Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Analisis Akibat Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan MAHKAMAH AGUNG NOMOR 456 K/PDT.SUS-HKI/2022)
No full textMerek merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual yang dipakai oleh Indonesia yang merupakan penerapan dari perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum atas Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.dan pertimbangan hakim yang Memutus Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normative. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelusuran kepustakaan (library Research). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penulis menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah diatur mengenai akibat hukum dari pembatalan pendaftaran merek dagang dan berdasarkan analisis penulis, amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undang
Analisis Akibat Hukum Penggabungan Bank Syariah Indonesia ditinjau dari Hukum Positif Indonesia
No full textSkripsi ini mengeksplorasi dengan metode normatif yurids implikasi hukum penggabungan dalam konteks perbankan syariah, dengan menggunakan contoh Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan menghasilkan transfer hukum aset dan kewajiban dari bank yang bergabung ke bank yang mengakuisisi, melibatkan kontrak perbankan syariah yang rumit seperti mudharabah dan murabahah. Secara khusus, Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Perseroan (UU PT) memfasilitasi transfer hukum otomatis dari aset dan kewajiban dalam penggabungan, membentuk mekanisme yang berjalan sendiri tanpa prosedur tradisional seperti cessie atau novasi. Untuk memastikan validitas transfer ini, teks ini menekankan peran kunci publisitas. Pengumuman terbuka memainkan peran penting dalam menciptakan transparansi dan memastikan bahwa semua pihak, terutama pihak ketiga, memahami perubahan yang terjadi. Penggabungan juga melibatkan peningkatan strategis dalam modal BSI melalui penerbitan saham baru. Tingkat konversi saham BRIS ke saham BSI, yang ditentukan oleh penilai profesional, memainkan peran dasar dalam proses ini. Perubahan pengendali yang signifikan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Pеrsеro) Tbk ke PT Bank Mandiri (Pеrsеro) Tbk dicatat. Pemegang saham minoritas mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 126 UU PT dan POJK 31/2015. Mereka memiliki hak untuk meminta pembelian kembali saham mereka dengan harga yang wajar jika mereka tidak setuju dengan penggabungan, dan mereka dapat mengajukan gugatan jika merasa diperlakukan tidak adil. Dewan direksi dan komisaris, yang terikat oleh kewajiban fidusia, harus memastikan bahwa keputusan penggabungan memberikan nilai yang signifikan bagi semua pemangku kepentingan
Hak Pekerja Kontrak Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn.Jkt.Pst)
No full textPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha bukanlah isu baru dalam dunia ketenagakerjaan dan terus menjadi topik menarik karena selalu menarik perhatian pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. Secara dasar, PHK terjadi sebagai akibat dari hubungan kerja yang dibangun melalui perjanjian kerja yang disetujui, khususnya dalam kasus pekerja kontrak yang terikat oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PHK merupakan kondisi yang dihindari, terutama oleh pekerja/buruh, karena dapat menyulitkan pemenuhan kebutuhan hidup mereka setelah terjadinya PHK. Permasalahan muncul ketika pekerja/buruh kontrak mengalami PHK, tetapi pengusaha tidak memberikan hak sesuai dengan ketentuan, termasuk uang ganti rugi hingga berakhirnya masa kontrak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini, dengan rincian permasalahan, yaitu bagaimana hak pekerja kontrak yang di PHK pada masa kontrak berlangsung dan bagaimana pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan PHI No: 290/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn.Jkt.Pst. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pekerja/buruh kontrak yang mengalami pemutusan kontrak memiliki hak untuk menerima uang ganti rugi hingga berakhirnya kontrak. Penting juga untuk memahami posisi tertentu yang dapat diikat sebagai pekerja/buruh kontrak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak-hak pekerja/buruh menjadi jelas, berlandaskan pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku
Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasionalsebagai Pelaksana Administrasi Dari Putusan Pengadilanyang Sudah Berkekuatan Hukum
No full textPenelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada pelaksanaan administrasi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hokum tetap, dengan focus pada kasus nomor 392K/TUN/2017. Studi ini mengeksplorasi bagaimana BPN melaksanakan tindakan administrative sesuai dengan keputusan yudisial dan memeriksa aspek hukum serta pertimbangan putusan dari perspektif Undang-Undang PokokAgraria No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Administrasi PemerintahanNo. 30 Tahun 2014. Menggunakan pendekatan penelitian normatif, studi ini menerapkan pendekatan undang-undang dan kasus untuk memahami secaramendalam implikasi hukum dari tanggung jawab administratif BPN. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BPN memegang peran penting dalam eksekusi tindakan administrative yang berkaitan dengan pendaftaran tanah sesuai dengan keputusan pengadilan. Hal ini menekankan pentingnya penerapan prosedur hokum dan prinsip administrative yang benar untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kesalahan administrative dalam pendaftaran tanah. Studi ini menyimpulkan bahwa tindakan BPN harus selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan regulasi hokum yang berlaku, sehingga menjaga kepastian hukum dan menghindari kesalahan administrative dalam pendaftaran tanah
Aspek Yuridis Perjanjian Hubungan Kemitraan Antar Usaha Besar Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat
No full textPenelitian ini mengkaji aspek hukum dari perjanjian kerja sama antara usaha besar serta usaha mikro, kecil, bahkan menengah (UMKM) dalam konteks hubungan kemitraan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pola kemitraan inti plasma antara usaha besar dan UMKM memiliki dampak yang menyebabkan persaingan usaha yang belum sehat. Melalui analisis kasus putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 02/KPPU-K/2020, penelitian ini mengevaluasi perjanjian kemitraan yang melanggar prinsip-prinsip kemitraan yang diatur oleh undang-undang, serta mengamati penerapan hukum oleh KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, yang bertujuan agar menciptakan lingkungan persaingan yang sehat. Metode penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif, mencakup analisis hukum, perbandingan kasus terkait, dan wawancara dengan praktisi untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur kemitraan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Temuan penelitian ini memberikan wawasan bagi UMKM yang menjalin kemitraan dengan usaha besar, serta menyarankan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan persaingan yang sehat dan adil dalam konteks kemitraan
Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Terpidana Residivis Tindak Pidana Terorisme dengan Permufakatan Jahat (Studi Putusan Nomor 294/PID.Sus/2020/PT.DKI)
No full textHukum pidana mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana dilakukan untuk mengendalikan pelaku dan mencegah kejahatan selanjutnya. Bagi pelaku tindak pidana yang mengulangi kembali perbuatannya akan ada pemberat pidana yang dikenakan padanya berupa ancaman pidana ditambah sepertiga. Dalam penelitian ini akan meneliti mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap terpidana residivis tindak pidana terorisme dengan permufakatan jahat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana terorisme dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berbasis deskriptif, menggunakan data sekunder seperti peraturan perundangan-undang, putusan, buku, jurnal dan data lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deduktif untuk analisis data dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 294/pid.Sus/2020/PT.DKI, terpidana Muhammad Basri terbukti melakukan pengulangan tindak pidana terorisme sehingga seharusnya dapat memperberat pidana yang dijatuhkan padanya. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu penjatuhan sanksi pidana tidak selalu memberikan efek jera bagi pelakunya dan perlu adanya regulasi yang tegas mengenai residivis atau pengulangan tindak pidana ini terlebih untuk tindak pidana terorisme
Implementasi Itikad Baik Pemegang Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Merek(Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn)
No full textPesatnya pertumbuhan ekonomi di bidang barang dan jasa mendorong pelaku usaha untuk selalu mencari inovasi dalam membangun eksistensi usahanya melalui sebuah merek yang akan dikenal oleh masyarakat secara luas. Merek memiliki peranan penting karena akan menunjukkan identitas dari suatu sektor usaha sebagai perbedaan dan menjadi aset ekonomi bari pemiliknya. Identitas suatu merk usaha tidak terlepas dari terjadinya sengketa salah satunya berupa sengketa merek dagang yang terjadi antara INDORENT dengan INDORENTAL yang terjadi karena adanya persamaan nama merek dagang yang digunakan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap pemegang merek dan itikad baik dari pemilik usaha dalam mendaftarkan mereknya. UU MIG telah memberikan perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif kepada pemegang merek untuk menyelesaikan sengketa terhadap pelanggaran hak merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi itikad baik dari pemegang merk dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang merek dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji isu hukum terhadap hukum positif dan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan referensi lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwa pemilik usaha INDORENTAL tidak terbukti melanggar prinsip itikad baik dalam melakukan pendafatran merek dagangnya dan pemilik usaha INDORENT tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk preventif karena telah melewati batas waktu pendaftaran perpanjangan merek dagangnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pemahaman dalam proses melakukan perpanjangan merek dagang untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek
Sanksi Pidana Terhadap Anggota Militer Dalam Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Kuhp Dalam Perspektif Keadilan (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 126-K/Pm.Ii-08/Ad/Vii/2020)
No full textFakta bahwa pencurian di Indonesia terjadi tidak dilakukan orang-orang biasa; ada pun pencurian yang dijalankan beberapa pejabat negara, seperti pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI. Sesuai dengan aturan dan prosedur standar ditetapkan Kitab (KUHAP) dan UU No. 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer, jika seorang anggota TNI melakukan tindakan melanggar hukum atau terkait dengan tindak pidana, Polisi Militer yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 69 (1) UU No. 31 Tahun 1997 Penulis menggunakan penelitian normatif untuk menganalisis sanksi pidana hukum dengan menerapkan teori hukum dan peraturan hukum positif. Tujuan dalam penelitian ini, adalah untuk mencari kepastian hukum tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum anggota TNI yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Penelitian ini menghasilkan bahwa sanksi pidana utama adalah penjara dan sanksi pidana tambahan adalah pemecatan
Perbandingan Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pengembangan serta Pemanfaatan Kecerdasan Buatan di Indonesia dengan Jepang, Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat
No full textRezim hak cipta melalui perkembangan zaman menghadapi tantangan perkembangan teknologi untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi dimiliki Pencipta. Salah satu perkembangan teknologi yang memberikan tantangan yaitu adalah kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan karya berdasarkan data masukan Ciptaan yang dilindungi. Regulasi hak cipta di Inggris, Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat menghadapi tantangan ini dengan karakteristik masing-masing yang mempertimbangkan hak moral dan hak ekonomi. Rezim perlindungan hak cipta di Indonesia perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Penelitian ini normatif dilakukan dengan pendekatan komparatif dan konseptual beserta perspektif akademisi, DJKI, dan praktisi HKI. Pelanggaran perlindungan hak moral dan hak ekonomi dalam pengembangan AI yang menggunakan Ciptaan adalah hilangnya hak maternitas Pencipta sebagai kreator, selain itu tidak ada kompensasi hak ekonomi meskipun layanan AI merupakan usaha komersial. Lebih lanjut, pemanfaatan AI juga memunculkan disrupsi pada perlindungan hak moral dalam pengakuan dan perlindungan hasil karya AI yang menyimpang dari prinsip perlindungan hak cipta, begitu pula secara ekonomi pemanfaatannya menyimpang dari teori kepemilikan yang mendasari perlindungan HKI. Jepang dan Uni Eropa mengatur pengecualian penggunaan Ciptaan untuk pengembangan AI melalui regulasi khusus, sedangkan Amerika Serikat menggunakan doktrin fair use. Terhadap pemanfaatannya, Amerika Serikat menolak perlindungan karya AI, sedangkan rezim CGW Inggris melindungi karya AI tanpa hak moral. Harapannya Indonesia berkolaborasi dengan industri untuk memperbaharui regulasi hak cipta untuk memberikan kepastian hukum perlindungan hak moral dan hak ekonomi Ciptaan bagi Pencipta
Kedudukan Akta Perjanjian Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
No full textPenelitian ini membahas kedudukan dan akibat hukum perjanjian perkawinan di bawah tangan dalam perkawinan campuran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Latar belakang penelitian ini yaitu pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia dan kompleksitas hukum yang timbul dalam perkawinan campuran, permasalahan penelitian ini mengkaji perbedaan kedudukan hukum antara perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan tanpa akta notaris dengan yang dibuat di hadapan notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus, juga dengan analisis kualitatif pada bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan di bawah tangan sah menurut Pasal 1313 KUHPerdata, mereka menghadapi tantangan dalam hal kekuatan dan kepastian hukum. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas pemahaman tentang perjanjian perkawinan, mengakui perjanjian pasca-nikah, dan menegaskan pentingnya pengesahan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan. Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi hukum tentang pentingnya akta notaris dalam perjanjian perkawinan, guna memastikan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa hukum