Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
KOMUNIKASI PERSUASIF MAKEUP ARTIST DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN TERHADAP ONLINE CLASS MAKEUP SEBAGAI ALTERNATIF PEMBELAJARAAN (STUDI KASUS CHLOROPHYLLAMAKEUP)
No full textABSTRAK
(A) Tarisha Wardah Azizah / 915210214
(B) KOMUNIKASI PERSUASIF MAKEUP ARTIST DALAM
MEMBANGUN KEPERCAYAAN TERHADAP ONLINE CLASS MAKEUP
SEBAGAI ALTERNATIF PEMBELAJARAN (STUDI KASUS
CHLOROPHYLLAMAKEUP)
(C) 126 hlm, Tahun 2024, table 2, gambar 5, Lampiran 4
(D) PUBLIC RELATIONS
Abstrak: Pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia telah meningkatkan
kebutuhan akan alternatif pembelajaran makeup, seperti online class makeup.
Meski menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, masih banyak calon peserta yang
ragu terhadap kualitas pengajaran dan minimnya interaksi langsung. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis komunikasi persuasif yang digunakan oleh makeup
artist dalam membangun kepercayaan peserta terhadap online class makeup sebagai
alternatif pembelajaran. Menggunakan konsep komunikasi persuasif, penelitian ini
dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus pada
Chlorophyllamakeup. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi,
dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Chlorophyllamakeup
menggunakan beberapa teknik komunikasi persuasif, seperti teknik asosiasi,
integrasi, ganjaran, tataan dan red-herring. Teknik asosiasi menghubungkan
kebutuhan peserta dengan solusi yang ditawarkan, seperti ketahanan makeup dalam
kondisi ekstrem. Teknik integrasi menciptakan hubungan personal dengan peserta
melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan. Ganjaran diberikan dalam
bentuk rekaman video, e-modul, sertifikat, dan hadiah tambahan. Teknik tataan
memastikan materi tersampaikan secara terstruktur dan mudah dipahami. Teknik
red-herring dengan mengarahkan fokus peserta dan calon peserta pada hasil nyata.
Komunikasi persuasif ini berhasil membangun kepercayaan peserta, menciptakan
loyalitas, dan memperluas jangkauan promosi melalui testimoni di media sosial.
Kata Kunci: Komunikasi persuasif, kepercayaan peserta, online class makeup,
makeup artist
(E) DAFTAR PUSTAKA: 30 jurnal (2015-2023), 3 website (2021-2024), 6
skripsi, tesis, disertasi (2018-2023).
(F) Lusia Savitri Setyo Utami, S.Sos., M.Si
FANATISME JAJANAN INDONESIA STUDI KASUS PRODUK MARTABAK MANIS
No full textABSTRAK
(A)FAHRANDIVA AL MUTADA YOGATAMA / 915210234
(B) FANATISME JAJANAN INDONESIA STUDI KASUS MARTABAK
MANIS
(C)XVII + 73 HLM, TAHUN 2024, TIGA TABEL, 11 GAMBAR, EMPAT
LAMPIRAN
(D)ADVERTISING
Abstrak: Dalam penelitian ini, penulis tertarik dengan fenomena kegemaran
masyarakat pada salah satu jajanan Indonesia yaitu martabak manis. Urgensi penelitian
ini adalah untuk mengetahui perspektif konsumen terhadap produk martabak manis
sehingga pelaku usaha dapat menyusun strategi yang tepat untuk mempertahankan
eksistensi jajanan ini. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan faktor yang
mendasari perilaku fanatisme pada konsumen terhadap produk martabak manis dalam
pembelian produknya, maka penulis ingin mengetahui apakah terdapat perilaku fanatik
pada seseorang terhadap jajanan martabak manis. Pada penelitian ini penulis
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus agar dapat
menggambarkan dengan lebih rinci data yang diperoleh dari para informan. Dengan
menggunakan Teori Keterikatan Emosional maka penulis memilih objek penelitian
yaitu konsumen martabak manis di Jakarta. Hasil analisis dari wawancara yang telah
penulis lakukan dengan informan yaitu bahwa terdapat indikasi perilaku yang mengarah
kepada perilaku fanatik terhadap jajanan ini. Perilaku ini mempengaruhi keputusan
pembelian dan perilaku seorang konsumen. Meski begitu perilaku ini belum bisa
dikatakan sebagai perilaku fanatik karena dalam konteks pembelian martabak manis,
perilaku konsumen martabak manis lebih mengarah kepada preferensi.
Kata Kunci: Ketertarikan Emosional, Makanan, Fanatisme
(E) DAFTAR PUSTAKA: Tiga Buku, 12 Jurnal
(F) Gregorius Genep Sukendro, S.Sos., M.Si
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST)
No full text
Perlindungan Hukum Notaris Atas Pembatalan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3445 K/Pdt/2020)
No full textP3SRS merupakan badan hukum pengelola apartemen yang terdiri atas perserikatan penghuni, dapat dibubarkan jika terjadi dualisme kepengurusan yang mengganggu pelaksanaan tugasnya. Dualisme kepengurusan yang berlarut dapat menjadi alasan Pengadilan Negeri membatalkan akta pendirian P3SRS atas permintaan pihak berkepentingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah dualisme kepengurusan P3SRS Apartemen Bogor Valley dapat menjadi dasar pembatalan akta pendirian P3SRS dan mengevaluasi akibat hukumnya terhadap status badan hukum P3SRS serta pengelolaan apartemen ke depannya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan bahan hukum primer dan sekunder terkait P3SRS serta pembatalan badan hukum.
Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dualisme kepengurusan P3SRS dan pembatalan akta pendiriannya. Hasil penelitian memberikan pemaparan bahwa dualisme kepengurusan P3SRS Apartemen Bogor Valley dapat menjadi alasan pembatalan akta pendirian P3SRS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 70 ayat (2) yang menyatakan P3SRS yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dibubarkan dan Pasal 71 yang memperbolehkan pembatalan akta pendirian P3SRS melalui Pengadilan Negeri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 68 juga memungkinkan pembatalan badan hukum jika tidak mungkin mencapai maksud dan tujuannya.
Akibat hukum pembatalan akta pendirian P3SRS Apartemen Bogor Valley adalah pembubaran status badan hukum P3SRS beserta organ dan keanggotaannya.
Pengelolaan apartemen akan beralih ke Pemerintah Kota Bogor yang dapat membentuk badan pengelola pengganti atau menunjuk pihak ketiga profesional. Badan pengelola pengganti bertugas melanjutkan pengelolaan apartemen dengan pembiayaan dari iuran bulanan pemilik dan penghuni
Tanggung Jawab Notaris Kota Tangerang Dengan Tidak Memberikan Salinan Akta Kepada Para Penghadap
No full textNotaris merupakan pejabat umum yang dalam pelaksanaanya membuat suatu akta autentik dimana akta autentik tersebut bila dibuat oleh Notaris sah secara hukum dan dapat dijadikan alat pembuktian yang sah apabila terjadi sengketa. Peraturan terkait Notaris telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga harus sesuai dengan kode etik Notaris. Seperti contoh kasus yang diambil dalam penulis ini mengenai seorang Notaris kota Tangerang bernama Muhammad Irsan sempat diberhentikan secara tidak hormat karena beliau melakukan penandatanganan di luar wilayah jabatannya serta tidak memberikan salinan akta kepada para penghadap. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif. Data sekunder yang dipakai yaitu melalui wawancara, jurnal-jurnal, buku-buku serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitiannya adalah 1) Tanggung jawan Notaris dalam memberikan salinan akta kepada para penghadap terletak pada pasal 54 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris dan yang ke 2) adalah upaya hukum yang dapat dibuat para penghadap apabila Notaris melanggar kode etiknya yaitu melapor atau mengajukan gugatan ke MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris). Para penghadap berhak mendapatkan haknya termasuk dalam pemberian salinan akta dari Notaris sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) UUJN
Hak Pengelolaan Tanah Aset Publik dan Penegakan Hukum (Analisis Kasus Sengketa Kepemilikan Lahan Hotel Sultan di Jakarta).
No full textHak atas tanah adalah hak penguasaan terhadap tanah yang mencakup serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 yang mencakup hak-hak yang dapat diberikan oleh negara kepada rakyat berdasarkan beberapa faktor seperti pemohon, jangka waktu, atau peruntukan hak tersebut. Salah satu hak kepemilikan tanah dalam UUPA adalah Hak Guna Bangunan (HGB), yang dapat diperoleh oleh badan hukum melalui Surat Keputusan Pemberian Hak dari pejabat berwenang. HGB dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak milik, dan tanah Hak Pengelolaan (HPL). HPL sendiri bukan merupakan hak atas tanah melainkan pelimpahan sebagian kewenangan negara. Penelitian ini mengeksplorasi proses perolehan hak atas lahan Hotel Sultan oleh PT. Indobuildco dan implikasi hukumnya terhadap kepemilikan dan pengelolaan aset publik, terutama dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 952/Pdt.G/PN.Jak.sel. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Indobuildco memperoleh HGB atas lahan Hotel Sultan berdasarkan Surat Keputusan No.191/HGB/DA/1972 tanggal 4 Maret 1972 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Agraria. Pemberian HGB ini dilakukan berdasarkan mandat Pemerintah DKI Jakarta untuk pembangunan gedung konferensi dalam rangka pelaksanaan Konferensi PATA. Kedudukan kepemilikan dan pengelolaan tanah Hotel Sultan berada dalam sengketa yang berlangsung di pengadilan, yang dimulai dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 952/Pdt.G/PN.Jkt.Sel dan berlanjut ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. HPL atas tanah tersebut diberikan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989. Meskipun PT. Indobuildco telah memperoleh HGB yang sah dan memenuhi seluruh kewajiban yang diperlukan, pemberian HPL kepada Sekretariat Negara menimbulkan sengketa serius mengenai kepemilikan dan pengelolaan tanah. Sengketa ini akhirnya berujung pada habisnya masa berlaku HGB pada September 2023, yang mengakibatkan kembalinya kepemilikan tanah tersebut ke negara. Hal ini memperjelas status kepemilikan dan pengelolaan tanah, serta bertujuan untuk melindungi kepastian hukum dan kepentingan negara serta masyarakat luas
Kekuatan Akta RUPS Yang Dibuat Tanpa Kehadiran Seorang Direksi Yang Akan Diganti (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)
No full textDireksi pada sebuah perseroan memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengurusan berbagai kegiatan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, hal tersebut dikarenakan Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang cukup besar untuk mengelola perusahaan sesuai dengan batas-batas wewenangnya dan kewenangan tersebut dibatasi oleh aturan-aturan hukum serta peraturan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Perseroan. Di sisi lain, Direksi dapat diberhentikan sewaktu- waktu oleh RUPS tanpa pemberitahuan dan ketidakhadiran Direksi yang bersangkutan. Kekuatan akta rapat umum pemegang saham terhadap pemberhentian direksi tanpa pemberitahuan dan ketidakhadiran ini yang menjadi penelitian dalam tesis, Metode penelitian hukum dengan jenis/tipe penelitian Normatif, menggunakan pendekatan penelitian statute approach dan conceptual approach. Adapun sumber data sekunder yakni menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi yang relevan dengan isu hukum dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat maupun teori hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penulisan ini, sehingga dengan analisis tersebut maka disimpulkan kekuatan akta rapat umum pemegang saham terhadap pemberhentian Direksi tanpa pemberitahuan dan ketidakhadiran dalam agenda rapat RUPS yakni pemanggilan RUPS tetap wajib ada sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, meskipun dalam RUPS telah hadir pemegang saham agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Terkait Risalah Rapat dibawah tangan hasil dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) terhadap penggantian Direksi tanpa pemberitahuan dan ketidakhadiran yaitu tidak sah. Mengenai pemberhentian Direksi harus didahului dengan undangan dan pemanggilan kesempatan untuk membela diri seperti yang tercantum pada pasal 105 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUPT, sehingga Notaris berhak menolak untuk membuat akta tersebut apabila bertentangan pada UUPT
Pengaruh penggunaan e-commerce dan inovasi produk terhadap peningkatan pendapatan usaha pada usaha mikro kecil
No full textAbstract:
The increasing use of the internet in Indonesia presents significant opportunities for micro and small enterprises (MSEs) to leverage e-commerce as a marketing tool, while product innovation plays a key role in creating competitive advantages. This study aims to analyze the impact of e-commerce usage and product innovation on increasing the revenue of MSEs in West Jakarta. Using a quantitative approach and survey techniques with 95 respondents who are owners of MSEs in the culinary sector, the data were analyzed using Partial Least Square- Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results show that e-commerce usage has a stronger impact on increasing MSE revenue compared to product innovation, where e-commerce helps expand the market and improve efficiency, while product innovation creates appeal and added value according to consumer needs. Data analysis also confirms that all variables meet the criteria for validity, reliability, and are free from multicollinearity. Therefore, this study recommends that MSE owners optimize the use of e-commerce and enhance product innovation to support business sustainability and improve competitiveness. (F) References List (1989-2024)
Abstrak:
Penggunaan internet yang semakin meluas di Indonesia membuka peluang besar bagi usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memanfaatkan e-commerce sebagai sarana pemasaran, sementara inovasi produk menjadi faktor kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-commerce dan inovasi produk terhadap peningkatan pendapatan UMK di Jakarta Barat. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik survei terhadap 95 responden pemilik UMK sektor kuliner, data dianalisis menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e- commerce memiliki pengaruh lebih kuat terhadap peningkatan pendapatan UMK dibandingkan inovasi produk, di mana e-commerce membantu memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi, sedangkan inovasi produk menciptakan daya tarik dan nilai tambah sesuai kebutuhan konsumen. Analisis data juga mengonfirmasi bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan bebas dari multikolinearitas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pelaku UMK untuk mengoptimalkan penggunaan e-commerce serta meningkatkan inovasi produk guna mendukung keberlanjutan usaha dan peningkatan daya saing