Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
TINJAUAN HUKUM PERDATA UTANG PIUTANG DALAM TRADISI ADAT RAMBU SOLO DI TORAJA
No full textSkripsi ini me.mbahas te.ntang Tinjauan Hukum Pe.rdata Pada Utang Piutang Dalam Tradisi Adat Rambu solo. Adadapun pe.rmasalahan dalam pe.ne.litian ini adalah: Bagaimana pe.ngaturan utang piutang dalam KUH Pe.rdata dan upacara adat rambu solo? Bagaimana siste.m utang piutang dalam tradisi adat rambu solo yang be.rdampak pada te.rciptanya hubungan sosial dalam masyarakat adat di toraja?. Adapun je.nis pe.ne.litian yang digunakan dalam pe.ne.litian ini adalah pe.ne.litian hukum yuridis e.mpiris. Be.rdasarkan hasil pe.ne.litian me.nunjukkan bahwa Pe.nye.le.saian utang piutang dalam KUH Pe.rdata sangat be.rbe.da de.ngan pe.nye.le.saian utang piutang dalam ritual adat rambu solo. KUH Pe.rdata le.bih me.ne.kankan pada hak dan ke.wajiban indifidu, pe.rjanjian te.rtulis dan pe.nye.le.saian me.lalui jalur hukum. Se.dangkan hukum adat le.bih me.ne.kankan pada hubungan soial, gotong royong dan pe.nye.le.ssaian pe.rnye.le.saian se.cara ke.ke.luargaan. Siste.m utang piutang dalam tradisi adat rambu solo yang be.rdampak pada te.rciptanya hubungan sosial dalam masyarakat adat di toraja yaitu hubungan sosial dari hasil inte.raksi se.hari-hari yang te.rjalin de.ngan baik pada saat pe.laksanaan rambu solo’ me.mbe.rikan ke.untungan be.rupa bantuan te.naga, mate.ri dan waktu dari te.tangga, ke.luarga, ke.rabat, dan masyarakat Lima Bottona. Hubungan akrab atau tidak akrab kare.na me.rasa me.miliki hubungan se.bagai se.sama masyarakat me.re.ka te.tap datang me.mbantu hal se.pe.rti ini ke.mudian ampu sara’ me.rasa be.rke.wajiban me.mbalasnya dike.mudian har
PROBLEMATIKA HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMERIKSAAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI SECARA ELEKTRONIK
No full textPerkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam sistem pembuktian hukum, termasuk dalam pemeriksaan keterangan ahli dan saksi secara elektronik di Mahkamah Konstitusi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 memberikan batasan terhadap penggunaan bukti elektronik, khususnya yang diperoleh tanpa izin aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerimaanya sebagai alat bukti yang sah. Keputusan ini berimplikasi pada praktek hukum acara, mengingat bukti elektronik seperti rekaman pecakapan atau dokumentasi digital sering kali menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan keterangan ahli dan saksi secara elektronik pasca putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan prinsip legalitas dan kepastian hukum terkait bukti elektronik yang digunakan tanpa izin aparat penegak hukum. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk pembaruan regulasi agar sistem hukum acara Makamah Konstitusi dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum. Rekomendasi dari peneltian ini adalah perlunya peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai kedudukan dan prosedur penggunaan bukti elektronik dalam pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.
STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API DIPERJALANAN WILAYAH VIII SURABAYA STUDI KASUS KERETA API PENATARAN
No full textoai:ojs2.jurnal.researchideas.org:article/10Pelayanan publik seperti transportasi umum seharusnya mudah diakses dan memudahkan orang untuk beraktivitas. Sebagai metode transportasi darat, kereta api sangat diminati karena keunggulannya dibandingkan dengan metode transportasi lainnya. Sebagai bahan analisa Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai PM No. 63 Tahun 2019 di wilayah VIII Surabaya, penelitian ini berfokus pada Kereta Api Penataran. Terdapat 6 (enam) indikator digunakan: keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. Hasil observasi diapatkan kesimpulan sebagai berikut untuk tiap indikator. Keselamatan didapatkan hasil cukup baik, keamanan diapatkan hasil baik tetapi masih perlu ditingaktkan seperti pengadaan CCTV di dalam kereta, kehandalan didapatkan hasil yang baik, kenyamanan perlu dilengkapi lagi seperti restorasi, pegangan penumpang berdiri yang sampai saat ini belum tersedia, kemudahan didapatkan hasil yang cukup baik tetapi perlu ditingaktkan lagi tentang kadar gelap kaca, kesetaraan didapatkan hasil sudah tergolong cukup baik ada beberapa catatan untuk kursi prioritas penyandang disabilitas harus dimaksimalkan sesuai dengan fungsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Diperjalanan Wilayah VIII Surabaya (Studi kasus Kereta Api Penataran) sudah cukup baik. Pengalaman pengguna Kereta Api Penataran menunjukkan bahwa Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ada didalam Kereta Api sudah sesuai dengan PM 63 Tahun 2019 terkait fasilitas yang ada
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS
No full textLalu lintas dalam kehidupan sehari-hari sangat strategis kedudukannya, sebab berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat, baik yang menggunakan angkutan pribadi maupun angkutan umum paratransit dan masstransit, pemerintah mengadakan lembaga berikut organ-organ pendukung yang memadai untuk menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas kegiatan lalu lintas, Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Selanjutnya pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar menilai efektif atau tidaknya penulis kaitkan dengan teori tujuan hukum bahwa hukum memiliki tiga tujuan dasar, yaitu Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum dari ketiga tujuan hukum tersebut efektivitas penerapan ETLE bukan hanya melihat pada hasil berapa angka penekanan pelanggaran lalu lintas melainkan dilihat bahwa penerapan ETLE ini adalah untuk menekan angka pungutan liar atau pungli yang masih terjadi di banyak daerah. Hal itu dikarenakan adanya negosiasi yang terjadi pada tempat operasi antara petugas dan pengguna kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas dan menurut penulis penerapan ETLE ini sudah cukup efektif dalam memberantas pelanggaran yang sering terjadi oleh para pengguna jala
SOCIAL LOAFING IN VIRTUAL TEAMS: ANALYZING THE CHALLENGES OF REMOTE COLLABORATIONS
No full textTesis ini meneliti kemalasan sosial dalam tim virtual, dengan fokus pada manifestasinya dan strategi untuk mengurangi dampaknya dalam kolaborasi jarak jauh. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini melibatkan enam pekerja jarak jauh dari sektor keuangan, teknologi, dan pendidikan dengan setidaknya satu tahun pengalaman. Temuan penelitian menyoroti bahwa kemalasan sosial dalam tim virtual ditandai dengan keterpisahan, komunikasi yang tertunda, kualitas kerja yang tidak konsisten, dan akuntabilitas yang berkurang. Perilaku ini menghambat produktivitas tim, karena individu bergantung pada orang lain untuk memikul beban kerja. Lingkungan virtual memperburuk masalah ini dengan menyebarkan tanggung jawab. Untuk mengatasi kemalasan sosial, penelitian ini merekomendasikan komunikasi yang jelas, akuntabilitas individu, dan menumbuhkan budaya kerja yang mendukung, di samping check-in rutin dan alat kolaborasi yang tepat untuk memastikan partisipasi yang konsisten dan meningkatkan efektivitas tim
KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: STUDI KOMPRATIF
No full textPenelitian ini mengkaji Kekerasan rumah tangga dalam perspektif Islam merupakan masalah yang mendesak dan memerlukan perhatian serius karena dampaknya yang luas terhadap individu dan masyarakat. Penelitian ini melakukan analisis komparatif terhadap berbagai perspektif dan interpretasi hukum Islam tentang kekerasan dalam rumah tangga. Fokus penelitian ini adalah nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan penghormatan yang ditekankan dalam ajaran Islam. Mayoritas ulama setuju bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun ada perbedaan pendapat tentang hal ini di antara berbagai mazhab. Membangun akhlak manusia dan memanusiakan manusia adalah tujuan pernikahan Islam, sehingga hubungan antara kedua gender dapat menciptakan kehidupan sosial dan kultural baru. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki implikasi yang cukup besar dalam sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek buruk bagi proses kehamilan, kesehatan balita. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik secara damai dan rehabilitasi bagi pelaku dan korban. Diharapkan bahwa dengan memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam program pencegahan dan penanganan, tingkat kekerasan rumah tangga akan berkurang dan kesejahteraan keluarga akan meningkat
Analisa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
No full textPHK efisiensi tanpa penutupan perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, yaitu untuk menghindari peningkatan angka pengangguran. Penutupan perusahaan dapat menyebabkan semua pekerja, termasuk pengusaha, kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, PHK efisiensi tanpa menutup perusahaan dapat menyelamatkan kelangsungan operasional perusahaan dan mempertahankan pekerjaan bagi sebagian pekerja lainnya. Alasan efisiensi ini juga tidak dilarang oleh Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta Konvensi dan Rekomendasi ILO tahun 1982, yang menyatakan bahwa PHK tanpa kesalahan tidak melanggar aturan. Selain itu, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu memastikan bahwa PHK efisiensi tanpa penutupan perusahaan dilakukan secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip PHK, dan bahwa hak serta kompensasi pekerja dipenuhi dengan tepat
DAMPAK MEDIA PARTISIPATIF TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TARUTUNG
No full textPenelitian ini menganalisis dampak media partisipatif terhadap perubahan sosial di Kecamatan Tarutung. Dengan menggunakan metode wawancara, penelitian ini meneliti bagaimana penggunaan platform digital seperti media sosial telah mempengaruhi dinamika sosial, pola komunikasi, dan akses informasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam aspek perubahan sosial spesifik, partisipasi politik, kesadaran sosial, atau pola interaksi sosial. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas media partisipatif dalam mendorong perubahan sosial, termasuk tingkat literasi digital, aksesibilitas teknologi, dan peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan media tersebut. Kesimpulannya, media partisipatif berperan penting dalam membentuk perubahan sosial di Kecamatan Tarutung, namun keberhasilannya bergantung pada berbagai faktor kontekstual
DAMPAK MINUMAN ALKOHOL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL, AKADEMIK DAN KESEHATAN REMAJA
No full textPenelitian ini membahas dampak konsumsi minuman beralkohol terhadap kehidupan sosial, akademik, dan kesehatan remaja. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman serta persepsi remaja terkait konsumsi alkohol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alkohol berdampak negatif terhadap hubungan sosial, menyebabkan konflik dalam keluarga dan pergaulan, serta meningkatkan risiko perilaku menyimpang. Dalam aspek akademik, konsumsi alkohol dikaitkan dengan penurunan prestasi belajar, kurangnya motivasi, serta meningkatnya tingkat ketidakhadiran di sekolah. Dari segi kesehatan, alkohol menyebabkan gangguan fisik seperti penurunan daya tahan tubuh dan gangguan tidur, serta meningkatkan risiko masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi. Studi ini menegaskan perlunya intervensi melalui edukasi dan kebijakan preventif guna mengurangi konsumsi alkohol di kalangan remaja
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI MODAL SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI PADA KELOMPOK WANITA TANI (KWT) TANI KITA JAYA DI KELURAHAN WONOLOPO, KECAMATAN MIJEN, KOTA SEMARANG
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Tani Kita Jaya di Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial menurut Robert Putnam yang terdiri dari kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial menjadi kunci keberhasilan KWT Tani Kita Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya. Kepercayaan antar anggota dan masyarakat mendorong kolaborasi serta inovasi dalam pertanian organik dan pemasaran hasil panen. Norma sosial yang terbangun mendukung transparansi, keterbukaan informasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Jaringan sosial memperluas akses pasar dan sumber daya, sekaligus memperkuat solidaritas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat. Program pemberdayaan melalui KWT terbukti meningkatkan keterampilan, pendapatan, serta perubahan peran sosial perempuan dari pasif menjadi aktif dalam pembangunan lokal