Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
ANALISIS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
No full textBantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHAP, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 14 (3) (d) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, juga terdapat jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh bantuan dan layanan hukum dari advokat yang berkualitas (hak untuk didampingi penasihat hukum) bagi masyarakat miskin. Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata bagi masyarakat miskin/lemah sangatlah penting. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. LBH tidak diragukan lagi bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum. Lembaga ini sangat penting untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam perkara perdata dan pidana kepada individu yang tidak mampu
TESTING OF ANTIOXIDANT CONTENT IN ETHANOL EXTRACT OF MENGKUDU FRUITS (MORINDA CITRIFOLIA L.) USING THE IN SILICO METHOD AS A CANDIDATE FOR BREAST CANCER DRUG
No full textThis research examines the antiviral activity of compounds contained in Mengkudu Fruits or Noni Fruit (Morinda Citrifolia L.) as potential anti-breast cancer drugs using the in silico method. The purpose of this study was to determine the antiviral activity and interactions of the bioactive component, which is an antioxidant with an anti-cancer effect. The result of the Docking of the Flavonoid compound and protein migration inhibitory factor, machropages that do not have water or are clean. Mengkudu fruit, or Noni Fruit, contains flavonoid compounds that are able to prevent or cure cancer, especially in breast cancer patients. Flavonoid compound has antioxidant potential that works to counteract free radicals in the body, making them very suitable for use as a Candidate for breast cancer drugs. 
AKAD DALAM MUAMALAH KONTEMPORER DI BIDANG KENOTARIATAN
No full textFiqih Muamalah Kontemporer adalah serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur tentang akad atau transaksi antara manusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang. Dalam konteks ini, muamalah merujuk pada transaksi-transaksi dan hubungan antarmanusia yang berkaitan dengan harta benda, seperti perdagangan, keuangan, dan kontrak. Topik ini merupakan topik yang menurut penulis memiliki urgensi untuk dibahas karena Keabsahan terhadap akad “baru” sebagai turunan merupakan sebuah kajian yang dipentingkan untuk menjadi dasar pijakan bahwa akad tersebut merupakan sebuah akad yang absah dan dapat diaplikasikan seperti akad yang sudah mapan di dalam kitab-kitab fikih muamalah. Pembahasan terhadap aturan normatif fikih muamalah secara kritis menjadi sebuah keniscayaan. Kesimpulannya adalah bahwa kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dari sekian banyak aktivitas sehari-hari masyarakat. Kontrak memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua orang. Karena merupakan suatu perjanjian yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam suatu usaha dan mengikat hubungan itu pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Akad dalam kehidupan manusia sangatlah penting karena merupakan salah satu faktor yang menjadikan sesuatu halal baginya, Meskipun kontrak memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan antarmanusia, namun sering kali terlihat para pihak yang membuat kontrak (perjanjian) belum memahami hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN CCTV DI RUANG PUBLIC ATAS KEBOCORAN DATA HASIL REKAMAN
No full textPenggunaan teknologi Closed Circuit Television (CCTV) di ruang publik telah menjadi alat pemantauan yang lazim dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban. Namun demikian, peningkatan penggunaan CCTV menimbulkan risiko terhadap hak atas perlindungan data pribadi, terutama ketika hasil rekaman bocor dan disebarluaskan tanpa persetujuan subjek data. Pelanggaran semacam ini berpotensi merugikan individu dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pemantauan publik. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran kebocoran data hasil rekaman CCTV di ruang publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta sejauh mana efektivitas implementasinya dalam konteks hukum Indonesia. Menggunakan perspektif legislasi dan konseptual, metodologi penelitian yuridis normatif digunakan. Berdasarkan temuan analisis, Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur berbagai bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan, seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data, dan denda administratif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya peran otoritas pelindungan data dan kurangnya infrastruktur pendukung pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pelaksana yang lebih rinci serta peningkatan kapasitas kelembagaan guna memastikan hak privasi masyarakat terlindungi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum siber dan pelindungan data di era digital yang semakin kompleks
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA BAGI MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
No full textSalah satu aspek penting dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah penegakan hukum terhadap para pelaku, termasuk mereka yang berperan sebagai perantara. Perantara, seperti perekrut, pengangkut, atau penjual korban, memiliki peran strategis dalam rantai perdagangan orang karena menghubungkan antara sumber, transit, dan tujuan. Tanpa keterlibatan perantara, tindak pidana ini akan sulit dilakukan, sehingga pengaturan hukuman bagi mereka sangat penting. Namun, pengaturan hukum terhadap perantara, khususnya mucikari, masih menyisakan permasalahan seperti ketidakkonsistenan dan ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Mucikari dapat dijerat hukum melalui Pasal 296 dan 506 KUHP serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat praktik prostitusi kerap menjadi modus perdagangan orang
PENGATURAN DAN SINKRONISASI KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI BAGI PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing dalam peraturan perundangan yang ada. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pengaturan hukum kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia?, dan bagaimana sinkronisasi kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing dalam peraturan perundangan yang ada? Data dikumpulkan dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih baik dan berkelanjutan, dan sinkronisasi pengaturan kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PEGAWAI BANK YANG DENGAN SENGAJA MEMBOCORKAN DATA REKENING NASABAH DI INDONESIA
No full textDi era digitalisasi ini, data pribadi merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh seluruh manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia penyampaian data pribadi seperti KTP, alamat email dan lain sebagainya kepada pihak-pihak tertentu untuk dapat diakses, memungkinkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan mudah, efektif dan efisien. Namun, tingkat kejahatan yang memanfaatkan kemudahan di era digitalisasi yang semakin tinggi ini telah memaksa negara untuk segera membuat peraturan yang mengatur, baik peraturan perundang-undangan maupun sanksi bagi siapa saja yang secara melawan hukum menggunakan data pribadi orang lain untuk mendapatkan keuntungan, yang membuat warga negara Indonesia dapat hidup dengan baik dan mendapatkan jaminan hukum mengenai kerahasiaan data pribadinya
Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara: (Studi Kasus Putusan Nomor: 71/G/2020/PTUN-SRG)
No full textHak milik atas tanah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960, dan untuk membuktikan kepemilikan sah, diterbitkan sertifikat hak milik (SHM). Penerbitan SHM memiliki peran penting dalam mengurangi sengketa dan memberikan kekuatan pembuktian yang sah. Proses penerbitan shm dilakukan oleh kepala kantor pertanahan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, seperti pengukuran tanah dan pengesahan sertifikat. Namun, kendala administratif sering terjadi dalam proses ini, seperti kelalaian, dokumen yang tidak lengkap, atau maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi masyarakat dalam memahami hak-hak mereka serta upaya hukum yang dapat ditempuh ketika menghadapi sengketa pendaftaran tanah. Masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya legalitas dan keabsahan dokumen pertanahan serta prosedur yang harus ditempuh untuk melindungi hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum kualitatif untuk menganalisis secara mendalam permasalahan kepemilikan tanah dalam perspektif hukum agraria di indonesia. Dalam kasus putusan Nomor: 71/G/2020/PTUN-SRG, maladministrasi terjadi karena kelalaian dalam pengelolaan dokumen yang menyebabkan sengketa. Selain itu, permasalahan dalam pendaftaran tanah sering muncul akibat kelalaian oleh pihak yang terlibat, seperti ppat, yang gagal memastikan status hukum tanah sebelum menerbitkan akta jual beli (ajb). Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kepemilikan tanah berdasarkan girik yang dimiliki dan sertifikat resmi yang diterbitkan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Analisis Hukum terhadap Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kegiatan Politik Selama Masih Aktif Berdinas Berdasarkan UU TNI dan KUHPM
No full textPrajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara memiliki kewajiban untuk menjaga sikap netral, khususnya dalam konteks politik praktis, selama masih menjalankan tugas kedinasan secara aktif. Keterlibatan prajurit aktif dalam aktivitas politik dapat menimbulkan gangguan terhadap integritas, profesionalisme, serta kestabilan kelembagaan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum ketentuan pelarangan prajurit TNI mengikuti kegiatan politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menemukan bahwa partisipasi politik oleh anggota militer aktif termasuk dalam pelanggaran disiplin militer dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penerapan hukum yang tegas untuk memastikan netralitas TNI tetap terjaga dalam menghadapi dinamika politik nasional
KONSEP GENDER: ANTARA KONSTRUKSI SOSIAL DAN BIOLOGIS
No full textGender adalah konsep yang merujuk pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan kultural. Perbedaan ini seringkali menimbulkan ketidakadilan yang berdampak pada pembagian peran sosial, ekonomi, dan politik antara keduanya, khususnya pada perempuan yang sering menghadapi marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengertian gender, mengidentifikasi bentuk ketidakadilan gender yang umum terjadi, dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai kesetaraan gender, terutama di bidang pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan menganalisis berbagai sumber teoritis dan empiris tentang konsep gender, serta studi kasus penerapan kesetaraan gender di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan gender dapat diminimalkan dengan menerapkan kebijakan inklusif yang menjamin akses yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, berpartisipasi di sektor ekonomi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, penerapan kesetaraan dan keadilan gender sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan