Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Dalam Praktik Transaksi Bisnis
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah penerima bilyet giro kosong dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong yang beritikad baik. Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum atas nasabah penerima bilyet giro kosong baik yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dan akibat hukum bagi penerbit bilyet giro kosong dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan pencantuman nama dalam daftar hitam nasional. Oleh karena itu diperlukan peraturan di bidang perbankan yang mengatur mengenai penggunaan cek dan giro, khususnya mengenai kriteria penggunaan dan kategori yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, kemudian kriteria penggunaan yang dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum perdata
Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berpendapat di Negara Hukum Pancasila
No full textProklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. NKRI bertujuan untuk melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Konstitusi Indonesia, yang didasarkan pada konsensus bersama, menetapkan batasan kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak politik rakyat, termasuk kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Namun, praktik pembatasan dan perampasan hak kebebasan berpendapat masih terjadi, seperti yang terlihat dalam kasus Daniel Frits, tiga petani Desa Pakel, Rocky Gerung, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti serta aktivis Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat di Negara Hukum Pancasila, dengan fokus pada kesenjangan antara norma hukum dan fakta empiris dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas untuk menjamin kebebasan berpendapat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk distorsi perlindungan hukum dan tindakan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat oleh aparat penegak hukum
Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Kabupaten Karawang
No full textImplementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Karawang merupakan langkah penting dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah. Program PTSL bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh objek tanah dengan melakukan pemetaan dan pendaftaran hak atas tanah yang belum terdaftar, serta memperbaharui status tanah yang sudah terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PTSL di Kabupaten Karawang, serta pengaruhnya terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam perspektif kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan studi kasus di Kabupaten Karawang. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas BPN setempat, pemerintah daerah, dan masyarakat serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PTSL di Kabupaten Karawang masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur, serta kendala administratif dan teknis. Meskipun demikian, program PTSL telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepemilikan hak atas tanah yang lebih terjamin dan terdokumentasi dengan baik, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum
bagi masyarakat
Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Notaris Pengganti Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
No full textPenelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Notaris Pengganti Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” membahas tentang bagaimana kedudukan hukum Notaris Pengganti menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta dalam perspektif keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi dokumen dan pencatatan, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konsep (Conceptual Approach). Metode tersebut menemukan hasil pembahasan bahwa Notaris pengganti memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menjalankan tugas dan kewenangan notaris tetap selama masa penggantian sementara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Dalam pelaksanaannya, notaris pengganti memiliki kewenangan penuh untuk membuat akta otentik, dan legalitas akta yang dihasilkannya sama kuatnya dengan akta yang dibuat oleh notaris tetap, selama prosedur dan peraturan yang berlaku dipatuhi. Namun, UUJN juga menetapkan batasan yang ketat terkait kewenangan notaris pengganti, termasuk larangan bertindak di luar masa pengangkatan, mengalihkan kewenangan, atau melibatkan diri dalam konflik kepentingan dan Notaris pengganti wajib melaksanakan tugas dengan profesionalisme, mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta kode etik profesi, dan memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi prinsip keadilan bagi para pihak yang terlibat. Dari sisi keadilan bagi notaris pengganti, ia juga perlu mendapatkan perlindungan dari segala risiko hukum yang mungkin timbul selama masa penggantian, mengingat kewenangannya dalam membuat akta otentik membawa tanggung jawab hukum yang besar. Dengan demikian, keadilan bagi notaris pengganti mencakup pengakuan atas peran pentingnya, perlindungan dari potensi sengketa hukum, dan kejelasan batasan kewenangan, sehingga tanggung jawabnya dapat dijalankan secara aman, sah, dan terlindungi
Pertanggungjawaban Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Sah
No full textTujuan Penelitian ini menganalisis peran penting PPATS dalam administrasi pertanahan, terutama di daerah yang belum memiliki PPAT resmi. Namun, kendala seperti beban kerja berlebihan, kurangnya pelatihan, dan minimnya pemahaman tentang hukum pertanahan sering menyebabkan pembuatan AJB yang tidak sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan spesifikasi deskriptif, pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data dianalisis dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakabsahan AJB yang dibuat oleh PPATS camat merugikan pihak terkait dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Diperlukan pelatihan khusus bagi camat dan reformasi sistem dengan melibatkan tenaga profesional di bidang hukum pertanahan. Implementasi teori keadilan dan pertanggungjawaban hukum, serta penerapan asas pendaftaran tanah, dapat meningkatkan profesionalisme PPATS dan memberikan perlindungan hukum yang optimal. Saran penelitian ini Pemerintah perlu mengembangkan pelatihan dan sertifikasi wajib bagi camat sebagai PPATS untuk memastikan kompetensi dan mengurangi risiko ketidakabsahan AJB serta Pemerintah harus memperkuat pengawasan PPATS dengan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat
Tanggung Jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Korban Gagal Ginjal Akit Pada Anak di Indonesia
No full textPemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan mutu perlu dilakukan registrasi obat sebelum diedarkan, obat sebelum diedarkan/diperjualbelikan harus melalui proses penilaian terutama penilaian terhadap mutu dan keamanan obat melalui BPOM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab BPOM terhadap kelalaian pengawasan pada industri farmasi mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak ditinjau dari Good Governance dan perlindungan hukum terhadap korban akibat kelalaian pengawasan pada industri farmasi yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Penelitian ini, menggunakan metode normatif (kepustakaan) dengan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang tanggung jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kelalaian pengawasan pada industri farmasi mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak yaitu hanya sebatas melakukan tindakan penarikan obat yang mengandung Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG) yang dicabut izin edarnya. Apabila ditinjau dari prinsip good governance, BPOM dapat dimintakan tanggung jawabnya secara administrasi terhadap Kepala BPOM yang tidak menjalankan fungsi pengawasan secara baik dan maksimal sebagaimana tidak melakukan pengambilan sampel, uji laboratorium dan pelaporan hasil uji. Perlindungan hukum terhadap korban akibat kelalaian pengawasan pada industri farmasi yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak belum maksimal dikarenakan hanya sebaras Negara hadir melalui Menteri Kesehatan dengan memberikan santunan kepada pihak korban dan keluarga. Dalam hal ini, pihak BPOM dan Industri Farmasi tidak mendapatkan sanksi akibat tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap obat sebelum keluar izin edar
Akibat Hukum Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Dihadapan Para Pihak Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
No full textPerjanjian yang dituangkan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris selanjutnya di tandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris. Pasal 44 Undang–Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: ―Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris‖. Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada praktiknya dalam menjalankan jabatannya, notaris terkendala oleh persoalan-persoalan yang sifatnya teknis, contohnya dalam penandatanganan akad kredit di perbankan terdapat beberapa macam akta-akta yang harus dibacakan dan ditandatangani pada saat yang bersamaan yang jumlahnya sangat banyak, sehingga menjadi kendala di dalam pembacaan akta. Selain dari persoalan- persoalan teknis di atas pada kenyataannya terdapat notaris yang dengan sengaja tidak membacakan sendiri akta yang dibuatnya tetapi dalam redaksi aktanya ditulis Notaris telah membacakannya sendiri, Pemenuhan persyaratan formal akta Notaris, menjadi indikator apakah suatu akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik ataukah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Mengacu pada Pasal 16 dan 17 UUJN, seharusnya Notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka akan terimplikasi timbulnya akibat hukum
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTIES AND REAL ESTATE PERIODE TAHUN 2021-2023
No full textPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi struktur modal pada perusahaan sektor properties and real estate selama periode 2021–2023. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan total aset, tingkat likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, sedangkan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan. Sebaliknya, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal.
Kata Kunci: Struktur Modal, Pertumbuhan Total Aset, Likuiditas, dan Ukuran
Perusahaan
This study aims to obtain empirical evidence regarding the factors that influence capital structure in properties and real estate sector companies during the 2021-2023 period. The main focus of this research is to analyse the effect of total asset growth, liquidity level, and company size on capital structure. The research method used is a quantitative approach with purposive sampling technique to determine the sample of companies that match the criteria. The results showed that the growth of total assets has a positive and significant effect on capital structure, while liquidity has a negative and significant effect. On the other hand, firm size has no significant influence on capital structure.
Keywords: Capital Structure, Growth Total Asset, Liquidity, and Company Siz
MEMAKSIMALKAN POTENSI KINERJA KEUANGAN, PENERIMAAN PASAR DAN NILAI PERUSAHAAN ENGAN STRUKTUR MODAL BERBASIS GOLDEN RATIO: STUDI PADA SEKTOR INDUSTRI INDONESIA
No full textOptimal capital structure is a critical issue in corporate financial management, especially in industrial sectors that require large financing. The concept of the golden ratio (61.8% debt and 38.2% equity) adapted from the Fibonacci mathematical principle began to be applied in corporate finance because it was believed to create an ideal balance between risk and return. This study aims to examine the effect of a capital structure that utilizes the ideal golden ratio proportion (61.8%) on financial performance (revenue and profit/loss), market acceptance (stock price and EV/EBIT ratio), and firm value (Tobin’s Q). The data used in this research are annual report data from industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2014 to 2023. The sample was selected using a purposive sampling technique, resulting in a total of 11 companies. The data were processed using GRETL and EViews 12 software. The findings indicate that a golden ratio-based capital structure has a positive and significant effect on firm value as measured by Tobin’s Q, but has a negative and significant effect on revenue and stock price. Furthermore, it has no significant effect on profit/loss and the EV/EBIT ratio. These findings confirm that the application of the golden ratio in capital structure needs to consider the context of emerging markets such as Indonesia.
Keywords: Golden Ratio, Capital Structure, Financial Performance, Market Acceptance, Tobin’s Q.
Struktur modal optimal merupakan isu kritis dalam manajemen keuangan perusahaan, khususnya di sektor industri yang membutuhkan pembiayaan besar. Konsep golden ratio (61.8% utang dan 38.2% ekuitas) yang diadaptasi dari prinsip matematika Fibonacci mulai diaplikasikan dalam keuangan perusahaan karena diyakini dapat menciptakan keseimbangan ideal antara risiko dan return. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal yang memanfaatkan proporsi ideal golden ratio (61,8%) kepada kinerja keuangan (pendapatan dan laba/rugi), penerimaan pasar (harga saham dan rasio EV/EBIT), serta nilai perusahaan (Tobin’s Q). Data yang digunakan adalah data laporan tahunan dari perusahaan sektor industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun
2014 s.d. 2023. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling sehingga total sampel perusahaan adalah 11 perusahaan. Data diolah menggunakan aplikasi GRETL dan Eviews 12. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa struktur modal berbasis golden ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q, namun berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan dan harga saham, serta tidak berpengaruh terhadap laba/rugi dan rasio EV/EBIT. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan golden ratio dalam struktur modal perlu mempertimbangkan konteks pasar berkembang seperti Indonesia.
Kata Kunci: Golden Ratio, Struktur Modal, Kinerja Keuangan, Penerimaan Pasar,Tobin’s Q
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA PEGAWAI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
No full textThe objective of this study is to determine the effect of local own-source revenue, revenue sharing funds, employee expenditure, and capital expenditure towards regional fiscal independence. This research uses secondary data from local governments in East Java Province over a five-year period from 2019 to 2023. The sample is selected using a non-probability sampling method with purposive sampling technique resulting in 39 local governments. The data is processed by using Eviews 12 SV Lite. Outputs obtained from this study indicates that local own-source revenue has no positive effect, balancing funds and employee expenditure have no negative effect, and capital expenditure has a positive effect on the regional fiscal independence.
Keywords: Regional Fiscal Independence, Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Funds, Employee Expenditure, Capital Expenditure
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur selama lima tahun dari 2019 s.d. 2023. Sampel dipilih dengan menggunakan metode non- probability sampling dengan teknik purposive sampling dan data yang diperoleh berjumlah 39 pemerintah daerah. Data diolah dengan menggunakan Eviews 12
SV Lite. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif, dana perimbangan dan belanja pegawai tidak berpengaruh negatif, serta belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, Belanja Moda