Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Rekonstruksi Regulasi Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Secara Langsung (Berparadigma Primum Remedium dalam Perspektif Hukum Pembangunan)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan bentuk rekonstruksi regulasi terhadap perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan kegiatan usaha perdagangan secara langsung, khususnya dalam sektor bisnis Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339), dengan pendekatan primum remedium dalam perspektif hukum pembangunan. Meskipun regulasi saat ini, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian barang oleh Distributor atau Agen (PERMENDAG Nomor 24 Tahun 2021), mewajibkan PMA menunjuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai distributor, belum terdapat ketentuan sanksi yang tegas apabila kewajiban tersebut dilanggar. Hal ini menciptakan kekosongan hukum dan celah bagi praktik tidak sehat seperti penggunaan nominee agreement. Penelitian ini menjawab dua persoalan, yaitu: 1) Bagaimana urgensi rekonstri regulasi terhadap perusahaan PMA atas permasalahan tersebut?; dan 2) Bagaimana bentuk rekonstruksi regulasi yang tepat sesuai paradigma primum remedium dalam perspektif hukum pembangunan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis terhadap asas-asas hukum serta teori hukum pembangunan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara optimal, sehingga belum berorientasi pada cita-cita negara kesejahteraan (welfare state). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi dalam bentuk pengaturan sanksi pidana pada tingkat undang-undang terhadap pelanggaran kewajiban penunjukan distributor PMDN oleh perusahaan PMA. Rekonstruksi ini penting untuk memperkuat integritas hukum nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan
Ketentuan Hukum Akta Notaris Dan Pertanggung Jawaban Notaris Setelah Berlakunya Cyber Notary Dimasa Cyber Law
No full textPasal 1 angka (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Perkembangan teknologi di era cyber law telah mempengaruhi profesi notaris, khususnya dengan munculnya cyber notary. Cyber notary adalah penerapan teknologi dalam sertifikasi transaksi elektronik dan pembuatan akta autentik secara digital. Cyber notary diatur sebagai bagian kewenangan notaris, namun UU Jabatan Notaris menetapkan syarat akta autentik yang melibatkan pembacaan dan tanda tangan di hadapan pihak terkait serta saksi. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum dan permasalahan seperti kedudukan hukum akta hardcopy dan tanggung jawab notaris atas kesalahan pengetikan dalam cyber notary. Selain itu, ketidaksesuaian antara Pasal 16 angka (1) huruf m dan Pasal 15 angka (3) UUJN menimbulkan pertentangan dalam kejelasan hukum tentang legalitas dokumen cyber notary. Penelitian ini menggunakan data dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan fakta-fakta nyata tentang tanggung jawab notaris terhadap akta hasil cyber notary. Penelitian menemukan bahwa cyber notary memang bagian dari kewenangan notaris, namun syarat akta autentik yang ditetapkan oleh UU Jabatan Notaris belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik cyber notary. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan tentang kedudukan hukum akta hardcopy dan tanggung jawab notaris atas kesalahan pengetikan dalam cyber notary. Diperlukan peraturan khusus yang mengatur mengenai cyber notary untuk mengatasi kekosongan hukum dan pertentangan dalam UUJN. Saran untuk notaris adalah meningkatkan kehati-hatian dalam praktik cyber notary dan memastikan keakuratan data dalam akta digital. Kata kunci: Cyber notary, Cyber law, Akta, Notari
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 98K/Pid/2021)
No full textPeran notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik memiliki posisi strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, notaris sering menghadapi tantangan berupa pemberian keterangan palsu oleh para penghadap yang dapat berimplikasi hukum. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap notaris atas pembuatan akta oleh penghadap yang memberikan keterangan palsu dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus notaris atas pembuatan akta oleh penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam kasus Putusan Nomor 98/K/PID/2021. Metode penelitiannya adalah penelitia hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil keterangan penghadap, selama notaris telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum dan standar profesional. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui kewajiban notaris untuk melakukan verifikasi administratif dan pencatatan sesuai ketentuan. Sementara itu, perlindungan represif mencakup pembatasan tanggung jawab pidana atau perdata terhadap akta, kecuali terdapat bukti kelalaian atau kesengajaan. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan notaris, kepercayaan publik terhadap akta otentik, dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Dalam Putusan Nomor 98/K/Pid/2021, hakim mempertimbangkan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil keterangan yang disampaikan oleh penghadap, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Hakim menilai bahwa notaris bertindak sebagai pejabat umum yang hanya mencatat keterangan berdasarkan pernyataan para pihak tanpa kewajiban untuk memverifikasi kebenaran substansial keterangan tersebut. Pertimbangan hukum ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab notaris baru dapat dibebankan apabila terdapat bukti bahwa notaris bertindak di luar kewenangannya atau berkonspirasi dengan penghadap. Putusan ini memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi notaris, dengan tetap menjunjung prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam praktik kenotariatan
USING BRAND IMAGE AS A MEDIATOR, THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA MARKETING AND BRAND AMBASSADORS ON FLIMY'S INTENTION TO BUY
No full textPENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI MALUKU PADA TAHUN 2019-2023
No full textTujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Maluku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan audited daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dan data statistik keuangan daerah selama periode 2015-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dengan mengolah seluruh populasi data panel yang tersedia. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 25 untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU keduanya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Maluku. Sebaliknya, DAK dan DBH tidak berpengaruh positif maupun signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Maluku. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian hingga mencakup kabupaten, kota, maupun desa, serta mengeksplorasi variabel independen lain yang berpotensi memediasi pengaruh sumber pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil
The purpose of this study is to examine and analyze the effect of Local Own-source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) on the growth of Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Maluku Province. This study utilizes secondary data derived from audited regional financial reports issued by the Audit Board of Indonesia (BPK) and regional financial statistics during the period of 2015-2023, obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). The study employs a saturated sampling technique by processing the entire available panel data population. Data analysis is conducted using multiple linear regression with the assistance of SPSS
25 software to test the significance of the influence of these variables on GRDP. The results indicate that PAD and DAU both have a positive and significant effect on the growth of GRDP in Maluku, whereas DAK and DBH do not demonstrate a positive or significant influence on GRDP growth in Maluku. Future researchers are encouraged to broaden the scope of investigation to include districts, cities, and villages, as well as to explore other independent variables that may mediate the influence of regional revenue sources on regional economic growth.
Keywords: Economic Growth, Gross Regional Domestic Product, Local Own- source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fun
PENGARUH TRANSFER PRICING, INTENSITAS MODAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DI MODERASI KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE TAHUN 2020-2023
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023, dengan karakteristik eksekutif sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, menggunakan data panel dari laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis data meliputi regresi data panel dengan model Random Effect Model (REM) dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji efek moderasi.
Kata Kunci: Tax avoidance, transfer pricing, intensitas modal, kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif
PENGARUH MANAJEMEN LABA, TAX AVOIDANCE, NILAI PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN ENERGI
No full textTujuan utama penelitian berikut ialah guna menguji bagaimana valuasi perusahaan, tax avoidance, serta manajemen laba, bersama dengan moderasi ukuran perusahaan, menyajikan pengaruh kualitas laba dalam bisnis sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian mencakup tahun 2020–2023, serta 80 titik datanya terbagi atas 20 bisnis yang dipilih lewat purposive sampling. Eviews 13 ialah program yang dipakai guna memproses data untuk penelitian berikut. Selain hal tersebut, temuan penelitian memperlihatkan bahwasannya tax avoidance tak memegang pengaruh serta menurunkan kualitas laba, sedangkan manajemen laba tak memegang pengaruh serta mengoptimalkan kualitas laba. Nilai Perusahaan memegang pengaruh serta negatif terhadap kualitas laba serta ukuran perusahaan bisa memperlemah serta tak menyajikan pengaruh relasi manajemen laba terhadap kualitas laba, berikutnya ukuran perusahaan memperlemah relasi Tax Avoidance serta tak menyajikan pengaruh relasi dengan kualitas laba, serta terakhir Ukuran perusahaan bisa memperlemah serta menyajikan pengaruh relasi Nilai perusahaan terhadap kualitas laba
Kata Kunci: Kualitas laba, Manajemen laba, Tax Avoidance, Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaa
PENGARUH ESG, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL DAN DAMPAKNYA PADA NILAI PERUSAHAAN
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG), profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal serta dampaknya terhadap nilai perusahaan pada sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis jalur (path analysis) untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan sepuluh perusahaan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, sementara ESG dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ESG dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan. Uji mediasi dengan Sobel Test menunjukkan bahwa struktur modal tidak memediasi pengaruh ESG, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa profitabilitas merupakan faktor utama yang memengaruhi nilai perusahaan secara langsung, dan struktur modal bukanlah jalur perantara yang efektif dalam hubungan antar variabel tersebut.
Kata Kunci: ESG, profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur modal, nilai perusahaan, analisis jalu
