Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Sehubungan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024)
No full textSeiring perkembangan zaman, kebutuhan terhadap penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dengan kreditor merupakan hal penting. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tujuan utama tercapainya Perjanjian Perdamaian sebagai bentuk perlindungan hak-hak kreditor. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dimana terjadi pembatalan perjanjian perdamaian akibat perbuatan melawan hukum debitor yang dilakukan dengan menyewakan alat workshop yang dimiliki tanpa sepengetahuan dan persetujuan tim pengurus dan tidak terjaminnya pembayaran atas imbalan jasa tim pengurus. Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian dalam PKPU, perjanjian perdamaian tersebut dapat dimintakan pembatalannya yang mengakibatkan debitor dinyatakan pailit. Proses pemeriksaan pembatalan perdamaian mengacu pada pembuktian secara sederhana. Dalam hukum acara pembatalan perdamaian, pengadilan memiliki kewenangan memberikan kelonggaran untuk dapat menunaikan kewajibannya paling lambat 30 hari setelah putusan pemberian pelonggaran diucapkan berdasarkan pasal 170 UU KPKPU.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Pembatalan Perdamaian, Kepailita
Analisis Pelindungan Hak Cipta Penyanyi Pada Penyalahgunaan Kecerdasan Artifisial Dalam Penipuan Penjualan Lagu Palsu Menggunakan AI Voice Generator
No full textPenelitian ini dilakukan dengan melakukan pembahasan
mengenai topik penggunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence) dalam menciptakan sebuah karya dalam industri musik dengan berfokus pada pengkajian mengenai tindakan penipuan penjualan lagu palsu menggunakan AI Voice Generator. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menghadapi penyalahgunaan teknologi dalam industri musik dan memberikan perlindungan kepada penyanyi yang merupakan pencipta atau pemegang hak cipta yang menjadi korban dalam kasus serupa. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada seringkali tertinggal dengan perkembangan teknologi yang terjadi secara cepat, sehingga hal ini menimbulkan adanya kekosongan hukum atau celah pada hukum yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu, pembaharuan atau penambahan atas peraturan yang ada, dirasa diperlukan sebagai pendukung bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menghadapi tantangan baru yang muncul sebagai akibat dari hadirnya kecerdasan artifisial (artificial intelligence). Melalui penelitian ini, diharapkan terdapat peningkatan terhadap kepedulian pemerintah dan kesadaran masyarakat terkait dengan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta khusunya lagu, dan larangan dalam penyalahgunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence), selain itu diharapkan juga, kebijakan yang ada akan lebih responsif kembali dalam menghadapi tantangan yang ada bersamaan dengan kemajuan teknologi yang terjadi
Kepastian Hukum Bagi Penggugat Atsas Gugatan Wanprestasi Atas Jual Beli Properti Pada Putusan Nomor 935/PDT./2022/PN Mdn
No full textTulisan ini membahas mengenai kepastian hukum yang dapat diperoleh oleh Penggugat dalam kasus wanprestasi terkait jual beli properti, dengan merujuk pada putusan Nomor 935/Pdt.G/2022/PN Mdn. Dalam kasus tersebut, Penggugat (Pak Yeremia Rumapea) telah melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian jual beli properti, namun Tergugat (Sujono) tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan properti tersebut. Oleh karena itu, kasus ini mencerminkan terjadinya wanprestasi yang merugikan pihak yang telah memenuhi kewajibannya. Artikel ini juga membahas berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk memperoleh haknya atas properti yang telah dibayar, seperti tuntutan pemenuhan perjanjian (specific performance), ganti rugi (compensation), serta pengajuan eksekusi perjanjian yang telah diputuskan oleh pengadilan. Selain itu, Penggugat juga dapat menggunakan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi jika merasa keputusan pengadilan pertama tidak adil atau tidak melindungi hak-haknya. Selain jalur litigasi, alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, juga dibahas sebagai solusi yang lebih cepat, efisien, dan lebih bersifat kekeluargaan dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang. Dengan menggunakan berbagai opsi penyelesaian sengketa ini, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum perdata di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pihak yang dirugikan dalam kasus wanprestasi jual beli properti, dengan tujuan mencapai kepastian hukum yang lebih baik
Tinjauan Mediasi dalam Penentuan Ganti Rugi pada Sengketa Agraria dalam Kasus Pertamina vs Pancoran II
No full textPenelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa agraria yang lebih berkeadilan, serta mendorong peningkatan implementasi mediasi dalam praktik hukum di Indonesia. Sengketa agraria menjadi salah satu permasalahan hukum yang kompleks di Indonesia, terutama ketika melibatkan konflik antara korporasi besar dan masyarakat lokal. Kasus Pertamina vs Pancoran II merupakan contoh konkret di mana mediasi digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa untuk menentukan besaran ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa agraria dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak. Fokus penelitian adalah bagaimana mediasi dapat menjadi instrumen untuk mencapai keadilan substantif bagi masyarakat Pancoran II, serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan peraturan terkait lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa agraria secara damai dan efisien. Namun, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik para pihak, kapasitas mediator, serta dukungan regulasi yang memadai. Dalam kasus ini, masyarakat Pancoran II masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan kekuatan dengan pihak korporasi dan kurangnya pendampingan hukum yang optimal. Selain itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak memerlukan pendekatan holistik, meliputi pemberian kompensasi yang adil, pengakuan hak atas tanah, dan jaminan keberlanjutan sosial-ekonomi.
Kata Kunci: Sengketa agraria, mediasi, ganti rugi, perlindungan hukum, Undang-Undang Pokok Agrari
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku UMKM (Studi Kasus Penertiban Pedagang di Kawasan Wisata Puncak)
No full textPenelitian ini membahas tentang pelaksanaan penertiban di Kawasan Wisata Puncak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan tanggung jawab Pemda terhadap pelaku UMKM kuliner di kawasan tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pelaksanaan penertiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana tanggung jawab Pemda terhadap pelaku UMKM kuliner. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab Pemda dalam mendukung UMKM serta mengevaluasi pelaksanaan penertiban yang dilakukan pemerintah. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur mengenai kebijakan penertiban dan peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan koordinasi kebijakan yang lebih adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan analisis data menggunakan silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penertiban sudah sesuai dengan hukum, implementasinya di lapangan terkendala oleh ketidaksesuaian antara regulasi dan kondisi riil UMKM. Oleh karena itu, saran yang diberikan adalah agar Pemda meningkatkan koordinasi antara kebijakan hukum dan kenyataan di lapangan serta memperbaiki dukungan terhadap UMKM melalui pembinaan, akses pasar, dan infrastruktur yang memadai
Reformulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraoridanry crime) terhadap reformulasi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berfokus pada pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus- Tpk/2021, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3134 K/Pid.Sus/2022, sebagai tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) mengatur hukuman mati tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan, seperti ketika negara dalam keadaan darurat, bencana alam, krisis ekonomi, atau kondisi yang mengancam stabilitas bangsa. Dalam keberadaan frasa tersebut perlunya kehati-hatian dalam pembuat undang-undang dalam mengatur pidana mati, pentingnya untuk direformulasi dengan penegasan pengaturan agar tidak ada penafsiran yang salah dalam penjatuhan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi
Dasar Peninjauan Perubahan Daluwarsa Pengajuan Kompensasi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023
No full textKompensasi merupakan elemen penting dalam kerangka hukum untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban tindak pidana terorisme. Pengajuan kompensasi adalah hak penuh korban untuk memulihkan hak-hak mereka yang hilang akibat tindakan terorisme. Namun, pelaksanaan kompensasi di Indonesia menghadapi tantangan administratif yang berpotensi merugikan korban, khususnya terkait pembatasan waktu 3 tahun yang ditetapkan oleh Pasal 43L ayat (4) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian skripsi ini menerapkan jenis penelitian hukum berupa yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian komparatif, mengumpulkan data dan informasi melalui studi kepustakaan, pendekatan penelitian melalui pendekatan komparatif, dan teknik analisis data secara kualitatif. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 memperpanjang batas waktu pengajuan menjadi 10 tahun terhitung sejak tanggal UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlaku, norma tersebut tidak memberikan fleksibilitas bagi korban yang mengalami trauma berat dan tidak memperhatikan ius constituendum dalam kebijakan mengenai batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme yang terjadi di masa lalu. Sebagai pembanding, kebijakan di Perancis menetapkan waktu pengajuan kompensasi berdasarkan keterangan medis yang memastikan korban dapat mengajukan klaim kapan saja selama keterangan tersebut memuat pernyataan bahwa memang benar alasan korban membutuhkan kompensasi adalah karena dampak dari tindak pidana terorisme. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip Lex Certa yang mengutamakan kejelasan dan kepastian hukum. Untuk meningkatkan keadilan bagi korban, Indonesia perlu mempertimbangkan pembatasan waktu yang lebih adaptif dan merumuskan norma hukum secara cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Reformasi hukum yang berorientasi pada pemulihan korban akan mendukung perlindungan hak-hak konstitusional secara lebih optimal
Tanggung Jawab Penerapan Hak Upah Pekerja Tetap Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Keadaan Force Majeure (Studi Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst)
No full textUndang-undang Dasar 1945 mengatur hak upah sebagai salah satu hak konstitusional pekerja. Namun, dalam kasus hubungan kerja, hak upah seringkali menjadi alasan perselisihan hak. Dalam kasus nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2022/Jkt.Pst, perselisihan dimulai dengan pemotongan hak upah pekerja dalam keadaan force majeure akibat pandemi covid-19 tanpa ada kesepakatan pekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 57 tidak sesuai dengan ini. Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis membandingkan kasus ini dengan kasus serupa yang terjadi pada keputusan 274/Pdt.Sus-PHI/2021/Jkt.Pst. Kasus-kasus ini berbeda dalam hal pemenuhan hak upah akhir. Akibatnya, penulis membandingkan kedua kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan perbandingan. Penelitian ini berfokus pada ketentuan yang mengatur dan pemenuhan hak upah dalam keadaan force majeure, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2022/Jkt.Pst dan Putusan Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2021/Jkt.Pst. Penulis kemudian dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa, khususnya dalam keadaan force majeure, penyesuaian hak upah dapat dilakukan dengan disertai oleh kesepakatan para pihak pekerja dan pemberi kerja untuk menghindari perselisihan
Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Warisan Di Bawah Jaminan Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3471 K/Pdt/2023)
No full textPenelitian berfokus pada pentingnya perlindungan hukum bagi ahli waris dalam menghadapi konflik antara kewajiban pelunasan utang pewaris dan hak atas warisan. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada ahli waris serta apakah putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris memiliki hak untuk melindungi harta warisannya sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata, namun pelaksanaan di lapangan sering menemui kendala. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3471 K/Pdt/2023 memberikan preseden penting, meskipun memerlukan peningkatan dalam konsistensi implementasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem hukum waris di Indonesia telah memenuhi prinsip keadilan, namun tantangan dalam penerapan hukum masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, khususnya terkait peraturan tentang hak tanggungan dan perlindungan terhadap ahli waris. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi yang lebih komprehensif
Analisis Peran Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Berupa Penganiayaan oleh Pengasuh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak
No full text(E) Isi : Salah satu bentuk kekerasan yang sering kali luput dari perhatian adalah kekerasan fisik berupa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak-anak. Pengasuh anak adalah individu yang bertanggungjawab untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak ketika orang tua tidak dapat melakukannya. Tanggung jawab pengasuh meliputi memberikan kasih sayang, memastikan kebutuhan fisik dan emosional anak terpenuhi, serta mendukung perkembangan kognitif dan sosial anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memainkan peran yang krusial dalam mengatasi kekerasan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus berupa penganiayaan terhadap anak oleh pengasuh berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan juga untuk mengetahui keberlakuan hukum terhadap perlindungan anak melalui yayasan selaku badan penyalur pengasuh. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif dengan meneliti berbagai bahan pustaka yang ada dan juga hasil wawancara. KPAI memegang peran strategis dalam mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan oleh pengasuh. Namun, keberhasilan KPAI sangat bergantung pada adanya dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkaitnya