Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Pertanggungjawaban Keperdataan Perusahaan Ekspeditur Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pengiriman Cash On Delivery (Studi Putusan Nomor 1376 PK/Pdt/2022)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis terkait bentuk pertanggungjawaban keperdataan PT Andiarta Muzizat terhadap PT Digital Commerce Indonesia atas kerugian yang dialami serta memberikan uraian secara jelas mengenai bentuk ideal ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh PT Digital Commerce Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum dalam mengkaji undang undang. Pokok kajian yang didalami berupa hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif melalui sumber data primer dan skunder. Sumber data primer terdiri atas bahan hukum primer dan pendapat ahli. Sedangkan sumber data skunder menggunakan bahan hukum skunder dan tersier. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 PK/Pdt/2022 berfokus pada sengketa antara PT Digital Commerce Indonesia dan PT Andiarta Muzizat terkait kerugian yang dialami oleh PT Digital Commerce Indonesia akibat kelalaian PT Andiarta Muzizat dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyedia jasa pengiriman barang. PT Digital Commerce Indonesia menggugat karena sejumlah barang yang dikirim melalui PT Andiarta Muzizat hilang atau rusak, mengakibatkan kerugian materiil berupa biaya penggantian barang dan kerugian immateriil akibat penurunan reputasi perusahaan. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa PT Andiarta Muzizat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi kewajibannya untuk mengamankan barang yang dikirimkan. Dalam konteks hukum perdata, keputusan ini mengharuskan PT Andiarta Muzizat untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul, baik yang dapat dihitung secara materiil maupun yang bersifat immateriil. PT Digital Commerce Indonesia mendapatkan ganti rugi senilai total nilai kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengiriman oleh Tergugat adalah sejumlah Rp 13.321.872.000 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) (yang terdiri dari 33.263 pcs atau 9.745 paket). Kerugian materiil mencakup biaya operasional yang terbuang dan hilangnya pendapatan, sementara kerugian immateriil berkaitan dengan kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Pengadilan memutuskan bahwa ganti rugi yang diberikan adalah wajar dan proporsional dengan kerugian yang dialami oleh PT Digital Commerce Indonesia
Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kebocoran Data Dari Serangan Ransomware Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
No full textKemajuan teknilogi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan data pribadi. Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan meningkatnya risiko serangan siber yang mengancam keamanan pribadi. Salah satu kasus mencuat adalah peretasan Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan ransomare. Insiden ini menunjukkan lemahnya pelindungan data pribadi yang seharusnya dijamin oleh KemenKomDigi selaku pengendali data. Berdasarkan Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pengendali data memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi dari akses tidak sah dan ancaman siber. Kelalaian KemenKomDigi dalam memastikan langkah-langkah pengamanan yang memadai dapat dikategorikan sebagai pebuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KemenKomDigi gagal menjalankan kewajibannya untuk menjaga keamanan data. Kajian ini juga menyoroti implikasi hukum dari serangan ransomware terhadap pengendali data dan pemilik data pribadi, serta pentingnya penerapan mekanisme pencegaham yang lebih efektif. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan tanggung jawab pengendali data untuk mencegah insiden serupa di masa depan
Perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan pesawat udara di Indonesia berdasarkan Undang - undang Penerbangan
No full textPenelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi korban kecelakaan pesawat udara di Indonesia dengan studi kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 dan tanggung jawab maskapai dalam memberikan ganti rugi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka regulasi ganti rugi penumpang dalam kecelakaan dan mengkaji ulang ketentuan perlindungan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan menggunakan pendekatan studi kasus kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme kompensasi dan penerapan perlindungan, termasuk kesulitan yang dihadapi penumpang dalam mendapatkan kompensasi yang adil, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat regulasi tentang pengawasan terkait penerapan perlindungan hukum bagi penumpang pesawat udara di Indonesia
Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal “SUPREME” Di Kelas Barang Yang Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021)
No full textPerselisihan mengenai merek dagang untuk produk atau jasa semakin sering terjadi akhir-akhir ini yang berujung produsen atau pemilik merek mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu permasalahan peniruan merek yang dilakukan oleh pengusaha lokal terhadap merek asing terkenal yaitu “SUPREME” melibatkan PT.Chapter 4 Corp yaitu perusahaan asal Amerika Serikat yang memiliki merek dagang tersebut ingin mendaftarkan barangnya dengan kelas barang 25 yang ternyata pada kelas yang sama dan merek yang juga sama telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual oleh pemilik bernama Husein Thamrin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peristiwa yang terjadi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Atas kejadian ini, PT.Chapter 4 Corp akhirnya mengajukan gugatan pembatalan merek “SUPREME” milik Husein Thamrin. PT Chapter 4 Corp merasa bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh Husein Thamrin didasari dengan adanya itikad buruk karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya tersebut. DJKI diminta untuk membatalkan pendaftaran merek milik Husein Thamrin karena merek “SUPREME” merupakan merek terkenal yang seharusnya diberikan perlindungan. Menurut penulis Undang-Undang Merek di Indonesia saat ini sudah memberi perlindungan kepada merek terkenal tetapi masalah utama terletak pada implementasi di lapangan, khususnya pada proses pemeriksaan merek oleh DJKI. Kurangnya pengetahuan dan potensi subjektivitas dari pemeriksa merek dapat menghambat keefektivitasan perlindungan tersebut
Analisis Kekuatan Undang-Undang Dalam Masyarakat Hukum Adat Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia
No full textSecara normatif, penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dan hal ini telah tertuang dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan “Negara Indoensia adalah Negara Hukum”. Artinya sebagai negara hukum, segala dan setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah mengikuti dan mematuhi setiap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, bahwa yang harus dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan kenegaraan merupakan hukum itu sendiri. negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dan berlandaskan atas hukum, dimana dalam negara hukum itu sendiri mengenal dan mengakui perlindungan hak asasi manusia, yang dimana dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia ini setiap warga negara dan/atau kelompok masyarakat harus dipandang equal atau setara. Lebih daripada itu terhadap kelompok tertentu yang memiliki kebutuhan khusus atau kerentanan seperti halnya kelompok masyarakat hukum adat, yang dimana pemenuhan akan haknya harus diperlakukan sangat ekstra, dan hal ini secara jelas telah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Namun pada kenyataanya dan dalam empirisnya, terdapat banyak sekali hak-hak dari kelompok masyarakat hukum adat itu seringkali dilanggar yang membuat kerugian terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri sehingga kelompok dari masyarakat hukum adat itu sendiri kesulitan untuk mendapatkan yang dinamakannya kepastian hukum. Dan hal ini mendorong dan mendesak masyarakat hukum adat untuk dapat dibuatkannya urgnesi Undang-Undang tentang masyarakat hukum adat
Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Hutang-Piutang Pada Studi Kasus Putusan Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. Dalam Hukum Perdata
No full textPentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang timbul dalam perjanjian hutang-piutang, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. Kasus ini melibatkan wanprestasi atas pinjaman yang diberikan oleh SUSANTO TANUWIDJAJA kepada SUSANA SOMALI berdasarkan Akta Pengakuan Hutang. SUSANA SOMALI menjaminkan pembayaran dengan sertifikat tanah, namun tetap gagal memenuhi kewajiban pembayaran hingga batas waktu yang telah disepakati dan dianggap tidak menunjukkan itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi serta kesesuaian amar putusan dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus dengan perolehan data dari bahan hukum primer seperti KUHPer dan dokumen putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim sesuai dengan asas pacta sunt servanda dan prinsip itikad baik dengan kelalaian Debitur dan dampaknya sebagai pertimbangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi dan penerapan yurisprudensi yang konsisten diperlukan dalam meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam kasus sengketa wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang
Penyimpangan Penerapan Hukum dalam Proses Banding atas Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021)
No full textKewenangan arbitrase sebagai forum penyelesaian penyelesaian sengketa didasarkan pada perjanjian tertulis. Keunggulan arbitrase dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada terletak pada prinsipnya yang final dan mengikat. Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa diperbolehkan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri berdasarkan alasan yang telah diatur secara limitatif. Selain itu, dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung terkait pembatalan putusan arbitrase yang dikabulkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung bertindak sebagai pemutus perkara yang terakhir. Dalam praktiknya, terdapat penerapan hukum dalam putusan Mahkamah Agung, seakan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diakui oleh Pengadilan Negeri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung pada tingkat banding atas pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menganalisis peraturan perundang-undangan secara deskriptif. Kesimpulannya, penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dalam tahap banding atas pembatalan putusan arbitrase telah menyimpang dari ketentuan hukum arbitrase di Indonesia
Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Kasus Pencemaran Sungai Oleh Industri Tekstil Di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat
No full textPencemaran sungai oleh limbah industri tekstil merupakan salah satu masalah lingkungan yang mendesak di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kualitas air sungai tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran sungai oleh industri tekstil di wilayah tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris sosiologis dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang untuk mengkaji dasar hukum yang relevan. Proses analisis menggunakan metode deduktif dengan penalaran silogisme, di mana norma hukum dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 menjadi dasar dalam menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Command and Control (CAC) dalam penegakan hukum belum efektif. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi lemahnya pengawasan, inkonsistensi dalam penegakan hukum, dan kecenderungan pengadilan untuk berpihak pada pelaku industri. Selain itu, kurangnya upaya pemulihan lingkungan setelah terjadinya pencemaran menjadi salah satu kelemahan dalam sistem hukum lingkungan yang berlaku. Sebagai upaya peningkatan, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta penyusunan kebijakan berbasis kearifan lokal. Pandangan masyarakat Sunda sebagai suku air dapat menjadi inspirasi dalam pelestarian lingkungan sungai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi lingkungan dari dampak buruk pencemaran industri
Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Terhadap Aktivitas Galian C Ilegal
No full textTesis ini merupakan analisa kritis mengenai salah satu regulasi yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu berupa Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Perbup 12/2022). Di mana dalam Perbup 12/2022 ini mengatur beberapa hal yaitu diantaranya, mengatur pembatasan waktu operasional kendaraang barang yaitu pukul 22:00 WIB – 05:00 WIB, pembatasan dilakukan pada ruas-ruas jalan di wilayah daerah dan dikecualikan untuk ruas jalan tol, dan menjamin keberlangsungan dan kelancaran arus lalu lintas jalan di daerah Kabupaten Tangerang. Dalam penerapannya di lapangan Perbup 12/2022 dihadapkan pada beberapa kendala antara lain, terjadinya pelanggaran aturan jam operasional kendaraan barang yang diijinkan (pelanggaran dilakukan terutama oleh kendaraan truk galian C), kerap terjadi kecelakaan lalu lintas di waktu-waktu yang dilarang kendaraan beroperasi dan potensi munculnya titik-titk galian C ilegal di wilayah Kabupaten Tangerang. Oleh karena beberapa kondisi tersebut, maka komitmen dan konsistensi penerapan Perbup 12/2022 perlu dilaksanakan dengan serius dan tegas oleh seluruh stakeholder yang ada di wilayah
Kabupaten Tangerang
Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Likuidasi Perseroan Terbatas Melalui Kepailitan Menurut Undang- Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
No full textProses likuidasi Perseroan Terbatas (PT) melalui kepailitan kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait posisi dan hak-hak kreditor konkuren. Kreditor jenis ini berada pada posisi yang tidak diutamakan dalam pembagian harta pailit, sehingga berisiko besar tidak memperoleh pelunasan utang secara optimal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami mekanisme pelunasan utang bagi kreditor konkuren serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka dalam sistem kepailitan di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mencakup bagaimana mekanisme pelunasan utang kreditor konkuren dalam likuidasi Perseroan Terbatas melalui kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan bersumber dari peraturan perundang- undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelunasan utang kreditor konkuren dalam proses kepailitan dilakukan setelah harta pailit digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang kreditor preferen dan separatis. Akibatnya, kreditor konkuren hanya memperoleh pelunasan apabila masih terdapat sisa dari harta pailit, yang dalam praktiknya sangat terbatas. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditor konkuren memang telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Kepailitan, namun implementasinya belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kurator, transparansi dalam proses pemberesan harta pailit, serta reformasi regulasi untuk meningkatkan posisi tawar kreditor konkuren