdirinya museum
tersebut. 2) Museum Kota Lama Semarang belum bisa memberikan peluang usaha
baru bagi pedagang kaki lima yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi karena museum
tersebut belum menyediakan fasilitas yang lengkap untuk pengunjung misalnya
seperti belum tersedia tempat yang menjual makanan, minuman, souvenir dan
sebagainya yang dapat digunakan oleh para pedagang kaki lima untuk dapat
berjualan di tempat yang bisa dijangkau dengan mudah oleh pengunjung museum
dan belum disediakan lahan parkir untuk pengunjung membuat pengunjung harus
mencari parkir sendiri yang letaknya cukup jauh dari lokasi museum. Disisi lain
terbatasnya pendanaan atau sumber dana membuat pengelola yaitu Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang lambat untuk mengembangkan
Museum Kota Lama karena sumber dana diperoleh dari alokasi APBD saja.
Saran bagi pemerintah supaya segera menambahkan beberapa fasilitas yang
dapat memberikan kenyamanan untuk pengunjung. Bagi pengelola Museum Kota
Lama yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat melakukan
kerja sama dengan pihak-pihak swasta pariwisata supaya dapat mengembangkan
Museum Kota Lama lebih optimal
PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP METODE PRODUKSI SEBAGAI POTENSI RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
No full textRimbawan, Aluk Alista. 2024. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Metode
Produksi Sebagai Potensi Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Skripsi., Bagian Hukum Perdata-
Dagang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Prof. Dr.
Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Metode Produksi, Rahasia Dagang
Rahasia dagang merupakan salah satu jenis dari Kekayaan Intelektual (KI)
yang telah diatur oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Saat ini perkembangan usaha dalam bidang
coffee shop sedang meningkat salah satunya coffee shop Sebuah Kopi. Sedangkan
pegawai yang berposisi sebagai barista dapat berpindah tempat kerja pada coffee
shop lainnya dalam kurun waktu yang singkat. Berpindahnya pegawai yang
mengetahui tentang metode produksi pada coffee shop Sebuah Kopi yang
berpotensi sebagai rahasia dagang dikhawatirkan akan terjadi peniruan metode
produksi. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Bagaimana perlindungan hukum
preventif terhadap metode produksi sebagai potensi rahasia dagang berdasarkan
Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang? dan (2) Bagaimana
akibat yang ditimbulkan jika terjadi pengungkapan metode produksi sebagai
potensi rahasia dagang pada coffee shop Sebuah Kopi di Kabupaten Rembang?.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Data penelitian berupa data primer yang diperoleh dari
wawancara,observasi dan dokumentasi di coffee shop Sebuah Kopi serta mantan
pegawai pada coffee shop Sebuah Kopi sebagai responden. Data sekunder
diperoleh dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa mantan pegawai
pada coffee shop Sebuah Kopi mengetahui hampir semua metode produksi yang
digunakan pada coffee shop Sebuah Kopi bahkan ikut serta dalam pembuatan
menu baru. Metode produksi yang diketahui oleh mantan pegawai berpotensi
sebagai rahasia dagang yang perlindungannya kurang optimal dilakukan oleh
pemiliknya. Simpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum preventif
terhadap metode produksi sebagai potensi rahasia dagang berdasarkan Undang-
Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang belum dilaksanakan secara
optimal meskipun rahasia dagang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Rahasia
Dagang secara otomatis, namun perlu dilakukan perlindungan preventif lainnya
seperti dibuatnya perjanjian kerja yang mengatur tentang rahasia dagang. Serta
akibat yang bisa terjadi dari penggunaan metode produksi yang berpotensi
sebagai rahasia dagang pada coffee shop Sebuah Kopi dapat merusak ciri khas
dari coffee shop yang ditiru maupun menir
REFORMULASI KEBIJAKAN YURIDIS RESTRIKSI DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERBASIS MODIFIED PUBLIC FINANCING GUNA KONSOLIDASI DEMOKRASI BERKEADILAN
No full textDamayanti, Irsa. 2024. Reformulasi Kebijakan Yuridis Restriksi Dana Kampanye
Pemilihan Umum Legislatif Berbasis Modified Public Financing Guna Konsolidasi
Demokrasi Berkeadilan. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum.
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Skripsi Arif Hidayat, S.H.I., M.H.
Kata Kunci: Reformulasi Kebijakan Yuridis, Restriksi Dana Kampanye,
Pemilihan Umum Legislatif, Modified Public Financing
Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan acuan bahwa
penyelenggaraan pemilu harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, adil, dan berkala. Faktanya, problem integritas pemilu serentak tahun 2024,
khususnya pemilihan umum legislatif (pileg) memiliki catatan penting terkait
akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye partai politik kemudian
belum lengkapnya regulasi mengenai batasan dana kampanye pileg, menyebabkan
ruang persaingan menjadi tidak adil karena kandidat maupun partai politik dengan
modal banyak dapat menggunakan dana kampanye yang tidak terbatas, sehingga
kandidat dan partai politik tersebut diuntungkan melalui intensitas kampanye lebih
banyak sehingga, perlu dilakukan reformulasi yuridis pembatasan dana kampanye
serta penulis menawarkan sistem modified public financing atau pembiayaan dana
oleh publik untuk menyeimbangkan kontestasi pemiu.
Skripsi ini akan menganalisis mengenai: (1) bagaimana kerangka yuridis
restriksi dana kampanye pemilu legislatif berdasarkan perundang-undangan; dan (2)
bagaimana reformulasi yuridis restriksi dana kampanye pemilihan umum legislatif
berbasis modified public financing guna konsolidasi demokrasi berkeadilan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif,
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Data digali melalui studi dokumen
hukum dan studi pustaka.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) kerangka yuridis restriksi
dana kampanye pemilu legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur
dikelompokkan berdasarkan aspek konstitusional yaitu UUD NRI 1945
memperkuat penyelenggaraan pemilu, kemudian aspek legislasi yaitu UU Pemilu,
dan aspek regulasi yaitu PKPU No. 18 Tahun 2003 tentang Dana Kampanye Pemilu
belum memenuhi good election atau pemilu yang baik serta perspektif keadilan
sosial karena tidak adanya batasan dana kampanye pemilihan umum legislatif; dan
(2) kebijakan yuridis UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait
restriksi dana kampanye pileg serta penulis menawarkan desain regulasi restriksi
dana kampanye public financing di Indonesia untuk meciptakan pemilihan umum
yang lebih setara dan adil, melalui sistem modified public financing yang terdiri dari
4 (empat) desain pengaturan meliputi: (i) desain regulasi restriksi dana kampanye
pemilihan umum legislatif (jurisdiction to allow an allocation of funds); (ii) desain
regulasi ambang batas pengumpulan dana kampanye (fundraising threshold); (iii)
desain regulasi pengeluaran dana kampanye (qualifying expenditures); menjadi
salah satu yang paling krusial.; dan (iv) desain regulasi penggunaan dana publik
(proper use of public funds)
UPAYA MEMINIMALISIR CONTEMPT OF COURT PADA EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA CONDEMNATOIR (STUDI KASUS EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS 1B)
No full textAvicenna, Muhammad Fakhri. 2024. Upaya Meminimalisir Contempt of Court
Pada Eksekusi Putusan Perdata Condemnatoir (Studi Kasus Eksekusi Pengadilan
Negeri Pekalongan Kelas 1B). Skripsi, Bagian Hukum Perdata Dagang, Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Dian Latifiani, S.H.,
M.H.
Kata Kunci : Meminimalisir; Contempt of Court; Eksekusi;
Putusan perdata condemnatoir yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) namun tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak
yang kalah dalam perkara keperdataan, menimbulkan konsekuensi hukum berupa
mekanisme eksekusi. Dalam tataran praktis, timbul permasalahan hukum yang
mengakibatkan pelaksanaan eksekusi mengalami resistensi. Problematika
dimaksud dilatarbelakangi oleh sikap, perbuatan, ataupun tindakan oleh pihak
termohon eksekusi yang secara sengaja dan dengan itikad buruk berupaya
membatalkan pelaksanaan eksekusi, dimana tindakan a quo relevan dengan
pranata Contempt of Court secara konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis bentuk Contempt of Court pada eksekusi
putusan perdata condemnatoir pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas 1B,
serta upaya yang dapat dilakukan guna meminimalisir praktik Contempt of Court
a quo. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian
dikonversikan menjadi menjadi sebuah data yang diperoleh melalui teknik
pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Secara lebih lanjut data
tersebut dianalisis dengan memanfaatkan metode analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap perintah
aanmaning dan upaya perlawanan fisik yang secara kumulatif dilakukan oleh
pihak termohon eksekusi bertentangan dengan Herzien Inlandsch Reglement
(HIR) dan peraturan perundangan terkait lainnya, serta berimplikasi pada stagnasi
pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perdata condemnatoir pada Pengadilan
Negeri Pekalongan Kelas 1B. Ketidakpatuhan terhadap perintah aanmaning dan
upaya perlawanan fisik sebagaimana dimaksud, inheren dengan konsep Contempt
of Court sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pendapat para ahli. Adapun
upaya yang dapat dilakukan guna meminimalisir Contempt of Court pada eksekusi
terhadap putusan perdata condemnatoir antara lain 1) Melibatkan unsur-unsur
keamanan negara (Kepolisian RI dan TNI); 2) Pembentukan peraturan
perundang-undangan terkait Contempt of Court yang mengakomodir penindakan
terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan
dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL DALAM MENGATASI KENDALA BAHAN BAKU PADA USAHA KACANG BOGARES SEBAGAI BENTUK PELINDUNGAN PRODUK LOKAL
No full textSaefudin, Muhammad Alif. 2024. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Kabupaten Tegal Dalam Mengatasi Kendala Bahan Baku Pada Usaha Kacang
Bogares Sebagai Bentuk Pelindungan Produk Lokal. Bagian Perdata Dagang,
Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Pujiono, S.H.,
M.H.
Kata Kunci: Tanggung Jawab; Pemerintah Daerah; Bahan Baku.
Pelaku usaha kacang bogares dalam menjalankan usahanya mengalami
kendala dalam memperoleh bahan baku kacang tanah dengan kualitas baik dan
ketergantungan pada penggunaan bahan baku impor karena sulitnya mencari petani
lokal. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana tanggung
jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mengatasi kendala bahan baku
pada usaha kacang bogares sebagai bentuk pelindungan produk lokal. 2).
Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mendorong
ketersediaan baku lokal berkualitas bagi usaha kacang bogares.
Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.
Sedangkan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Validitas data triangulasi, analisis data melalui
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan: 1). Upaya yang saat ini dapat dilakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam memfasilitasi ketersediaan dan
kesinambungan bahan baku kacang bogares dilakukan melalui operasi pasar 2).
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mendorong penggunaan bahan baku
lokal terkendala pada sedikitnya produksi komoditas kacang tanah di Kabupaten
Tegal serta dibutuhkannya mesin-mesin pendukung.
Simpulan dalam penelitian ini yaitu: 1). Tanggung jawab Pemerintah
Daerah Kabupaten Tegal dalam mengatasi kendala bahan baku kacang bogares
belum dapat dilaksanakan dengan baik karena ketergantungan bahan baku impor,
sulitnya mencari petani kacang tanah lokal dan tidak memiliki pemasok tetap.
Sebagaimana teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, pemerintah daerah sebagai
pemikul tanggung jawab dalam pelindungan produk lokal dapat dituntut untuk
bertanggung jawab dalam mengatasi kendala bahan baku kacang bogares dan
bertanggung jawab atas sanksi apabila tidak terlaksana. 2). Berdasarkan teori
tanggung jawab hukum Hans Kelsen, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
memikul tangggung jawab dalam mendorong penggunaan bahan baku lokal. Upaya
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mendorong ketersediaan bahan baku
lokal berkualitas bagi usaha kacang bogares dapat dilakukan dengan menggerakkan
petani lokal untuk menanam kacang tanah melalui skema kemitraan antara pelaku
usaha kacang bogares dengan petani lokal serta pemberian bantuan mesin
pendukun
URGENSI PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA MELALUI RIGHT OF DISCLOSURE DAN RIGHT OF WITHDRAWAL PADA KARYA CIPTA BUKU (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA, JERMAN DAN PERANCIS)
No full textPutri, Nadiyah Meyliana. 2024. Urgensi Perlindungan Hak Moral Pencipta Melalui
Right of Disclosure dan Right of Withdrawal Pada Karya Cipta Buku (Studi
Perbandingan Indonesia, Jerman dan Perancis). Skripsi Bagian Perdata Dagang.
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Waspiah., S.H., M.H.
Kata Kunci: Hak Cipta; Hak Moral; Karya Cipta Buku; Right of Disclosure; Right
of Withdrawal.
Indonesia belum secara tegas mengatur mengenai right of disclosure dan right of
withdrawal sebagaimana Jerman dan Perancis. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya
perlindungan hak moral bagi pencipta terkhusus pada karya cipta buku. Penelitian ini
bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis peraturan hak moral atas right of
disclosure dan right of withdrawal karya cipta buku dalam UU Hak Cipta di Indonesia,
Jerman dan Perancis, dan (2) Memahami, menganalisis dan juga mengidentifikasi urgensi
dari perlindungan hak moral pencipta melalui right of disclosure dan right of withdrawal
karya cipta buku dalam UU Hak Cipta di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan
Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative
study). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
studi pustaka. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi teori.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya, (1) Right of disclosure dan right
of withdrawal belum secara khusus diatur dalam UU Hak Cipta di Indonesia. Berbanding
terbalik dengan Jerman dan Perancis yang telah lebih dahulu mengatur dan mengakui
kedua tambahan hak moral tersebut dalam Urheberrechtsgesetz yang menganut konsep
monistic dan Intellectual Property Code yang menganut konsep dualistic. (2) Para
pencipta pada hakikatnya memiliki hak untuk mengungkapkan dan menarik kembali
karya ciptanya dari peredaran. Kedua hak tersebut bersifat pribadi dan abadi sehingga
tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Dilindunginya hak-hak moral tersebut secara kuat
akan mendorong pencipta khususnya pencipta buku untuk terus berkarya, sehingga ilmu
pengetahuan di Indonesia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
Tidak diaturnya hak tersebut akan memungkinkan terjadinya banyak pelanggaran yang
akan berakibat pada timbulnya kerugian moral bagi pencipta berupa hilangnya motivasi
pencipta untuk menghasilkan karya, serta timbulnya kerugian secara ekonomi bagi
penerbit buku yang berdampak pada timbulnya kecenderungan penerbit untuk memilih
dan membatasi karya cipta yang akan dipublikasikan.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 1) Akan timbul kekosongan
hukum dalam perlindungan hak moral pencipta yang berakibat pada maraknya
pelanggaran hak moral berupa pelarangan penerbitan dan penarikan paksa pada karya
cipta buku. 2) Pelanggaran tersebut nantinya dapat mengurangi motivasi pencipta dalam
menghasilkan karya dikemudian hari, sehingga penerapan right of disclosure dan right of
withdrawal perlu untuk diatur. Sehingga disarankan untuk melakukan transplantasi
hukum mengenai pengaturan right of disclosure dan right of withdrawal dengan
mempertimbangkan negara-negara yang telah terlebih dahulu mengaturnya seperti
Jerman dan Perancis. Proses transplantasi hukum tersebut harus kembali disesuaikan
dengan kepentingan nasional Indonesia, dengan mempertimbangkan pentingnya
perkembangan ilmu pengetahuan dimasa kini dan mendatan
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SAVI (SOMATIC, AUDITORY, VISUAL, INTELLECTUAL) BERBANTUAN MEDIA AUGMENTED REALITY (AR) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI DI SMA NEGERI 9 SEMARANG
No full textSMA Negeri 9 Semarang merupakan salah satu sekolah yang berada di Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Penerapan model pembelajaran secara konvensional dan kurangnya pemanfaatan teknologi saat ini menjadikan salah satu alasan adanya penelitian ini. Oleh karena itu diperlukan adanya pembelajaran yang inovatif dengan didukung dengan pemanfaatan teknologi, pembelajaran SAVI dengan berbantu media Augmented Reality (AR) diharapkan mampu memberikan inovasi baru dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran SAVI berbantuan media Augmented Reality, mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan media Augmented Reality, dan mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran SAVI berbantuan media Augmented Reality (AR).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk one group pretest posttest design. Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X SMA Negeri 9 Semarang tahun ajaran 2023/2024 dengan sampel berjumlah 36 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observsi, dokumentasi, tes, dan angket. Kemudian teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, uji t-test, uji asumsi klasik, uji linieritas, uji heterokedastisitas, uji hipotesis, analisis regresi linier sederhana, uji n-gain, dan analisis skala likert.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan model pembelajaran SAVI berbantuan media Augmented Reality (AR) dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, dimana dengan menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan media Augmented Reality (AR) menunjukan presentase peningkatan yang baik dengan memperoleh N-Gain score sebesr 64,61%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan model pembelajaran SAVI dengan berbantu media Augmented Reality (AR) dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan bahwa guru dapat menjadikan model pembelajaran SAVI sabagai referensi inovasi pembelajaran dan penggunaan media Augmented Reality (AR) sebagai referensi pemilihan media yang lebih mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu siswa diharapkan mampu lebih aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SAVI berbantu media Augmented Reality (AR)
HUBUNGAN REGULASI EMOSI DENGAN KECENDERUNGAN PERILAKU KEKERASAN DALAM PACARAN PADA MASA DEWASA AWAL
No full textData CATAHU 2023 (Komnas Perempuan, 2023) menunjukkan kasus
kekerasan dalam pacaran di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun dan paling banyak terjadi pada usia 18-25 tahun. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran adalah kesulitan individu dalam mengelola emosi negatif yang dapat menyebabkan munculnya perilaku agresif. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan kemampuan regulasi emosi yang baik. Teori perkembangan menjelaskan bahwa pada masa dewasa awal, individu telah memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik. Meski demikian, banyaknya kasus kekerasan dalam pacaran pada dewasa awal secara tidak langsung menunjukkan kurangnya kemampuan regulasi emosi yang dimiliki individu dewasa awal.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan regulasi emosi dengan kecenderungan perilaku kekerasan dalam pacaran pada masa dewasa awal. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 144 dewasa awal yang diambil melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan merupakan modifikasi skala DVQ-RP untuk mengukur perilaku kekerasan dalam pacaran dan adaptasi DERS-SF untuk mengukur regulasi emosi.
Analisis data menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson dengan bantuan SPSS versi 29. Hasil analisis menunjukkan nilai (r) sebesar 0,415 dengan p = 0,001 < 0,05, dengan demikian artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara regulasi emosi dengan kecenderungan perilaku kekerasan dalam pacaran pada masa dewasa awal. Karena menggunakan skala DERS-SF dalam mengukur regulasi emosi, maka interpretasi hasil penelitian yaitu semakin tinggi kesuliatan regulasi emosi, maka semakin tinggi juga kecenderungan perilaku kekerasan dalam pacaran pada masa dewasa awal. Adapun tingkat regulasi emosi pada individu dewasa awal berada pada kategori sedang dan kekerasan dalam pacaran pada kategori rendah. Disarankan bagi individu dewasa awal untuk dapat meningkatkan kemampuan regulasi emosinya agar dapat meminimalisir perilaku kekerasan dalam pacaran
GRATITUDE PADA KURIR PERUSAHAAN PAXEL
No full textGratitude berhubungan dengan perasaan menghargai, membangung, membantu menciptakan lingkungan pekerjaan yang bahagia dan positif yang dapat memengaruhi dan memperkuat hubungan antara manajemen dan rekan kerja, serta berdampak pada kemungkinan peningkatan keberhasilan karyawan dan organisasi. Suatu ungkapan rasa syukur melalui ucapan terima kasih dari seorang atasan atau lingkungan kerja atas sesuatu yang telah dilakukan individu atau atas kinerja karyawan akan berdampak pada peningkatan harga diri pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran gratitude pada kurir paxel di kota Semarang dan Solo.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dari penelitian ini berjumlah 60 subjek dengan karakteristik kurir paxel di kota Semarang dan Solo. Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik nonprobability sampling. Skala yang digunakan dalam penelitian ini sudah diterjemahkan oleh Listyandini dkk. dan sudah melalui uji validitas dengan menggunakan confirmatory faktor analysis (CFA). Berjumlah 30 item dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,8887. Hasil analisis deskriptif berdasarkan status kurir, gambaran gratitude pada kurir perusahaan paxel berada dalam kategori skor tinggi, itu artinya responden sudah baik dalam bersyukur. Hasil ini menggambarkan bahwa semakin tinggi kategori skor gambaran gratitude maka semakin baik pula tingkat rasa bersyukur atau gratitude yang dilakukan oleh kurir perusahaan paxel