Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Komunikasi Pemasaran PT Matahari Departement Store TBK Di Tengah Persaingan Bisnis Retail Di Indonesia (Studi Kasus Di Lippo Mall Kramatjati)
No full text(A) ASRIE PERMATA ANDANI/915210203
(B) STRATEGI KOMUNIKASI PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE TBK DI
TENGAH PERSAINGAN BISNIS RETAIL DI INDONESIA (STUDI KASUS
CABANG DI LIPPO MALL KRAMATJATI)
(C) xv+117hlm, Tahun 2025, tabel 1, gambar 3, Lampiran 8
(D) PUBLIC RELATIONS
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi pemasaran digital PT Matahari Department Store Tbk dalam menghadapi persaingan bisnis retail di Indonesia, khususnya di cabang Lippo Mall Kramatjati. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berlandaskan pada teori komunikasi, komunikasi pemasaran, dan komunikasi pemasaran digital untuk menganalisis efektivitas penyampaian pesan, interaksi dengan konsumen, serta pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Matahari mengintegrasikan media
sosial, komunikasi langsung (seperti WhatsApp dan email), serta program loyalitas berbasis data untuk membangun hubungan personal dengan pelanggan. Strategi ini terbukti efektif meningkatkan engagement, memperkuat brand awareness, dan mempertahankan eksistensi di tengah tren penutupan gerai lainnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi digital yang relevan, interaktif, dan berbasis data dalam mempertahankan daya saing ritel di era transformasi digital.
Kata Kunci: Komunikasi Pemasaran, Komunikasi Pemasaran Digital, Media Sosial, PT Matahari Departement Store Tbk
(E) DAFTAR PUSTAKA: 14(buku), 12(jurnal)
(F) Ahmad Junaidi, S.S., MSi
Urgensi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Pengalihan Atau Penggadaian Objek Jaminan Fidusia
No full textPenelitian ini membahas mengenai urgensi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana penggadaian dan pengalihan objek jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Proses Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Melalui Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana serta Urgensi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Pengalihan Atau Penggadaian Objek Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Kesimpulannya, proses Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Mediasi Penal menggunakan Mediasi penal dalam perkara penggadaian dan pengalihan objek jaminan fidusia memberikan solusi yang lebih humanis dan restoratif dalam sistem hukum pidana. Urgensi hukum terhadap Mediasi penal dalam perkara penggadaian dan pengalihan objek jaminan fidusia mencerminkan arah baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan nilai- nilai kemanusiaan
Eksekusi Jaminan Personal Guarantee atas Kredit Macet di Indonesia
No full textPerkembangan dunia usaha yang dinamis di Indonesia menuntut adanya kepastian hukum dalam hubungan kreditur dan debitur, khususnya melalui mekanisme jaminan perorangan (borgtocht). Penanggungan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bertujuan memberikan perlindungan bagi kreditur melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai penjamin kewajiban debitur. Namun, dalam praktiknya, sering kali penanggung tidak menunjukkan itikad baik, seperti menghindari tanggung jawab atau mengalihkan aset, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta mengandalkan data sekunder dari studi kepustakaan untuk menganalisis efektivitas regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHPerdata memberikan landasan hukum bagi penanggungan, kurangnya regulasi teknis dan mekanisme eksekusi yang tegas menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur, terutama ketika penanggung bertindak tidak jujur. Ketidakjelasan prosedur eksekusi dan proses peradilan yang panjang semakin memperumit upaya kreditur dalam menegakkan haknya. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih komprehensif, termasuk pengaturan pendaftaran dan mekanisme eksekusi yang cepat dan efektif, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur tanpa mengesampingkan hak penanggung
Kedudukan Hukum Notaris Dalam Pembatalan Akta Otentik Oleh Pengadilan (Studi Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 772/PDT.G/2019/PN.JKY.UTR)
No full textPenelitian ini membahas pelanggaran terhadap perjanjian yang tercantum dalam Akta Otentik, yang menyebabkan gugatan dan pembatalan akta oleh pengadilan. Rumusan masalahnya mencakup bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam akta dan syarat-syarat yang menyebabkan pembatalan Akta Notaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran yang terjadi dalam perjanjian akta otentik, serta mengkaji tanggung jawab dan akibat hukum bagi Notaris atas akta yang dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang- undang dan kasus, serta teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dalam perjanjian dapat berujung pada gugatan dan pembatalan akta oleh pengadilan, terutama apabila terdapat ketidakabsahan atau ketidaksesuaian dalam pembuatan akta. Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta yang dibuatnya dan dapat dikenakan sanksi jika terjadi pelanggaran hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang kewajiban Notaris serta langkah hukum yang perlu diambil untuk menghindari pembatalan akta. Saran penelitian ini adalah agar Notaris lebih teliti dalam memastikan kesesuaian perjanjian dengan ketentuan hukum untuk menghindari risiko pembatalan akta
Analisis Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pengendali Data Pribadi Dalam Melindungi Data Pribadi Milik Pengguna Jasa Notaris
No full textNotaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak terlepas dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi dari pengguna jasa Notaris baik secara elektronik maupun non-elektronik. Setelah keberlakuan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Oktober 2022 silam, Pemerintah mengatur secara lebih spesifik dan tegas mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memproses Data Pribadi. Atas perkembangan hukum ini, Notaris selaku pihak yang memproses Data Pribadi pengguna jasanya tidak hanya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN), tetapi juga terdapat beberapa kewajiban lainnya yang diatur dalam UU PDP sebagai upaya preventif dan represif terhadap penyalahgunaan penggunaan Data Pribadi maupun ancaman kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data dan bahan hukum dan mengkajinya secara komprehensif terkait kewajiban-kewajiban Notaris selaku Pengendali Data Pribadi dalam mengimplementasikan UU PDP serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berlaku di Indonesia saat ini. Tujuan akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kepastian hukum terkait implementasi Pelindungan Data Pribadi dalam praktik kenotariatan, peran dan kewajiban Notaris dalam melindungi Data Pribadi berdasarkan UU PDP. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis ketentuan mengenai mekanisme pengawasan yang diatur dalam UU PDP
Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak yang Berbeda Kewarganegaraan dari Perkawinan Secara Hukum Islam di Indonesia
No full textPerkawinan di Indonesia dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama atau kepercayaan dan didaftarkan secara resmi. Namun, banyaknya fenomena pernikahan siri atau pernikahan secara agama tanpa pencatatan resmi terjadi, terutama antara perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Warga Negara Asing yang berada di Indonesia untuk bekerja sementara waktu. Kemudian, sejauh pengamatan peneliti, penelitian terdahulu mengenai perkawinan campuran yang hanya dilakukan secara agama belum membahas secara mendalam mengenai kedudukan hukum dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan secara hukum Islam di Indonesia, khususnya yang melibatkan ibu berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan asing. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait dengan status kedudukan hukum dan hak waris anak berbeda kewarganegaraan dari perkawinan secara hukum Islam di Indonesia antara ibu Warga Negara Indonesia dan ayah warga negara asing melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis dan studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara deduktif untuk menghasilkan kesimpulan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan siri dengan perbedaan kewarganegaraan memiliki kedudukan hukum yang berbeda antara hukum Islam dan hukum nasional. Dalam hukum Islam, anak dianggap sah dan berhak mewaris dari kedua orang tuanya sesuai ketentuan faraid selama syarat perkawinan terpenuhi, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak dianggap anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Upaya hukum seperti isbat nikah, pengesahan anak, atau pengakuan ayah menjadi mekanisme penting agar anak memperoleh status hukum yang jelas
Kepastian Hukum Dalam Pembatalan Akta Notaris Secara Sepihak Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1127/Pdt.G/2020/PN
No full textPembatalan akta notaris secara sepihak tanpa kehadiran dan persetujuan dari salah satu pihak yang tercantum dalam akta merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas fundamental dalam hukum perdata, khususnya asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi pihak yang tidak hadir serta merusak integritas dan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat umum. Rumusan masalah 1). Bagaimana bentuk jaminan kepastian hukum bagi pihak yang tidak hadir dalam pembatalan akta notaris secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?2). Bagaimana implikasi hukum dan tanggungjawab notaris terhadap pembatalan akta notaris yang dilakukan secara sepihak menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1127/Pdt.G/2020/PN DPS sebagai data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta notaris secara sepihak tanpa kehadiran dan persetujuan pihak yang berkepentingan tidak hanya mencederai prinsip kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa batalnya akta secara formil dan berpotensi menimbulkan gugatan perdata terhadap notaris. Kesimpulan, bahwasanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjamin kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris, terutama melalui prinsip kehadiran para pihak, objektivitas, dan keautentikan akta. Implikasi hukum terhadap pembatalan akta notaris secara sepihak yang tidak sesuai prosedur mengandung sejumlah konsekuensi bagi notaris yaitu, Akta yang dibuat dengan melanggar ketentuan formal (misalnya tanpa kehadiran salah satu pihak, atau tidak dibacakan dan ditandatangani dalam waktu yang sama) dapat kehilangan statusnya sebagai akta autentik. Hal ini menyebabkan akta tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata. Selain itu, notaris yang melakukan perubahan atau pembatalan akta tanpa memenuhi ketentuan formal, termasuk verifikasi kehadiran dan persetujuan para pihak, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata, administratif, maupun etik melalui Majelis Pengawas Notaris
