Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Pembuatan sistem informasi aplikasi penjualan fashion berbasis web pada toko Lilys Gallery
No full text
Tanggung Jawab Penyedia Layanan Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU PDP (Kasus Putusan 615/Pdt.G/2023/PN Sby)
No full textPendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Bank sebagai prosesor data pribadi nasabah dituntut kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah. Peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi, diwujudkan dalam pendirian Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan pengaturan dibidang sektor perbankan. Terlepas dari peraturan yang dibuat pemerintah dan asas/prinsip yang diterapkan oleh layanan perbankan, tetap terjadi kasus-kasus kebocoran data pribadi. Untuk mengkaji pada penulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analistis. Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji sebagian dokumen yang terhubung pada penulisan ini dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Data penelitian membahas bagaimana tanggung jawab pihak layanan perbankan terhadap kebocoran data nasabah melalui Kasus Putusan no 615/Pdt.G/2023/PN Sby
Kebijakan Penetapan Penjatuhan Sanksi Penutupan Seluruh Atau Sebagian Usaha Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
No full textPerkembangan zaman dan kompleksitas ekonomi serta sosial telah mendorong korporasi terlibat dalam tindak pidana dengan dampak yang signifikan. KUHP Baru mengakui subjek hukum selain manusia, yaitu korporasi. yang memungkinkan penjatuhan sanksi, termasuk penutupan seluruh atau sebagian kegiatan usaha. Namun, durasi penutupan yang dibatasi dua tahun dianggap terlalu pendek untuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini menganalisis penjatuhan sanksi penutupan korporasi dalam hukum positif Indonesia serta kebijakan penetapannya di masa depan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada, seperti KUHP Baru dan Perma 13/2016, masih belum memadai. Di mana terdapat beberapa poin yang digarisbawahi. Pertama, hukum positif di Indonesia belum memberikan peraturan spesifik mengenai sanksi penutupan ini, selain itu pula di seluruh peraturan yang memberikan sanksi ini, tidak menjelaskan definisi yang jelas mengenai penutupan seluruh atau sebagian yang mana hal ini jelas tidak memberikan kepastian hukum. Kedua, reformulasi mengenai sanksi ini dibutuhkan untuk di masa yang akan datang, mengingat sanksi ini merupakan “Death Penalty” bagi korporasi, di mana akibat dari sanksi tersebut berdampak luas tidak hanya bagi korporasi yang berbuat, akan tetapi pihak di dalam korporasi yang tidak bersalah. Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan dengan negara lain, seperti Prancis dan Singapura, yang memiliki sanksi serupa tetapi dengan regulasi yang lebih baik. Prancis menetapkan sanksi penutupan lebih lama, sementara Singapura memilih pembubaran langsung. Penelitian ini menyarankan agar regulasi dan aturan pelaksana yang lebih jelas disusun, agar sanksi penutupan dapat diterapkan secara tepat dan proporsional oleh hakim
Siege Warfare in 21st-Century Conflicts: An International Humanitarian Law Analysis of the Israeli Encirclement of Gaza in Operation Swords of Iron.
No full textThe practice of siege warfare in modern conflicts presents complex legal and ethical dilemmas under International Humanitarian Law (IHL), particularly concerning the interplay between military objectives and humanitarian protections. This thesis, "The Use of Siege Warfare in 21st Century Conflicts: A Legal Analysis of the Israeli Blockade of Gaza in Operation Swords of Iron," examines the legality of Israel's encirclement of Gaza following the October 7 attack under IHL. It evaluates whether these actions align with the Hague and Geneva Conventions, incorporating theories of Just War, the Martens Clause, and core IHL principles such as distinction, proportionality, and necessity. Using a normative qualitative approach, the study analyzes IHL's framework, historical precedents, and the humanitarian impacts of prolonged sieges like Gaza. The findings provide a nuanced assessment of the legal and ethical dimensions of modern siege warfare, contributing to the discourse on balancing military objectives with humanitarian protections
Mutasi Pekerja PKWTT Pada PT. Delimuda Perkasa (Studi Putusan Nomor: 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN JMB)
No full textUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menjadi acuan serta payung hukum bahwa terdapat pengaturan pelaksanaan mutasi. Mutasi berkaitan erat dengan perjanjian hubungan industrial yang mengacu pada Pasal 1320 BW dan Pasal 1338 BW yang menjadikan perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Pelaksanaan mutasi dapat dilakukan baik dari pihak perusahaan ataupun pihak pekerja itu sendiri dengan adanya kesepakatan pelaksanaannya serta sesuai dengan aturan yang telah diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hubungan industrial, seperti Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja (PK) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Meskipun adanya aturan tersebut, permasalahan tentang pelaksanaan mutasi masih terus terjadi, seperti mutasi dilakukan secara sepihak. Penelitian ini menyoroti kelemahan pengawasan atau monitoring terhadap manajemen perusahaan dalam pelaksanaan mutasi pekerja dan kelemahan posisi pekerja dalam hubungan industrial, sehingga pekerja adalah pihak yang rentan dirugikan dalam pelaksanaan mutasi pekerja oleh perusahaan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap aspek hukum positif Indonesia tentang mutasi dan pertimbangan hakim terhadap kasus mutasi pekerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi saran bagi beberapa pihak dalam meningkatkan kesesuaian antara aturan hukum maupun peraturan yang telah disepakati dengan pelaksanaan mutasi guna menekan permasalahan mengenai mutasi
Analisis Dugaan Pelanggaran Penggunaan Hak Kepemilikan Lagu Atau Musik Tanpa Teks SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022)
No full textPerlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah sistem yang mencerminkan keinginan dan aspirasi negara untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kepada warganya yang telah menyumbang melalui karya intelektual mereka. Perlindungan ini mencakup hak ekonomi maupun hak moral. Penggunaan lagu dan musik tidak dapat dilakukan dengan sembarangan sebab lagu dan musik memiliki pencipta dan pemegang hak cipta yang memegang hak atas ciptaannya. Perlindungan hukum yang baik diperlukan untuk pencipta dan pemegang hak cipta. Hak ekonomi dan hak moral melindungi pencipta dan pemegang hak cipta. Penggunaan lagu dan musik memerlukan izin dari pencipta agar pencipta dan pemegang hak cipta dapat mengontrol karyanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan Teknik pengumpulannya adalah dengan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap karya cipta berupa lagu dan musik dengan hak cipta muncul secara deklaratif. Perlindungan hak moral dan hak ekonomi juga didukung dengan adanya Sertifikat Hak Cipta yang berfungsi agar hak-hak pencipta dapat terlindungi. Penguatan dan perlindungan hak cipta diperkuat dengan cara mendaftarkan karya cipta lagu dan musik dalam bentuk sertifikat hak cipta yakni surat pencatatan ciptaan
Analisis Hukum terhadap Perjanjian Pranikah sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perkawinan
No full textPerkawinan adalah suatu peristiwa signifikan dalam kehidupan individu. Tidak ada manusia yang melakukan perkawinan untuk bercerai, namun kenyataannya perceraian adalah hal yang cukup sering ditemui dalam masyarakat, Perceraian berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan dua individu yang semula menjadi satu namun sekarang dipisahkan. Didalam UU Perkawinan Indonesia yang telah mengesahkan perjanjian pranikah, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan yang berisi kesepakatan pengaturan mengenai pemisahan harta, hak asuh anak dan hal lainnya yang disepakati apabila terjadi perceraian. hal ini menimbulkan pro dan kontra karena seringkali dianggap melanggar nilai sakral dari perkawinan dan dianggap bertentangan dengan nilai keagamaan, terutama dari umat beragama Kristen yang melarang perceraian. pada dasarnya tidak ada agama yang mendukung perceraian, namun pada kenyataannya perceraian adalah sesuatu yang sulit dihindarkan dan perjanjian pranikah adalah bentuk perlindungan hukum terhadap perceraian yang merugikan. dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, penelitian ini diharapkan dapat menjawab keraguan dari segi sudut pandang agama mengenai perjanjian pranikah
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Berdasarkan Sengketa Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023)
No full textPerlindungan hukum terhadap merek menjadi isu
penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak atas merek, khususnya terkait sengketa merek terkenal,melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ideal yang dapat diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mencegah perselisihan merek serta memberikan perlindungan hukum optimal kepada pemegang hak merek. Dengan pendekatan normatif dan metode analisis deskriptif, penelitian ini menyoroti kelemahan sistem pendaftaran merek, seperti kurangnya pemeriksaan yang efektif, yang menyebabkan sengketa merek. Temuan utama penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem konstitutif dalam pendaftaran merek untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah tindakan itikad buruk. Selain itu, perlindungan hukum preventif dan represif perlu diterapkan untuk melindungi hak pemilik merek sekaligus mendukung persaingan usaha yang sehat. Kasus sengketa antara Jollibee Foods Corporation dan Karsino menjadi ilustrasi konkret bagaimana mekanisme hukum dapat dioptimalkan untuk melindungi merek terkenal