Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Pengembangan dashboard dan EWS untuk optimasi pengelolaan data akreditasi mandiri di perguruan tinggi swasta A
No full textPerancangan business intelligence untuk optimalisasi manajemen stok dan inventaris pada bengkel HJM Motoshop
No full text
Tanggung Jawab Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Kreditur Dalam Kasus Kredit Macet (Studi Kasus Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Kdi)
No full textHukum perikatan mengatur hubungan hukum terkait kepemilikan harta benda antara satu atau lebih pihak, di mana pihak yang satu menjadi kreditur yang memiliki hak, sedangkan pihak lainnya menjadi debitur yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Tujuan dari perikatan yang dijelaskan pada pasal 1234 KUH Perdata, yakni dengan memberi penjelasan mengenai tujuan dari para pihak yang mengadakan perikatan yakni tercukupinya prestasi bagi kedua belah pihak. Penelitian ini dilangsungkan dengan cara mempergunakan suatu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian yang sah secara hukum, wajib bertanggung jawab dengan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wanprestasinya. Dalam kasus kredit macet, kreditur berhak meminta debitur melunasi utangnya dan membayar bunga atas kerugian yang diderita. Kreditur dapat mengirim surat peringatan atau somasi. Jika debitur tidak menunjukkan itikad baik atau tidak menyelesaikan kewajibannya, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan haknya dengan putusan yang adil
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online Atas Isi Pesan Yang Tidak Pantas Oleh Driver Dalam Layanan Ojek Online
No full textLayanan transportasi online memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat, tetapi juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam aspek perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online atas isi pesan yang tidak pantas yang diterima konsumen dari pengemudi, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Penelitian ini mengkaji hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus isi pesan tidak pantas masih menghadapi beberapa kendala, termasuk kurangnya regulasi yang secara eksplisit mengatur pelanggaran dalam interaksi digital serta rendahnya implementasi sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi khusus yang mengatur perlindungan konsumen dalam interaksi digital, peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha transportasi online beserta mitra kerja, serta edukasi konsumen tentang hak-hak mereka
A Law and Economics Analysis of Liability in Blockchain-Based Document Verification Under Indonesian Information Technology Law
No full textThis research analyzes the concept of legal liability in blockchain-based document verification under Indonesian Information Technology Law, employing a Law and Economics theoretical framework. Blockchain, as a decentralized technology, offers high transparency and security in document verification but also introduces legal challenges concerning liability in cases of errors. This study examines the role of Electronic System Operators (ESOs) and validators in blockchain mechanisms and the complexities of assigning legal responsibility for technical errors or data verification failures. Using a qualitative normative approach and Guido Calabresi’s liability theory, particularly the cost-minimization principle, this research evaluates the fairness of liability allocation. The findings reveal that Indonesian law has not fully adapted to the dynamics of blockchain technology, especially regarding assigning responsibility to the party best positioned to prevent harm. Through the lens of a responsive regulatory framework, this study recommends adaptive legal reforms that not only safeguard user interests but also encourage technological innovation
Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika sebagai Predicate Crime
No full textPenelitian ini menganalisis pemberatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika (predicate crime) di Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip keadilan dan efek jera dalam proses penjatuhan sanksi. Penelitian ini juga membahas dua permasalahan utama: mengapa pelaku tindak pidana pencucian uang dengan narkotika sebagai predicate crime harus diperberat sanksinya, dan bagaimana disparitas sanksi terhadap pelaku tersebut dalam berbagai putusan pengadilan. Melalui pendekatan normatif dan analisis kasus seperti Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 420/Pid.Sus/2023, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012, ditemukan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman yang melemahkan tujuan utama pemidanaan, terutama pada kasus tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) seperti narkotika. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya kebijakan pemidanaan yang lebih tegas untuk menjamin keadilan dan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya. Dengan merekomendasikan pedoman pemidanaan yang lebih spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan mengkaji regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi pemidanaan dan mengatasi disparitas hukuman. Studi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Iklan Hasil Rekayasa Kecerdasan Buatan
No full textKecerdasan buatan menawarkan berbagai macam manfaat. Namun, penyalahgunaannya oleh pelaku usaha menimbulkan risiko yang signifikan, khususnya dalam menciptakan iklan yang menyesatkan dalam hal menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya Misalnya, perusahaan dapat memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat kemiripan dan suara tokoh masyarakat dalam video promosi, sehingga menimbulkan masalah etika dan hukum. Di Indonesia, tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan secara komersial memungkinkan pelaku usaha untuk menghindari akuntabilitas dan pengawasan regulasi. Kesenjangan dalam kerangka hukum ini mendorong pertanyaan kritis tentang tanggung jawab, di antara tanggung jawab atas penyalahgunaan penggunaan kecerdasan buatan tersebut berada di tangan pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, atau pada pengembang teknologi kecerdasan buatan itu sendiri. Terdapat kebutuhan mendesak untuk regulasi yang lebih jelas yang menggambarkan tanggung jawab kedua belah pihak dalam kasus penyalahgunaan kecerdasan buatan, yang memastikan perlindungan konsumen dan akuntabilitas dalam praktik periklanan, serta penanggulangannya setelah pelanggaran tersebut telah terjadi
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Adanya Ketidaksesuaian Informasi Pada Label Produk Suplemen Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen
No full textMengenai suatu usaha pastinya ada dua subjek hukum yang penting dalam menjalankannya yaitu pelaku usaha dan konsumen yang keduanya itu telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab bagi pelaku usaha. Jenis penelitian yang digunakan disini yaitu hukum normatif dengan tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran yang dimana aturan-aturan yang berlaku menjadi refrensi. Penulis disini mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data-datanya agar penelitian hukum ini membantu penulis menjawab permasalahan disini. Teknik Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif sehingga penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data-datanya. Kasus yang telah diangkat disini konsumen mengalami kerugian dikarenakan membeli produk suplemen protein dari pelaku usaha dan produk tersebut tidak sesuai dengan label informasi yang dicantumkan oleh pelaku usaha maka konsumen disini wajib mendapatkan perlindungan hukum. Konsumen memiliki hak-hak yang sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh pelaku. Sedangkan pelaku usaha disini wajib untuk bertanggung jawab atas perlakuannya dikarenakan merugikan konsumen dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tidak mematuhi larangan-larangan pelaku usaha yang telah diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga Pelaku usaha disini wajib untuk bertanggung jawab atas kesalahannya sebagaimana telah dinyatakan pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk bertanggung jawab atas perbuatannya