Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
INTERNSHIP, SOCIAL VALUATION, AND SELF-EFFICACY AS DRIVERS OF ENTREPRENEURIAL INTENTION AMONG VOCATIONAL STUDENTS: A STRUCTURAL MODEL APPROACH
No full text
Peran Subdit II Harta, Benda, Bangunan & Tanah Bareskrim Polri dalam Peningkatan Crime clearance Guna Mengurangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pertanahan
No full textPenelitian ini membahas tentang maraknya tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan di Indonesia serta efektivitas peran Subdit II Harda Bangtah Bareskrim Polri dalam menanganinya. Fenomena kejahatan pertanahan, khususnya pemalsuan dokumen, tidak berdiri sendiri melainkan merupakan akibat dari persoalan struktural, normatif, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Pertama, penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama maraknya pemalsuan dokumen pertanahan meliputi lemahnya sistem administrasi pertanahan, rendahnya literasi hukum masyarakat, kolusi dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik, canggihnya modus operandi mafia tanah, tumpang tindih regulasi antar sektor, serta kultur sosial yang permisif terhadap praktik manipulatif. Faktor-faktor tersebut bekerja secara simultan dalam sistem hukum yang belum mampu membedakan legal dan illegal secara konsisten, sehingga menciptakan ruang abu-abu yang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa peran Subdit II Harda Bangtah Bareskrim Polri sangat strategis dalam peningkatan crime clearance terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan. Namun dalam pelaksanaannya, unit ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap data pertanahan, kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan tekanan sosial maupun politis. Meskipun demikian, Subdit II Harda tetap menjadi aktor penting dalam tahap aplikasi kebijakan hukum pidana, dan keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk mendukung kerja penegakan hukum secara terstruktur, integratif, dan adaptif terhadap kompleksitas kejahatan pertanahan
Urgensi Pengaturan Satu Data Indonesia Dalam Bentuk Undang-Undang Dalam Rangka Mendukung Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien
No full textTujuan studi ini untuk mengkaji penyelenggaraan Satu Data Indonesia yaitu sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan data serta tersedianya data yang berkualitas serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah bahan hukum tersebut yaitu metode analisis kualitatif, dengan melihat gejala-gejala di masyarakat mengenai penghapusan pencatatan efek kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Hasil studi menunjukkan bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia banyak mengalami kendala, salah satu yang paling tampak adalah belum adanya data yang terintegrasi antar instansi pemerintahan. Mengingat kompleksitas manajemen data dan perlunya kerangka hukum yang kuat, jelas bahwa kebijakan saat ini akan mendapat manfaat dari peningkatan statusnya menjadi undang-undang. Peningkatan ini tidak hanya akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk tata kelola data tetapi juga memastikan akuntabilitas dan kepatuhan yang lebih besar di berbagai sektor
Implementasi UU No. 1/2024 Dan Peran BAWASLU Dalam Pemberantasan Hoaks dan Sara Pilkada Maluku Utara 2024 Guna Menciptakan Pemilu Kondusif
No full textTujuan dari penulisan ini untuk mengidentifikasi efektifitas implementasi dari pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU no 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai penanganan berita hoaks dan isu sara pada pemilihan kepala daerah serta menganalisis peran BAWASLU dalam penanganan berita hoaks dan isu sara pada pemilihan kepala daerah provinsi maluku utara 2024. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (Field Research). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Kehadiran undang-undang terkait menggunakan pengaturan cybercrime ini tentu saja sangat diharapkan pada penegakan aturan pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tadi, terdapat Beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa (PILKADA) pada provinsi maluku utara terdapat indikasi pelanggaran penyebaran isu tidak sahih (HOAX) dan pengguna isu SARA (suku, agama, rasa serta antargolongan) berpotensi memecah rakyat, (Bawaslu) merupakan forum independen yang bertugas buat mengawasi dan menegakkan keadilan pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia pengawasan Pemilu Bawaslu bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap semua tahapan awal hingga akhir hingga Penyelidikan Pelanggaran
Promosi Diri Notaris Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Kode Etik Notaris Indonesia
No full textPerkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap praktik profesi notaris, termasuk dalam hal penggunaan media sosial. Fenomena promosi diri oleh notaris melalui platform seperti Instagram dan TikTok menimbulkan polemik karena dinilai bertentangan dengan prinsip dasar profesi notaris yang bersifat netral dan tidak komersial. Kode Etik Notaris secara tegas melarang segala bentuk promosi atau iklan, termasuk yang dilakukan dalam bentuk digital. Tindakan tersebut dianggap dapat merendahkan martabat jabatan dan membuka potensi persaingan tidak sehat antar notaris. Meskipun demikian, sebagian notaris berpendapat bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sarana edukasi hukum dan bentuk adaptasi terhadap perubahan nilai profesionalisme generasi baru. Notaris yang terbukti melakukan promosi diri dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui Majelis Pengawas Notaris, baik secara etik maupun administratif. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi hambatan akibat belum adanya regulasi teknis yang secara khusus mengatur penggunaan media sosial oleh notaris. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan dan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjaga integritas dan profesionalisme jabatan notaris di era digital
Urgensi Pengaturan Cyber notary Dalam Era Digitalisasi di Indonesia
No full textPerkembangan teknologi informasi mendorong transformasi dalam berbagai bidang, termasuk layanan kenotariatan. Salah satu inovasi yang muncul adalah konsep Cyber notary, yaitu bentuk digitalisasi proses kenotariatan yang memungkinkan pembuatan dan pengesahan akta autentik secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Cyber notary di Indonesia dalam era digitalisasi, serta mengkaji prospek pengaturannya di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Studi ini juga membandingkan pengaturan Cyber notary di Indonesia dan Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi berbagai hambatan dalam implementasi Cyber notary, mulai dari belum adanya regulasi khusus, kesiapan infrastruktur teknologi, hingga rendahnya literasi digital para pemangku kepentingan. Sebaliknya, Vietnam telah memiliki kerangka hukum yang lebih maju dan mendukung digitalisasi layanan kenotariatan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar dapat mengakomodasi pelaksanaan Cyber notary secara sah, aman, dan efektif
Implikasi Pengalihan Hak Tagih Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Yang Dilakukan Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1238/Pdt.G/2022/PN.Tng)
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengalihan hak tagih (cessie) tanpa pemberitahuan kepada debitur dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hak debitur. Ketiadaan kewajiban pemberitahuan dalam Pasal 613 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menjadi kelemahan normatif yang berdampak signifikan terhadap posisi hukum debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum cessie tanpa pemberitahuan dan menilai perlindungan hukum bagi debitur dariperspektif teori keadilan dan perlindungan konsumen. Menggunakan metode
yuridis normatif dan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1238/Pdt.G/2022/PN.Tng, data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cessie tanpa pemberitahuan
menyebabkan hilangnya hak atas objek jaminan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan revisi
Pasal 613 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata serta penyusunan aturan teknis pemberitahuan kepada debitur. Penguatan standar operasional prosedur di lembaga
keuangan dan peningkatan literasi hukum masyarakat juga diperlukan guna membentuk sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Gugatan Eksekusi Lelang Dalam Kepailitan yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap : Tinjauan Plurium Litis Consortium dan Niet Ontvankelijke Verklaard
No full textKepailitan dan eksekusi lelang aset merupakan isu hukum yang sering memicu konflik antara pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam konteks aset yang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terkait gugatan eksekusi aset benda dalam kepailitan, dengan fokus pada konsep Plurium Litis Consortium (kekurangan pihak) dan Niet Ontvankelijke Verklaard (gugatan tidak dapat diterima). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang memadukan kajian teoretis dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian prinsip Plurium Litis Consortium dapat mengakibatkan cacat formil dalam gugatan, sehingga memengaruhi validitas dan efektivitas proses hukum. Selain itu, penerapan konsep Niet Ontvankelijke Verklaard dalam kasus kepailitan sering kali disebabkan oleh kelalaian dalam pemenuhan syarat-syarat formal, seperti identifikasi pihak terkait dan kelengkapan dokumen. Penelitian ini menyarankan pentingnya peningkatan pemahaman hukum acara perdata di kalangan praktisi untuk mengurangi risiko gugatan tambahan dan mempercepat penyelesaian sengketa.
Dengan memberikan analisis yang mendalam tentang hubungan antara hukum acara perdata dan praktik kepailitan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif
