Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Penegakan Hukum Atas Kejahatan Pajak Berkelanjutan Oleh Direksi Korporasi Dalam Putusan No 235/Pid.Sus/2020/PN.jkt.pst
No full textPajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang vital dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Seiring dengan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sistem pemungutan pajak berbasis Self Assessment System, yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, meskipun sistem ini dirancang untuk mendorong kepatuhan pajak, banyak Wajib Pajak, baik individu maupun badan usaha, yang masih enggan atau bahkan menghindari kewajiban pajaknya, yang terkadang berujung pada praktik penghindaran (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan menjadi sangat penting, terutama dalam kasus- kasus yang melibatkan direksi korporasi sebagai pengambil keputusan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh direksi korporasi, dengan fokus pada dampak hukum dan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga mengkaji kasus tindak pidana pajak yang terjadi pada Sutoyo Setiadi Kurnia, seorang direksi yang terlibat dalam penggelapan pajak, untuk mengevaluasi peran hukum dalam memberikan efek jera dan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan pajak, khususnya yang melibatkan korporasi, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia
Analisis Gugatan Pembatalan Merek Terkenal "BIOSTIME" di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
No full textIndonesia menganut sistem first to file pada pendaftaran merek, dimana merek yang akan mendapatkan perlindungan adalah merek yang pertama kali terdaftar di DJKI. Selain itu, pemilik merek juga dapat mengajukan gugatan pembatalan apabila terdapat pihak yang merugikan. Permasalahan pada penelitian ini adalah perbedaan Keputusan hakim pada tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali mengenai merek terkenal dan kesesuaian mengenai kesesuaian gugatan pembatalan merek “BIOSTIME” dengan UU MIG Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil analisis yang didapat ialah hakim pengadilan niaga, kasasi mahkamah agung, dan peninjauan kembali memiliki perbedaan keyakinan hukum pada sistem first to file yang digunakan dan gugatan pembatalan yang dilakukan H&H HK Ltd. sudah sesuai dengan UU MIG dimana merek ”BIOSTIME” milik H&H HK Ltd. sudah seharusnya mendapat perlindungan sebagai merek terkenal karena jauh lebih dulu menggunakan merek ”BIOSTIME” dan mendaftarkan mereknya di beberapa negara. Saran yang diberikan adalah kepada Pemerintah, DJKI, Masyarakat, dan Pengusaha secara menyeluruh adalah pemerintah perlu lebih merinci kriteria merek terkenal, DJKI disarankan memiliki database merek terkenal, Masyarakat harus menaati UU MIG dan melakukan riset sebelum mendaftarkan merek, sedangkan pengusaha disarankan menggunakan jasa konsultan Kekayaan Intelektual
The Environmental Impact on the Utilization of Nuclear Power Plants in Indonesia
No full textThis research aims to analyze the potential of the utilization of Nuclear Power Plants (PLTN) in Indonesia as the alternatives solution to meet the increasing energy needs and reduce dependence on fossil fuels. PLTN offer high efficiency, large capacity, and low carbon emissions, in line with efforts to achieve sustainable development goals (SDGs 7 and 13). However, the development of nuclear power plants faces significant challenges, including radioactive waste management, operational safety, community resistance, and a regulatory framework that needs to be strengthened. This research uses a normative method with a statutory and comparative approach, as well as legal document analysis to evaluate the issues. The results show that the development of nuclear power plants in Indonesia requires comprehensive long-term planning, strengthening the legal framework, transparency, and public involvement. With a responsive legal approach, nuclear power plants can be integrated into a sustainable energy transition strategy to support energy security and environmental preservation
Upaya Pemerintah Menangani Konflik Antar Aliran Keyakinan Sebagai Bentuk Penegakan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor: 825/Pid.B/2021/Pn Ptk)
No full textHak asasi manusia merupakan sebuah konsepsi pemikiran manusia yang lahir dari kontribusi beragam pemikir dan melalui proses sejarah yang panjang. Dimana salah satu pencapaian paling signifikan yaitu dengan lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang kemudian menjadi instrumen internasional mendasar dalam pengembangan instrumen hukum lainnya dan perkembangan hukum di negara-negara di dunia. Hak asasi manusia memiliki beragam interpretasi, diantaranya bahwa itu merupakan pemberian tuhan dan telah dimiliki oleh manusia sejak kelahirannya, sedangkan pandangan lainnya yaitu bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negaranya. Salah satu hak yang dikandung dan dijabarkan dalam UDHR yaitu kebebasan untuk menganut agama dan keyakinan apapun dan untuk melaksanakan ajaran dari agama atau keyakinan yang dianutnya. Akan tetapi, dalam perkembangan dan implementasinya terdapat banyak kasus kekerasan dan diskriminasi agama di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Dimana salah satu contohnya yaitu persekusi dan diskriminasi yang dialami oleh kaum Ahmadiyah. Metode penelitian yuridis normatif dimanfaatkan dengan dukungan data empiris berupa hasil wawancara. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yaitu terdapat beberapa faktor yang mendorong diskriminasi antar keyakinan diantaranya yaitu ketimpangan sosio-ekonomi, politik identitas, dan manipulasi media. Kemudian terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh pemerintah yaitu reformasi hukum dan peningkatan kompetensi penegak hukum, pendidikan yang inklusif dan multikultural dengan mengintegrasikan nilai-nilai pancasila dan pelaksanaan forum dialog antar keyakinan
Upaya Pemerintah DKI Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Domestik Masyarakat Jakarta Barat Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah
No full textPengelolaan sampah domestik merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Pemerintah DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah telah menetapkan berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di wilayah Jakarta Barat. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji peraturan tersebut dan membandingkannya dengan praktik pengelolaan sampah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan ini telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menyimpulkan peningkatan partisipasi masyarakat melalui program bank sampah dan sosialisasi yang intensif, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas pengelolaan sampah di Jakarta Barat dan menjadi referensi bagi daerah lain dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik
Ratio Decidendi Majelis Hakim Atas Jumlah Utang Sebagai Alasan Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh Kreditor ( Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 37/Pdt.SusPailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)
No full textDalam hukum positif di Indonesia mengatur tentang syarat permohonan pernyataan pailit yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU. Sebagaimana unsur yang terkandung dalam pengaturan tersebut yaitu (i) adanya utang yang telah jatuh tempo (ii) memiliki lebih dari 2 (dua) kreditor (iii) terpenuhinya pembuktian sederhana. Namun faktanya di lampangan tidak selalu berbanding lurus contohnya di Putusan No. 37/Pdt.SusPailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut permohonan pernyataan pailit ditolak karena jumlah utang yang tidak lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah. Untuk itu penulis ingin mengkaji dan menelaah Ratio Decidendi yang telah digunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan teknis analisis data studi kepustakaan dan juga wawancara dengan praktisi (Hakim) serta juga akademisi. Sebagaimana hasil dari penelitian ini yaitu, dari sudut pandang normatif di Indonesia belum mengatur syarat permohonan pernyataan pailit. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim menggunakan tinjauan filosofis judicial activism dikarenakan terjadi pelonjakan angka permohonan pernyataan pailit dengan jumlah utang yang sedikit sehingga tidak proporsional dengan akibat yang ditimbulkan, selain itu Majelis Hakim juga memegang penuh asas ultimum remedium. Beranjak dari penelitian ini, Penulis mengharapkan bahwa adanya rekontruksi ataupun pembaharuan hukum kepailitan di Indonesia. Untuk mengatur syarat permohonan pernyataan pailit yang lebih kompleks. Hal ini dibutuhkan karena untuk turut melindungi Debitor yang juga sebenarnya masih memiliki solvabilitas yang cukup terhadap pembayaran utang-utangnya. Pengaturan syarat permohonan pernyataan pailit harus ditambahkan dengan minimal jumlah utang dan juga insolvency test
Pengembangan aplikasi pendataan kursus bahasa Inggris berbasis web menggunakan metode RAD pada B-CIL Course
No full textThe Effect of ADSC-CM on Wound Healing in Sprague-Dawley Rat
No full textLatar belakang: Penyembuhan luka terdiri dari fase hemostasis, inflamasi, proliferasi dan remodeling yang berjalan saling tumpang tindih. Dua proses utama dalam penyembuhan luka kulit adalah epitelisasi dan kontraksi luka. Epitelisasi dievaluasi melalui jumlah lapisan epidermis dan ketebalan jaringan epidermis baru. Kontraksi luka dievaluasi dengan penilaian secara matematika menggunakan rumus Wound Contraction Index (WCI). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian ADSC-CM dapat meningkatkan stimulasi keratinosit dan fibroblas yang terjadi pada proses epitelisasi dan kontraksi luka. Mengingat pentingnya peran ADSC-CM, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek ADSC-CM pada penyembuhan luka melalui parameter histologi epitelisasi dan kontraksi luka.
Metode: Full tickness wound dibuat pada 18 tikus Sprague-Dawley dan terbagi menjadi luka baluran ADSC-CM, luka kontrol negatif, luka kontrol medium kultur dan luka kontrol pelarut. Tikus dikorbankan pada hari ke-3, 7 dan 14. Luka kemudian dievaluasi dengan parameter histologi menggunakan Image Raster software.
Hasil: Luka baluran ADSC-CM memiliki lapisan epidermis terbanyak dibanding luka lain dan terdapat perbedaan bermakna secara statistik pada parameter ketebalan epidermal (dalam µm) pada hari ke-14 (p = 0,04).
Kesimpulan: ADSC-CM memiliki potensi signifikan dalam proses penyembuhan luka melalui parameter histologi epitelisasi dan kontraksi luk
Perancangan kapal pengangkut sampah berbasis teknologi sistem kontrol dan pemantauan jarak jauh (TM - 1413)
No full textPerancangan ini merupakan prototipe kapal pengangkut sampah yang secara umum beroperasi di lingkungan perairan seperti sungai, danau, dan laut. Dengan inovasi cara pengoperasiannya, kapal ini dirancang untuk mengoptimalkan prosedur pengangkutan sampah, khususnya sampah rumah tangga dan mengurangi pencemaran air. Lambung kapal dirancang dengan tipe katamaran dan sistem propulsi kapal ini menggunakan dua sistem percepatan, sedangkan metode pengangkutan sampah yang digunakan pada kapal ini menggunakan konveyor yang dilengkapi dengan sensor pendeteksi sampah. Sistem kendali Ro-boat didukung dengan kendali jarak jauh dan secara fungsional dirancang sedemikian rupa sehingga mudah digunakan sehingga dapat dioperasikan oleh siapa saja dengan mudah. Dimensi kapal dirancang seminimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan tingkat fungsionalitas kapal ini dalam hal kapasitas pengangkutan sampah. Oleh karena itu, kami mengedepankan teknologi yang efisien sekaligus menyelamatkan lingkungan perairan. Dengan dimensi lebih dari 1,5 meter kubik, alat ini dapat mengangkut hingga 75 kilogram dalam sehari beroperasi