Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan Terhadap Undang-Undang dan Penerapannya
No full textIndonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan martabat dan hak asasi manusia, serta berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya. Hal ini juga mencakup perlindungan anak, yang memiliki hak-hak yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kerap terjadi di Indonesia, mendorong kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan pelecehan dan kekejaman yang menimpa anak-anak, yang mana orang dewasa maupun remaja menggunakan anak di bawah umur sebagai pemuas hawa nafsu seksualnya. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif, yaitu mengolah kaidah dan asas-asas hukum untuk mendukung penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan terhadap keadilan hukum yang menyebabkan maraknya terjadi kasus kekerasan pelecehan seksual yang mengacam bagi Indonesia . Oleh sebab itu kekerasan seksual pada anak harus mendapatkan perhatian yang khusus dilihat dari akibat pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan anak menjadi trauma dan psikologis anak menjadi terganggu
TALEMPONG PACIK : MELESTARIKAN TRADISI BERUJUNG MURI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pelestarian kesenian tradisi Taelmpong Pacik di Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan oleh organisasi PKK Kabupaten Dharmasraya. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari langkah observasi, dokumentasi serta wawancara Dimana data yang dikumpulkan menjelaskan tentang bagaimana upaya pelestarian yang dapat dilakukan untuk melestarikan kesenian Talempong Pacik di Kabupaten Dharmasraya dalam bentuk informasi deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya upaya yang dilakukan oleh organisasi PKK dalam melestarikan kesenian Talempong Pacik dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat dengan pemberian pembekalan langsung agar dapat ikut serta dalam upaya melestarikan kesenian tradisi Talempong Pacik di Kabupaten Dharmasraya. Terbukti dengan tercetaknya rekor dalam kategori “Pergelatan Talempong Pacik Terbanyak Oleh Wanita” yang digelar pada Jumat, 3 Januari 2025 di Sport Centre, Koto Padang, Kecamatan Koto Baru. Dengan mengikut sertakan 1.690 perempuan dengan masing-masing peserta memainkan sebanyak dua Talempong yang kemudian ditotal sedikitnya 3.380 talempong yang dimainkan secara bersamaan. Dengan peserta yang berasal dari berbagai instansi di Kabupaten Dharmasraya
PROSES PEMBUATAN ALAT MUSIK DANGUANG PADA KARYA ALUNAN BOTUANG
No full textPenelitian ini bertujan untuk mengidentifikasi proses prmbuatan alat musik Danguang pada karya Alunan Botuang.Jenis Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan melakukan penelitian metode yang bersifat kualitatif,. yaitu sifat data yang diperoleh dengan melakukan observasi, dokumentasi serta wawancara. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ini dikumpulkan untuk menjelaskan bagaimana proses pembuatan alat musik Danguang itu sendiri.Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut bisa disimpulkan dengan jenis bambu yang digunakan, lengkungan dari bambu,serta tali yang di gunakan untuk menghasilkan resonansi sehingga menghasilkan suara dengungan yang diinginkan
KAJIAN SEMIOTIKA ROLAND BARTHES PADA SENI GRAFIS "NO MUSIC ON A DEAD PLANET" KARYA FITRI DK
No full textPenelitian ini mengkaji karya seni grafis "No Music on A Dead Planet" oleh Fitri DK menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes untuk mengungkap makna dan pesan ekologis yang terkandung di dalamnya. Dilatarbelakangi oleh meningkatnya krisis lingkungan global dan peran strategis seni grafis sebagai medium ekspresi kritis, penelitian ini bertujuan untuk membongkar lapisan-lapisan makna dalam karya tersebut mulai dari aspek denotatif hingga mitologis, serta menganalisis kontribusinya dalam diskursus ekologi kontemporer. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan semiotika Barthes, meliputi analisis denotatif, konotatif, dan mitologis, yang diperkuat dengan triangulasi data melalui wawancara seniman dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tataran denotatif, karya ini menampilkan pohon kehidupan dengan figur-figur musisi yang menyatu dengan strukturnya, didukung oleh slogan "NO MUSIC ON A DEAD PLANET". Pada tataran konotatif, karya ini mengkomunikasikan ketergantungan eksistensial kebudayaan manusia (direpresentasikan oleh musik) pada kesehatan ekosistem planet, sekaligus mengkritisi paradigma pembangunan ekstraktif. Pada tataran mitologis, karya ini mendekonstruksi dikotomi alam-budaya dan menawarkan counter-narrative terhadap mitos dominan tentang kemajuan yang mengabaikan keberlanjutan ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa karya Fitri DK merepresentasikan peran strategis seni grafis kontemporer Indonesia dalam advokasi lingkungan, dengan menghubungkan gerakan ekologi global dan konteks lokal melalui simbolisme yang kaya dan perspektif feminis-aktivis. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengeksplorasi dampak karya-karya seni grafis ekologis terhadap kesadaran publik dan perubahan kebijakan lingkungan, serta memperluas analisis komparatif terhadap karya-karya serupa dari seniman Indonesia lainnya
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN KARYA NON-FUNGIBLE TOKEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
No full textPada kenyataannya, NFT tidak memberikan jaminan perlindungan hak cipta dengan mulus, karena banyak pencipta yang dirugikan karena adanya pembajakan karya seni melalui NFT. Salah satu contohnya adalah Keandra Ahimsa, seorang seniman asal Indonesia yang karya seninya dibajakan oleh orang dengan akun bernama Twisted Vacancy. Tindakan ini berimplikasi pada karya seni milik Keandra dianggap palsu selamanya karena Twisted Vacancy yang pertama mendaftarkannya menjadi NFT di Opensea. Dengan demikian, penulis dengan kuriositas tinggi ingin mengelaborasi terkait prinsip pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembajakan karya NFT menurut UU Hak Cipta. Penelitian ini berjenis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Maka dari itu, terdapat dua sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu: bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku pembajakan karya cipta melalui NFT ialah dua, secara pidana dan perdata menurut UU Hak Cipta. Secara pidana pelaku pembajakan akan dikenakan denda dan pidana apabila yurisdiksinya di wilayah Indonesia. Sedangkan secara perdata, pelaku pembajakan dapat dikenakan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Pertanggungjawaban ini sangat memungkinkan untuk di upayakan karena telah memenuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum, berupa: prinsip kesalahan berupa tindakan kesengajaan secara langsung (dolus directus), prinsip hubungan kausal yang diafirmasi menggunakan teori adequat Von Kries, dan prinsip ganti rugi karena adanya kerugian yang muncul dari tindakan pembajakan tersebut. Pada konteks pidana, unsur objektif dan subjektif juga telah terpenuhi
KONSTRUKSI MAKNA SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA DAN MAHASISWA: PENGARUH MEDIA SOSIAL, LINGKUNGAN, DAN EDUKASI
No full textPerilaku seks bebas di kalangan remaja dan mahasiswa telah menjadi fenomena sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti lingkungan pergaulan, dinamika keluarga, dorongan individu, pengaruh media sosial, dan kurangnya edukasi seksual yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa mengenai perilaku seks bebas, serta menganalisis pengaruh media sosial dan lingkungan sosial terhadap sikap dan keputusan seksual mereka. Selain itu, penelitian ini juga menilai peran edukasi seksual dalam membentuk pandangan yang lebih sehat dan bertanggung jawab terkait seksualitas. Metode yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan partisipan berusia 17-20 tahun, yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tekanan teman sebaya, keterbatasan komunikasi dalam keluarga, dorongan untuk bereksperimen, dan pengaruh media sosial yang mengagungkan seks bebas tanpa menekankan risiko, turut memperburuk perilaku seks bebas di kalangan remaja. Kurangnya edukasi seksual yang komprehensif di sekolah dan keluarga juga menjadi faktor utama dalam tingginya kecenderungan remaja untuk terlibat dalam perilaku berisiko. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang holistik, melibatkan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan komunitas, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai moral yang sehat dan mengurangi perilaku seks bebas di kalangan remaja dan mahasiswa
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENANGANAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai tanggung jawab debitur wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta untuk memahamai mengenai cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative. Hasil penelitian Wanprestasi pada perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia adalah menurut Pasal 30 yaitu Menurut Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Bank sebagai kreditur juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu eksekusi obyek jaminan tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa “janji” dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanakan Parate Eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanakan eksekusi jaminan fidusia
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DARI PERSPEKTIF PERDATA
No full textPenjualan kosmetik ilegal di Indonesia menghadirkan berbagai tantangan hukum perdata, khususnya yang menyangkut hak konsumen. Penggunaan produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar yang diperlukan menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama jika mengandung zat beracun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan kosmetik ilegal melalui sudut pandang hukum perdata, dengan fokus pada tanggung jawab perusahaan dan langkah-langkah untuk perlindungan konsumen. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini menggunakan kerangka hukum normatif yang mengintegrasikan teks hukum dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam sektor kosmetik ilegal telah melanggar ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya yang berkaitan dengan hak konsumen atas kesehatan dan keselamatan. Lebih lanjut, pelaku usaha ini dapat dikenakan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena melakukan tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Peningkatan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting untuk mengatasi meluasnya peredaran kosmetik ilegal. Konsumen diimbau untuk lebih berhati-hati ketika memilih produk kosmetik dan memeriksa legalitas dan keamanan barang-barang tersebut sebelum digunakan
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NAKHODA YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR : Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 52/Pid.B/2024/PN Plg
No full textPenelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kewajiban SPB dalam perspektif hukum pelayaran dan menganalisis putusan hakim terkait pertanggungjawaban pidana terhadap Nakhoda yang berlayar tanpa SPB pada kasus Putusan PN Palembang Nomor 52/Pid.B/2024/PN Plg apakah sudah sesuai dengan UU Pelayaran. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa SPB diatur dalam UU Pelayaran, PP No 31 Tahun 2021, dan Permenhub No PM 82 Tahun 2014. Pengaturan pertanggungjawaban pidana Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar diatur pada Pasal 323 ayat (1) UU Pelayaran, yaitu ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam ratus juta rupiah. Bentuk pemidanaan terhadap Nakhoda yang berlayar tanpa SPB pada kasus putusan penelitian ini adalah sesuai dengan ketentuan UU Pelayaran, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dalam kasus penelitian ini, hakim PN Palembang memberikan putusan pemidanaan terhadap Nakhoda yang berlayar tanpa SPB dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan dan denda lima juta rupiah, subsidair tiga bulan penjara
IMPLEMENTASI PROGRAM PANJALU JAYATI CORPORATE UNIVERSITY (PANJI CORPU) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
No full textTingkat Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Kediri pada tahun 2020 yang tergolong rendah yakni sebesar 52,11% mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri meluncurkan Program Panjalu Jayati Corporate University (Panji Corpu). Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalitas ASN. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti jaringan internet yang kurang stabil dan sistem informasi yang belum optimal. Sehingga, tujuan penelitian ini yakni mengetahui implementasi dari program Panji Corpu di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Panji Corpu telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Kediri. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat utama, seperti kejelasan komunikasi dan keterbatasan sarana prasarana. Berdasarkan temuan ini, peneliti merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, yaitu integrasi sistem informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta penyusunan jadwal pelatihan yang terorganisir untuk mendukung keberlanjutan program