Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Tanggung Jawab Pilot Terhadap Keselamatan Penumpang Dalam Penyelenggaraan Penerbangan (Studi Kasus Penerbangan Batik Air Id-6723 Rute Kendari-Jakarta)
No full textKeselamatan penerbangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia penerbangan. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pilot terhadap keselamatan penumpang berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan bagaimana akibat hukum terhadap pilot yang melalaikan keselamatan penerbangan dalam kasus pesawat Batik Air ID-6723 rute Kendari – Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama dalam dunia aviasi. Setiap elemen operasional, termasuk pilot, bertanggung jawab atas pelaksanaan standar keselamatan untuk melindungi penumpang, awak pesawat, serta pihak ketiga. Pilot memiliki peran sentral dalam mengendalikan dan memastikan penerbangan berjalan dengan aman. Tanggung jawab pilot ini mengacu pada Pasal 54 dan Pasal
308 UU Penerbangan. Kelalaian pilot, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat membawa konsekuensi serius yang membahayakan keselamatan penumpang, awak, dan pihak ketiga. Oleh karena itu, pilot sebagai individu, maskapai sebagai institusi, dan regulator sebagai pengawas harus bersinergi untuk mencegah insiden yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan di masa depan. Akibat hukum terhadap pilot yang melalaikan keselamatan penerbangan dalam kasus pesawat Batik Air ID-6723 rute Kendari – Jakarta mengacu pada peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan terkait lainnya. Pilot yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya dalam menjaga keselamatan penerbangan dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata, tergantung pada tingkat kelalaian yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin terbang, denda, atau bahkan hukuman penjara, sebagai upaya untuk memastikan bahwa keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan penerbangan
Keadilan Penggugat Dalam Kasus Wanprestasi Akibat Sewa-Menyewa Properti Studi Putusan Nomor 215/PDT.G/2022/PN.MKS
No full textDalam menjalankan fungsi mendasar sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tanggung jawab yang besar guna memvalidasi bahwasanya keputusan yang diambilnya selaras sebagaimana prinsip keadilan dan kehati-hatian. Terutama dalam konteks penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana Hakim menerapkan hukum dalam kasus wanprestasi hutang piutang, yang diwakili oleh studi terhadap putusan Nomor 215/PDT.G/2022/PN Mks. Dalam pendekatan penelitian ini, metode deskriptif dipilih untuk menggambarkan fenomena karakteristik yang terkait dengan penerapan hukum oleh Hakim dalam konteks tersebut. Melalui memakai teknik penghimpunan data dalam bentuk studi kepustakaan serta wawancara, penelitian ini bermaksud guna menyoroti proses dan faktor yang mempengaruhi Hakim dalam memberikan putusan, terutama dalam kasus gugatan terkait wanprestasi sewa-menyewa. Fokus utama penelitian ini ialah guna memahami bagaimana hukum diimplementasi oleh Hakim dalam konteks spesifik tersebut, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktek peradilan yang berlaku
Keabsahan Penjatuhan Sanksi Pidana Diluar Pasal Yang Didakwakan Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn
No full textSurat dakwaan memegang peran sentral dalam tahap pemeriksaan suatu perkara pidana. Asas ultra petitum partium adalah penjatuhan putusan terhadap perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan hal lebih dari yang diminta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan keabsahan dan alasan hakim menjatuhkan putusan pidana diluar dakwaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data sekunder yang digunakan adalah undang-undang dan buku serta jurnal hukum yang berkaitan. Permasalahan bagaimana keabsahan penjatuhan sanksi pidana diluar pasal yang didakwakan dan Mengapa hakim menjatuhkan sanksi pidana diluar pasal yang didakwakan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Hasil Penelitian dakwaan digunakan untuk memeriksa dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan ultra petita diluar dakwaan akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa di persidangan. Hakim melakukan musyawarah harus didasarkan kepada dakwaan sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Bentuk dakwaan yang keliru akan menjadi pengaruh utama penjatuhan putusan diluar dakwaan. Fakta lain yang terungkap pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn adalah adanya pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan diluar dakwaan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung dengan berpotensi cacat hukum dan tidak sah pemidanaannya. Alasan Majelis Hakim memutus sanksi pidana diluar dakwaan, dikarenakan adanya tindak pidana pemerasan yang masih menjadi rangkaian tindak pidana terdakwa. Fakta ini menjadi dasar acuan Hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan
Upaya Hukum Dalam Sengketa Uang Pesangon Yang Diakibatkan Oleh Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst)
No full textKetenagakerjaan mencakup pekerja dengan perusahaan. Kedua pihak tersebut melakukan sebuah perjanjian mengenai pekerjaan. Perjanjian yang terjalin tersebut mencakup mengenai upah, waktu, perintah dan pekerjaan yang dijanjikan. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut mengakibatkan perselisihan hingga dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dapat dilakukan secara sepihak. Terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada pekerja pada saat pelaksanaan PHK, salah satunya dengan pemberian uang pesangon. Penulisan ini dilakukan dengan cara mengaplikasikan penelitian hukum normatif (doktrinal research) dengan prosedur mendalami dan memeiliti kajian bahan pustaka yang terdiri dari menfaatkan data sekunder merupakan bentuk dokumen resmi dan buku terkait dan yang termasuk ke dalam bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku dan juga kamus. Penerapan pendektan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan studi kasus (case approach). Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatid dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis
Pemutusan Hubungan Kerja DenganAlasan Force Majeure Pada Putusan Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 93 K/Pdt.Sus-Phi/2024)
No full textSkripsi ini membahas dua permasalahan utama terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam konteks force majeure dan hukum ketenagakerjaan. Skripsi ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa yang melibatkan PHK yang disebabkan oleh kejadian luar biasa, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan kemanusiaan dalam memberikan keputusan yang adil bagi pekerja dan pengusaha. Penelitian ini juga mengkaji berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja yang menghadapi PHK, termasuk mediasi, gugatan ke pengadilan hubungan industrial, dan pemanfaatan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Untuk menganalisis kedua permasalahan tersebut, skripsi ini memberikan perhatian khusus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK tetap terjaga, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Semua analisis ini berfokus pada penerapan hukum ketenagakerjaan yang relevan dalam situasi force majeure, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang adil dan transparan
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Keluarga Yang Diatur Oleh Lingkup Militer (Studi Putusan : 39-K/PM.III-12/AD/III/2024)
No full textPerkembangan kejahatan di masyarakat terus berubah setiap tahun, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, personal, situasional, dan lingkungan. Salah satu bentuk kejahatan yang meningkat adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang terjadi baik di masyarakat umum maupun dalam lingkup keluarga. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, namun kekerasan dapat merusak hubungan tersebut. Selain itu, anggota militer juga terlibat dalam tindak pidana ini, yang memerlukan pendekatan hukum khusus. Hukum disiplin militer mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan KDRT. Dengan menganalisis penyebab penelantaran keluarga oleh anggota militer dan upaya penanggulangan hukum dalam kasus tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 39-K/PM.III-12/AD/III/2024, penelitian ini akan menggali faktor-faktor penyebab dan upaya penegakan hukum terkait pelanggaran tersebut dalam konteks disiplin militer. Pendekatan hukum normatif digunakan, berfokus pada prinsip-prinsip hukum, Undang- undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan dokumen hukum lainnya yang mengikat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menangani masalah penelantaran keluarga di lingkungan militer serta meningkatkan efektivitas sistem hukum yang ada
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 00 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp )
No full text(E) Isi : Dalam konteks pembangunan bangsa, anak memiliki posisi strategis sebagai aset berharga yang wajib mendapatkan perlindungan menyeluruh. Namun, kenyataannya, anak tidak selalu berada dalam posisi sebagai korban; dalam beberapa situasi, mereka juga dapat terlibat sebagai pelaku tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika. Fenomena penyalahgunaan narkotika oleh anak mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan dinamika perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang tanpa disadari memperluas akses anak terhadap narkotika. Penelitian ini menyoroti tanggung jawab pidana anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dengan mengacu pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dan studi kasus digunakan untuk menggali bagaimana hukum mengatur perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil analisis, meskipun anak berada di bawah perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Narkotika, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Kendati demikian, hukum juga memberikan ruang untuk pendekatan yang lebih humanis melalui mekanisme rehabilitasi sebagai alternatif sanksi. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan anak, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif dan terhindar dari jaringan narkotika yang lebih luas. Penting untuk dipahami bahwa anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika sering kali menjadi korban eksploitasi oleh jaringan kriminal yang memanfaatkan kerentanannya. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang diterapkan harus komprehensif, tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup langkah-langkah pemulihan yang bersifat holistik. Dalam hal ini, prinsip keadilan restoratif menjadi sangat relevan, karena memberikan ruang bagi anak untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan memperkuat kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial mereka sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pemberlakuan tanggung jawab pidana dan mekanisme rehabilitasi. Pendekatan yang berimbang ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada anak, tetapi juga memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi perbuatannya. Dengan demikian, upaya ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran berulang sekaligus mendukung pemulihan sosial yang lebih luas, demi menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab dan berdaya saing di masa depan
