Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Efektifitas Penyelesaian Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016
No full textTesis ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip mediasi yang diatur dalam PERMA tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis data primer berupa wawancara dengan mediator, para pihak yang terlibat dalam mediasi, serta analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan proses mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah memberikan pedoman yang jelas terkait proses mediasi, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Kendala tersebut antara lain kurangnya pemahaman para pihak tentang mediasi, keterbatasan kapasitas mediator, dan rendahnya tingkat kepatuhan pihak-pihak terhadap proses mediasi. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan penting dalam mempengaruhi keberhasilan mediasi. Meskipun demikian, mediasi tetap menjadi pilihan alternatif yang efektif dalam penyelesaian perkara perdata, terbukti dari beberapa kasus yang berhasil diselesaikan secara damai tanpa melibatkan proses litigasi lebih lanjut. Saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain perlunya peningkatan kapasitas mediator, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi, serta penguatan regulasi dan dukungan infrastruktur untuk mendukung keberhasilan proses mediasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik mediasi di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Denpasar, serta memberikan wawasan bagi perbaikan sistem penyelesaian sengketa perdata di masa depan
Legitimasi Keputusan MUDP Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 Terhadap Akta Waris yang Dikeluarkan Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali
No full textMasyarakat adat Bali menganut sistem pewarisan patrilineal. Adanya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman yang mengatur tentang pemberian warisan kepada anak perempuan disambut baik oleh masyarakat, namun dalam praktiknya tentu akan menimbulkan sengketa, sehingga dibutuhkan peran notaris dalam pembuatan akta waris untuk memberikan kepastian hukum bagi perempuan dalam mewarisi harta orang tuanya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Bali, serta bagaimanakah kekuatan hukum akta waris yang dibuat oleh notaris dalam pembagian waris dengan sistem waris hukum adat Bali? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan bersifat autoritarif, yang dikumpulkan menggunakan studi pustaka. Bahan hukum dianalisis dan sisistematisasikan secara kualitatif untuk membentuk suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat adat Bali hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki sehingga menganggap kedudukan anak perempuan lebih rendah dari anak laki-laki, namun ketika menikah anak perempuan diberikan bekal (bebaktan/tetatadan) seiklasnya oleh orang tuanya. Adanya putusan MUDP belum banyak diterapkan oleh masyarakat yang masih kukuh menggunakan aturan adat (awig-awig) yang telah ada sejak dahulu. Notaris diberikan wewenang oleh Undang-Undang dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum, maka akta waris yang dibuat oleh notaris tersebut memililiki kekuatan hukum yang tak terbantahkan
Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Bekas Milik Adat Yang Dibeli Oleh Perorangan Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Dalam Perspektif Kepastian Hukum
No full textPasal 96 PP No. 18/2021 menjelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat wajib didaftarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini disahkan. Apabila jangka waktu tersebut berakhir maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat tidak berlaku dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Penelitian ini berfokus pada alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang tidak berlaku lagi, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum kepada pemegang hak tersebut. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini bagaimana mekanisme kepemilikan tanah bekas milik adat dan status hukum kepemilikan tanah bekas milik adat yang tidak didaftarkan berdasarkan Pasal 96 PP No. 18/2021 serta perlindungan hukum kepemilikan tanah bekas milik adat yang dibeli oleh perorangan dalam perspektif kepastian hukum. Permasalahan ini mencerminkan adanya konflik norma yang berpotensi melanggar prinsip dasar hak milik atas tanah sebagai property rights, yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji penerapan norma hukum dalam hukum positif. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa status hukum tanah tetap diakui, namun menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan sengketa. Sehingga perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa prosedur pengakuan hak memungkinkan pemilik tanah yang telah menguasai secara fisik lebih dari 20 tahun yang disaksikan dua orang saksi untuk mendaftarkan tanah mereka dengan melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik dan dokumen pendukung. Jika memenuhi syarat, Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Selanjutnya dengan judicial review terhadap PP No. 18/2021 yang dianggap merugikan hak atas tanah bekas milik adat, untuk memastikan hak-hak pemegang tanah tetap dilindungi. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pemegang tanah bekas milik adat
Analisis Yuridis Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
No full textPenunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah di daerah yang masih kekurangan PPAT. Kendati demikian, praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakcakapan Camat dalam membuat Akta PPATS, kurangnya pembekalan hingga benturan hukum antara Camat sebagai PPATS dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dan tantangan dalam penunjukam Camat selaku PPATS dan implikasinya bagi kepastian hukum dalam akta yang dikeluarkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penunjukan Camat selaku PPATS memiliki kelemahan, antara lain kurangnya kompetensi khusus di bidang kenotariatan, potensi konflik kepentingan, serta risiko akan terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta. Selain itu, tidak adanya pembekalan dan pelatihan yang cukup dari Badan Pertanahan Nasional dan tidak adanya wadah organisasi Camat menjadikan Camat selaku PPATS rentan membuat kesalahan dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan pertanahan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa perlu adanya evaluasi kebijakan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di berbagai daerah di Indonesia
Penerapan Persyaratan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pada Perusahaan Properti Indonesia
No full textPenelitian yang berjudul “Penerapan Persyaratan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pada Perusahaan Properti Indonesia” ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan properti yang melakukan pre project selling dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji penerapan persyaratan PPJB menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 pada Perusahaan Properti Indonesia dan untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Perusahaan Properti dalam hal penerapan persyaratan PPJB yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tidak terpenuhi (not comply). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2021 tentang persyaratan sistem PPJB kurang efektif jika diterapkan pada Perusahaan Properti Indonesia, apalagi jika Perusahaan Properti atau Pelaku Pembangunan menggunakan konsep pre project selling, dimana dalam konsep ini pelaku pembangunan dapat melakukan penjualan atau pemasaran sebelum produk properti dibangun atau belum terpenuhinya persyaratan perizinan, yang mengakibatkan Pasal 22 ayat (5) tentang persyaratan sistem PPJB tidak dapat memenuhi praktik yang terjadi dalam usaha properti. dunia di Indonesia
PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN KERJA PEMERIKSA TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja pemeriksa terhadap kualitas audit di Inspektorat Jenderal BPK RI. Sampel penelitian ini yaitu 86 responden yang merupakan pemeriksa pada Inspektorat Jenderal BPK RI dan menggunakan metode non-probability sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari kuesioner yang diisi oleh para responden melalui Google Form. Software yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja pemeriksa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit.
Kata Kunci : Independensi, Kompetensi, Pengalaman Kerja, Kualitas Audit
The purpose of this study is to analyze the influence of auditor independence, competence, and work experience on audit quality at the Inspectorate General of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The sample for this study consisted of 86 respondents who are examiners at the Inspectorate General of BPK RI, and a non-probability sampling method was used. The type of data utilized is primary data, collected from questionnaires completed by respondents via Google Form. The software used to process the data in this research is IBM SPSS Statistics 26. The results indicate that auditor independence, competence, and work experience have a positive and significant influence on audit quality.
Keywords : Independence, Competence, Work Experience, Audit Qualit
PENGARUH OPINI AUDIT DAN KAPITALISASI PASAR TERHADAP ABNORMAL RETURN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini audit dan kapitalisasi pasar terhadap abnormal return pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Opini audit digunakan sebagai sinyal kualitas laporan keuangan yang dapat memengaruhi kepercayaan investor, sementara kapitalisasi pasar mencerminkan ukuran serta kekuatan finansial perusahaan di mata publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS. Sampel penelitian terdiri dari 47 perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return, sedangkan kapitalisasi pasar berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel menunjukkan pengaruh signifikan terhadap abnormal return. Temuan ini memberikan implikasi bahwa kapitalisasi pasar lebih dominan dalam memengaruhi persepsi pasar dibandingkan opini audit, khususnya pada sektor perbankan Indonesia.
Kata Kunci: Opini audit, Kapitalisasi pasar, Abnormal return, Sektor perbankan, BEI
This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of audit opinion and market capitalization on abnormal return in the banking sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2023 period. The audit opinion serves as a signal of financial reporting quality that may influence investor trust, while market capitalization reflects the company's size and financial strength in the public eye. This research employed a quantitative approach using multiple linear regression analysis through SPSS. The sample comprised 47 banking companies selected through purposive sampling. The findings indicate that partially, the audit opinion has no significant effect on abnormal return, while market capitalization has a positive and significant effect. Simultaneously, both variables significantly influence abnormal return. These results imply that market capitalization plays a more dominant role in shaping market perceptions compared to audit opinions, particularly in Indonesia’s banking sector.
Keyword: Audit opinion, Market capitalization, Abnormal return, Banking sector, ID
PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT PADA PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BEI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dari profitabilitas, leverage, serta ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sustainability report pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dan diperoleh sebanyak 18 perusahaan yang dijadikan objek observasi selama periode 2021 hingga 2023. Sumber data diperoleh melalui laporan tahunan yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Sementara itu, variabel leverage dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan.
Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, pengungkapan sustainability report
This study aims to evaluate the influence of profitability, leverage, and firm size on the level of sustainability report disclosure among mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample was selected using a purposive sampling technique, resulting in 18 companies observed over the 2021–2023 period. The research data were obtained from the companies’ published annual reports. Data processing was conducted using the SPSS software. The findings indicate that profitability has a positive influence on the disclosure of sustainability reports. In contrast, leverage and firm size do not exhibit a significant effect on sustainability report disclosure practices.
Keywords: Profitability, Leverage, Firm Size, Disclosure of Sustainability Repor
KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, INTENSITAS MODAL, DAN TAX AVOIDANCE DENGAN KEMAMPUAN MANAJERIAL SEBAGAI PEMODERASI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk memeriksa pengaruh ketidakpastian lingkungan dan intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak serta menganalisis peran kemampuan manajerial sebagai variabel moderasi dalam hubungan ini. Penelitian dilakukan pada 24 perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2019–2023. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dengan analisis regresi data panel dan analisis regresi moderat (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan dan intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, kemampuan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan organisasi, semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Namun, kemampuan manajerial tidak terbukti memoderasi hubungan antara ketidakpastian lingkungan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak . Temuan ini menekankan pentingnya peran langsung manajemen dalam membentuk kebijakan pajak perusahaan dan perlunya memperkuat kapasitas manajerial untuk meningkatkan kepatuhan fiskal di tengah dinamika lingkungan bisnis yang kompleks.
Key Words: Ketidakpastian Lingkungan, Intensitas Modal, Penghindaran Pajak, Kemampuan Manajeria
