Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dengan Unsur Wanprestasi Mahkamah Agung Nomor 3915 K/Pdt/2022
No full textPenelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah yang mengandung unsur wanprestasi. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dampak hukum tindakan wanprestasi terhadap hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, serta menganalisis prosedur penyelesaian sengketa di tingkat peradilan dan alternatif lainnya seperti mediasi atau arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menganalisis berbagai putusan peradilan dari tingkat pengadilan rendah hingga Mahkamah Agung. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik harus dijunjung tinggi, sebagaimana yang ditegaskan dalam keputusan Mahkamah Agung yang mengakui hak-hak pembeli untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi
Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat (Pemohon Kasasi) Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 30K/Pdt/2015)
No full textProfesi Notaris memiliki peranan penting di Indonesia hal tersebut dikarenakan Notaris memikul tanggung jawab serta memikul kewajiban yang sangat besar. Memiliki tuntutan kerja yang berat membuat Notaris terkadang perlu mengambil cuti atau yang disebut dengan Cuti Notaris. Seorang Notaris yang hendak mengambil Cuti Notaris diwajibkan untuk melakukan penunjukan Notaris Pengganti yang mana kemudian akan menjalankan tugas serta tanggung jawab Notaris yang sedang melaksanakan Cuti Notaris maka jabatan Notaris tidak akan mengalami kekosongan. Selama melaksanakan jabatannya, seorang Notaris Pengganti memikul kewajiban dan tanggung jawab yang sama berat dengan Notaris. Namun seorang Notaris Pengganti bisa saja menghadapi permasalahan dalam mengemban jabatannya. Seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 30K/Pdt/2015 dimana Penggugat yakni Nyonya Dian Susanty Gunawan menderita kerugian yang diakibatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris Pengganti yakni Notaris Pengganti Merisa Herawati (dalam Putusan merupakan Tergugat V). Permasalahan ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi Penggugat yang menderita kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris Pengganti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa terdapat perlindungan hukum yang diberikan apabila terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris Pengganti dan terdapat ketidaksesuaian antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 30K/Pdt/2015 dengan Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris
Kepastian Pemenuhan Syarat Subjektif Perjanjian Sebagai Dasar Dapat Dibatalkannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Dalam Putusan 697/Pdt.G/2021/PN.Tng
No full textPerjanjian pengikatan jual beli (PPJB) merupakan salah satu bentuk perjanjian formal yang kerap digunakan dalam transaksi properti di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme kepastian hukum terkait pemenuhan syarat subjektif sebagai dasar pembatalan PPJB, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 697/Pdt.G/2021/PN.Tng. Penelitian ini menggunakan metode normatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus.Kajian ini berlandaskan teori kepastian hukum, yang menekankan penerapan hukum secara konsisten untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak. Syarat subjektif dalam perjanjian mencakup kecakapan hukum, kesepakatan bebas dari tekanan, dan ketiadaan cacat hukum. Pada kasus ini, ditemukan bahwa meskipun PPJB telah memenuhi persyaratan administratif, pengadilan membatalkan perjanjian tersebut karena ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban yang merugikan salah satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan PPJB berdampak signifikan pada para pihak, termasuk pengembalian hak atas objek properti dan kewajiban finansial. Penggunaan akta otentik dinilai penting untuk mengurangi risiko hukum. Studi ini menegaskan pentingnya memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian untuk memastikan keabsahan dan keadilan
Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Kepentingan Pihak Terkait Dalam Pembuatan Akta Testament Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No 3703.K/Pdt/2021)
No full textPenelitian Tesis ini membahas mengenai permasalahan bagaimana Keterlibatan Notaris dalam pembuatan akta testament sangat penting untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak terkait. Peran Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3703.K/PDT/2021 terjadi pelanggaran terhadap kewajiban Notaris, yakni Notaris tidak memperhatikan aspek hukum keperdataan para pihak dan berakibat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yakni Istri dari Almarhum (Pemberi Wasiat). Selain itu, Notaris juga melanggar ketentuan hukum terkait penggunaan harta bersama sebagai objek wasiat tanpa melibatkan persetujuan dari para pihak, sehingga peran Notaris dalam pembuatan akta testament justru mengesampingkan kepentingan para pihak dan melemahkan kekuatan hukum dari akta testament sebab terdapat ketentuan yang dilanggar dan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat hukum dari pelanggaran kepentingan pihak terkait dalam pembuatan akta testament adalah akta tersebut batal demi hukum sehingga tidak dihilangkannya hak istri terhadap harta bersama, kemudian adanya ganti rugi sebagaimana legitime portie yang harus diterima oleh pewaris terhadap objek wasiat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, akibat hukum juga berdampak pada jabatan Notaris yang dapat dikenakan sanksi karena melakukan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab dimaksud dapat ditempuh secara keperdataan dan/atau secara etika profesi
PENGARUH OPINI BPK, TINDAKAN LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK, DAN KAPABILITAS APIP TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK, dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel berdasarkan data sekunder dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2021 hingga 2023. Variabel independen mencakup opini BPK, TLHP BPK, dan kapabilitas APIP yang diperoleh dari IHPS BPK dan Laporan Kinerja BPKP. Variabel dependen adalah tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia yang diukur berdasarkan jumlah kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini BPK dan kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan TLHP BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan pengawasan internal dalam mencegah praktik korupsi. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah, BPK, dan APIP bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengendalian internal, meningkatkan kualitas rekomendasi audit, serta memperkuat kapabilitasnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam rangka mencegah korupsi.
Kata kunci: opini BPK, TLHP BPK, kapabilitas APIP, korupsi, pemerintah daerah
PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM YANG DIMODERASI UKURAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh arus kas dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan konstruksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019-2023 dengan 70 sampel yang didapatkan dari 145 data populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas dan laba akuntansi masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Namun, ukuran perusahaan ditemukan memperlemah hubungan positif antara arus kas dan laba akuntansi dengan return saham. Temuan ini menyoroti perlunya perusahaan untuk mempertahankan kinerja keuangan yang efisien sambil mengelola citra publik dan transparansi mereka untuk menjaga kepercayaan investor. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mencakup sektor yang lebih luas seperti perusahaan yang terdaftar di GCG atau LQ-45.
Kata Kunci : Komponen Arus Kas; Laba Akuntansi; Return Saham; Ukuran Perusahaa
PENGARUH TAXAVOIDANCE, KINERJA KEUANGAN, DAN PERTUMBUHAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN SRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tax avoidance, kinerja keuangan dan pertumbuhan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di BEI sektor konsumsi cyclical dan non-cyclical selama periode
2020 hingga 2023. Terdapat 128 sampel pengujian dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menyatakan tax avoidance tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kinerja keuangan dan pertumbuhan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Peran struktur modal tidak dapat memoderasi tax avoidance terhadap nilai perusahaan, sedangkan struktur modal dapat memoderasi atas pengaruh kinerja keuangan dan pertumbuhan terhadap nilai perusahaan.
Key words: Tax avoidance, kinerja keuangan, pertumbuhan, nilai perusahaan, struktur moda
Sistem pendukung keputusan karyawan terbaik di bawaslu kota jakarta barat dengan metode analytical hierarchy process
No full textKedudukan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Di Atas Tanah Eigendom Verponding Kaitannya Dengan Lembaga Kadaluwarsa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/PDT/2022)
No full textKedudukan hukum sertipikat hak atas tanah merupakan salah satu isu penting dalam sistem agraria Indonesia, terutama ketika dihadapkan pada status tanah yang berasal dari eigendom verponding, peninggalan rezim hukum kolonial. Permasalahan ini menjadi kompleks ketika dikaitkan dengan lembaga kadaluwarsa, yang dapat memengaruhi hak kepemilikan atau penguasaan tanah. Permasalahan yang dihadapi adalah bgaimana kedudukan hukum sertipikat hak atas tanah di atas tanah eigendom verponding terkait kasus dalam Putusan MA No. 109 PK/Pdt/2022 dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan MA No. 109 PK/Pdt/2022. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum sertipikat hak atas tanah memiliki kedudukan hukum yang kuat, karena merupakan hak yang diakui dan dilindungi berdasarkan asas tangible proof (bukti nyata) dalam hukum pertanahan maupun juga dengan pemegang haknya. Jika hak atas tanah eigendom verponding tidak dikonversi sesuai mekanisme hukum yang berlaku, hak tersebut dianggap gugur. Namun, pemohon yang merasa berhak memiliki tanah eigendom verpondin yang belum dikonversi, tetap dapat mengajukan klaim melalui jalur hukum, tetapi harus membuktikan hubungan hukum yang sah atas tanah tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah baru yang berasal dari hak atas tanah eigendom adalah secara yuridis bahwa semua hal yang tercantum dalam sertipikat hak atas tanah baru tersebut dianggap benar adanya. Sertipikat sebagai akta otentik hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jika pihak yang menggugat berhasil membuktikan yang sebaliknya atas kebenaran yang tercantum dalam sertipikat tetapi dengan memperhatikan juga ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata jo. Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sedangkan terkait kekuatan hukum dari sertipikat hak atas tanah baru yang berasal dari hak atas tanah eigendom adalah sama seperti sertipikat-sertipikat hak atas tanah lainnya yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat akan hak atas tanah tersebut, sepanjang penerbitan sertipikat tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan serta pihak penerima hak baru sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali
No full textPerjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri terkait pengelolaan harta dan tanggung jawab finansial. Dalam masyarakat adat Bali yang sangat menjunjung tinggi kesakralan perkawinan, konsep perjanjian perkawinan sering kali bertentangan dengan norma adat yang berbasis kolektivisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum nasional dan kedudukannya dalam perspektif hukum adat Bali. Melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-empiris, ditemukan bahwa meskipun perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, penerapannya di masyarakat adat Bali menghadapi tantangan signifikan. Kesakralan perkawinan dalam adat Bali yang melibatkan Tri Upasaksi menjadi hambatan utama terhadap penerimaan konsep pemisahan harta. Namun, fleksibilitas hukum adat seperti dalam sistem pada gelahang memberikan ruang untuk menyesuaikan tradisi dengan kebutuhan modern tanpa melanggar nilai-nilai adat