Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Perancangan aplikasi manajemen asisten praktikum dan asisten mahasiswa berbasis web di FTI Untar
No full textTanggungjwab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi Warga Negaranya terkait pemanfaatan Teknologi Big Data di Indonesia
No full textPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin pesat dan telah merambat ke seluruh bidang kehidupan manusia. Segala pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien berkat bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun di balik segala kemudahan yang diberikan, terdapat sebuah potensi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Terdapat ancaman yang nyata terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Negara memiliki tanggungjawab dalam melindungi Privasi warga negaranya. Hal ini dikarenakan data pribadi atau privasi seseorang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Untuk itu, bentuk perlindungan yang dapat diberikan haruslah jelas, agar dapat memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam penyusunannya, pemerintah dapat mencontoh Negara lain yang telah lebih dulu menegakan aturan mengenai perlindungan data pribadi
Metode yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan penelitian utama. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dan deskriptif analitis. Metode deskriptif komparatif, memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum diatur di dalam berbagai sistem hukum, dalam hal ini adalah sistem hukum Indonesia dan beberapa negara lain yang telah memiliki aturan terkait perlindungan data pribadi, berikut penegakkannya. Sedangkan deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa: pertama, bentuk tanggungjawab negara dalam melindungi privasi atau data pribadi warga negaranya bukan hanya sebatas memberikan pengaturan, namun juga berupa pengawasan dan penegakkan hukumnya. Kedua, data pribadi atau hak privasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi oleh negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, dapat dirumuskan rekonstruksi norma perlindungan data pribadi sebagai penyempurna norma yang sudah ada
Perancangan dashboard business intelligence untuk analisa data dalam monitoring kunjungan di ranah kesehatan
No full text
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Studi Kasus Putusan No.208/Pid.B/LH/2021/ PN.Kota
No full textSumber daya alam mempunyai kenakearagaman luas baik itu di daerah
darat, air dan udara dan hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Satwa liar sendiri merupakan bagian dari lingkungan dalam hal ini menjadi pembangunan berkelanjutan dan sumber daya alam yang punya keunikan dan kelangkaan yang dimiliki masing-masing dari mereka, mengetahui satwa liar menjadi bagian yang penting untuk masa sekarang dan generasi akan datang maka pemerintah melakukan segala upaya untuk dapat melindungi keberadaan akan ekosistem satwa liar tersebut dari orang orang yang sudah menargetkan satwa liar ini untuk di lakukan perburuan dan perdagangan kepada mereka untuk dapat memperoleh sebuah keuntungan untuk diri mereka sendiri terutama dari pemburu. Hukum Nasional menjadi salah satu upaya pemerintah untuk dapat melindungi satwa liar dari perburuan dan perdagangan secara ilegal di dalam hukum nasional terdapat berbagai macam peraturan pera
Validitas Perjanjian Terhadap Pendaftaran Atas Merek Dagang Tempo Gelato Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
No full textValiditas perjanjian dalam pendaftaran merek dagang menjadi isu krusial dalam sengketa hukum, seperti yang terlihat pada kasus Tempo Gelato. Bisnis ini didirikan oleh Rudy Christian Festraets, Ema Susmiyarti, dan Pascal Jacques Edouard. Sengketa muncul akibat dugaan pendaftaran sepihak atas merek dagang tanpa persetujuan semua pihak sesuai kesepakatan awal. Kasus ini mengungkapkan pentingnya asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan dalam pendaftaran merek dagang. Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimana validitas perjanjian terhadap pendaftaran merek dagang Tempo Gelato yang diduga dilakukan sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui penelitian dokumen dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Pendaftaran sepihak oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan melanggar asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan meliputi gugatan pembatalan merek dan pengajuan keberatan, namun efektivitasnya tergantung pada pengawasan administratif yang ketat. Kesimpulannya, pendaftaran merek secara sepihak bertentangan dengan prinsip dasar kontrak dan hukum merek di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pemilik asli merek harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih transparan dan efisien. Saran yang diperlukan adalah untuk merevisi prosedur pendaftaran merek untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam pendaftaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan administratif untuk mengurangi potensi penyalahgunaan sistem pendaftaran merek
Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Pre-Project Selling Perumahan Tanpa Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Jatiasih Central City)
No full textTempat tinggal merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Dengan semakin banyaknya permintaan tempat tinggal membuat semakin meningkatnya perusahaan properti perumahan. Perusahaan properti perumahan tidak jarang menggunakan strategi pemasaran dan penjualan sistem pre-project selling yang merupakan pemasaran serta penjualan sebelum unit pembangunan telah selesai. Namun dengan pemasaran dan penjualan dengan sistem pre-project selling, tidak jarang sekali terdapat kasus bahwa pengembang perusahaan properti pembangunan belum melengkapi persyaratan pembangunan sehingga menimbulkan masalah hukum yang merugikan konsumen. Penelitian ini memakai sebuah metode penelitian yang berupa normatif melalui melakukan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait, teori hukum yang relevan, serta metode wawancara dengan ahli yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembang properti perumahan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dengan tidak memenuhi persyaratan Izin Mendirikan Bangunan dalam pemasaran dan penjualan sistem pre-project selling serta pelaku usaha melanggar ketentuan kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi sebagai acuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus ini, konsumen yang dirugikan mempunyai hak mengajukan gugatan secara perdata dengan melalui pengadilan atau penyelesaian melalui BPSK. Pelaku usaha yang menyebabkan kerugian memiliki tanggung jawab secara administratif dengan memberikan ganti rugi dan kompensasi tetapi dalam beberapa kasus tidak menghilangkan kemungkinan adanya sanksi pidana
Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Kebocoran Data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Dalam Masa Transisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
No full textPerlindungan data pribadi merupakan suatu topik yang menarik dan perlu mendapatkan suatu perhatian serius terutama dengan semakin dekatnya penggunaan teknologi dalam setiap aspek kehidupan dan kepentingan penyelenggaraan negara. Regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data di Indonesia terbagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini akan menggali regulasi manakah yang dapat diaplikasikan untuk menjamin hak privasi subjek data pribadi pada insiden yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara, pertanggungjawaban dalam berbagai aspek yang diatur dalam regulasi yang ada, dan upaya hukum yang paling tepat untuk ditempuh oleh subjek data pribadi dalam memperjuangkan hak-haknya. Penelitian akan dilakukan dengan banyak melibatkan studi kepustakaan, memperoleh fakta dan data dari media, sumber internet, dan data kredibel dari pihak yang berwenang dan bertanggungjawab, dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu ada suatu tambahan ketentuan yang memperjelas pertanggungjawaban pengendali data pribadi lingkup publik (pemerintah) dalam kaitannya dengan beban pembuktian dan diperlukannya pengawasan yang lebih dalam masa peralihan. Selain itu dikemukakan sejumlah celah yang harus ditambal dan diperbaiki dalam perumusan regulasi ke depannya, sehingga perlindungan data di Indonesia dapat melangkah ke arah yang lebih baik
Perlindungan Hukum Terhadap Vendor Atas Wanprestasi Panitia Penyelenggara Konser (Studi Kasus Penyelenggaraan Konser Tangerang Lentera Festival)
No full textPerkembangan industri hiburan, khususnya konser musik, menawarkan peluang ekonomi signifikan bagi penyelenggara. Namun, sering kali muncul isu wanprestasi yang merugikan pihak vendor, seperti dalam kasus Konser Tangerang Lentera Festival. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi vendor dalam menghadapi wanprestasi penyelenggara konser. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum, kelemahannya dalam pembuktian sering menjadi sumber konflik. Vendor yang dirugikan tidak hanya mengalami kerugian materiil tetapi juga reputasi. Dalam kasus ini, panitia konser gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada vendor, memicu kericuhan yang menyebabkan kerusakan besar pada peralatan. Analisis menunjukkan perlunya perjanjian tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak vendor. Pasal 1239 dan 1243 KUHPerdata serta Pasal 45 UUPK mengatur tanggung jawab keperdataan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi vendor untuk menuntut ganti rugi. Studi ini menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum lebih tegas terhadap penyelenggara konser. Simpulan penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk pengaturan lebih komprehensif guna melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara
