Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Yang Dibuat Oleh Pejabat Umum Notaris Dalam Jual Beli Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik Sertifikat (Studi Kasus Perkara Nomor : 1209 K/Pid/2022
No full textNotaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang- undang dan masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Namun terkadang masih terdapat Notaris yang tidak menjalankan kewenangannya serta melakukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak dipungkiri bahwa pihak Notaris juga dapat sebagai salah satu pihak yang terlibat dan turut serta terhadap tindak pidana sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dan menyebabkan kerugian seperti halnya dalam tindak pidana pemalsuan akta yang dibuatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana konsekuensi hukum dan status hukum Notaris tersebut setelah melakukan pembuatan akta kuasa menjual dengan memasukkan keterangan palsu kedalam akta tersebut dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat yang tanahnya dijual tanpa persetujuan akibat adanya pemalsuan akta kuasa menjual. Metode penelitian tesis ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan secara statute approach, dan conceptual approach. Hasil penelitian ini adalah perbuatan Notaris tersebut terbukti dan bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual, dan sudah sepatutnya Notaris tersebut tersebut dikenakan sanksi kode etik Notaris mengenai pemberhentian dengan tidak hormat dikarenakan telah memenuhi unsur yang terkandung pada pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana jika Notaris dihukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dapat langsung dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri. Selanjutnya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta ganti rugi dan agar akta kuasa menjual tersebut dibatalkan serta mengajukan gugatan ke PTUN serta ke BPN terkait dengan pembatalan sertifkat yang terlah beralih namanya
PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai
pengaruh profitabilitas, struktur modal dan likuiditas terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
Penelitian ini menggunakan 19 perusahaan infrastruktur yang telah diseleksi
menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengolahan data menggunakan
analisis regresi berganda yang dibantu oleh Software SPSS dan Microsoft Excel. Hasil
penelitian memperlihatkan bahwa profitabilitas, struktur modal dan likuiditas
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Implikasi
dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan profitabilitas, struktur modal dan
likuiditas untuk meningkatkan nilai perusahaan yang akan memberikan sinyal yang
baik bagi investor.
Kata Kunci : Nilai Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal, Likuiditas
The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding the effect
of profitability, capital structure and liquidity on firm value in infrastructure
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. This study used 19
infrastructure companies that were selected using a purposive sampling method. Data
processing techniques use multiple regression analysis assisted by Software SPSS and
Microsoft Excel. The results showed that profitability, capital structure and liquidity
had a positive and significant effect on firm value. Liquidity does not have a significant
effect on firm value. The implication of this research is the need to increase
profitability, capital structure and liquidity to increase firm value which will provide
good signals for investors.
Keywords: Firm Value, Profitability, Capital Structure, Liquidit
TRANSISI SPM 1 MENJADI SMM 1 – KELEBIHAN DAN TANTANGAN DALAM PENERAPAN: STUDI KASUS DI INDONESIA
No full textUntuk meningkatkan kualitas audit di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia
telah menyelesaikan penyusunan materi terkait Standar Manajemen Mutu (SMM) 1.
Standar ini berhubungan dengan pengelolaan kualitas untuk Kantor Akuntan Publik
yang menjalankan tugas audit atau reviu terhadap laporan keuangan, serta perikatan
asurans lainnya. Standar ini akan mulai efektif berlaku pada 31 Desember 2025. SMM
1 adalah penyempurnaan dari standar yang saat ini sedang digunakan, yaitu Standar
Pengendalian Mutu (SPM) 1. SMM 1 adalah standar yang merujuk pada International
Standard on Quality Management 1 sebagaimana diatur dalam "Handbook of
International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related
Services Pronouncements" yang dipublikasikan oleh The International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) – International Federation of Accountants
(IFAC). Untuk memahami transisi dari SPM 1 ke SMM 1 pada pelaksanaan audit di
Indonesia, maka analisa penelitian ini menggunakan metode Qualitative Comparative
Analysis (QCA). Dengan menggunakan metode QCA, pemeriksaan komparasi
dilakukan terhadap kedua standar tersebut. Hasil dari analisa tersebut tidak terbatas
pada manfaat dari penerapan SMM 1 tetapi juga memperhatikan tantangan dalam
penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif bagi kantor
akuntan publik di Indonesia, yang dapat membantu untuk menyesuaikan dengan
standar manajemen mutu internasional.
Kata Kunci: SPM 1, SMM 1, mutu audit
To improve the quality of audits in Indonesia, the Indonesian Institute of Public
Accountants has completed the preparation of materials related to Quality
Management Standard (SMM) 1. This standard pertains to quality management for
Public Accounting Firms that conduct audit engagements or financial statement
reviews, as well as other assurance engagements. This standard will come into effect
on December 31, 2025. SMM 1 is a revision of the current standard, namely Quality
Control Standard (SPM) 1. SMM 1 is a standard that refers to the International
Standard on Quality Management 1 as regulated in the "Handbook of International
Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services
Pronouncements" published by The International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) – International Federation of Accountants (IFAC). To understand the
transition from SPM 1 to SMM 1 in the implementation of audits in Indonesia, this
research analysis uses the Qualitative Comparative Analysis (QCA) method. By using
the QCA method, a comparative examination is carried out on the two standards. The
results of the analysis are not limited to the benefits of implementing SMM 1 but also
pay attention to the challenges in its implementation. This study aims to provide a
perspective for public accounting firms in Indonesia, which can help to adjust to
international quality management standards.
Keywords: ISQC 1, ISQM 1, audit qualit
The Influence Of The Exchange Rate, Interest Rates, Indonesian Coal Price Reference (HBA) And World Oil prices On The Firm’s Value Of Coal mining firms traded On The IDX In 2018-2023
No full textThis study aims to analyze the impact of exchange rates, interest rates, coal benchmark prices,
and oil prices on the firm value of coal companies listed on the Indonesia Stock Exchange
(IDX) for the period 2018-2023. Using a quantitative approach and multiple linear regression
analysis, this research evaluates the effect on firm value. The analysis results indicate that
exchange rate have a significant effect on firm value, while interest rates, coal benchmark and
oil prices with firm value. Based on these findings, it is recommended that coal companies
focus more on risk management related to fluctuations in exchange rates to enhance firm value.
Keywords: Exchange rate, Interest, HBA, Oil Price, Firm Valu
ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X TAHUN ANGGARAN 2023
No full textRegional financial management will influence the achievement of regional
economic goals that support the realization of good governance. As a form of
transparency and accountability in financial management at the regional level,
regional governments are required to prepare Regional Government Financial Reports
(LKPD) as a form of accountability for the implementation of the Regional Revenue
and Expenditure Budget (APBD). In the implementation phase of the audit of LKPD,
BPK applies several testing procedures designed to ensure the reliability, compliance
and completeness of financial reports. This research aims to explain the audit
procedures and the results of implementing these procedures on Unexpected
Expenditures in the Financial Reports of the Regional Government of Regency X in
the 2023. Based on the results of the implementation of the procedure it is known that
the administration of unpredictable expenditure in the Regional Government of
Regency X in the 2023 has not been orderly.
Keywords: unexpected expenditure, audit procedures, Regional Government Financial
Reports
Pengelolaan keuangan daerah akan mempengaruhi pencapaian tujuan ekonomidaerah yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance). Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan di tingkat daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun LaporanKeuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam tahap
pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD, BPK menerapkan beberapa prosedur pengujian
yang dirancang untuk memastikan keandalan, kepatuhan, dan kelengkapan laporan
keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pemeriksaan dan hasildari pelaksanaan prosedur tersebut pada Belanja Tidak Terduga pada Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa terdapat delapan langkah yang dilaksanakan dalam melakukan
pemeriksaan atas Belanja Tidak Terduga pada Laporan Keuangan Pemerintah DaerahKabupaten X Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur tersebut
diketahui bahwa penatausahaan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah DaerahKabupaten X Tahun Anggaran 2023 belum tertib.
Kata Kunci: belanja tidak terduga, prosedur pemeriksaan, Laporan Keuangan
Pemerintah Daera
Perlindungan Hukum Terhadap Pkerja Tidak Tertentu Yang Tidak Dibayarkan Upah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 ( Studi Kasus : Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt. Pst
No full textUpah adalah suatu prestasi penting dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja harus melaksanakan prestasinya yaitu memberikan upah kepada pekerja dengan tepat waktu dan harus sesuai dengan perjanjian kerja. Perselisihan hak upah dapat diselesaikan antara keduabelah pihak secara kekeluargaan, apabila tidak menemukan jalan keluar maka dapat dilakukan dengan cara mediasi hubungan industrial dengan ditengahi oleh seorang mediator atau lebih, setelah dilakukan mediasi dan adanya kesepakatan maka mediator tersebut akan memberikan surat anjuran yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Apabila salah satu pihak menolak anjuran tersebut maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak dibayarkan upahnyha oleh perusahaan dan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis – normatif dengan pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim belum selaras dengan Undang – Undang Tentang Ketenagakerjaan sehingga dapat dikatakan merugikan sebagaian hak upah dari karyawan. Perusahaan wajib melaksanakan prestasinya memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan yang disepakati oleh perusahaan dan pekerja
PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA PEGAWAI PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X TAHUN ANGGARAN 2023
No full textTo ensure transparency and accountability, Regional Governments are required to
produce Financial Report of Regional Government. BPK audit these statements,
including a close look at Personnel Expenditure. Because Personnel Expenditure is
complex and sensitive, errors in this area are common audit findings. This study aims
to explain the audit procedures used to audit Personnel Expenditure in the 2023
Financial Report of Regional Government X and to present the findings of the audit.
The result of the study shows that there are 21 steps taken in conducting an audit of
Personnel Expenditures in the Financial Report of the Regional Government of
Regency X in the 2023. Based on the results of implementing these procedures, it is
known that the administration of Employee Expenditures in the Regional Government
of Regency X in the 2023 is not yet orderly.
Keywords: personnel expenditure, audit procedure, financial report of regional
government
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah wajib menyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk dari pemeriksaan keuangan
yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan prosedur pengujian.
Pengelolaan belanja pegawai menjadi titik rawan dalam pengelolaan keuangan karena
sifatnya yang sangat sensitif dan kompleks. Ketidaktelitian dalam pengelolaan bagian
ini seringkali menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan prosedur pemeriksaan dan hasil dari pelaksanaan prosedur tersebut
pada Belanja Pegawai yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten X Tahun Anggaran 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 21
langkah yang dilaksanakan dalam melakukan pemeriksaan atas Belanja Pegawai pada
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023.
Berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur tersebut diketahui bahwa penatausahaan
Belanja Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023 belum
tertib.
Kata Kunci: belanja pegawai, prosedur pemeriksaan, laporan keuangan pemerintah
daera
ANALISA KURS SUKU BUNGA USD DENGAN TEORI PARITAS
No full textTeori paritas suku bunga merupakan salah satu konsep fundamental dalam memahami
dinamika nilai tukar mata uang. Teori ini menjelaskan hubungan antara perbedaan suku
bunga di dua negara dengan pergerakan kurs mata uang. Sederhananya, perbedaan suku
bunga akan mendorong aliran modal dari negara dengan suku bunga rendah ke negara
dengan suku bunga tinggi, sehingga mempengaruhi nilai tukar mata uang kedua negara.
Namun, perlu diingat bahwa teori paritas suku bunga hanyalah salah satu dari beberapa
faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Faktor lain seperti inflasi, ekspektasi pasar, dan
kondisi ekonomi juga memainkan peran penting. Bagi investor, pemahaman tentang
paritas suku bunga sangat penting dalam membuat keputusan investasi lintas negara.
Teori ini membantu investor untuk memperkirakan pergerakan nilai tukar di masa
depan dan mengelola risiko akibat fluktuasi kurs. Dengan membandingkan suku bunga
di berbagai negara dan mempertimbangkan kurs spot dan forward, investor dapat
membuat keputusan yang lebih informatif tentang alokasi aset
PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS SKPD PEMERINTAH KOTA DUMAI)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Pengaruh pemanfaatan teknologi
informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, 2). Pengaruh
sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah
daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan
keuangan pada SKPD di lingkungan pemerintah kota Dumai. Data yang digunakan
adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner.
Analisis data yang digunakan adalah analisis dalam bentuk uji regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan variable pemanfaatan teknologi
informasi dan Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap
kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah hal ini dibuktikan dari hasil uji
simultan (Uji F). Secara parsial menunjukan hasil pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh posistf namun tidak signifikan sedangkan Sistem pengendalian internal
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah
daerah hal ini dibuktikan dari uji parsial (Uji t). Hasil dari penelitian diharapkan dapat
memberikan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian
internal dalam kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Kata Kunci : Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan
teknologi informasi, sistem pengendalian internal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Pengaruh pemanfaatan teknologi
informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, 2). Pengaruh
sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah
daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan
keuangan pada SKPD di lingkungan pemerintah kota Dumai. Data yang digunakan
adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner.
Analisis data yang digunakan adalah analisis dalam bentuk uji regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan variable pemanfaatan teknologi
informasi dan Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap
kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah hal ini dibuktikan dari hasil uji
simultan (Uji F). Secara parsial menunjukan hasil pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh posistf namun tidak signifikan sedangkan Sistem pengendalian internal
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah
daerah hal ini dibuktikan dari uji parsial (Uji t). Hasil dari penelitian diharapkan dapat
memberikan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian
internal dalam kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Kata Kunci : Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan
teknologi informasi, sistem pengendalian internal.
This research aims to find out: 1). The influence of the use of information technology
on the quality of local government financial reporting, 2). The influence of the internal
control system on the quality of local government financial reporting. The population
in this research is the accounting/financial administration section of the SKPD within
the Dumai city government. The data used is primary data obtained from respondents
through distributing questionnaires. The data analysis used is in the form of a multiple
linear regression test. The results of the research show that, simultaneously, the
variable utilization of information technology and the internal control system has a
significant positive effect on the quality of regional government financial reporting,
this is proven by the results of the simultaneous test (F Test). Partially, it shows that
the results of the use of information technology have a positive but not significant
effect, while the internal control system has a significant positive effect on the quality
of local government financial reporting, this is proven by the partial test (t test). The
results of the study are expected to provide an understanding of the use of technology
and internal control systems in the quality of Local Government Financial Statements.
Keyword : Quality of local government financial reporting, utilization
information technology, internal control system