Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 158/PDT/2021/PT Bdg)
No full textSalah satu kebutuhan manusia yang penting adalah kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah yang membutuhkan tanah karena tanah memiliki kemampuan ganda, yaitu sebagai sumber daya yang bersahabat dan sumber daya modal. Kemajuan zaman adalah salah satu elemen yang mengubah cara hidup individu dari yang sebelumnya tinggal di tempat transisi menjadi membangun rumah atau rumah mereka sendiri. Perjanjian jual beli tanah adalah suatu perjanjian di mana pihak penjual berjanji untuk mengikatkan diri untuk menjual tanah dan menyerahkan hak atas tanah (pengesahan tanah) kepada pihak pembeli, sementara pihak pembeli juga berjanji untuk mengikatkan diri untuk membayar harga tanah sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam kasus ini, permasalahan yang akan di bahas adalah penyelesaian sengketa wanprestasi dalam PPJB yang melibatkan Tiurma Sihombing selaku Penggugat dengan PT SENTUL CITY, Tbk selaku Tergugat. Dalam pokok perkara, PT SENTUL CITY mengatakan tidak melaksanakan kewajiban serah terima tanah dan bangunan dikarenakan faktor alam dan demi keselamatan penggugat. Berdasarkan data dan fakta di lapangan, proses pembangunan sudah mencapai 70%, namun saat proses pembangunan cluster unit tanah dan bangunan milik penggugat terjadi pergeseran tanah dan longsor pada bukit yang berada sangat dekat dengan perumahan tersebut. Tergugat telah beberapa kali mengadakan pertemuan dan menawarkan relokasi unit yang jumlah dan harganya melebihi harga yang telah dibayarkan penggugat. Tergugat yang dalam hal ini, PT SENTUL CITY menolak untuk tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat karena tidak sesuai dengan ketentuan PPJB yang telah disepakati bersama. Tuntutan ganti rugi secara materill maupun immaterill dianggap tidak relevan dan tidak berdasar secara hukum. Pembanding semula Tergugat sampai mengajukan banding ke PT agar kasus ini mendapat titik temu. Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan hakim menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, menguatkan putusan tingkat pertama sebelumnya, dan mewajibkan Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di dalam dua tingkatan pengadilan
Analisis Perlindungan Hukum Pelaksanaan Smart Contract (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Hukum UniEropa)
No full textBerkembangnya teknologi di era industri 4.0 saat ini menyebabkan perubahan dari segala aspek kehidupan manusia dan memunculkan berbagai inovasi. Salah satu inovasi tersebut yaitu munculnya smart contract. Perbedaan mendasar antara smart contract dengan kontrak konvensional terletak pada medianya yaitu smart contract sudah menggunakan media elektronik. Smart contract mampu untuk meningkatkan produktivitas dalam melakukan bisnis apabila dibandingkan dengan kontrak konvensional. Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum pelaksanaan smart contract di Indonesia dan Uni Eropa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada perlindungan pelaksanaan smart contract Pada saat ini regulasi yang digunakan untuk mengatur mengenai smart contract yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Namun peraturan tersebut mengakomodir secara komprehensif mengenai smart contract secara khusus, sehingga terdapat celah hukum dalam peraturan smart contract di Indonesia. Melalui celah hukum tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan smart contract. Maka dari itu, penulis ingin menggunakan analisis komparatif dengan peraturan di Uni Eropa yaitu General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR menjadi salah satu peraturan yang digunakan oleh negara Uni Eropa dalam penerapan smart contract dan GDPR sudah mengatur secara khusus mengenai smart contract
Sistem Kebijakan Pemenuhan Hak Warga Binaan Atas Overkapasitas Pada Lapas Kelas I Cipinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
No full textLembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat krusial terkait dengan penjalanan sistem pemasyarakatan yaitu untuk mewujudkan pribadi Warga Binaan yang berkualitas dan produktif baik di dalam Lapas dan dapat diterima dengan baik setelah kembali ke masyarakat. Namun dalam menjalankan fungsi pembinaan lembaga pemasyarakatan tidak luput dari salah satu permasalahan yaituterus meningkatnya jumlah kriminalitas yang tidak sesuai dengan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan sehingga menyebabkan terjadinya overkapasitas di dalam lapas tersebut. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama lapas yaitu pembinaan, pembimbingan, pendidikan, dan penyayoman terhadap Warga Binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak Warga Binaan sudah dipenuhi, serta mengetahui apa saja langkah yang sebaiknya dilakukan dalam mengatasi permasalahan overkapasitas terkait dengan pemenuhan hak Warga Binaan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan hak-hak Warga Binaan di Lapas Kelas I Cipinang, dengan fokus pada aspek-aspek yang diatur oleh Perundang-Undangan dan Peraturan terkait. Sumber hukum yang menjadi dasar analisis meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak Warga Binaan dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur prosedur dan tata cara pemenuhan hak-hak Warga Binaan. Meskipun terdapat peraturan hukum yang sudah mengatur hak Warga Binaan dirasa masih perlunya reformasi pada sistem peradilan untuk mengatasi berbagai permasalahan overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan dengan cara mengevaluasi dan menerapkan alternatif penahanan yang lebih manusiawi
Hubungan antara Gaya Humor Guru dengan Stres Akademik Siswa SMA X Jakarta dalam Belajar Matematika
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya humor yang dimiliki oleh guru dengan stres akademik siswa dalam belajar matematika. Siswa-siswi sekolah menengah atas termasuk dalam kategori remaja madya berusia 15 sampai 18 tahun, dan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa siswa atau remaja madya rentan mengalami stres, khususnya dalam bidang akademik pelajaran matematika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 391 siswa SMA X Jakarta. Variabel yang diteliti adalah gaya humor, yang mengukur empat dimensi: Affiliative, Self-enhancing, Aggressive, dan Self-defeating, menggunakan alat ukur Humor Style Questionnaire yang dikembangkan oleh Martin et al. (2003). Sedangkan variabel stres akademik diukur menggunakan Educational Stress Scale for Adolescent (ESSA) yang dikembangkan oleh Sun et al. (2011), yang mengukur lima aspek: Pressure From Study, Workload, Worry About Grades, Self-expectation, dan Despondency. Analisis data menggunakan uji korelasi antar dimensi gaya humor dengan stres akademik menunjukkan bahwa dimensi Affiliative berkorelasi negatif dan signifikan dengan variabel stres akademik. Selain itu, dimensi lain dari gaya humor, yaitu Self-enhancing, Aggressive, dan Self-defeating, menunjukkan hasil korelasi yang positif. Artinya, gaya humor Affiliative yang dimiliki oleh guru terbukti dapat menurunkan tingkat stres akademik siswa dalam belajar matematika
Gambaran Konsep Diri Penggemar Anime Dewasa Awal
No full textAnime merupakan animasi yang telah berubah menjadi fenomena global dan menjangkau banyak penggemar anime dari Indonesia. Populasi terbesar penggemar anime berada pada kategori usia dewasa awal. Menjadi penggemar dapat mempengaruhi pandangan individu terhadap diri sendiri. Istilah ini didasarkan pada pandangan Fitts (1971) yang menjelaskan konsep diri sebagai pandangan individu terhadap diri sendiri yang memiliki lima dimensi yaitu: (a) fisik diri, (b) moral etik diri, (c) diri personal, (d) diri keluarga, dan (e) diri sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran konsep diri yang muncul pada penggemar anime dewasa awal berusia antara 18-25 tahun. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan alat ukur konsep diri Tennessee Self-Concept Scale hasil adaptasi Agustina (2018). Penelitian yang memperoleh data dari 300 partisipan menunjukkan 50% memiliki konsep diri positif dan 50% lainnya memiliki konsep diri negatif. Mayoritas penggemar anime memiliki nilai dimensi fisik diri, moral etik diri, dan diri keluarga yang tinggi, sedangkan memiliki nilai yang rendah pada dimensi diri personal dan diri sosial. Ditemukan juga ada perbedaan yang signifikan hasil skor konsep diri berdasarkan status pekerjaan dan lama menjadi penggemar anime
Implementasi Hukum Terhadap Kepemilikan Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Oleh Polres Metro Jakarta Barat
No full textKasus penyalahgunaan airsoft gun sudah semakin marak terjadi dewasa ini beberapa berita akhir-akhir ini kerap kali melaporkan tentang momok airsoft gun yang kerap kali menimbulkan ke tidak tertiban di masyarakat. Baik itu berbentuk penodongan, perampokan, atau bahkan penganiayaan dengan airsoft gun, airsoft gun menjadi suatu alat yang sering disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana akhir-akhir ini. Agar penyalahgunaannya dapat ditanggulangi, peredaran dan kepemilikan nya yang tidak memiliki perizinan sudah seharusnya diaturkan, kendati dasar hukum yang mengatur kepemilikan dan peredaran tersebut sudah ada yaitu Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasinya di lapangan secara nyata oleh aparat penegak hukum, apakah implementasi sanksi pidananya sudah sesuai dengan ketentuan Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 dan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta sumber data utamanya adalah data primer yang berbentuk wawancara dengan praktisi dan akademisi. Teknik analisis datanya menggunakan proses transkripsi. Hasil yang didapat berupa data wawancara dari pihak penegak hukum dan ahli hukum. Ditemukan hasil bahwa implementasi sanksi terhadap pemilik airsoft gun yang tidak berizin dan juga pengedar yang tidak resmi sudah sesuai dilakukan sebagaimana dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1, akan tetapi implementasi tersebut masih sulit untuk dilakukan karena beberapa faktor. Penulis memberi saran bahwa sebaiknya aparat penegak hukum lebih menggalakkan lagi upaya penegakkan hukum tersebut kepada pemilik dan pengedar airsoft gun yang tidak berizin agar penyalahgunaannya dapat semakin ditekan dan tidak merugikan masyarakat. Adapun upaya tersebut berupa upaya preventif
Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Pt. Nala Palma Cadudasa Di Desa Senambah (Studi Putusan Nomor 101/Pdt.Sus.-Phi/2019/Pnsmr)
No full textSetiap pengusaha pasti membutuhkan tenaga kerja untuk keberlangsungan perusahaannya dan ketika sebuah perusahaan merekrut seorang tenaga kerja untuk menjadi pekerjanya, hal tersebut menjadikan hubungan antar keduanya menjadi hubungan kerja yang dilandaskan oleh sebuah perjanjian kerja. Perjanjian kerja berisi hak dan kewajiban antar pihak, juga berisi jangka waktu masa kerja. Ketika waktu yang ditentukan habis, maka akan terjadi Pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK bukanlah sebuah perkara ketika terjadi dikarenakan habisnya masa waktu kerja, tetapi akan menjadi masalah jika terjadi secara sepihak. Seperti yang terjadi pada penelitian ini, Perselisihan PHK terjadi antara penggugat dengan tergugat akibat ketidakpahaman mengenai perbedaan antara hubungan kemitraan dan hubungan kerja. Maka dari itu penulis merumuskan masalah tentang bagaimana interpretasi hukum tentang perbedaan hubungan kemitraan dan hubungan kerja, pertimbangan hakim, serta hak dan kewajiban antar pihak. Penelitian ini mengenakan metode yuridis normatif dengan teknik akumulasi data berbasis library research. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, terutama putusan nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSmr. Hasil penelitian mengungkap perbedaan esensial antara hubungan kemitraan dan hubungan kerja, dengan pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa hubungan di antara pihak-pihak bersifat hubungan kerja karena mencakup unsur pekerjaan perintah dan pembayaran upah sehingga mengharuskan untuk penggugat membayarkan hak pekerja yang di PHK.seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang pergantian hak kepada tergugat. Kesimpulannya, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan hubungan kemitraan dan hubungan kerja memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan proses hukum pemutusan hubungan kerja sepihak, dengan implikasi langsung pada hak dan kewajiban seluruh pihak
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
No full textPerlindungan merek (termasuk merek terkenal) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan aturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meski sudah ada pengaturannya, tetapi sengketa merek diIndonesia masih sering terjadi, terutama persamaan pada pokoknya. Adapun judul yang diangkat oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terkenal Dan Indikasi Geografis “ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui atau menjawab pertanyaan: 1) Apakah Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terkenal Dan Indikasi Geografis memberikan jaminan perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia? 2) Apakah Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terkenal Dan Indikasi Geografis sudah benar-benar diterapkan sehingga dapat memberi jaminan perlindungan kepemilikan merek terkenal di Indonesia secara optimal?
Berdasarkan analisis atas hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia. Perlindungan tersebut termuat secara spesifik dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 83 ayat (2). Kemudian diperjelas dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2). Kesimpulan berikutnya adalah bahwa Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum diterapkan secara optimal sehingga belum dapat member jaminan perlindungan kepemilikan merek terkenal di Indonesia secara memuaskan. Majelis Hakim baik di Tingkat Pengadilan Negeri maupun di Tingkat Mahkamah Agung tidak melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara penuh dan konsiste
Rekonstruksi Hukum Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal
No full textUMKM merupakan salah satu pilar penyangga pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara kuantitas, keberadaan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional belum diimbangi dengan peningkatan kualitas yang memadai. UMKM masih lemah dalam pemberdayaan, sehingga menyebabkan tidak mampu bersaing. Masalah utama yang dihadapi UMKM adalah terbatasnya akses terhadap sumber daya produksi, penguasaan teknologi, informasi, peningkatan manajemen dan peningkatan akses pasar sehingga menyebabkan sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mengembangkan produk-produk yang berdaya saing global, yang pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Selain itu, prinsip demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 belum sepenuh diimplementasikan dalam bentuk kebijakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) permasalahan yaitu : (1) Bagaimana urgensi pengaturan pemberdayaan UMKM dalam penyelenggaraan usaha jasa pariwisata berbasis kearifan lokal? (2) Bagaimana basis pengaturan kearifan lokal dalam penyelenggaraan usaha jasa pariwisata terhadap UMKM di Provinsi Bali? (3) Bagaimana rekonstruksi hukum pemberdayaan UMKM dalam penyelenggaraan usaha jasa pariwisata berbasis kearifan lokal?
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan yaitu deskripsi. Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu secara yuridis kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa urgensi pengaturan pemberdayaan UMKM dalam penyelenggaraan usaha jasa pariwisata berbasis kearifan lokal, karena belum optimalnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha dan fasilitas yang memadai, pendanaan, kemitraan maupun kelembagaan untuk pemberdayaan UMKM maka dari itu seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM sekiranya sejalan dengan dasar Pasal 33 Ayat (4) Konstitusi. Hasil penelitian permasalahan kedua, basis pengaturan kearifan lokal dalam penyelenggaraan usaha jasa pariwisata terhadap UMKM di Provinsi Bali adalah identitas UMKM yang mencerminkan Konsep Tri Hita Karana. Konsep Tri Hita Karana patut menjadi identitas budaya yang dipegang sebagai salah satu standar UMKM lokal. Hasil penelitian permasalahan ketiga, diperlukan penambahan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang Pemberdayaan UMKM berbasis Kearifan Lokal. Dalam Peraturan Derah tentang Pemberdayaan UMKM berbasis Kearifan Lokal ini ditambahkan suatu klausul mengenai ciri dan kharakteristik UMKM berbasis Kearifan Lokal yakni agar adanya pembeda antara UMKM Lokal dengan UMKM secara umum serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberdayaan UMKM lokal sebagai elemen penting dalam pariwisata yang berperan aktif mewujudkan pembangunan ekonomi berkesinambungan di tingkat lokal maupun nasional serta diharapkan nilai keadilan dan kemanfaatan juga dapat terwujud di dalamnya
Penggunaan geotekstil sebagai perkuatan tanah untuk konstruksi jalan beton (TS - 2635)
No full textTanah lunak merupakan tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas penggunaan geotekstil dalam mengatasi masalah tanah lunak di Dadap, Daan Mogot, dan Citeureup. Geotekstil digunakan untuk meningkatkan stabilitas tanah, mengurangi deformasi, dan meningkatkan daya dukung subgrade
jalan serta bangunan. Penelitian ini menggunakan metode Mayerhoff untuk menghitung daya dukung tanah dan faktor keselamatan (SF) dalam kondisi undrained (short term) dan drained (long term). Dengan perencanaan timbunan tinggi 2 meter dengan 5 lapis perkuatan geotekstil, hasil menunjukkan bahwa nilai SF pada kondisi undrained lebih rendah dibandingkan dengan kondisi drained, karena tanah kehilangan dukungan dari tekanan air pori dan kekuatan geser yang kurang. Namun, perhitungan manual dan program komputer memberikan hasil SF yang hampir sama untuk sampel tanah Dadap dan Daan Mogot pada kondisi undrained, tetapi berbeda cukup signifikan untuk sampel tanah Citeureup. Perhitungan deformasi menunjukkan bahwa tanah Dadap mengalami deformasi yang lebih besar dibandingkan dengan Daan Mogot dan Citeureup. Selain itu, gaya tarik pada kondisi drained lebih kecil dibandingkan dengan kondisi undrained, karena kehilangan kadar air pori dari dalam tanah. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan geotekstil dalam mengatasi tantangan tanah lunak, dengan harapan dapat memberikan panduan praktis untuk pembangunan infrastruktur yang lebih tahan lama dan aman di masa depan. Kata kunci: tanah lunak, geotekstile, stabilitas tanah, deformasi dan daya dukun