Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Gugatan Sengketa Tanah Mengenai Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor : 3110 K/Pdt/2022)”.
No full textPenelitian ini mengkaji putusan Nomor: 3110 K/PDT/2022 yang berfokus pada perbuatan melawan hukum dalam konteks gugatan sengketa tanah untuk menguji prinsip kepastian hukum. Melalui metode analisis kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa tanah dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus sengketa tanah, pengadilan seringkali dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara bukti hukum yang ada dengan tuntutan keadilan. Putusan ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana pengadilan menangani klaim kepemilikan tanah dan konflik hak yang terlibat, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap kepastian hukum. Penelitian ini berkontribusi dalam literatur hukum tanah dengan memberikan analisis mendalam terhadap dinamika penyelesaian sengketa tanah di Indonesia
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pada Streaming Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2020/Pn-Jmb)
No full textDalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb, Aditya Fernando Phasyah dan Robby Bhakti Pratama terbukti bersalah melanggar hak cipta film "Keluarga Cemara" milik PT Visinema Pictures. Putusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan pasal-pasal terkait pidana penjara dan perintah penahanan. Hakim menilai serius pelanggaran hak cipta dalam kasus ini, menegaskan urgensi penegakan hukum untuk melindungi karya intelektual. Menghadapi maraknya penyebaran film ilegal di media streaming, peran pemerintah menjadi krusial. Pemerintah memiliki tanggung jawab merumuskan regulasi efektif, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendukung pertumbuhan industri kreatif lokal. Langkah-langkah ini esensial untuk menjaga hak cipta, memberantas pembajakan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan industri film secara global. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap penanganan kasus pelanggaran hak cipta di bidang media streaming. Metode penelitian normatif ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang melibatkan analisis hukum dan kebijakan, serta pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas dan penegakan hukum yang lebih efisien untuk mengatasi masalah ini. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi yang komprehensif. Kesimpulannya, peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri film, di mana hak cipta dihormati dan keberlanjutan industri terjaga
Pengaruh Durasi Penggunaan Gawai terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 dan 5 SDN Sumbon 3 Indramayu
No full textPerubahan zaman memengaruhi berbagai bidang termasuk teknologi. Gawai adalah suatu
perangkat atau intrumen elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi untuk memudahkan
pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Gawai dapat memberikan dampak positif maupun
negatif pada pengguna nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh durasi
penggunaan gawai terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 dan 5 di SDN Sumbon 3
Indramayu. Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan
cross sectional. Data yang diperolah diolah dengan menggunakan uji Chi-Square. Dari 63
responden didapatkan sebanyak 23 orang menggunakan gawai lebih dari 3 jam. Hasil dari
uji Chi-Square tidak didapatkan hubungan antara durasi penggunaan gawai terhadap prestasi
belajar siswa SDN Sumbon 3 yang dibuktikan dengan hasil penelitian uji statistik yang
diperoleh p-value sebesar (0,157) > nilai α (0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah
tidak terdapat hubungan durasi penggunaan gawai terhadap prestasi belajar siswa kelas 4
dan 5 SDN Sumbon 3 Indramayu
Hubungan Antara Stres Akademik dan Adiksi Smartphone Pada Mahasiswa
No full textMahasiswa umumnya memiliki kebutuhan yang beragam dalam menggunakan smartphone, seperti berinteraksi dengan teman serta dapat mengerjakan sesuatu secara multitasking. Penggunaan smartphone terus-menerus dapat berdampak buruk bagi kesehatan, hingga kecanduan smartphone. Kecenderungan mahasiswa memanfaatkan smartphone sebagai alat penghilang stres akibat tuntutan akademik menciptakan stres akademik sebagai salah satu faktor terjadinya adiksi smartphone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara stres akademik dan adiksi smartphone pada mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan partisipan sebanyak 282 orang yang berdomisili di daerah Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah The Perception of Academic Stress Scale (PAS) dan Smartphone Addiction Scale Short Version (SAS-SV). Hasil menunjukkan adanya hubungan antara stres akademik dan adiksi smartphone pada mahasiswa (r(282) = .403, p = .000)
Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Terhadap Investasi Menggunakan Sistem Robot Trading
No full textPesatnya perkembangan teknologi memunculkan inovasi baru bernama robot trading. Robot Trading yang merupakan adalah sistem yang dirancang untuk mengotomatisasi transaksi saham sehingga membebaskan manusia dari tantangan pemantauan pasar saham serta berfungsi sebagai alat bantu para pedagang (expert adviser). Dalam konteks pasar saham, perdagangan robot biasanya dikaitkan dengan sekuritas yang menawarkan fitur seperti pemesanan otomatis atau akses pasar langsung dan robot algoritmik. Fitur-fitur tersebut berfungsi untuk mencatat transaksi dan melaporkan aktivitas keuangan. Saat ini, robot trading diatur melalui Peraturan BAPPETI Nomor 12 Tahun 2022, namun peraturan tersebut belum memberikan rincian spesifik mengenai penggunaan robot trading. Hal ini lah yang kemudian disalahgunakan oleh sejumlah oknum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus guna mengkaji data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya peraturan khusus yang mengatur penggunaan robot trading dan hanya berpatokan pada peraturan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan terkait robot trading baru muncul setelah adanya kasus-kasus penting sehingga mendorong BAPPEBTI menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2022 yang fokus pada penyelenggaraan Jasa Konsultasi Informasi Berbasis Teknologi, khususnya Expert Advisor. Belum adanya perlindungan hukum yang konkrit yang memadai bagi investor menimbulkan ketidakpastian yang mencari keadilan dan transparansi Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan hukum baru agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali
Peranan Amicus Curiae dalam Mempengaruhi Putusan Hakim. Menurut Sistem Peradilan Pidana Studi Putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
No full textKUHAP adalah suatu aturan hukum yang mengatur dan menegakkan KUHP atau hukum secara materil, Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan untuk disajikan kepada hakim, serta menghadirkan terdakwa dihadapan hakim dan setelah itu hakim memutuskan apakah kejahatan yang dituduhkan terbukti dengan menjatuhkan hukuman pidana maupun hukuman secara administratif. Pembuktian dalam KUHAP merupakan usaha untuk memperoleh keterangan melalui alat bukti dan barang bukti untuk membentuk suatu keyakinan yang benar tidaknya suatu tindak pidana yang dituduhkan dan menentukan bersalah atau tidak nya seorang terdakwa. Hakim tidak berhak menghukum orang jika tidak dapat menunjukkan sekurang- kurang nya 2(dua) alat bukti yang sah dan berdasarkan bukti itu yakin bahwa perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Saat ini perkembangan mekanisme pembuktian semakin diperkaya dengan kehadiran konsep amicus curiae atau dikenal sebagai sahabat pengadilan. Amicus curiae dianggap sebagai suatu mekanisme dimana pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu kasus menyampaikan pendapat hukum mereka untuk memperkuat analisis hukum dan menjadi pertimbangan bagi hakim. Praktik amicus curiae ini umumnya digunakan di negara-negara yang menerapkan sistem common law dan bukan sistem civil law seperti Indonesia. Amicus curiae belum diatur secara jelas di Indonesia, namun pada prinsip nya hal ini diterima sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu contoh kasus yang melibatkan keterlibatan amicus curiae dalam putusan nya adalah kasus Richard Eliezer
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt)
No full textPerkawinan merupakan sebuah perjanjian suci yang dilakukan oleh pria dan wanita dengan tujuan menjadikan sebuah keluarga kekal serta bahagia. Dalam sebuah perkawinan terdapat syarat untuk melangsungkanya, salah satunya adalah batasan usia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan oleh pihak pria dan wanita yang sudah berumur 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap umur yang telah ditentukan maka pihak yang bersangkutan dapat melakukan pengajukan permohonan dispensasi perkawinan melalui Pengadilan dengan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup. Contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Adapun permasalahan adalah bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt dalam memberikan izin dispensasi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan dengan di dukung dari data wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, dispensasi perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang belum berusia 19 tahun dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Mengenai alasan yang digunakan dalam mengajukan permohonan tersebut harus disertai dengan bukti pendukung. Pemberian izin dispensasi perkawinan pada putusan Nomor 1331/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt tidak sesuai dengan alasan mendesak sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam pemberian izin dispensasi perkawinan hakim harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pemberian izin dispensasi perkawinan juga harus memperhatikan manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari pemberian izin dispensasi perkawinan tersebut dengan mempertimbangkan hak-hak anak
Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Kebendaan Kapal Pasca Peristiwa Merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih terkait proses merger secara praktek, bagaiamana proses pengalihan asset pasca merger dilakukan, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul yang ada dalam proses pengalihan aset khususnya berupa Kapal milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) seperti adanya surat kepemilikan kapal yang rusak atau hilang. Penelitian ini adalah Penelitian yuridis normtif dengan menggunakan pendekatan terhadap undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deduktif, yaitu cara berfikir yang dilakukan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan premis mayor dan minor. Premis mayor mencakup terakait dengan asas-asas hukum, teori hukum yang digunakan, serta peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan pembahasan ini. Premis minor nya dikaitkan degan kasus hilang atau rusaknya dokumen kepemilikan kapal yang kemudian hasil dari kedua premis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan. Dari penelitian ini didapati bahwa Merger adalah kegiatan penggabungan Perusahaan yang sangat lumrah dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) yang berguna tidak hanya untuk mempertahannkan harta perusaan namun juga untuk mengefisiensikan Perusahaan tersebut, dimana harta Perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai Hak kebendaan yang dimiliki oleh sebuah Perusahaan yang merupakan hak yang mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung terhadap benda dan yang dapat dipertahankan kepemilikannya terhadap siapapun juga. Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang dampak merger yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) terhadap kepemilikan aset kapal yang dimiliki dimana pasca merger maka harus dilakukan perubahan atau balik nama atas semua aset yang dimiliki termasuk kapal agar dapat dilakukan inbreng saham dan penghitungan total akumulasi aset yang bulat pasca merger sehingga sah secara de facto dan de jure. Untuk dokumen kepemilikan kapal yang hilang, dapat dilakukan permohonan penerbitan grose akta pengganti namun harus mengajukan permohonan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu
Analisis Strategi Penetapan Harga PT Conch South Kalimantan Cement Dalam Melakukan Praktek Jual Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
No full textSalah satu tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Undang Nomor 5 Tahun tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat yaitu praktek jual rugi dalam Pasal 20. Praktek jual rugi bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menghendaki adanya kesempatan yang oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi dan atau memasarkan produk dan atau jasanya. Permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana pelaksanaan strategi penetapan harga PT CONCH sehingga menyebabkan Praktek jual rugi menurut UU No.5 Tahun 1999 dan bagaimana pertanggungjawaban hukum PT CONCH yang telah melakukan praktek jual rugi (predatory pricing) menurut UU No.5 Tahun 1999. Jenis penelitian ini normatif dengan spesifikasi preskripsi. Penulis menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Dalam pendekatan masalah penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan undang-undang,pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Kemudian penulis menganalisis data menggunakan teknik deduktif. Hasil penelitian menunjukan strategi penetapan harga yang dilakukan oleh PT CONCH menggunakan strategi penetepan harga yang rendah sehingga menimbulkan Praktek jual rugi yang mengakibatkan tersingkirnya 3 (tiga) pelaku usaha pesaing dari Pasar Kalimantan Selatan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka pertanggungjawaban PT CONCH tidak sesuai ketentuan dalam UU Ciptaker yang telah menetapkan ketentuan terbaru mengingat PT CONCH diputus pada tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian ini PT CONCH telah melakukan strategi penetapan harga yang rendah untuk melakukan praktekk jual rugi dan pertanggungjawaban PT CONCH yang telah melakukan Praktek jual rugi belum sesuai
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Penghapusan Pencatatan Saham Emiten (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika Serikat Dan Singapura)
No full textTesis ini memberikan analisis komparatif mengenai kerangka hukum yang mengatur penghapusan pencatatan saham emiten di Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana masing-masing yurisdiksi menangani proses penghapusan pencatatan saham Emiten, khususnya dengan fokus pada perlindungan pemegang saham minoritas. Analisis ini mengungkapkan bahwa sistem hukum Indonesia, yang dipengaruhi oleh warisan Civil Law, bertolak belakang dengan pendekatan Common Law di Amerika Serikat dan Singapura, terutama dalam hal keterlibatan pemegang saham dalam penghapusan pencatatan secara sukarela dan khususnya untuk penghapusan pencatatan secara paksa. Studi ini menyarankan perbaikan terhadap kerangka kerja di Indonesia, seperti pedoman yang lebih jelas mengenai persetujuan pemegang saham dalam keputusan penghapusan pencatatan saham dan kriteria yang lebih transparan untuk penghapusan pencatatan paksa. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas di Pasar Modal Indonesia