Universitas Negeri Semarang Repository
Not a member yet
64027 research outputs found
Sort by
BENTUK DAN FAKTOR PARTISIPASI POLITIK GENERASI-Z DI KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN PEMALANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan
bentuk serta faktor partisipasi politik Generasi Z di Kecamatan Taman, Kabupaten
Pemalang dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Fokus utama dari penelitian ini
adalah menganalisis keterlibatan politik Generasi Z baik secara aktif maupun pasif,
serta mengungkap faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Informan terdiri dari enam orang Generasi Z sebagai pemilih pemula
serta dua penyelenggara pemilu dari KPU dan PPK.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik Generasi Z di
Kecamatan Taman lebih condong pada partisipasi aktif, terutama melalui kegiatan
memilih dan diskusi politik di media sosial. Namun demikian, ditemukan juga
bentuk partisipasi pasif seperti hanya menjadi pengamat politik serta sikap apatis
dalam beberapa kasus. Faktor internal seperti minat politik, pengetahuan politik,
dan motivasi pribadi turut membentuk kecenderungan partisipasi ini. Sementara itu,
faktor eksternal seperti pengaruh keluarga, lingkungan pertemanan, dan paparan
informasi melalui media sosial juga sangat signifikan. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa Generasi Z di wilayah tersebut berada pada tingkat partisipasi aktif, namun
belum menyeluruh, karena masih terdapat hambatan dari sisi literasi politik dan rasa
percaya terhadap institusi politik
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA PEMBELAJARAN IPS PESERTA DIDIK KELAS VII DI SMP NEGERI 30 SEMARANG
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kurikulum
Merdeka pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) peserta didik di kelas VII
SMP Negeri 30 Semarang, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat
dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami
fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan informan yang relevan untuk
mendapatkan informasi yang kaya dan kontekstual. Observasi dilakukan secara
langsung di lokasi penelitian untuk menangkap detail situasi dan interaksi yang
terjadi. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dan
memberikan gambaran historis terkait topik penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di
SMP Negeri 30 Semarang memberikan fleksibilitas bagi guru dalam merancang
pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik, khususnya melalui pendekatan
berbasis proyek (project-based learning). Faktor pendorong meliputi dukungan
kepala sekolah, pelatihan guru, serta antusiasme peserta didik terhadap metode
pembelajaran yang inovatif. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan
fasilitas, kurangnya sumber daya pendukung, dan adaptasi guru terhadap perubahan
kurikulum yang masih memerlukan waktu. Kesimpulannya, Kurikulum Merdeka
memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS, tetapi
memerlukan upaya lebih dalam mengatasi kendala untuk mencapai hasil yang
optimal.
Peningkatan kompetensi guru lebih di optimalkan sebagai upaya penerapan
Implementasi Kurikulum Merdeka yang disesuaikan dengan anjuran Kementrian
Pendidikan. Sekolah diharapkan dapat memberikan fasilitas yang sesuai untuk
menunjang keberlangsungan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa dengan dukungan pelatihan yang lebih intensif untuk guru
dan peningkatan sarana pembelajaran, Implementasi Kurikulum Merdeka berpotensi
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di sekolah
PERLINDUNGAN KONSUMEN HAK ATAS INFORMASI BENAR JELAS DAN JUJUR DALAM JASA PELAKU USAHA BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG (STUDI PADA BENGKEL DI SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI)
No full textKonsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia
dimasyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak
untuk diperdagangkan. Konsumen juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi
salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Dalam penelitian ini pelaku usaha
bengkel X disekaran gunungpati dalam menjalankan usahanya tidak memberikan
informasi kepada konsumen. Sehingga permasalahan yang akan dikaji dalam
penelitian ini adalah 1). Bagaimana perlindungan konsumen hak atas informasi
yang benar 2). Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha bengkel apabila jasa servis
tidak sesuai yang diperjanjikan
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan
jenis penelitian yuridis empiris atau yang kita kenal Non doktrinal. Penelitian ini
dilakukan dibengkel X sepeda motor sekaran, gunungpati Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder dan
menggunakan teknik pengumpulan data melalui obervasi wawancara dan
dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. kemudian analisis
data menggunakan deskriptif kualitatif
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1). Bahwa konsumen tidak
mendaptkan perlindungan hukum atas hak-hanya akibat tidak diberikan informasi
yang benar. Padahal hak-hak konsumen sudah jelas diatur dalam Pasal 4 UUPK 2).
Bahwa pihak pelaku usaha bengkel tidak memberikan bentuk tanggung jawab
apapun kepada konsumen atas kesalahanya melakukan pergantian suku cadang.
Kesimpulan yang didapat yaitu: 1). konsumen tidak mendapatakan
perlindungan hukum atas hak-haknya dari pelaku usaha. Padahal hak konsumen
sudah diatur dalam Pasal 4 UUPK salah satunya hak koompensasi ganti rugi dari
pelaku usaha akibat kesalahanya yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen
2). Konsumen tidak mendapatkan tanggung jawab dari Pelaku usaha atas
kesalahanya yang mengakibatkan kerugian dan malah memberikan pembebanan
biaya. Saran, pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar dalam
menjalankan usahanya dan konsumen apabila tidak mendapatkan tanggung jawab
diharapkan melaporkan kepada pihak yang berwenan
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MANGGARMAS KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
No full textPengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas untuk
memastikan pembangunan infrastruktur dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap proyek pembangunan infrastruktur di desa
dan mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap proyek pembangunan infrastruktur di desa
beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi
penelitian di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Subjek
dalam penelitian ini ialah kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala
dusun, ketua RT, dan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Teknik pengumpulan
data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan
data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari triangulasi teknik dan sumber.
Kemudian, data dianalisis sesuai dengan konsep Miles and Huberman yang
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD
terhadap proyek pembangunan infrastruktur di Desa Manggarmas mencakup tiga
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan hasil. Pengawasan BPD
menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan
rencana yang ditetapkan atau dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan yang
dilakukan dapat dikatakan sebagai pengawasan efektif karena memenuhi tiga
indikator yaitu penetapan standar atau alat ukur, evaluasi atau penilaian, dan
tindakan perbaikan. Kemudian, BPD mengalami kendala internal berupa Sumber
Daya Manusia (SDM). BPD juga berupaya mengatasi kendala tersebut.
Saran peneliti dari kajian ini yaitu BPD perlu melakukan perbaikan dalam hal
penulisan laporan dan meningkatkan pengawasan secara konsisten dengan
mengupayakan semua anggota kritis dalam melaksanakan tugas. Kemudian, pihak
pemerintah desa sebaiknya memberikan dukungan penuh kepada BPD untuk
mengikuti bimtek dan meningkatkan komunikasi dengan BPD terkait
pembangunan infrastruktur. Bagi masyarakat desa, peneliti memberikan saran
untuk terlibat dalam mengawasi pembangunan dan memberikan saran dalam
pelaksanaan pembangunan
PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YAYASAN NAHDLATUL WATHON DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI KELURAHAN SETONO KOTA PEKALONGAN
No full textKetersediaan luas tanah yang relatif tetap (tidak berubah) membuat tidak
tercukupinya penggunaan tanah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus
berkembang pesat dan akan menimbulkan persoalan bagi yang memiliki perbedaan
kepentingan. Salah satu sengketa pertanahan yang terjadi adalah antara Koperasi
Pengusaha Batik Setono (KPBS) dengan Yayasan Nahdlatul Wathon Kelurahan
Setono Kota Pekalongan dimana yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan
juga koperasi yang bergerak di bidang ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
: 1) Mengidentifikasi dan Menganalisis tukar menukar tanah dan bangunan antara
Koperasi Pengusaha Batik Setono dengan Yayasan Nahdlatul Wathon 25 PP No. 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 2) Mengidentifikasi dan Menganalisis
perlindungan hukum bagi Yayasan Nahdlatul Wathon Kelurahan Setono sebagai
Yayasan Pendidikan dalam Menguasai Objek Sengketa.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian
kualitatif
dengan yuridis empiris yang berdasarkan kenyataan dengan
menggunakan studi kasus (case approach) dengan mengacu pada sumber primer
dan sumber sekunder. Sumber primer yakni wawancara para informan dan
narasumber yang berkaitan dengan kasus sengketa pertanahan ini, observasi ke
sekolah yang berada dinaungan Yayasan Nahdlatul Wathon, dan juga studi
dokumentasi berbagai dokumen terkait. Sumber sekunder yang digunakan oleh
penulis yakni undang-undang, peraturan yang berlaku, buku, artikel, serta segala
bentuk penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah dan
perlindungan hukum.
Hasil penelitian ini meliputi akta tukar menukar tanah dan bangunan antara
KPBS dan Yayasan Nahdlatul Wathon yang terjadi di tahun 1963 terbukti sah secara
formal berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 25 PP Nomor 10 Tahun
1961 karena disaksikan oleh pamong desa serta carik desa sebagai perwakilan desa,
sehingga akta tersebut sah untuk pendaftaran tanah. Pemerintah, melalui Kantor
Kemenag Kota Pekalongan dan Dinas Pendidikan belum memberikan perlindungan
hukum efektif kepada Yayasan Nahdlatul Wathon dalam sengketanya dengan KPBS
karena belum ada permohonan resmi serta Keputusan dari KPBS untuk tetap
menempuh jalur pengadilan, meskipun demikan hak yayasan sebagai pemegang
sertifikat telah dilindungi secara konsisten oleh putusan pengadilan
PEDOMAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA SUBSIDER PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM
No full textKorupsi menjadi suatu permasalahan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan
bangsa. Masifnya tingkat korupsi menimbulkan dampak yang membahayakan bagi
kehidupan bangsa dan negara. Kerugian yang timbul ialah kerugian keuangan
negara yang luar biasa. Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2019
hingga 2024 kurang lebih kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berjumlah
kurang lebih 236 Triliun. Pengembalian kerugian keuangan negara menjadi suatu
urgensi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk pengembalian
kerugian keuangan negara sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 18
ayat (1) UU PTPK ialah pembayaran uang pengganti.
Pada konteks uang pengganti sebagai salah satu bentuk atau upaya mengembalikan
kerugian keuangan negara terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Uang
pengganti sebagai pidana tambahan akan disubsiderkan menjadi pidana penjara
dengan ketentuan apabila pelaku tidak mampu membayar uang pengganti setelah
harta disita dan tidak cukup atau tidak memiliki harta untuk membayar uang
pengganti tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (3) UU PTPK. Akan
tetapi dalam pelaksanaan penjatuhan lama pidana penjara tersebut banyak terjadi
disparitas yang menimbulkan ketidakadilan, dimana pidana penjara yang
dijatuhkan lamanya tidak sebanding dengan nilai uang pengganti yang dijatuhkan.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian
yuridis normatif dengan menganalisis terhadap peraturan yang ada dan studi
dokumen yang terkait.
Hasil penelitian menemukan terjadinya disparitas pada pelaksanaan penjatuhan
pidana penjara sebagai pidana subsider berdasarkan beberapa putusan yang
dianalisis, dimana nilai uang pengganti yang tinggi lama pidana penjaranya singkat
dan sebaliknya. Kemudian dengan adanya hal tersebut dirumuskan suatau pedoman
penjatuhan pidana penjara yang sedemikian rupa sebagai perwujudan keadilan dan
kepastian hukum dengan mengkaji beberapa peraturan yang memiliki kemiripan
sebagai bahan pembanding. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa dalam
memutus pidana penjara subsider masih ditemukan banyak disparitas dalam tiap
putusan. Pedoman penjatuhan pidana merupakan suatu hal yang penting sebagai
upaya meminimalisir disparitas dalam tiap putusan
UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER EMPAT DALAM SISTEM KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA
No full textPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program
prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran dan pemetaan bidang
tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, bidang
tanah yang terdaftar diklasifikasikan ke dalam beberapa kluster, salah satunya
adalah Kluster Empat (K4), yang mencakup bidang tanah yang telah terdaftar dan
bersertifikat namun belum dipetakan secara digital dalam Sistem Komputerisasi
Kantor Pertanahan (KKP). Di Kabupaten Bangka, permasalahan terkait bidang
tanah K4 menjadi tantangan utama dalam mewujudkan data pertanahan yang
lengkap, akurat, dan terintegrasi secara digital.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan jenis
penelitian empiris kualitatif. Sumber data penelitian yaitu berasal dari data primer
melalui wawancara, observasi/pengamatan, dan dokumentasi dan data sekunder
melalui studi kepustakaan dari Undang-undang atau peraturan lainnya Adapun
teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan, dan
dokumentasi. Hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang tanah Kluster 4 merupakan
bidang tanah yang sudah bersertifikat akan tetapi belum terpetakan dalam sistem
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang menyebabkan terjadinya bidang tanah
Kluster 4 di Kabupaten Bangka terdapat 5 faktor yaitu (1) Bidang tanah yang tidak
dipetakan; (2) Bidang tanah yang tidak diketahui dimana letak dan posisinya; (3)
Adanya permohonan hak baru atas suatu bidang tanah; (4) Perbaikan secara berkala
pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan: (5) Kesalahan teknis (human
error), dalam upaya peningkatan kualitas data bidang tanah Kluster 4 Kantor
Pertanahan Kabupaten Bangka mengalami 2 kendala yaitu kendala studio dan
kendala lapangan oleh karena itu untuk mengupayakan agar bidang tanah di
Kabupaten Bangka terpetakan semua Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
langkah untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas data yaitu melakukan
perbaikan pengarsipan lalu melakukan survei lapangan secara langsung dengan
melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan yang terakhir adalah melakukan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai bidang tanah Kluster 4 karena peran
masyarakat sangat penting dalam penyelesaian bidang tanah Kluster 4 di Kabupaten
Bangka
ANALYSIS DETERMINANTS OF CURRENT ACCOUNT IN INDONESIA 1990-2022
No full textPosisi neraca transaksi berjalan merupakan salah satu indikator penting dalam
sistem perekonomian terbuka. Selama beberapa tahun, perkembangan neraca
transaksi berjalan lebih banyak mengalami defisit daripada surplus. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis determinan yang
mempengaruhi neraca transaksi berjalan di Indonesia tahun 1990-2022 dalam
jangka pendek maupun jangka panjang. Variabel independen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah nilai tukar, FDI, inflasi, keterbukaan perdagangan, dan
rasio ketergantungan umur. Data yang digunakan merupakan data sekunder time
series dalam kurun waktu 1990-2022 dengan metode analisis Error Correction
Model (ECM) menggunakan software Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dalam jangka pendek variabel nilai tukar berpengaruh negatif terhadap
neraca transaksi berjalan, FDI berpengaruh negatif terhadap neraca transaksi
berjalan, dan keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap neraca
transaksi berjalan. Dalam jangka panjang variabel FDI berpengaruh negatif,
keterbukaan perdagangan berpengaruh positif, dan rasio ketergantungan umur
berpengaruh negatif terhadap neraca transaksi berjalan
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PLATFORM QUIPPER SCHOOL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN INFORMATIKA UNTUK KELAS X SMK N 8 SEMARANG
No full textPenelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan di SMK Negeri
8 Semarang. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pembelajaran
yang dilakukan masih menggunakan metode ceramah dan terbatasnya penggunaan
laptop atau komputer. Dari permasalahan tersebut diperlukan pemberian materi dan
penerapan mengenai platform Quipper School terhadapat peserta didik. Secara
deskriptif bertujuan untuk mengetahui kecenderungan hasil belajar Informatika
pada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan Quipper School dan siswa yang
mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah. Secara komparatif untuk
mengetahui adanya efektivitas terhadap Quipper School hasil belajar siswa
Informatika.
Populasi yang digunakan keseluruhan siswa kelas X TJKT yang berjumlah 72
siswa dan sampelnya adalah kelas X TJKT 1 (eksperimen) dan TJKT 2 (kontrol)
dengan jumlah siswa 36 siswa. Teknik pengumpulan data hasil belajar Informatika
dengan melakukan tes berupa pertanyaan pilihan ganda. Kemampuan awal sampel
diketahui dengan dokumentasi nilai Ujian Tengah Semester. Validitas butir soal
dengan diperoleh 40 soal valid. Reliabilitas instrumen diuji dengan menggunakan
Cronbach’s alpha, diperoleh 0,762. Teknik analisis data menggunakan uji t yang
sebelumnya diuji prasyarat analisisnya yang meliputi uji normalitas sebaran data
dan uji homogenitas variant.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kecenderungan hasil belajar
Informatika antara kedua kelompok (eksperimen dan kontrol). Perbedaan rata-rata
secara konsisten sekitar 8,387, menunjukkan bahwa satu kelompok secara konsisten
melebihi kelompok lainnya dalam hal hasil belajar. Interval kepercayaan untuk
perbedaan tersebut memberikan kisaran nilai yang masuk akal untuk perbedaan
yang sebenarnya, yang kemungkinan besar antara 1,163 dan 15,611
PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP MINAT BELAJAR PENDIDIKAN NONFORMAL DI PANTI PELAYANAN SOSIAL ANAK MANDIRI SEMARANG
No full textMinat belajar merupakan aspek penting dalam proses pendidikan yang
mencerminkan gairah, keinginan, serta kesukaan dalam belajar. Minat dapat timbul
dengan adanya dorongan kuat dari diri sendiri. Selain diri sendiri minat juga timbul
dari lingkungan sekitar dan orang terdekat. Dengan demikian dalam menumbuhkan
minat belajar maka dibutuhkan lingkungan yang mendukung dan lingkungan yang
baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan
terhadap minat belajar pendidikan nonformal di panti pelayanan sosial anak mandiri
semarang serta untuk mengetahui tingkat lingkungan dan minat belajar anak pada
panti pelayanan sosial anak semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan dua variabel yang terdiri dari lingkungan panti dan minat belajar.
Populasinya adalah anak di panti pelayanan sosial anak mandiri semarang yang
berjumlah 34 anak, dengan menggunakan Teknik sampel nonprobability sampling.
Metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala
likert. Teknik analisis datayang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji prasyarat
yang meliputi uji normalitas dan uji linieritas, kemudian untuk uji hipotesisnya
menggunkan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukan variabel
lingkungan dan minat belajar di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang
tergolong baik atau sedang dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
lingkungan terhadap minat belajar pendidikan nonformal di Panti Pelayanan Sosial
Anak Mandiri Semarang dengan nilai sebesar 0,000, yang dimana nilai tersebut
lebih kecil dari 0,05