Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
PENGARUH PROFITABILITY, LEVERAGE, FIRM SIZE, DAN NET WORKING CAPITAL TERHADAP CASH HOLDING PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2023
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran
perusahaan, dan modal kerja bersih terhadap cash holding pada perusahaan sektor
non-siklikal konsumen, khususnya subsektor makanan dan minuman yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Penelitian ini
melibatkan 40 perusahaan manufaktur yang dipilih menggunakan metode
purposive sampling, menghasilkan total 120 data observasi selama tiga tahun.
Berdasarkan hasil uji likelihood dan uji hausman yang dianalisis menggunakan
perangkat lunak Eviews 12 versi student lite, model analisis yang sesuai adalah
model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap cash holding, sementara modal kerja
bersih berpengaruh negatif. Di sisi lain, leverage tidak memiliki pengaruh
terhadap cash holding.
Kata kunci: kas tertahan, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, modal kerja
bersi
Pengaruh likuiditas pasar dan profitabilitas terhadap return saham (studi pada perusahaan properties dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2023)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas pasar dan
profitabilitas terhadap return saham pada perusahaan sektor properties dan real
estate yang terdaftar 2020-2023. Desain penelitian yang digunakan adalah
penelitian desktriptif dengan metode purposive sampling dan dihasilkan sebanyak
70 perusahaan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan aplikasi
EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas pasar dan profitabilitas
memiliki pengaruh yang signikan terhadap return saham.
Kata Kunci: Likuiditas Pasar, Profitabilitas, Return Saha
Pengaruh perubahan Pengetahuan Pajak Pertambahan Nilai, Kepercayaan terhadap Pemerintahan, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan WPOP UMKM di Pertokoan Glodok Makmur
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan pengetahuan pajak
pertambahan nilai, kepercayaan terhadap pemerintahan, dan kualitas pelayanan
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) UMKM di Kawasan
Pertokoan Glodok Makmur, Jakarta Barat. Teknik pemilihan sampel yang
digunakan adalah simple random sampling, dengan total sampel sebanyak 61
yang telah ditentukan melalui rumus Slovin, namun hanya 45 kuesioner yang
kembali dan valid untuk dianalisis. Data dianalisis menggunakan metode regresi
linear berganda yang diolah melalui SPSS versi 30. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perubahan pengetahuan pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kepercayaan kepada
pemerintahan dan kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Perubahan Pengetahuan Pajak Pertambahan Nilai, Kepercayaan
terhadap Pemerintahan, Kualitas Pelayanan pajak, Kepatuhan Wajib
Paja
Peran Norma Sosial, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Administratif dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM di Jakarta Barat tahun 2024
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh norma sosial, pengetahuan
perpajakan, dan sanksi administratif terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta tahun 2024. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 125
responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dianalisis menggunakan
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial dan
sanksi administratif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
pajak, sementara pengetahuan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh
signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya peran norma sosial dan sanksi
administratif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, serta memberikan
implikasi bagi pemerintah untuk memperkuat edukasi perpajakan dan penegakan
sanksi yang adil dan konsisten.
Kata kunci: Norma sosial, pengetahuan perpajakan, sanksi administratif,
kepatuhan pajak, UMKM, akuntansi perilak
Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengajuan Permohonan Peralihan Hak (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021)
No full textKaryawan PPAT memiliki peranan yang begitu penting termasuk juga pemberian pelayanan jasa, seperti permohonan peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura yang dilakukan oleh Ikhsan yang mewakili urusan Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn. selaku PPAT. Ikhsan menjadi Pihak Tergugat karena gugatan yang diajukan oleh Martinus Semuel Darinya selaku klien, hal tersebut dikarenakan pernyataan yang diberikan kepada klien berubah-ubah sehingga tidak ada transparansi informasi terkait permohonan peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura, dan perbuatan yang dilakukan oleh Ikhsan merupakan perintah dari Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn. selaku PPAT, Yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan PPAT berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021 dan Mengapa Karyawan PPAT harus diberikan perlindungan hukum terkait keterangan yang diberikan kepada klien tidak jelas berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021. Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui segala perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan PPAT berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021 dan Untuk Mengetahui pentingnya perlindungan hukum yang diberikan seorang PPAT terhadap Karyawan PPAT berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan penulis adalah dalam pemberian layanan jasa terkhusus peralihan hak sertifikat yang dilakukan karyawan PPAT harus memastikan Langkah-langkah yang aman bagi karyawannya agar suatu hari kelak tidak terkena masalah, dan seandainya sudah terdapat masalah karena pelayanan yang dilakukan oleh karyawan atas perintah dari PPAT, maka PPAT harus melindungi karyawannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada putusan Kasasi nomor 175 K/Pdt/2021, PPAT sudah bertanggungjawab untuk melindungi karyawannya sampai pada akhirnya tidak terkena masalah hukum serta dibuktikan dengan mendampingi karyawannya di persidangan dengan membuat poin-poin eksepsi yang lebih dulu membahas tentang karyawannya yang mana merupakan suatu kekeliruan jika karyawannya di Tarik sebagai pihak tergugat
Hak Negara Dalam Menempatkan Satelit Pada Geo Stationary Orbit (GSO) Sebagai Sumber Daya Alam Terbatas
No full textGSO merupakan SDA yang langka dimana kepentingan dan nilainya meningkat dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi ruang angkasa dan dengan meningkatnya kebutuhan komunikasi. Negara Indonesia mempunyai hak untuk menempatkan satelit pada GSO dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip serta harus memperhatikan kepentingan negara lain. Dengan mengesahkan Treaty 1967 Negara Indonesia meletakan dasar dan landasan sumber hukum internasional sebagai hukum nasional yang mengikat. Treaty 1967 dan Pasal 33 ayat 2 ITC 1982 mengatur mengenai GSO sebagai SDA yang terbatas sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bersama-sama untuk kemakmuran dan kepentingan semua bangsa. Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Deklarasi Bogota sehingga hingga kini kedudukan Deklarasi Bogota tidak berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/Pn/Jkt.Pst)
No full textPerkawinan beda agama merupakan peristiwa yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini legalitas perkawinan beda agama di Indonesia pun masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat termasuk media pers di Indonesia. Dalam Undang-Undang tidak ada larangan yang jelas dan juga secara konkret tentang dilarangnya perkawinan beda agama oleh sebab itu, maka pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama wajib untuk meminta penetapan ke pengadilan setempat dimana dilaksakannya perkawinan tersebut. Hakim berhak untuk menetapkan dan bukan hanya berdasarkan pendapat meraka namun mereka menetapkan berdasarkan dengan Undang-Undang yang ada dan yang berlaku secara hukum di Indonesia. Dalam kasus ini terdapat pasangan dimana yang pria beragama Kristen dan yang wanita beragama Islam. Mereka sudah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Alkitab Indonesia Jemaat Pamulang dan telah meminta penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan isi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sehingga legalitasnya pun dipertanyakan
Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return on Equity (ROE) di Perusahaan Perbankan Tahun 2023
No full textTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Capital Adequacy
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return on Equity (ROE) pada perusahaan
perbankan di tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling
dengan sampel yang terdiri dari beberapa perusahaan perbankan yang
mempublikasikan laporan keuangan mereka di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023.
Jenis penelitian ini merupakan metode purposive sampling. Sampel pada
penelitian ini adalah beberapa perusahaan perbankan tahun 2023 yang
mempublikasikan laporan keuangannya di bursa efek indonesia tahun 2023. Metode
analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis deskriftif, uji asumsi klasik dan
regresi linear berganda yang diolah dengan bantuan aplikasi Statistical Program for
Social Science (SPSS) versi 22 yang diakses melalui portal resmi www.idx.co.id.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan
Non-Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh negatif terhadap Return on Equity
(ROE). Namun, pengaruh Non-Performing Loan (NPL) tidak signifikan. Di sisi lain,
Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO) memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. Temuan ini
memberikan masukan penting bagi manajemen bank dan para pemangku kepentingan
untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui efisiensi operasional, pengelolaan
modal, dan mitigasi risiko kredit.
Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR) ,Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO), Non-Performing Loan (NPL), Return on Equity
(ROE)
This study aims to analyze the impact of competence, the effect of Capital
Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Loan (NPL) and Operating Costs to
Operating Income (BOPO) to Return on Equity (ROE) in banking companies in 2023.
This study uses a purposive sampling method with a sample consisting of several
banking companies that publish their financial statements on the Indonesia Stock
Exchange in 2023.
This type of research is a purposive sampling method. The samples in this
study were several banking companies in 2023 that published their financial reports
on the Indonesian stock exchange in 2023. The analysis method used is using
descriptive analysis, classical assumption test and multiple linear regression which
is processed with the help of the Statistical Program for Social Science (SPSS) version
22 application which is accessed through the official portal www.idx.co.id.
The results showed that the Capital Adequacy Ratio (CAR) and NonPerforming
Loan (NPL) had a negative influence on Return on Equity (ROE).
However, the effect of Non-Performing Loan (NPL) is not significant. On the other
hand, Capital Adequacy Ratio (CAR) and Operating Expenses to Operating Income
(BOPO) have a significant influence on ROE. These findings provide important
insights for bank management and stakeholders to improve financial performance
through operational efficiency, capital management, and credit risk mitigation.
Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Operating Expenses to Operating Income
Ratio (BOPO), Non-Performing Loan (NPL), Return on Equity (ROE)
ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH)
No full textPengelolaan barang milik daerah merupakan komponen krusial dalam manajemen aset
daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aset yang dimiliki oleh
suatu daerah serta berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Tujuan
dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis manajemen aset daerah di Pemerintah
Kabupaten Buton Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dihimpun melalui wawancara
mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Informan utama dalam penelitian ini
terdiri dari Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) yang bertindak sebagai Pengelola Barang dan Pengurus Barang Pengguna
di setiap OPD. Teknik triangulasi diterapkan untuk menilai keandalan data yang
diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah
masih menghadapi berbagai kendala dalam proses perencanaan kebutuhan dan
anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
penatausahaan, pengawasan dan pembinaan.
Kata Kunci: pengelolaan barang milik daerah, aset daerah, Kabupaten Buton
Tengah, studi kasus, kualitatif.
Management of regional assets is a crucial component in regional asset management
which aims to provide an overview of assets owned by a region and serves as a basis
for preparing financial reports. The purpose of this study is to analyze regional asset
management in the Central Buton Regency Government. The method used in this
study is a qualitative method with a case study approach, where data is collected
through in-depth interviews, observations, and document analysis. The main
informants in this study consisted of the Head of BPKAD who acted as the Manager
of Goods and the Manager of OPD User Goods. Triangulation techniques were
applied to assess the reliability of the data obtained. The results of the study indicate
that the management of regional assets still faces various obstacles in the process of
planning needs and budgets, procurement, use, utilization, security, maintenance,
administration, supervision and guidance.
Keywords: management of regional assets, regional assets, Central Buton Regency,
case study, qualitative
INDEKS INTEGRITAS DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT: STUDI TENTANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara indeks integritas dan
tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada 541
pemerintah daerah di Indonesia. Dengan menggunakan data dari Survei Penilaian
Integritas (SPI) 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester II
2023, penelitian ini menganalisis bagaimana penilaian internal, penilaian eksternal,
evaluasi eksper, dan prevalensi korupsi memengaruhi akuntabilitas organisasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa indeks penilaian internal (β = 0,465, p < 0,001) dan indeks
evaluasi eksper (β = 0,226, p < 0,001) secara signifikan memengaruhi tingkat penyelesaian
tindak lanjut, sementara prevalensi korupsi memberikan dampak negatif (β = -0,150, p <
0,001). Secara khusus, indeks penilaian eksternal tidak menunjukkan pengaruh yang
signifikan (β = -0,007, p = 0,844). Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa budaya
organisasi dan pengawasan oleh eksper berperan penting dalam meningkatkan
pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan, sedangkan korupsi menghambat mekanisme
akuntabilitas. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana
ukuran integritas memengaruhi hasil tata kelola dan menawarkan implikasi praktis untuk
memperkuat akuntabilitas di pemerintah daerah.
Kata Kunci: Indeks integritas, rekomendasi hasil pemeriksaan, pemerintah daerah,
prevalensi korupsi, akuntabilitas organisasi, penilaian internal, evaluasi
eksper, tata kelola, Indonesia
This study examines the relationship between integrity indices and follow-up
completion rates on audit recommendations across 541 local governments in Indonesia.
Using data from the 2023 Integrity Assessment Survey (SPI) and BPK's Summary of
Semester Audit Reports (IHPS) 2023 Semester II, the research analyzes how internal
assessments, external assessments, expert evaluations, and corruption prevalence
influence organizational accountability. The findings reveal that internal assessment
index (β = 0.465, p < 0.001) and expert evaluation index (β = 0.226, p < 0.001)
significantly predict follow-up completion rates, while corruption prevalence shows a
negative impact (β = -0.150, p < 0.001). Notably, the external assessment index
demonstrates no significant influence (β = -0.007, p = 0.844). The study provides
empirical evidence that organizational culture and expert oversight play crucial roles in
improving audit recommendation implementation, while corruption hinders
accountability mechanisms. These findings contribute to understanding how integrity
measures influence governance outcomes and offer practical implications for
strengthening accountability in local governments.
Keywords: Integrity indices, audit recommendations, local government, corruption
prevalence, organizational accountability, internal assessment, expert
evaluation, governance, Indonesi