Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI PEMODERASI
No full textThe objective of this study is to analyze the effect of profitability, leverage, and firm
size on tax avoidance, with institutional ownership as a moderating variable. The
research objects are companies in the coal production sub-sector and the oil & gas
production and refining sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)
during the 2019–2023 period. The sample was selected using purposive sampling, the
sample consists of 50 firm-year observations, obtained from 10 companies over 5
years that had complete financial statements and did not incur losses during the study
period. A quantitative approach was employed, and the data were analyzed using SPSS
25. The results show that profitability, leverage, and firm size do not have a significant
effect on tax avoidance. Institutional ownership does not moderate the relationships
between firm size, profitability, leverage and tax avoidance. The implication of this
study is that a relatively high level of institutional ownership is needed by companies
to help prevent tax avoidance practices.
Keywords: Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Firm Size, Institutional
Ownership
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan
ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional
sebagai variabel pemoderasi. Objek penelitian adalah perusahaan sub sektor produksi
batu bara serta sub sektor produksi & penyulingan minyak & gas di Indonesia yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Sampel diperoleh melalui
purposive sampling, sebanyak 50 data perusahaan yang terdiri atas laporan keuangan
10 perusahaan selama 5 tahun yang memiliki laporan keuangan lengkap dan tidak
mengalami kerugian selama periode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif dan dianalisis menggunakan SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa
profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak memoderasi profitabilitas,
leverage, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Implikasi dari penelitian
ini kepemilikan institusi yang relatif besar dibutuhkan perusahaan untuk mencegah
terjadinya praktik penghindaran pajak.
Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan,
Kepemilikan Institusional
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan
ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional
sebagai variabel pemoderasi. Objek penelitian adalah perusahaan sub sektor produksi
batu bara serta sub sektor produksi & penyulingan minyak & gas di Indonesia yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Sampel diperoleh melalui
purposive sampling, sebanyak 50 data perusahaan yang terdiri atas laporan keuangan
10 perusahaan selama 5 tahun yang memiliki laporan keuangan lengkap dan tidak
mengalami kerugian selama periode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif dan dianalisis menggunakan SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa
profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak memoderasi profitabilitas,
leverage, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Implikasi dari penelitian
ini kepemilikan institusi yang relatif besar dibutuhkan perusahaan untuk mencegah
terjadinya praktik penghindaran pajak.
Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan,
Kepemilikan Institusiona
EFISIENSI SIA SEBAGAI PEMEDIASI PENGARUH DIGITAL ACCOUNTING SYSTEM DAN PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP KINERJA UMKM
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Digital Accounting System
(DAS) dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (PAI) terhadap Kinerja UMKM
(SMEP) dengan Efisiensi Sistem Informasi Akuntansi (ESIA) sebagai variabel
mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.
Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert dan analisis data dengan metode
Partial Least Square (PLS) melalui SmartPLS 4.1.1.2. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa PAI berpengaruh signifikan terhadap ESIA dan SMEP. DAS
secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap SMEP. ESIA terbukti
memediasi penuh DAS dan mediasi parsial AI terhadap Kinerja UMKM.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan teknologi digital seperti
DAS dan AI akan optimal apabila didukung oleh ESIA. Disarankan bagi pelaku
UMKM untuk meningkatkan literasi teknologi guna memaksimalkan kinerja
bisnisnya.
Kata Kunci: Digital Accounting System, Artificial Intelligence, Efisiensi Sistem
Informasi Akuntansi, Kinerja UMKM.
This study aims to analyze the influence of Digital Accounting Systems (DAS) and
the Utilization of Artificial Intelligence (AI) on SME Performance (SMEP), with the
Efficiency of Accounting Information Systems (ESIA) as a mediating variable. This
research adopts a quantitative approach using a survey method. The research
instrument employed is a Likert scale questionnaire, and data analysis is performed
using Partial Least Square (PLS) method via SmartPLS 4.1.1.2. The results indicate
AI significantly affects both ESIA and SMEP. DAS has no direct significant effect on
SMEP. ESIA fully mediates the relationship between DAS and SMEP, and partially
mediates impact of AI on SME performance. The study concludes that the
application of digital technologies like DAS and AI yield optimal outcomes when
supported by ESIA. MSME are recommended to improve their technological
literacy to maximize business performance.
Keywords: Digital Accounting System, Artificial Intelligence, Accounting
Information System, MSME Performance
ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA SELURUH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021-2023
No full textPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah,
dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari pemerintah
daerah tingkat provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2021-2023. Data dianalisis
menggunakan regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini
adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat sedangkan dana perimbangan dan belanja bantuan sosial
tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, Belanja Bantuan Sosial
This study aims to analyze the effect of original local government revenue,
intergovernmental transfers, and social assistance expenditure on public welfare.
The data used in this study are secondary data from provincial governments
throughout Indonesia in 2021-2023. The data were analyzed using multiple linear
regression. The results obtained from this study are that original local government
revenue has a positive and significant effect on public welfare, while
intergovernmental transfers and social assistance expenditure do not have a
positive and significant effect on public welfare.
Keywords: Public Welfare, Original Local Government Revenue,
Intergovernmental Transfers, Social Assistance Expenditur
PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITY, LIQUIDITY, FIRM SIZE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PROPERTIES & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021-2023
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti mengenai pengaruh leverage,
profitability, liquidity, dan firm size terhadap Nilai Perusahaan properties and real estate yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder
dengan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 25 perusahaan. Pengolahan data dalam
penelitian ini menggunakan program Eviews version 12. Hasil yang diperoleh dari penelitian
ini menunjukan bahwa leverage, profitability, liquidity, dan firm size tidak memiliki pengaruh
terhadap Nilai Perusahaan.
Kata Kunci: Nilai Perusahaan, leverage, profitability, liquidity, firm size
The purpose of this research is to obtain evidence regarding the influence of leverage,
profitability, liquidity, and firm size on the value of property and real estate companies listed
on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023. This research uses secondary data with
a sample size of 25 companies. The data processing in this research utilizes Eviews version
12. The results obtained from this research indicate that leverage, profitability, liquidity, and
firm size do not have an effect on the value of the company.
Keywords: Company Value, leverage, profitability, liquidity, firm siz
PENGARUH OPINI BPK, TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK, DAN KAPABILITAS APIP TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK, dan kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap tingkat korupsi
pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel berdasarkan data sekunder
dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2021 hingga 2023.
Variabel independen mencakup opini BPK, TLHP BPK, dan kapabilitas APIP
yang diperoleh dari IHPS BPK dan Laporan Kinerja BPKP. Variabel dependen
adalah tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia yang diukur berdasarkan
jumlah kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Mahkamah
Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini BPK dan kapabilitas APIP
berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia,
sedangkan TLHP BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah
daerah di Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas
pelaporan keuangan dan pengawasan internal dalam mencegah praktik korupsi.
Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah, BPK, dan APIP
bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengendalian internal,
meningkatkan kualitas rekomendasi audit, serta memperkuat kapabilitasnya untuk
memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam rangka mencegah
korupsi.
Kata kunci: opini BPK, TLHP BPK, kapabilitas APIP, korupsi, pemerintah
daerah.
This study aims to analyze the influence of audit opinions from the Audit Board of
Indonesia (BPK), follow-up of audit findings (TLHP BPK), and internal audit
capability on the level of corruption in local governments in Indonesia. The
research employs a quantitative approach using panel data regression analysis
based on secondary data from all local governments in Indonesia for the 2021–
2023 period. The independent variables include BPK audit opinion, TLHP BPK,
and APIP capability, obtained from BPK’s Summary of Audit Results (IHPS) and
BPKP’s Performance Reports. The dependent variable is the level of local
government corruption in Indonesia, measured by the number of legally binding
corruption cases as determined by the Supreme Court. The results show that BPK
audit opinion and APIP capability have a negative influence on the level of local
government corruption, while TLHP BPK has no significant effect. These findings
emphasize the importance of improving the quality of financial reporting and
internal supervision to prevent corruption. The study recommends that local
governments, BPK, and APIP collaborate to enhance the quality of reporting and
internal control, improve the quality of audit recommendations, and strengthen
supervisory capabilities to support accountable governance and prevent
corruption.
Keywords: BPK audit opinion, TLHP BPK, APIP capability, corruption, local
governmen
Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Studi Kasus Penyalahgunaan NIK dalam Proses Pendaftaran Bacaleg di Lampung)
No full textPenyalahgunaan data pribadi yang tercantum dalam KTP kerap terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi kepada salah satu masyarakat di Lampung. Beberapa pengguna internet mengungkapkan kekecewaan karena NIK mereka digunakan tanpa izin sebagai pendukung Jihan Nurlela, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), sejatinya upaya perlindungan hukum preventif maupun represif sudah difasilitasi secara yuridis. Skripsi ini bertujuan untuk menelaah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi ditinjau dari UU PDP, merujuk pada kasus penyalahgunaan NIK di Lampung. Dalam mendukung penelitian skripsi ini, digunakan metode penelitian normatif—empiris, dengan menelusuri data dari berbagai sumber, mulai dari ketentuan perundang-undangan terkait, artikel ilmiah terkait, serta survei singkat kepada masyarakat untuk meninjau terkait kesadaran masyarakat atas pelindungan data pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya kepastian hukum atas perlindungan hukum korban penyalahgunaan data pribadi belum terpenuhi dengan efektif. Selain itu, kesadaran masyarakat atas pentingnya pelindungan data pribadi belum terfasilitasi dengan sempurna dikarenakan beberapa faktor internal maupun eksternal
Analisis Mengenai Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Sengketa Merek KasoMax Dengan Merek Kaso Ditinjau Dari Undang-Undang Merek
No full textMerek merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual. Perkembangannya saat ini sering terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan meniru merek yang telah didaftarkan lebih dahulu, hal ini sama dengan sengketa yang diangkat penulis yaitu mengenai sengketa merek yang mengandung persamaan pada pokoknya yang dialami oleh merek KasoMax milik Tedi Hartono yang terdaftar di DJKI karena hasil dari permohonan banding yang dikabulkan oleh Komisi Banding Merek yang pada akhirnya menimbulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh PT Tatalogam Lestari, yang menggunakan merek Kaso yang terdaftar lebih dahulu pada DJKI. Tujuan yang penulis ingin capai adalah untuk mengetahui pertimbangan dari Majelis Komisi Banding Merek menurut UU MIG dan bentuk tanggung jawab DJKI terhadap sengketa merek ini. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan didasarkan pada teknik penalaran yang bersifat deduktif dalam melakukan analisis terhadap sengketa merek KasoMax dengan merek Kaso. Kriteria frasa persamaan pada pokoknya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG. Ketentuan pasal tersebut dapat digunakan saat menilai dan memeriksa merek yang didaftarkan pada DJKI oleh pemilik merek sehingga mengenai putusan Majelis Komisi Banding dapat dikatakan belum sesuai dengan prinsip first to file dan ketentuan yang diharapkan oleh UU MIG. Mengenai tanggung jawab, DJKI telah melakukan sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan undang-undang namun untuk memprosesnya DJKI memerlukan surat terhadap pelaksanaan putusan. Kesimpulan penulis adalah persamaan pada pokoknya dalam merek telah diatur dalam undang-undang dan putusan Majelis Komisi Banding Merek tersebut belum sesuai dan tanggung jawab DJKI terhadap sengketa ini belum dapat terealisasikan
Tinjauan Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.CLG
No full textKetentuan dispensasi perkawinan dalam UU Perkawinan terbaru menganut asas ultimum remedium yang artinya dispensasi perkawinan diberikan kepada pihak-pihak yang belum memenuhi batas usia layak menikah jika adanya kondisi yang mendesak dan tidak ada pilihan lain. Ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memberikan penetapan dispensasi nikah, yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal dan keturunan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan mendesak dalam pertimbangan hakim di Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.CLG dan memahami akibat hukum perkawinan anak di bawah umur di Indonesia. Penelitian normatif ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang dianalisis yakni data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan seluruh data penelitian akan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi yang terjadi pada kasus putusan No. 32/Pdt.P/2019/PA.CLG sesungguhnya tidak memaksa maupun mendesak. Pengadilan Agama Cilegon seharusnya mempertimbangkan landasan lainnya yang ada dalam ilmu syar’i, yuridis, sosiologis dan kesehatan dari para calon tersebut sebelum menyetujui dispensasi perkawinan para calon suami-istri tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari pemberian dispensasi perkawinan kebanyakan berdampak buruk pada kehidupan yang dijalani oleh anak usia dini
Perlindungan Hukum Pencantuman Nama Pihak Ketiga Sebagai Kontak Darurat Pada Transaksi Fintech Peer-to-Peer Lending di Indonesia
No full textKehadiran fintech peer-to-peer lending di Indonesia bagaikan angin segar
bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Fintech peer-to-peer lending merupakan suatu aplikasi perantara yang mempertemukan pihak yang mendanai dengan penerima dana tanpa harus melakukan kontak atau bertemu secara langsung. Fintech peer-to-peer lending menawarkan alternatif pembiayaan bagi UMKM di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh lembaga pembiayaan, namun sangat membutuhkan fasilitas pembiayaan untuk mendukung operasional kegiatan usaha. Fintech peer-to-peer lending di Indonesia tidak luput dari berbagai macam problematika. Pencantuman kontak darurat secara sepihak tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak ketiga sangat merugikan dan membahayakan data perseorangan pihak yang bersangkutan. Pihak ketiga yang dijadikan sebagai kontak darurat bahkan dituntut untuk bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Pada kenyataannya, pihak ketiga yang dijadikan kontak darurat secara sepihak tidak memiliki hubungan hukum dengan debitur dan kreditur. Skripsi ini bertujuan untuk melihat lebih jauh mengenai perlindungan hukum serta apakah pihak ketiga sebagai kontak darurat dapat dimintai pertanggungjawaban oleh fintech peer-to-peer lending terkait. Metode normatif yang didukung dengan wawancara dengan akademisi sekaligus praktisi yang ahli di bidangnya merupakan metode penelitian yang digunakan dalam menunjang terpenuhnya data-data untuk penelitian ini. Skripsi ini menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis dan juga hasil wawancara dengan akademisi sekaligus praktisi yang berguna untuk mempertajam hasil analisis. Perlunya suatu bentuk persetujuan yang diisi oleh pihak ketiga sebagai kontak darurat dalam fintech peer-to-peer lending merupakan suatu penerapan yang sangat krusial bagi perlindungan dan juga pertanggungjawaban apabila terjadinya kasus wanprestasi debitur di kemudian hari
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Trading Binomo (Studi Kasus Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng).
No full textTujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan terkait pengembalian aset dan perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana penipuan trading Binomo berdasarkan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim pada putusan nomor 1240:Pid.Sus/2022/PN.Tng dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap para korban, oleh karenanya dilakukan sidang banding dengan putusan Nomor:117/Pid.Sus/2022/PT.BTN. Dengan keputusan pengadilan yang menetapkan bahwa barang bukti dalam kasus Indra Kenz yang tadinya dirampas untuk negara dikembalikan kepada para korban melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Proses pengembalian barang bukti tersebut kemudian menjadi permasalahan baru, karena terjadi konflik internal diantara para korban yang tergabung di dalam paguyuban. Sehingga sampai saat ini belum ada kejelasan kapan pengembalian kerugian korban akan selesai dilaksanakan. Pemerintah melalui LPSK mengatur terkait pengembalian kerugian korban yang disebut dengan restitusi. Adapun aturan restitusi diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022. Hanya saja penggunaan aturan tersebut hanya bisa dilakukan melalui ketetapan LPSK, permasalahannya adalah LPSK tidak dilibatkan dalam proses pengembalian kerugian korban yang prosesnya diserahkan melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu