Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor.1055/K/PDT/2023).
No full textPerlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani rohani dan sosial. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang seluas-luasnya secara wajar dibidang jasmani rohani dan sosia. Anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Negara harus hadir untuk menentukan status anak tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru dalam penelitian kasus ini. Belajar dari realitas yang terjadi, tidak semua anak mendapatkan perlindungan dan penghargaan atas hak asasinya karena masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi hak-haknya karena terlihat dari luar nikah, terabaikan oleh orang tuanya, dan tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin yang menyandang status anak tidak sah, menempatkanya mempunyai hak yang berbeda dengan anak sah, bahwa anak tersebut hanya mempunya hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan ayah biologisnya secara hukum dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dengan melakukan pemahaman secara a contrario terhadap pengertian anak sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka yang dimaksud dengan anak luar kawin dapat diartikan sebagai anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan
Analisis Pertanggungjawaban Yuridis Bank Selaku Pengendali Data Terhadap Kebocoran Data di Indonesia (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.)
No full textData pribadi merupakan salah satu hak privasi
seseorang yang wajib untuk dilindungi. Berkembangnya teknologi di dunia juga menjadi suatu perhatian agar dapat membentuk perlindungan data pribadi demi menjaga privasi seseorang. Oleh karenanya data pribadi membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus oleh pemerintah demi keamanan dan kenyamanan pemilik data pribadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi guna untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan kebocoran data pribadi. Pada saat ini, banyak sekali pelanggaran perlindungan data pribadi yang membuat pemerinta semakin meningkatkan antisipasi. Kebocoran data pribadi ini terjadi diberbagai sektor salah satunya perbankan. Kejadian ini juga terjadi pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Ada 2 pokok permasalahan yang diangkat penulis yaitu: 1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban PT Bank Syariah Indonesia, Tbk selaku pengendali data pribadi terhadap kebocoran data yang terjadi? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat diambil oleh nasabah yang dirugikan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan dan pengaturan tanggung jawab perbankan terhadap data pribadi nasabah yang dirugikan dalam menggunakan layanan internet banking. Analisis kejadian ini yaitu bermula pada tanggal 8 Mei 2023, gangguan layanan digital BSI Mobile, mesin ATM, dan teller di cabang-cabang tidak dapat diakses oleh nasabah. Kemudian pada tanggal tanggal 9 Mei 2023 PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. mengonfirmasi bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh kegiatan perawatan sistem yang sedang dilakukan oleh pihak bank. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. juga telah meminta maaf atas kendala yang dialami nasabah. Setelah seluruh layanan kembali pulih, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Melakukan proses investigasi internal yang mana terungkap bahwa ada kelompok perentas yaitu “Lockbit” yang diduga menjadi alasan terjadinya gangguan pada seluruh sistem bank BSI. “Lockbit” juga memberikan pernyataan mengenai kebocoran data pribadi nasabah yang akan disebarluaskan pada dark web. “Lockbit” mengajukan permintaan agar PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. mberikan bayaran atas jaminan dan pengembalian data nasabah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Sebesar Rp. Rp 295,61 Miliar
Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
No full textTanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta pendirian perseroan terbatas mencakup verifikasi kelengkapan dokumen, identifikasi pihak terlibat, dan penjelasan isi akta. Notaris juga harus memastikan kesepakatan bersama, mendaftarkan akta ke pihak berwenang, dan menjaga keamanan dokumen. Pemberian salinan akta kepada pihak terlibat juga merupakan kewajiban notaris, memastikan transparansi dan kepatuhan hukum. Dengan tanggung jawab ini, notaris memainkan peran kunci dalam memastikan legalitas dan ketertiban pendirian perseroan terbatas. Rumusan permasalahannya adalah bagaimana pelanggaran atau kesalahan di dalam proses pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan dari akta pendirian perseroan terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan dari keprofesionalismean dan pemahaman akan implikasi dari hukum dan juga bisnis dan praktik dalam etika yang buruk dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab notaris di dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas, notaris tidak memperhatikan kepentingan dari banyak pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus dan dengan menggunakan teknik wawancara. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis, termasuk perlunya pelatihan terus-menerus mengenai kode etik notaris, implementasi mekanisme pengawasan internal, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan peran notaris dalam mengamankan proses hukum ini. Dengan memahami dan mengakui pentingnya tanggung jawab dan kode etik notaris, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik notaris dapat memastikan keadilan, keabsahan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dalam proses pembuatan akta pendirian perseroan terbatas
Perlindungan Hukum bagi PPAT Dalam Hal Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pegawai Notaris & PPAT. (Putusan PN Langsa No. 157/Pid.B/2017/PN LGS)
No full textPPAT / Notaris ketika menjalankan tugasnya pastinya memerlukan bantuan dari orang lain, maka seorang Notaris / PPAT dapat mempekerjakan orang lain sebagai pegawai dengan suatu kriteria tertentu untuk membantu Notaris/ PPAT memenuhi tugasnya. tetapi pada kenyataannya masih terdapat pegawai kantor Notaris / PPAT yang melakukan tindak pidana , penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab diluar sepengetahuan dari Notaris / PPAT itu sendiri yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak notaris. Oleh karena itu tujuan dari diadakan penelitian ini adalah untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diakses oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ketika menghadapi kerugian semacam itu. Metode untuk penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini atau Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus penelitian pada hukum sebagai suatu norma atau aturan yang akan tetap ada di masyarakat dan menjadi dasar bagi setiap orang untuk berperilaku. hasil Penelitian ini menemukan bahwa, pada saat ini, tidak ada peraturan khusus yang mengatur, khususnya di Indonesia. adalah untuk saat ini di Indonesia khususnya masih belum ada peraturan yang pasti secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum kepada seorang Pemberi kerja atau di dalam penelitian ini adalah seorang notaris/ PPAT, tetapi ada suatu upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu melalui perlindungan preventif dan represif , kemudian dapat juga bantuan dengan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada Notaris / PPAT yang mengalami kerugian Akibat perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh Pegawai Kantornya sendir
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Melalui Jual Beli
No full textPeranan notaris dalam pengalihan merek tidak sebatas kewenangan dalam membuat akta autentik, tetapi juga terhadap surat bawah tangan sehingga notaris juga dituntut memberikan perlindungan dan penyuluhan hukum bagi para pihak. Pengaturan mengenai Pengalihan Merek telah dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terkait Pengalihan Hak dan Lisensi. Hak atas Merek dapat dialihkan melalui proses: Pewarisan, Wasiat, Wakaf, Hibah, Perjanjian, atau melalui alasan lain yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian notaris terhadap pengalihan hak merek terdaftar? Bagaimana pengalihan hak merek terdaftar melalui jual beli? Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta pengalihan hak merek terdaftar dan tidak terdaftar secara luas. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan Hukum yuridis-normatif. Dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti peraturan yang berlaku, jurnal hukum, Undang-Undang, serta menambahkan sebagian prosedur dari Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian notaris dalam menyusun akta pengalihan hak merek menggunakan akta notariil atau akta di bawah tangan sesuai dengan prosedur yang tepat, dapat mencegah adanya penyalahgunaan dalam pembuatan dokumen hukum tersebut
Perbandingan Hunian Berimbang Antara Indonesia Dengan Filipina
No full textUpaya untuk mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menjamin tersedianya rumah mewah, menengah dan sederhana serta mewujudkan kerukunan antar golongan masyarakat telah diupayakan pertama kali yang dinamakan hunian berimbang melalui SKB 3 Menteri Tahun 1992. Selanjutnya hunian berimbang ini dikembangkan lebih lanjut dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung. Begitu juga dengan Filipina yang berupaya untuk mewujudkan hunian yang layak melalui hunian berimbang dengan diundangkannya The Republic Act 7279. Dalam prakteknya, pelaksanaan pembangunan dengan perbandingan seperti itu sulit dilaksanakan oleh pengembang, salah satunya karena keterbatasan lahan khususnya di daerah perkotaan. Tujuan Penelitian adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum properti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan perbandingan yaitu Indonesia dan Filipina. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Ketentuan kewajiban hunian yang diterbitkan oleh Indonesia maupun Filipina berimbang memiliki tujuan yang sama, namun hanya cara pemenuhan kewajibannya saja yang beragam bentuknya serta pemerintah Indonesia dan Filipina terus berusaha untuk mencari jalan keluar atau titik tengah bagi pengembang dalam mewujudkan hunian berimbang dimana pengembang diberikan opsi alternatif untuk memenuhi kewajiban hunian berimbangnya. Saran dari penulis adalah segera mengatur dan mengundangkan Peraturan Menteri mengenai rumus konversi bagi Indonesia, membentuk badan baru untuk mengawasi pelaksanaan Hunian Berimbang dan meninjau kembali opsi alternatif yang diberikan kepada pengembang bagi Filipina, serta mengadakan sosialiasi mengenai hunian berimbang kepada pengembang baik di Indonesia maupun Filipin
Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 139K/PID/2016)
No full textNotaris mempunyai tanggung jawab besar atas setiap akta yang diterbitkannya. Dalam pekerjaannyapun notaris dituntut untuk patuh pada Kode Etik Profesi yang dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, sehingga dalam setiap pekerjaannya diharapkan dapat bertindak benar, tidak melakukan kelalaian atau bahkan suatu kesengajaan, sehingga akta autentik tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak yang membutuhkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui penerapan sanksi dalam kasus pemalsuan akta pengoperan hak atas tanah pada Putusan Mahakamah Agung Nomor 139 K/PID/2016 dan Pertanggungjawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta pengoperan hak atas tanah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/PID/2016. Metode Penelitian dalam Tesis ini adalah normatif,yaitu penulis berfokus untuk mengaji Sistematika penerapan sanksi hukum yang berasal dari Putusan dari Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung.Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa sanksi hukum terhadap seorang notaris yang melakukan pemalsuan akta pengoperan hak atas tanah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 k/PID/2016 yakni bahwa hukuman penjara dengan yang diberikan oleh hakim terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta hanya 2 tahun penjara dinilai kurang untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban dan bagi instansi lembaga Notaris sendiri dikarenakan akan terjadi lagi kasus serupa dikarenakan dapat dikenalinya celah hukum bagi oknum untuk mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain yang bisa jadi adalah korban atau nama lembaga instasi notaris itu sendiri yang secara tidak langsung sudah tercoreng dengan aksi dari yang di beri lebih rendah dari pada tindakan yang tersebut, serta undang-undang jabatan notaris belum mengatur secara pasti sanksi hukuman tersebut
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 20 PK/Pid/2020
No full textNotaris merupakan jabatan kepercayaan, sehingga dalam melaksanakan jabatannya dituntut agar selalu jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan jabatannya akan tetapi dalam pelaksanaanya masih banyak notaris yang tidak melaksanakan jabatannya dengan tidak berpedoman dengan UUJN dan Kode Etik, hal ini yang menyebabkan banyak notaris terjerat dalam gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Fenomena tersebut menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 20 PK/Pid/2020. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat dengan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor : 20 PK/Pid/2020 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam pembuatan akta notaris yang melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor : 20 PK/Pid/2020. Metode penelitian dalam penulisan ini berjenis normatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan melalui pendekatan kasus, adapun pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, , documenter, dan wawancara,yang kemudian data tersebut di analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah notaris mempunyai tanggungjawab yang besar pada akta yang dibuatnya, maka melakukan Perbuatan melawan hukum dalam pembuatannya akan dipertanggung jawabkan secara perdata, dan juga perlindungan hukum akan selalu diberikan Negara bagi masyarakat yang merasa hak- haknya dirugikan. Adapun kesimpulan dari penulisan ini ialah notaris mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan kliennya selain itu notaris harus selalu mengikuti aturan yang berlaku dalam pembuatan akta agar tidak ada kesalahan dalam pembuatannya serta Perlindungan hukum akan selalu Negara berikan bagi pihak yang dirugikan, baik dalam bentuk ganti rugi baik materil maupun immaterial, maupun penahanan bagi pihak yang merugikan orang lain adapun saran dalam penelitian ini adalah notaris dalam pembuatan harus selalu berpacu pada peraturan yang berlaku agar akta yang dibuatnya tidak merugikan pihak lain serta notaris itu sendiri dan notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu mengingat UUJN dan kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan jabatannya
Perancangan desain interior pada Hotel Akmani, Jakarta Pusat (DI - 2470)
No full textHotel Akmani, sebagai sebuah Butik Bisnis Hotel yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan dinamis kota Jakarta. Dengan desain yang mengadopsi gaya Modern Kontemporer, proyek ini tidak hanya sekadar merancang sebuah bangunan, tetapi juga merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang memadukan nilai sejarah dengan kesan modern. Pendekatan kualitatif deskriptif menjadi landasan utama dalam merancang hotel ini. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan faktor- faktor fisik seperti arsitektur dan tata ruang, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan dan preferensi pengunjung yang menginap. Gaya desain Kontemporer yang diusung hotel ini berusaha untuk menggabungkan keindahan modernisasi Jakarta Pusat dengan elemen desain yang sederhana namun mewah. Dalam penggarapan proyek ini, fokus diberikan pada aspek manusia, bangunan, dan ruang. Perancangan Hotel Akmani tidak hanya berorientasi pada estetika visual, tetapi juga pada pengalaman pengguna. Dengan demikian, setiap detail dari ruang hingga fasilitas dirancang untuk menciptakan atmosfer yang menggabungkan kenyamanan modern dengan sentuhan kemewahan yang halus. Tujuannya adalah memberikan pengalaman menginap yang tak hanya nyaman, tetapi juga memikat dan memanjakan para tamu dengan nuansa modern yang elegan
Evaluasi desain unjuk kerja cooler box berbasis termoelektrik untuk penyimpanan rajungan dengan metode CFD (TM - 1394)
No full textIndonesia merupakan negara berkembang yang sedang dalam pengembangan ekonomi. Salah satu perekonomian Indonesia berasal dari kekayaan perikanannya. Rajungan merupakan salah satu kekayaan perikanan Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan juga disukai serta digemari masyarakat. Rajungan harus dapat ditangani dan disimpan dengan baik untuk menjaga kualitasnya. Rajungan harus disimpan dengan temperatur ruang -1°C sampai dengan -5°C. Oleh karena itu, nelayan membutuhkan kotak pendingin untuk menyimpannya. Dikarenakan kotak pendingin konvensional sangat membutuhkan banyak energi dan memakan tempat maka kotak pendingin termoelektrik menjadi alternatif pengganti kotak pendingin konvensional. Kotak pendingin termoelektrik sudah dibuat sebelumnya dan disimulasikan untuk ditemukan permasalahan-permasalahan yang ada. Simulasi CFD membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kotak pendingin termoelektrik sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi untuk membuat kotak pendingin yang lebih efisien dan efektif. Hasil evaluasi kondisi kotak pendingin dengan menggunakan simulasi CFD menunjukkan bahwa distribusi kecepatan aliran udara tidak merata dikarenakan posisi kedua kipas yang menyebabkan aliran udara bertabrakan dan hanya terfokus pada area tengah saja. Hal ini berdampak pada distribusi temperatur dimana daerah elemen peltier tidak mendapat distribusi aliran udara yang merata sehingga temperatur tidak terdistribusi